Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay meminta Kementerian Keuangan segera mencairkan dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS, agar sekolah Islam dapat terus melangsungkan aktivitas pendidikan dengan kondusif.
“Kementerian Keuangan diharapkan lebih arif dalam menerapkan kebijakan terkait pencairan dana BOS untuk madrasah-madrasah yang ada,” kata Saleh lewat keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (9/5).
Menurut Saleh, keterlambatan itu diketahui terhambat karena adanya peraturan baru yang diterapkan Kementerian Keuangan. Karena aturan itu, Kanwil dan Kandepag di seluruh Indonesia tidak berani untuk mendistribusikan BOS ke sekolah-sekolah.
“Saya bicara dengan beberapa pejabat Kementerian Agama seperti ke inspektorat jenderal, sekjen dan dengan menteri agama. Mereka memiliki jawaban yang seragam, terkendala karena aturan,” tutur dia.
Kemenag, kata dia, juga memiliki alasan terlambatnya pencairan dana BOS bagi madrasah dikarenakan Kementerian Keuangan mengubah aturan pola pencairannya.
Selama ini, lanjut dia, dana BOS dicairkan melalui akun 57, sementara peraturan baru harus dicairkan melalui akun 52. Aturan ini berdampak besar bagi proses pencairan dana. Walaupun dananya sudah ada di daerah, para pejabat Kemenag di daerah ternyata tidak berani mencairkannya karena takut terjadi kesalahan.
Saleh mengaku paham bahwa aturan itu dibuat karena khawatir ada penyalahgunaan. Jika ada kekhawatiran itu, semestinya bukan pencairannya yang dihambat, tetapi pengawasannya yang ditingkatkan. Dengan demikian, dana BOS itu tetap sesuai dengan peruntukannya.
“Aturan ini perlu dikaji ulang karena menyangkut peningkatan kualitas pendidikan nasional. Apalagi, ternyata, sekolah-sekolah di bawah naungan Kemendikbud tetap mencairkan dana BOS meskipun telah ada aturan itu.” Kalau begini, tentu akan menimbulkan persoalan baru. Setidaknya, terlihat lemahnya koordinasi antara kementerian lembaga yang ada, ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —  Indonesia kembali berpartisipasi dalam eksibisi seni internasional dengan mengusung tema “Voyage Trokomod” di pameran seni sangat bergengsi di La Biennale di Venezia, Italia yang digelar untuk ke-56 dari tanggal 9 Mei sampai 22 November mendatang.
Paviliun Indonesia yang terletak di lokasi Arsenale, mengetengahkan perjalanan tokoh “fussion” dari binatang legendaris Indonesia, Komodo dengan tokoh mitologi Yunani, Kuda Troya, yang diberi nama Trokomod, Troya Komodo, demikian Minister Counsellor Koordinator Fungsi Pensosbud KBRI Roma, Nindarsari Utomo, Sabtu (9/10).
Dikatakannya tema tersebut merupakan interpretasi seniman kontemporer Indonesia, Heri Dono, atas tema utama La Biennale di Venezia tahun ini “All The World’s Futures” dengan kurator dari Nigeria, Okwui Enwezor yang mengelola keikutsertaan 89 partisipasi nasional, diantaranya lima negara peserta baru yaitu Grenada, Mauritius, Mongolia, Mozambique dan Seychelles.
Disekitar Trokomod terdapat perahu-perahu terbang yang merepresentasikan Indonesia sebagai negara maritim. Kesatuan Trokomod dan perahu yang berada di sekitarnya menampilkan keunikan paviliun Indonesia yang terletak diantara kumpulan karya seni paviliun negara tuan rumah, Italia dan paviliun dari Tiongkok.
Dalam kesempatan resepsi penyambutan berdirinya Paviliun Indonesia yang dilakukan di Museum Peggy Guggenheim, Komisioner Jenderal, Sapta Nirwandar menyatakan partisipasi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kerja keras ketekunan dan kerja sama Restu Imansari Kusumaningrum.
Selain dukungan “Friends of Venice Biennale” dibawah koordinasi Dubes Dr Kartini Sjahrir Panjaitan yang menjadi pendorong eksisnya Indonesia dalam perhelatan seni bergengsi di dunia internasional.
Sementara itu, Duta Besar RI di Roma August Parengkuan meyakini seni merupakan unsur perekat dari perbedaan dan melalui seni pula bangsa-bangsa di dunia dapat bersatu dan berada dalam perdamaian.
Untuk itu, Dubes menyampaikan penghargaan kepada penggiat seni dan pendukung dari unsur swasta yang berkontribusi bagi terselenggaranya kehadiran paviliun Indonesia pada ajang ke-56 La Biennale di Venezia.
Dubes mengatakan keberadaan paviliun Indonesia menjadi promosi Indonesia di dunia seni internasional dan juga promosi Indonesia di masyarakat setempat.
Atas hubungan baik yang telah dibina sejak tahun 2013, Restu menyatakan bahwa mitra Italia, Franco Laera dari Change Performing Arts merupakan “co-producers” serta Direktur Artistik bagi Paviliun Indonesia.
Franco Laera turut lega atas adanya partisipasi Indonesia diantara kehadiran negara peserta dari seluruh dunia yang tersebar di lokasi Arsenale, Giardini dan di berbagai tempat di seluruh kota di Venezia.
Restu, Carla Bianpoen dan Asmudjo Jono Irianto serta kawan-kawan pencinta seni mengharapkan dukungan kerjasama Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada masa kini bermunculan seniman Indonesia yang kreatif dan sepantasnya mendapatkan kedudukan dan pengakuan internasional.
Bagi Restu dan kawan-kawan partisipasi di La Biennale di Venezia ini merupakan pengalaman kedua kalinya setelah berpartisipasi pada tahun 2013 dan mengharapkan partisipasi tahun 2015 ini bukan yang terakhir bagi Indonesia, yang semakin dipandang sebagai negara yang diperhitungkan dalam konstelasi hubungan antarbangsa di dunia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo mengingatkan anggota TNI-Polri tidak menganggap enteng keberadaan terorisme, radikalisme, terutama masalah ISIS.
“Tantangan yang paling berat terorisme, radikalisme. ISIS terutama jangan anggap enteng masalah itu,” kata presiden saat memberikan pengarahan terhadap anggota TNI-Polri di Markas Korem Jayapura, Sabtu (9/10).
Menurut presiden, semua negara menganggap keberadaan ISIS ini berbahaya dan selalu dibicarakan dalam berbagai konferensi.
“Semua negara mengatakan tantangan yang paling berat di setiap konferensi dunia, baik di AFEC, G21, di ASEAN Summit di Kuala Lumpur disampaikan terus,” katanya.
Untuk itu presiden mengingatkan anggota TNI-Polri untuk berhati dan tidak lengah terhadap bahaya terorisme dan radikalisme.
Jokowi mengatakan hampir semua negara mengatakan kunci pembangunan sebuah negara paling penting ada 2 hal, yakni stabilitas dan pembangunan infrastruktur.
Presiden mengatakan bahwa pemerintah saat ini fokus untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang harus didukung stabilitas stabilitas keamanan maupun stabilitas politik.
“Untuk stabilitas politik saat ini sudah dikatakan bisa diselesaikan secara baik, tetapi stabilitas keamanan, hati-hati yang berkaitan dengan terorisme, radikalisme. ISIS hati-hati dengan yang itu,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo meminta anggota TNI-Polri mengubah pendekatan dalam menangani konflik yang terjadi di Provinsi Papua.
“Saya ingin agar pendekatan di Papua diubah, bukan pendekatan keamanan represif tetapi diganti pendekatan pembangunan dengan pendekatan kesejahteraan,” kata presiden di depan ratusan Prajurit TNI dan Polri di Markas Korem Jayapura, Sabtu (9/5).
Dia mencontohkan TNI-Polri aktif dalam pelayanan masyarakat, seperti mengajar di sekolah yang kekurangan guru atau membangun jalan di perbatasan.
“Itu akan dilihat masyarakat, itu lho yang membangun jalan, yang mengajar sekolah ada dari TNI-Polri. Saya kira pendekatan-pendekatan seperti itu yang perlu dilakukan,” kata presiden.
Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk membangun Papua, tidak ada pikiran yang lain kecuali mensejahterakan rakyat di pulau terbesar di Indonesia ini.
“Untuk urusan ke PU-an (Kementerian Pekerjaan Umum) saja digelontorkan ke Papua Rp6 triliun, besar sekali. Belum urusan untuk pertanian, belum untuk membangun pasar, urusan membangun pelabuhan. Masih banyak lagi yang ingin dimasukan pembangunan di Papua,” ungkapnya.
Presiden menegaskan bahwa sumber daya alam di Papua bisa dinikmati oleh masyarakatnya sendiri.
“Kita ingin menggerakkan roda perekonomian Papua dengan pembangunan infrastruktur, pembangunan pasar dan pembangunan tersebut dirasakan masyarakat,” harapnya.
Kalau tidak dilakukan,lanjut presiden, akan memunculkan kecemburuan sosial dan ekonomi di Pulau Papua yang memiliki kekayaan alam yang melimpah ini.
Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan bahwa TNI-Polri akan memberikan dukungan penuh, mulai yang bertugas di pelosok perbatasan hingga di ibukota akan mendukung sepenuhnya kebijakan presiden.
“Kami semua akan mendukung penuh atas jalannya pembangunan. Untuk itulah berbagai upaya yang dilakukan TNI-Polri bisa berkontribusi agar rakyat sejahtera seperti yang diinginkan bapak presiden,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby