18 Januari 2026
Beranda blog Halaman 36412

Tingkatkan Daya Saing, Jokowi Minta Kepala daerah Manfaatkan Otonomi

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah memanfaatkan otonomi daerah sebagai jalan untuk meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi masing-masing.
“Otonomi daerah telah menumbuhkan inovasi dan praktik yang baik. Jika tidak ada otonomi daerah saya yakin inovasi di daerah terbatas,” kata Jokowi, saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Otonomi Daerah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/4).
Otonomi daerah harus diletakkan dalam konteks kepentingan nasional dimana masuk ke dalam era globalisasi dan semua harus mampu memenangi kompetisi itu.
Jokowi mengingatkan awal 2016 masyarakat ekonomi Asean akan berlaku dan semua pihak saat ini belum tahu apa yang akan terjadi.
“Saya titip pada kepala daerah ini disampaikan kepada masyarakat, kita harus siap. Kalau melihat kondisi yang ada saya masih yakin kita mampu berkompetisi dan bersaing dengan negara di Asean,” tegasnya.
Untuk menghadapi tantangan itu, perlu banyak langkah yang dilakukan antara lain memperbaiki layanan publik, memperbaiki tata kelola dan membenahi ketimpangan pembangunan.
“Otonomi daerah juga harus menjadi bagian dari upaya mendorong konektivitas antar daerah,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Membengkak, Anggaran Pilkada Jember Menjadi Rp72 Miliar

Jakarta, Aktual.co — Anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, membengkak dari Rp43 miliar menjadi Rp72 miliar untuk satu putaran yang akan digelar 9 Desember 2015.
“Berdasarkan hasil rapat pleno KPU Jember, anggaran pilkada mencapai Rp72 miliar untuk seluruh tahapan pilkada Jember,” kata komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember M. Saiin di Kantor KPU Jember, Selasa (28/4).
Menurut dia, membengkaknya anggaran pilkada tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mencantumkan pelaksanaan kampanye dibiayai oleh negara.
“Peraturan baru yang mengharuskan KPU menyediakan kebutuhan kampanye seperti alat peraga kampanye masing-masing calon kepala daerah, sehingga membuat anggaran membengkak dan kami sudah melakukan revisi untuk anggaran pilkada itu,” paparnya.
Semua alat peraga kampanye dianggarkan di KPU dengan totalnya sekitar Rp24 miliar, dengan asumsi empat pasangan calon kepala daerah yang akan maju dalam pilkada Jember.
“Anggaran baru tersebut diajukan untuk memenuhi petunjuk Peraturan KPU karena penyelenggara juga menyiapkan alat peraga mulai baliho, spanduk dan leaflet, sesuai dengan kemampuan anggaran,” katanya.
Data di KPU mencatat anggaran pilkada mencapai Rp72 miliar dengan rincian beberapa poin anggaran yang cukup besar yakni honor penyelenggara pilkada mencapai Rp26 miliar, bahan kampanye sebesar Rp24 miliar, dan surat suara sebesar Rp3 miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

SK Reklamasi Ahok Digugat di PTUN, DPRD Diminta Tunda Raperda

Jakarta, Aktual.co —Gugatan Jakarta Monitoring Network (JMN) atas Surat Keputusan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang memberi izin reklamasi untuk anak perusahaan PT Agung Podomoro Land Tbk, PT Muara Wisesa Samudera (MWS), sudah memasuki persidangan ketiga di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Sidang ketiga gugatan atas SK Ahok No. 2238 Tahun 2014 yang digelar Selasa (28/4) menghadirkan pihak Tergugat Intervensi yakni PT MWS. “Dengan agenda jawaban dari pihak tergugat,” ujar Sekjen JMN Amir Hamzah SH, saat dihubungi Aktual.co usai sidang, Selasa (28/4).
Meski sidang tidak berlangsung lama akibat urusan surat kuasa yang belum lengkap, Amir menegaskan lewat gugatan ini JMN mencoba tunjukkan bahwa apa yang dilakukan Ahok dengan memberi izin reklamasi adalah salah. “Ahok kan pegangannya sama Keputusan Presiden No 52/1995. Padahal sudah diterbitkan Peraturan Presiden No 122/2012,” ujar dia.
Selain dianggap bermasalah di hirarki perundang-undangan, lanjut Amir, proyek reklamasi juga tidak dibangun untuk kepentingan umum, melainkan demi tujuan komersil saja. Untuk itu, kata dia, pihaknya juga akan meminta DPRD DKI untuk menunda dulu pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DKI yang salah satunya memuat soal reklamasi.
Sidang gugatan yang didaftarkan JMN ke PTUN pada 23 Maret lalu itu, selanjutnya bakal digelar kembali 5 Mei, dengan agenda jawaban dari pihak JMN selaku penggugat.
Sebelumnya, sidang pertama gugatan digelar pada 7 April lalu. Saat itu, kuasa hukum pihak tergugat- Ahok- juga tidak hadir dengan alasan surat kuasa tidak lengkap. Sidang kedua digelar 14 April dengan agenda pembacaan pokok permohonan dan posita penetapan penundaan pelaksanaan SK Gubernur.
Amir mengatakan SK Reklamasi Ahok digugat   lantaran dianggap telah melanggar prinsip norma hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dimana Ahok telah mengabaikan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juncto Perpres No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi.
Jelas Amir, dari konsesi yang diberikan kepada PT MWS, rencananya bakal dibangun pulau buatan seluas 165 Ha. Ironisnya, DKI hanya mendapat lima persen saja dari total lahan yang nantinya dibuat.

Artikel ini ditulis oleh:

Percepat Penyerapan Anggaran K/L, Pemerintah Buat Tepra

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah akan membuat tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (Tepra) untuk mempercepat penyerapan anggaran di kementerian/lembaga dan evaluasi realisasi anggaran. Tepra tersebut nantinya akan diketuai oleh Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo.

“Pemerintah akan bentuk tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran. Nanti wakil ketuanya diisi oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” ujar Mardiasmo di kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa (28/4).

Lebih lanjut dikatakan dia, Tepra akan memiliki fungsi pokok untuk menemukan hambatan penyerapan anggaran dan meningkatkan kualitas. Dia juga mengatakan saat ini pihaknya masih menyusun Inpres mengenai Tepra.

“Tim itu akan melaporkan setiap perkembangan kepada Presiden di sidang kabinet. Tepra juga akan membuat integrasi sistem bagi kementerian/lembaga (K/L) memasukkan laporan penyerapan anggaran setiap saat,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Penelitian: Air Tanah Menipis, 2020 Bali Krisis Air

Jakarta, Aktual.co — Cadangan air tanah di Bali tercatat berada dibawah 20 persen, sehingga kondisi Pulau Dewata semakin buruk dan akan terjadi krisis ekologi tahun 2020, karena tidak ada tindakan mitigasi dan pecegahan dalam menanggapi situasi ini.
“Air adalah kehidupan, penggunaan dan kebutuhan kita akan air tanah terus meningkat, sementara kebutuhan untuk pengisian ulang air kembali ke tanah telah dianggap remeh,” kata peneliti Prof Dr Lilik Sudiajeng dari Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali di Denpasar, Selasa (28/4).
Ia mengatakan permintaan yang tinggi terhadap air bersih di Bali terutama di daerah perkotaan padat penduduk dan kawasan pariwisata telah mengakibatkan cadangan air bersih sangat vital untuk daerah pertanian dialihkan ke kawasan pariwisata di Bali bagian selatan.
Dikatakan data ini merupakan hasil penelitian dari pakar teknisi Program Penyelamatan Air Bali (BWP) terdiri dari Politeknik Negeri Bali dan Yayasan IDEP Selaras Alam mengumumkan solusi kolaboratif yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengembalikan cadangan air tanah dan mendampingi penanggulangan krisis air.
Peneliti Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali, Ida Bagus Putu Bintana mengatakan, penelitian unruk solusi yang ekonomis dan efektif telah dimulai sejak 2012, program perdana penyelamatan air dengan biaya kurang dari satu juta dolar AS.
Program tersebut beroperasi setelah mendapatkan pendanaan dan menyasar kelangkaan air tanah dengan membangun sistem sumur penangkap air hujan sebanyak 136 tangkapan di 13 lokasi strategis sumber air yang terintervensi.
Berdasarkan sistem yang telah berhasil di berbagai daerah dengan tingkat kekeringan tinggi, seperti di India, model pengisian ulang air tanah menjadi teknik yang dipilih secara global dan oleh tim akademisi di Bali untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan cepat mengembalikan guna meningkatkan level air dalam jangka waktu tiga sampai lima tahun di daerah yang mengalami krisis air dan terancam intrusi air laut.
“Daerah pesisir dimana air tanah mengalami eksplorasi terus akan mengalami kebocoran dan air laut akan masuk ke dalam tanah yang selamanya tidak dapat dikembalikan seperti semula,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

4 dari 1000 Perempuan Kepri Derita Kanker Serviks

Jakarta, Aktual.co — Empat dari seribu orang perempuan di Provinsi Kepulauan Riau yang memeriksakan kesehatannya terdeteksi menderita kanker serviks, kata Kepala Dinas Kesehatan Kepri Tjetjep Yudiana di Batam, Selasa (28/4).

Tjetjep mengatakan, angka penderita kanker mulut rahim di Kepri memang relatif kecil dibanding daerah lain di Indonesia. Namun, kebanyakan perempuan yang terdeteksi langsung berada dalam stadium tiga dan empat.

“Dia sudah stadium tiga dan empat,” kata Kepala Dinas.

Menurut Kepala Dinas, bila kanker sudah memasuki stadium tiga hingga empat, maka sulit disembuhkan. “Sudah masuk stadium itu tidak ada harapan,” kata dia.

Pemerintah pusat menganggarkan pemeriksaan kanker mulut rahim kepada sekitar 600 perempuan di Kepri, sebagai bagian dari program Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja yang dipimpin istri Presiden Joko Widodo, Iriana Jokowi pada 2015.

Kepala Dinas mengatakan angka itu sangat kecil, sehingga Pemprov Kepri memutuskan menambah jumlah bantuan pemeriksaan kanker serviks gratis, hingga 10 kali lipat dari yang dialokasikan pemerintah pusat.

“Pemprov Kepri pada 2015 ini menganggarkan untuk sekitar 6.000 orang perempuan. Kalau hanya 600 orang, dalam beberapa pemeriksaan saja sudah selesai, karena sekali pemeriksaan, bisa 100 orang perempuan,” kata dia.

Pemeriksaan kanker serviks oleh pemerintah menggunakan metode  Inspeksi Visual menggunakan Asam Asetat (IVA test)  IVA test dinilai lebih baik ketimbang pap smear, karena test dapat dilakukan di fasilitas kesehatan sederhana seperti Puskesmas.

“Bukan papsmear, tapi hasilnya sama dengan pap smear,” kata Tjetjep.

Kepala Dinas mengatakan ia sedang mengupayakan agar seluruh puskesmas di Kepri nantinya mampu melaksanakan tes IVA.

Pemeriksaan kanker serviks sangat penting agar perempuan terhindar dari penyakit berbahaya itu. Semakin cepat kanker terdeteksi maka semakin baik.

Ia berharap dengan program pemeriksaan kanker serviks gratis itu, maka perempuan-perempuan Kepri akan rutin memeriksakan kesehatannya.

Sementara itu, data Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan saat ini penyakit kanker serviks menempati peringkat teratas di antara berbagai jenis kanker yang menyebabkan kematian pada perempuan di dunia.

Di Indonesia, setiap tahun terdeteksi lebih dari 15.000 kasus kanker serviks. Sekitar 8.000 kasus di antaranya berakhir dengan kematian.

Menurut data WHO, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penderita kanker serviks tertinggi di dunia. Pasalnya, kanker serviks muncul seperti musuh dalam selimut. Sulit sekali dideteksi hingga penyakit telah mencapai stadium lanjut.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain