Jakarta, Aktual.co — Kapolda Jambi Brigjen Pol Bambang Sudarisman mengakui, kasus penembakan yang menewaskan seorang warga di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun beberapa waktu lalu adalah murni kesalahan dari oknum anggota Polsek setempat.
Hal itu diketahui dari hasil investigasi tim Mabes Polri dan Polda Jambi yang dilakukan beberapa waktu lalu, katanya di Jambi, Minggu.
Seperti diberitakan sebelumnya, setelah tertembaknya warga yang diduga terkait dengan kasus narkoba itu kemudian berujung dengan pembakaran Mapolsek Limun oleh ratusan masyarakat setempat.
“Dari hasil investigasi gabungan yang dilakukan Mabes Polri dan Polda Jambi diketahui tewasnya korban murni kesalahan dari anggota,” kata Kapolda Jambi Bambang Sudarisman.
Bentuk kesalahan yang dilakukan diantaranya tidak sesuai aturan atau SOP untuk menembak dan korban dikejar oleh puluhan anggota, padahal tidak semestinya seperti itu jika dilakukan sesuai aturan.
Bentuk kesalahan lainnya, anggota tidak melakukan tembakkan peringatan, kemudian menembak dari jarak dekat.
Saat ini satu orang anggota yang diduga sebagai pelaku sedang diproses oleh Propam Polres Sarolangun. Dan apabila nanti dipidana dengan hukumannya lebih dari tiga bulan, maka anggota tersebut akan di PTDH.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP bidang hukum Partai Golkar kubu Agung Laksono, Lawrence Siburian, meyakini hakim-hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sangat profesional dan berintegritas sehingga akan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya.
“Hakim-hakim di PTUN itu sangat berintegritas dan jujur. Kami yakin mereka akan memutuskan kasus sengketa ini dengan seadil-adilnya berdasarkan fakta hukum yang ada,” kata Lawrence Siburian di Jakarta, Minggu (10/5).
Dirinya sangat percaya pada independensi dan integritas majelis hakim dalam memutuskan perkara gugatan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM terkait pengesahan Partai Golkar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Oleh karena itu, kubu Partai Golkar versi Munas Ancol optomistis akan memenangkan perkara yang digugat oleh kubu Aburizal Bakrie (ARB).
Lawrence mengaku memiliki tiga alasan pihaknya dapat memenangkan perkara tersebut. Pertama, PTUN sebenarnya tidak berwenang mengadili surat keputusan pejabat tata usaha negara, dalam hal ini SK Menkumham. Hal itu didasarkan atas Pasal 2 huruf e UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN.
“SK Menkumham itu diterbitkan berdasarkan putusan badan peradilan, dalam hal ini Mahkamah Partai Golkar (MPG). Artinya PTUN tidak bisa mengadili sebuah perkara yang sudah final dan mengikat atau inkracht di sebuah badan peradilan lain,” katanya.
Apalagi, keputusan MPG sudah dikuatkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan PN Jakarta Barat.
Kedua, putusan sela yang diterbitkan PTUN tidak memiliki dasar.
“PTUN juga tidak berwenang mengeluarkan putusan sela, karena  putusan tersebut diambil tidak sesuai dengan persyaratan untuk menerbitkan sebuah putusan sela,” katanya.
Ketiga, surat keputusan pejabat tata usaha negara (SK Menkumham) yang diadili saat ini bersifat deklaratif. Artinya, Menkumham hanya mendeklarasikan atau mengumumkan hasil keputusan Mahkamah Partai Golkar dan tindakan itu tidak mempunyai akibat hukum.

Artikel ini ditulis oleh: