Jakarta, Aktual.co — Meski pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun ini dilakukan secara serentak, namun potensi gesekan untuk terjadinya konflik masih perlu diwaspadai.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy mengatakan bahwa pelaksanaan pilkada serentak tidak sebanding nantinya dengan pengamana dari kepolisian di setiap daerah.
“Teman-teman komisi II mengatakan bahwa kemungkinan potensi konflik adalah soal tenaga pengamanan yang kurang. Karena kalau pilkada tidak serentak bisa melakukan mobilisasi aparat,” kata Lukman di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (12/5).
“Tetapi dengan Pilkada serentak ini maka harus berbagi semuanya. Dan hanya itu saja kemungkinan terjadi clash dibawa aparat kepolisian yang minim karena harus berbagi dengan daerah lain,” tambahnya.
Kendati demikian, pihaknya sudah melakukan antisipasi atas potensi ‘clash’ yang kemungkinan terjadi, Seperti pengerahan massa pegawai negeri sipil (PNS) sebagi tim pemenangan calon.
“Sekarang sudah larangan dalam UU ini, bahkan bisa membatalkan pencalonan,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Tersangka kasus dugaan suap PT Bursa Berjangka Jakarta ke Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (Bappebti), Muhammad Bihar Sakti Wibowo pertanyakan integritas dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pasalnya, pihak KPK sama sekali tidak menyentuh oknum-oknum yang telah diungkapkan oleh Bihar. Dia mengaku sudah mengungkapkan keterlibatan petinggi Bappebti lainnya yang juga terlibat dalam kasus ini.
“Jadi kita sudah laporkan oknum itu (Bappebti) dan kita menguji apakah KPK akan membuka kasus ini dengan seterang benderang,” beber kuasa hukum Bihar, Tito Hananta Kusuma kepada wartawan, di pelataran gedung KPK, Selasa (12/5).
“Iya masih tersangkut (kasus suap Bappebti) dan selama ini oknum ini tidak tersentuh oleh KPK. Ini yang membuat kita bertanya-tanya, sejauh mana KPK akan membuka kasus ini seterang-terangnya,” sesalnya.
Lebih jauh disampaikan Tito, dalam kasus ini Bihar juga sudah mengajukan untuk menjadi ‘Justice Collaborator’ (JC). Hal itu dilakukan, karena Bihar ingin semua pihak yang terlibat juga diadili.
“Dalam kasus ini, pak Sakti memohon mengajukan permohonan sebagai JC karena beliau ingin mengungkap ada oknum Bappebti yang belum disentuh oleh KPK,” terangnya.
Permohonan JC itu, lanjut Tito, bisa juga dijadikan sebagai tolak ukur bagaimana sikap KPK terhadap kliennya. Menurutnya, perlakuan dengan JC itu, nantinya akan membantu KPK dalam membongkar kasus korupsi.
“Kemudian kasus ini juga menjadi ujian bagaimana KPK memperlakukan seorang JC. Kalau seorang JC diperlakukan sama seperti tersangka lainnya, tidak mendapatkan keringanan apapun, orang gamau jadi JC,” pungkasnya.
Seperti diketahui, dalam kasus suap PT BBJ ke Bappebti yang bertujuan untuk memuluskan PT Indokliring mendapatkan izin operasional, mempunyai tiga orang tersangka, yakni Muhammad Bihar Sakti Wibowo selaku Direktur Utama PT BBJ dan dua orang pemegang saham PT BBJ Sherman Rana Krishna, Hasan Widjaja.
Ketiganya disangka memberikan uang sebesar Rp7 miliar kepada Kepala Bappebti, Syahrul Raja Sampurnajaya untuk memuluskan permohonan izin operasional.
Atas perbuatan tersebut, mereka disangka Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan tersangka kasus dugaan korupsi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Makassar tahun anggaran 2006-2012, Ilham Arief Sirajuddin.
Hakim Tunggal Yuningtyas Upiek memutuskan, bahwa penetapan tersangka mantan Wali Kota Makassar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sah.‬
‪Menanggapi hal itu, Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP mengklaim, bahwa penetapan Ilham sebagai tersangka dilakukan sesuai dengan prosedur hukum.
“Sejak awal kalau seseorang ditetapkan tersangka, harus ada dukungan minimal dua alat bukti,” tegas Johan, saat jumpa pers di gedung KPK, Selasa (12/5).
Meski demikian, lanjut Johan, pihaknya tetap menghormati putusan praperadilan atas gugatan Ilham. Menurutnya, hal itu tidak terlepas dari bagaimana KPK juga menghargai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kami memahami adanya perubahan mendasar terkait keputusan MK. Dimana penetapan tersangka menjadi objek praperadilan. Tapi, bukan berarti KPK tidak mempunyai dua alat bukti yang cukup,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby