26 Desember 2025
Beranda blog Halaman 36412

Hadiri KTT ASEAN, Presiden Bertolak ke Kuala Lumpur Hari Ini

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta rombongan bertolak ke Malaysia, Minggu (26/4) siang, untuk menghadiri KTT ke-26 ASEAN. Presiden Jokowi dan rombongan bertolak dari Bandara Halim Perdanakusumah Jakarta menumpang pesawat kepresidenan RI sekitar pukul 14.40 WIB dan tiba di Kuala Lumpur sekitar pukul 17.00 waktu setempat.

Tampak mendampingi Presiden Jokowi, Seskab Andi Widjajanto. Tampak juga mengantar keberangkatan Presiden Jokowi, antar lain Menpan dan RB Yuddy Chrisnandi dan Wagub DKI Djarot Syaiful Hidayat.

Dijadwalkan Presiden Jokowi mengikuti acara prosesi ketibaan dan “gala dinner” bersama para kepala negara dan delegasi ASEAN di Kuala Lumpur Convention Center (KLCC), mulai sekitar pukul 20.00 waktu setempat.

KTT ke-26 ASEAN akan dibuka di lokasi yang sama (KLCC) pada Senin (27/4). KTT ke-26 ASEAN akan digelar dalam dua sesi, yaitu sesi pleno di Kuala Lumpur dan retret di Langkawi, Kedah.

Di sela KTT, para kepala negara atau pemerintahan negara-negara anggota ASEAN dijadwalkan bertemu dengan perwakilan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), ASEAN Business Advisory Council (ABAC), ASEAN Youth Representatives dan Civil Society Organizations (CSO) Representatives. Selain itu, para kepala negara/pemerintahan ASEAN juga diundang untuk menghadiri ASEAN Leadership Forum ke-12 di Kuala Lumpur.

Selain rangkaian KTT ke-26 ASEAN, pada 28 April 2015 di Langkawi akan diselenggarakan pertemuan para kepala negara/pemerintahan dari Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) dan Indonesia-Malaysia-(hailand Growth Triangle (IMT-GT)

Artikel ini ditulis oleh:

Jelang Eksekusi Mati Mary Jane, Buruh Migran Gelar Aksi Solidaritas di Nusakambangan

Jakarta, Aktual.co — Sebanyak lima aktivis buruh migran internasional menggelar aksi solidaritas untuk terpidana mati asal Filipina Mary Jane Fiesta Veloso yang akan segera dieksekusi oleh Kejaksaan Agung.

Dalam aksi yang digelar di area parkir Dermaga Wijayapura (tempat penyeberangan khusus Pulau Nusakambangan, red.), Cilacap, Jawa Tengah, Minggu (26/4) siang, mereka membawa spanduk dan poster yang bertuliskan “Bapak Presiden Joko Widodo: Berbesar Hatilah Selamatkan Mary Jane dan Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri dari Hukuman Mati”, “Hidup Adalah Hak Asasi, Tolak Hukuman Mati, Save Mary Jane, Lindungi Buruh Migran”, dan “Mary Jane, Korban Sindikat Narkoba, Korban Perdagangan Manusia, Hentikan Hukuman Mati”.

Salah seorang aktivis buruh migran asal Filipina, Connie Bragas-Regalado mengharapkan Pemerintah Indonesia membatalkan eksekusi mati terhadap Mary Jane agar bisa kembali berkumpul kembali dengan keluarganya di Filipina.

“Kami mengajak masyarakat Indonesia, komunitas Filipina di Indonesia, dan pemerintah kami untuk bisa menyelamatkan hidup Mary Jane Fiesta Veloso,” kata dia yang aktif sebagai Koordinator Buruh Migran Filipina (The Chairperson of Migrante).

Menurut dia, Mary Jane merupakan seorang ibu dari dua anak laki-laki yang masih membutuhkan perhatian ibunya.

Aktivis buruh lainnya, Minerva F Lopes mengatakan bahwa pihaknya bersama tim kuasa hukum Mary Jane telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) Kedua agar Mary Jane terbebas dari hukuman mati sehingga dapat berkumpul kembali dengan keluarganya di Filipina.

Sementara itu, aktivis Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) Iweng Kartiwen memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk meninjau ulang pelaksanaan eksekusi mati terhadap Mary Jane karena pihaknya telah memasukkan PK Kedua ke Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, pada hari Jumat (24/4), pukul 15.30 WIB.

“Kita sangat percaya bahwa Mary Jane adalah korban ‘trafficking’ (perdagangan manusia) karena dia berangkat dari Manila, Filipina, dijanjikan sebagai pekerja rumah tangga di Malaysia. Dia telah membayar uang prekrutan sebesar 7.000 peso dengan memberikan sepeda motornya dan juga HP dia,” katanya.

Menurut dia, Mary Jane pergi ke Malaysia bersama perekrutnya, Kristina. Akan tetapi sesampainya di Malaysia, kata dia, Mary Jane diberitahu jika pekerjaannya belum siap dan dibelikan baju-baju bekas.

Ia mengatakan bahwa Mary Jane diminta menunggu pekerjaan tersebut selama tujuh hari di Indonesia dan dibelikan koper untuk membawa barang bawaannya. “Koper tersebut terasa berat sehingga Mary Jane memeriksanya karena curiga. Setelah yakin tidak ada apa-apa, Mary Jane segera berkemas untuk berangkat ke Yogyakarta,” katanya.

Akan tetapi saat menjalani pemeriksaan di Bandara Adisutjipto Yogyakarta, kata dia, Mary Jane ditangkap petugas karena di balik kulit kopernya ditemukan heroin.

Dalam hal ini, lanjut dia, petugas curiga terhadap koper yang dibawa Mary Jane sehingga minta izin untuk menyobek kulit kopernya. “Padahal, Mary Jane sama sekali tidak mengetahui jika ada heroin di kopernya. Dia juga tidak tahu siapa yang akan dituju selama di Yogyakarta karena hanya diberi nomor telepon seseorang,” katanya.

Terkait hal itu, dia mengharapkan Presiden Joko Widodo untuk meninjau ulang eksekusi terhadap Mary Jane karena terpidana mati asal Filipina tersebut hanyalah korban.

Mary Jane Fiesta Veloso merupakan salah seorang terpidana mati yang masuk dalam daftar eksekusi tahap kedua karena grasinya telah ditolak oleh Presiden Joko Widodo. Sebelumnya Mary Jane divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, DIY, pada 2010.

Terpidana ini kemudian mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) setelah grasinya ditolak Presiden. Namun dalam sidang PK yang digelar di PN Sleman bulan lalu, MA memutuskan menolak permohonan PK tersebut, dan tetap pada putusan PN Sleman.

Mary Jane ditangkap petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta karena terbukti membawa narkoba jenis heroin seberat 2,6 kilogram senilai Rp5,5 miliar saat turun dari pesawat terbang tujuan Kuala Lumpur-Yogyakarta pada 2010.

Artikel ini ditulis oleh:

Presiden Gunakan Limousine, Bukti Mudah Lupakan Janji Kampanye

Jakarta, Aktual.co — Penampilan berkelas yang ditunjukan Presiden Jokowi dalam perhelatan Konfrensi Asia Afrika (KAA) Parlemen kemarin terus menjadi pro kontra publik. Pasalnya, mobil dinas Mercedes Benz S-600 Pullman Guard yang setia mengantarnya tak lagi terlihat. Mobil mewah tersebut digantikan dengan versi terbaru Mercedes Maybach S-600 Pullman‎ Limousine.

Pengamat Psikolog Politik Universitas Indonesia, Dewi Haroen kepada  Aktual.co mengatakan bahwa ada dua sisi yang membuat dilema. Sebagai seorang presiden sah saja, jika menggunakan fasilitas kenegaaraan.

“Namun saya balik lagi, dimana masa lalu pada waktu kampanye, kalau perlu menggunakan mobil kijang. Meskipun susah untuk menjelaskannya secara masuk akal,” kata Dewi, di Jakarta, Minggu (26/4).

Jokowi yang dipilih oleh rakyat Indonesia dengan mengantungi 52 persen suara, lantaran menjual kesederhanaannya kepada masyarakat di Pemilu presiden 2014 kemarin. Sehingga, gaya mewah yang ditunjukan di tengah penderitaan kenaikan harga sangat disesalkan.

“Dulukan jualannya waktu kampanye ditelan bulat-bulat sama rakyat, masalah kesederhanaan, naik bajaj. Meskipun saya berfikir ini tidak mungkin apa yang dilakukan beliau sebagai sorang presiden. Meskipun presiden itu memang harus menggunakan mobil anti peluru, tetapi persoalannya pas kampanye itu,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Soal Lembaga Donor Internasional, Effendi Simbolon Tantang Jokowi Sampaikan ke DPR

Jakarta, Aktual.co — Pernyataan kritis Presiden Jokowi dalam Konfrensi Asia Afrika (KAA) terhadap lembaga donor Internasonal, seperti World Bank, ADB, dan IMF yang sudah tidak diperlukan lagi, terus menuai perhatian dan decak kagum publik Indonesia.

Politikus PDI Perjuangan, Effendi Simbolon pun ikut mengapresiasi dari segi pidato yang disampaikan presiden itu. Namun, sejauh itu, ia seakan menantang pernyataan mantan Gibernur DKI Jakarta agar dapat diimplementasikan pada kebijakan, khususnya yang berkaitan anggaran.

“Kalau sungguh-sungguh maka dinyatakan dong kepada DPR, melalui pembahasan APBN selanjutnya, bahwa kita tidak pernah lagi akan menggunakan lembaga keuangan internasional. Oke,” ucap Effendi mengapresiasi sekaligus mendesak presiden untuk tidak sekedar retorika saja menjawab pertanyaan Aktual.co, di Jakarta, Minggu (26/4).

Kendati demikian, presiden juga harus menjelaskan bagaimana pemerintah memenuhi penguatan anggaran pendapatan negara ke DPR RI.

Sebelumnya sempat diberitakan, Presiden Jokowi mengkritik sejumlah lembaga internasional dalam pidatonya di Konfrensi Asia Afrika (KAA). Selain PBB, Presiden juga mengkritik keberadaan beberapa lembaga keuangan dunia yang dianggap tidak membawa solusi bagi persoalan ekonomi global, yakni Bank Dunia dan IMF, serta ADB.

Artikel ini ditulis oleh:

Praktek Korupsi Kelapa Sawit Rugikan Negara Sebesar 5,65 Triliun

Jakarta, Aktual.co — Kejahatan di sektor kehutanan dan pembukaaan lahan perkebunan kelapa sawit yang tidak sesuai dengan prosedural telah menyebabkan kerugian negara yang jumlahnya terbilang fantastis.

Pengamat dari Indonesia Corruption Watch, R Maona Wasef mengatakan, kerugian negara dari alih fungsi hutan ke perkebunan kelapa sawit tahun 2014 ada dua kasus perusahaan, masing-masing dari perusahaan Sumatera Selatan dan Aceh dengan total potensi kerugian negara sebesar 177 miliar.

Dikatakan Mauna, modus yang ditemukan adalah pelebaran lahan dan penebangan yang tidak mendapatkan ijin dan perusahaan sawit yang belum meliliki hak guna usaha (HGU)

“Seperti di Kapuas hulu belum punya HGU, dan lakukan penebangan di kawasan hutan lindung. Data ini menunjukan kerugian negara dari praktek kejahatan kehutanan sangat dahsyat dari tahun ketahun dan dapat disadari kalau kejahatan alih fungsi hutan tidak berkurang,” kata Mouna dalam diskusi yang bertajuk korupsi dan masalah yang tidak kunjung selesai di sektor Perkebunan Sawit, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (26/4)

Selain alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, kerugian negara juga terjadi dari angka pajak yang kurang dibayar oleh perusahaan sawit.

“Dari 9 perusahaan yang ICW teliti, terdapat potensi kerugian negara di sektor pajak, sebesar 5,65 triliun, dan banyaknya upaya pengemplangan pajak ini dilakukan perusahan-perusahaan besar,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Pasca KAA, Presiden Didesak Segera Eksekusi Mati Terpidana “Bali Nine”

Jakarta, Aktual.co — Akhir penutupan Konfrensi Asia Afrika seharusnya menjadi momentum bagi Presiden Joko Wododo (Jokowi) untuk segera mengesekusi hukuman mati terhadap terpidana mati Bali Nine. Hal itu sebagai bentuk kesungguhan pemerintah Indonesia dalam penegakan hukum kedaulatan suatu negara di mata internasional.

“Harus segera setelah pelaksanaan KAA ini, langsung dieksekusi karena kan putusannnya sudah keluar, jadi apa yang diomongkan presiden di KAA untuk diimplementasikan sebagai negara yang berdaulat, jangan hanya sebagai sebuah retorika saja,” ucap Pengamat Psikolog Politik Universitas Indonesia, Dewi Haroen saat dihubungi Aktual.co, di Jakarta, Minggu (26/4).

“Sekarang rakyat menagih janjinya. Tidak masalah KAA ini sebagai kampanye luar negeri, tetapi realisasi keberaniannya itu seperti apa,” tambah dia.

Menurut Dewi, akan menjadi mubazir jika perhelatan internasional yang digelar sekitar sepekan dengan dana yang tidak sedikit itu tidak membuahkan hasil apa-apa. Terlebih, kebijakan di dalam negeri sendiri.

“Ini diplomasi luar negeri yang dilakukan Indonesia tidak murah, mahal 200 miliar. Sedangkan rakyat lagi susah, kalau tidak ada hasilnya (sesuai pidato presiden) akhirnya rakyat apatis terhadap presiden. Sebab, KAA itu hanya sebagai pencitraan di luar negeri, dan itu percuma,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Berita Lain