Medan, Aktual.co — Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) Dadang Darmawan mengatakan bahwa partai politik di Indonesia hari ini hanya digandrungi oleh elit politik saja. 
Oleh karena itu, demokrasi di Indonesia akan berakhir dengan kegagalan.
“Karena parpol adalah prasyarat Demokrasi, maka masa depan Demokrasi dengan elit partai hari ini, Demokrasi akan berakhir dengan kegagalan. Kita akan gagal mengusung Demokrasi dengan format partai politik yang dikuasai oleh para elit partai,” ujar Dadang kepada Aktual.co di Medan, Selasa (12/5).
Menurutnya, kepemilikan parpol oleh elit politik menyebabkan tidak adanya upaya yang lebih partisipatif yang dibangun oleh pemilik partai.
“Maka masa depan demokrasi adalah masa depan elit politik, demokrasi bukan untuk masyarakat tapi untuk elit politik saja,” tandasnya.
Analisis itu berangkat dari realitas politik sejumlah parpol yang baru saja menghelat pesta Demokrasi dengan menggelar Kongres atau sejenisnya.
Sebut saja sejumlah partai lain yang kembali dipimpin oleh para pendiri atau pemiliknya, seperti Gerindra, Hanura bahkan PDI Perjuangan.
“Dalam konteks realitas politik kita tidak terbantahkan, itu bagian dari apa yang kita alami saat ini dimana sesungguhnya Demokrasi hanya milik elit politik,” ujarnya.
Dikatakan Dadang, bagi para elit politik, Demokrasi hanya dijadikan ornamen semata, bukan sesuatu yang substansial untuk di usung. Dan bagi pemilik partai itu adalah hal biasa. 
Secara praktik, kepemilikan parpol menyebabkan Demokrasi di Indonesia tidak tumbuh secara alamiah. Parpol dibentuk dan dikuasai oleh orang per orang, bukan lagi milik publik atau konstituen.
“Maka wajar saja kongres Demokrat tidak ada yang berani melawan SBY, karena mereka tahu icon partai ini adalah SBY, pendiri adalah SBY, dan dialah sebetulnya pengendali Demokrat itu sendiri. Dan saya kira, SBY sedang mempertegas positioning dia seperti halnya Prabowo, Wiranto, ada kesan seperti itu. Kalau tidak, dia (SBY) akan kehilangan power politik dalam realitas politik hari ini,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak terima dengan putusan hakim praperadilan yang memutuskan menganulir penetapan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, sebagai tersangka tindak pidana korupsi kerja sama rehabiliasi kelola dan transfer, untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar tahun anggaran 2006-2012. Oleh karenanya, KPK akan mengambil langkah hukum atas putusan tersebut.
Demikian disampaikan Wakil ketua KPK, Johan Budi, ketika jumpa pers, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/5).
“Kami akan mengambil langkah langkah hukum terkait putusan hakim tersebut,” kata Johan.
Pada salah satu amar putusan, hakim menilai KPK tidak bisa menunjukan alat bukti dalam penetapan Ilham sebagai tersangka. Hakim tunggal Yuningtyas Upiek Kartikawati, menyatakan KPK hanya memiliki alat bukti berupa foto copy.
Menanggapi hal tersebut, Johan membantahnya. Ia beralasan, KPK tidak menunjukan alat bukti lantaran, sepahaman mereka praperadilan tidak membicarakan materi.(Baca:Hakim Anggap KPK Tak Miliki Bukti Tetapkan Walkot Makassar Tersangka)
“Kami waktu itu memang tidak menunjukkan bukti-bukti secara materil, karena kami anggap praperadilan itu tidak bicara substansi materi tapi prosedur,” kata dia.
Meski demikian, Johan menyatakan pihaknya tetap menghormati putusan hakim tersebut. 
Sebelumnya, Hakim praperadilan memutuskan menerima gugatan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin. (Baca:Hakim Kabulkan Gugatan Praperadilan Wali Kota Makassar).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Politic Communication (Polcomm) Institute Heri Budianto menilai wacana revisi Undang-undang Pilkada dilatarbelakangi kepentingan.
“Kalau di publik yang berkembang itu ada motivasi dari partai yang berkonflik. Kemudian DPR mengakomodir parpol yang berkonflik,” ujar Heri di DPR, Jakarta, Selasa (12/5).
Komisi II mengusulkan tiga opsi dalam mengatasi sengketa parpol yang ikut pilkada, yakni inkrah, islah dan pengadilan. Dari ketiga usulan Komisi II DPR, usulan yang ketiga itulah yang mencuat.
“Kalau inkrah ada yang takut kalah, kalau islah nggak islah-islah, nah yang hasil putusan PTUN dianggap menguntungkan satu parpol,” katanya.
Biasanya inisiatif revisi datang dari pemerintah. Namun, DPR yang isinya adalah orang politik yang dianggap proaktif.
“Ini aroma politik yang tercium publik ketimbang anggaran dan pertahanan. Kekhwatiran kita jangan sampai revisi dipakai parpol yang berkonflik untuk kepentingn mereka,” ungkapnya
Heri juga mencurigai alasan DPR mengapa bersemangat selesaikan revisi undang-undang pilkada ini.
“Bagaiamana dengan revisi undang-undang yang lain? Ini kan berarti ada kepentingan,” katanya
Dirinya menilai kondisi politik negara sedang kacau, dimana Presiden tersandera dalam situasi politiknya.
“Pemerintah menciptakan instabilitas dan DPR memanas-manasi,” katanya.
Seperti diberitakan, Panja Komisi II merekomendasikan tiga hal saat rapat konsultasi penyusunan 10 Peraturan KPU (PKPU) Pilkada serentak, pekan lalu. Pertama, bila terjadi perselisihan kepengurusan parpol melalui peradilan, parpol yang dapat mengajukan pasangan calon pilkada gubernur, bupati dan walikota, adalah kepengurusan parpol yang memiliki putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Lalu, kalau belum ada putusan pengadilan tetap, KPU dalam memutuskan calon pilkada gubernur, bupati dan walikota, adalah kepengurusan yang telah menjalankan islah sebelum pendaftaran pasangan calon. Terakhir, kalau pertama dan kedua tidak terwujud, maka KPU dalam memutuskan calon pilkada gubernur, bupati dan walikota, adalah kepengurusan partai politik yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah ada sebelum pendaftaran pasangan calon.

Artikel ini ditulis oleh: