Jakarta, Aktual.co — PDI Perjuangan sudah membicarakan masalah reshuffle anggota kabinet Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristyanto mengatakan, soal reshuffle PDI Perjuangan mengembalikan kembali keputusan tersebut kepada Presiden Jokowi.
“PDI Perjuangan akan tetap menghormati hak prerogatif presiden,” katanya, Rabu (13/05).
‎Namun demikian, sambung Hasto, pada prinsipnya PDI Perjuangan juga mendukung penuh apa yang menjadi keputusan Presiden dalam setiap langkah dan kebijakannya, termasuk soal reshuffle kabinet.
Hasto juga menambahkan, pembahasan persoalan reshuffle di partainya itu dengan harapan bila dilakukan dapat menyemangati perbaikan secara total. Tidak hanya stabilitas politik tetapi juga pertumbuhan produktifitas pemerintah di segala sektor.
“Seperti pertumbuhan ekonomi dan lemahnya nilai tukar rupiah, hal-hal yang harus segera direspon presiden, soal politik dan lainnya,” paparnya.
Hasto menekankan, sebenarnya perombakan kabinet bukan tujuan utama partainya. Tetapi bagaimana menutup seluruh kekurangan yang selama ini menjadi kritik publik terhadap pemerintah.
“Reshuffle bukan hanya ganti kabinet, tapi gimana persoalan bisa diselesaikan, berbagai hasil survey bisa menjadi bahan pertimbangan presiden,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Terkait panja kecurangaan tender LPG pertamina. Anggota Komisi VII, Dewi Yasin Limpo menuturkan masih akan mendalami persoalan tersebut. Menurutnya, Komisi VII masih dalam masa reses.
“Soal itu belum bisa komen panjang, masih dalami,” katanya kepada Aktual.co, Rabu (13/5).
Untuk diketahui, PT Pertamina (persero) diduga kembali melakukan kecurangan terkait tender LPG untuk loading bulan Maret 2015. Pasalnya, dalam Term of Reference (TOR) penawaran ke peserta tender LPG, Pertamina akan melakukan penawaran untuk pricing dan loading LPG bulan April 2015.
Berdasarkan data yang dimiliki Aktual, pada tanggal 23 Februari 2015, Pertamina-ISC yang dipimpin Daniel Purba mengundang tender LPG yang terdiri atas Butane dan Propane untuk loading bulan April 2015 dengan spot total 44.000 mt.
Selanjutnya, pada tanggal 26 Februari 2015, para peserta tender termasuk Total memasukkan penawaran ke Pertamina. Namun, diketahui Total ternyata tidak memasukkan penawaran sesuai dengan TOR yang diberikan Pertamina. TOR tersebut untuk loading dan pricing LPG bulan April 2015.
Kemudian, data yang dimiliki Aktual menunjukkan Pertamina memenangkan Total sebagai pemenang tender LPG untuk loading dan pricing bulan Maret 2015. Kejanggalan ini begitu terlihat dikarenakan TOR yang dibuat Pertamina untuk loading dan pricing April 2015.
Total sedari awal sepertinya ada ‘kongkalikong’ dengan Pertamina-ISC. Dugaan tersebut terlihat ketika Total memasukkan tender tidak sesuai dengan TOR April 2015, namun menjadi pemenang tender LPG Bulan Maret.
Terakhir, pada tanggal 2 Maret, pertamina melakukan vessel acceptance dan konfirmasi dari perjanjian berlaku.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi V DPR RI Nizar Zahro menyebut perwira TNI aktif yang menjabat sebagai pejabat sipil di Kementrian Perhubungan diharuskan mundur dari jabatan lama nya sesuai dengan undang-undang. Pasalnya, perwira TNI tersebut tidak boleh merangkap jabatan
“Boleh-boleh saja asalkan sesuai dengan kapabilitas dan kemampuan yang dimiliki dan tidak merangkap. Jika masih aktif harus cuti dari kesatuannya dan direkomendasi komandannya. Yang penting punya visi misi sebagai pegawai kemenhub apalagi pejabat,” ujar Nizar saat dihubungi di Jakarta, Rabu (13/5).
Menurutnya, anggota TNI aktif boleh saja menjadi pejabat kemenhub dengan syarat memiliki kemampuan serta memdapat surat ijin komandan kesatuan jika cuti, ataupun mundur dari kesatuannya.
“Harus punya kapabilitas dan kemampuan dalam kebijakan dan memepertanggung jawabkan amanah kemenhub. Kedua harus dapat ijin dari komandan kesatuannya,” kata Nizar
Sedangkan, berdasarkan pasal 47 ayat (1) UU tentang TNI, prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil, setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Sedangkan ayat (2) menetapkan, prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor atau instansi pemerintah yang membidangi Korpolkam, Pertahanan, Sekmil, Intelejen Negara, Sandi Negara, Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional, SAR, narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.
“Kalau diundang-undang yang penting tak merangkap. Mengajukan pensiun dini atau cuti,” katanya
Seperti diketahui, Kolonel TNI-AL Dadun Kohar menjabat sebagai Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Kelas I Juanda Surabaya. Jabatan lamanya adalah Asisten Perencanaan Komandan Armada Timur TNI Angkatan Laut.
Sedangkan, TNI-AL Deddy Suparli menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Operasi Pesawat Udara Direktorat Kelayakan Udara Dan Pengoperasian Pesawat Udara.

Artikel ini ditulis oleh: