Jakarta, Aktual.co —Kebingungan melanda anggota DPRD DKI Kebon Sirih memasuki masa reses yang dimulai hari ini, Senin (11/5). 
Bukan soal besaran anggaran reses yang membuat bingung politisi Kebon Sirih. Melainkan keraguan, apakah serapan aspirasi dari masyarakat nanti bisa terealisasi atau tidak. 
Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Maman Firmansyah mengakui itu. Kata dia, yang jadi ganjalan tak lain pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dimana Ahok memasalahkan hasil serapan aspirasi masyarakat lewat pokok-pokok pikiran (pokir) yang dimasukkan anggota dewan di luar rapat pembahasan setelah rapat paripurna pengesahan RAPBD DKI 2015 lalu. Alhasil, kesan yang didapat adalah Ahok menganggap pokir dari DPRD seperti usulan ‘ilegal’.
“Apa betul hasil reses ini akan diakomodir sebagai bagian dari aspirasi, ketika gubernur (Ahok) punya cara tersendiri. Di mana nyelipinnya (aspirasi masyarakat). Jangan-jangan itu nanti dianggap pokir lagi, kita tidak nyaman jadinya,” kata Maman di Jakarta, Minggu (10/5).
Padahal, kata Maman, setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat wakil rakyat itu diatur oleh Undang-Undang. 
Meski diakuinya, memang perlu ada penataan kembali komunikasi antara eksekutif dan legislatif, agar aspirasi masyarakat itu benar-benar bisa diakomodir. 
Kekhawatiran serupa juga disampaikan Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI M Ongen Sangaji. Namun dia tetap meminta anggota fraksinya tidak khawatir melakukan reses. Meski aspirasi yang diserap dari konstituen selama reses belum tentu seluruhnya bisa diakomodir.
Berbeda dengan Maman yang khawatir usulkan pokir, Ongen justru yakin anggota dewan masih bisa menyampaikan pokir ke Wali kota, Kepala Dinas dan SKPD. Sehingga, tetap masih ada ruang agar pokir yang diusulkan dewan bisa diakomodir. 
Namun Ongen juga mencoba realistis dan tak terlalu yakin keseluruhan pokir bakal disetujui eksekutif. “Paling tidak 30 persen dari semua aspirasi dilaksanakan, itu juga sudah cukup,” ucap dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Diminta komentar soal terbongkarnya praktik prostitusi online yang melibatkan artis-artis ‘papan atas’ beromset miliaran, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tak heran.
Ahok mengaku sudah sejak lama tahu adanya jaringan prostitusi semacam itu. “Dari saya masih ngompol udah ada bos. Cuma kita munafik aja pura-pura enggak tau,” ujar dia, di Balai Kota, Senin (11/5).
Dia juga mengaku tahu kalau banyak oknum pejabat yang jadi pelanggan bisnis esek-esek yang tarif sekali ‘mainnya’ bisa mencapai Rp 80 juta itu. “Banyak oknum pejabat kok. Bisa bayar mahal, korup baru bisa pakai tuh,” tuding dia.
Saat disinggung bagaimana cara Ahok menekan berkembangnya bisnis esek-esek online di Jakarta, mantan Bupati Belitung ini pun malas menanggapi.
“Tanya sama yang ngelarang-ngelarang prostitusi supaya kasih tahu saya caranya. Karena saya dari kecil, dari jaman nabi udah ada prostitusi, saya juga bingung caranya,” seloroh dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Mulai hari ini, DPRD DKI dijadwalkan reses. Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Mohammad Ongen Sangaji mewajibkan anggota fraksinya di Kebon Sirih untuk melakukan reses yang dijadwalkan hingga dua minggu ke depan itu.
Kata dia, persoalan apakah nantinya aspirasi yang diserap dari masyarakat bisa diakomodir atau tidak, jangan membuat anggota dewan khawatir.  Lagi pula, ujar Ongen, kegiatan DPRD sudah lama hanya di dalam gedung saja. Sehingga di masa reses inilah waktunya turun ke lapangan untuk menemui konstituennya.
“Kalau kita menyampaikan kerjaan yang benar kepada rakyat, kenapa kita mesti takut. Kita kan sudah lama banyak kegiatan di dewan, lama tidak ketemu konstituen, jadi momen ini sangat baik untuk saya, bisa menyerap aspirasi rakyat, ketemu konstituen di bawah,” ujar dia, saat dihubungi Senin (11/5).
Dia meminta anggota fraksinya untuk tidak khawatir melakukan reses. Meskipun aspirasi yang diserap dari konstituen selama reses belum tentu seluruhnya bisa diakomodir. Hal itu dilontarkan Ongen menanggapi tudingan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), bahwa anggota dewan telah memasukkan pokok-pokok pikiran (pokir) di luar rapat pembahasan dan setelah pengesahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 lalu.
Dimana Ahok berpendapat DPRD hanya bisa  mengusulkan pokir saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) saja. Dan bukan menitipkan aspirasi dari masyarakat ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI. 
Menanggapi pernyataan Ahok, Ongen mengatakan anggota dewan masih bisa menyampaikan pokir dengan Walikota, Kepala Dinas dan SKPD. Sehingga, tetap masih ada ruang agar pokir yang diusulkan dewan bisa diakomodir. 
Ongen yakin pihak eksekutif bisa mengakomodir pokir-pokir dari dewan selama masih dalam batas normal. Kendati demikian Ongen juga tak mau terlalu yakin keseluruhan pokir bakal disetujui eksekutif. “Paling tidak 30 persen dari semua aspirasi dilaksanakan, itu juga sudah cukup,” ucap dia.
Diketahui, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI menyiapkan dana reses untuk per anggota dewan sebesar 30 juta. Reses berlangsung selama dua minggu yang dimulai hari ini, Senin (11/5).

Artikel ini ditulis oleh: