18 Januari 2026
Beranda blog Halaman 36414

Ketua DKPP Minta MA Percepat Dualisme Partai

Jakarta, Aktual.co — Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie menyarankan Mahkamah Agung mempercepat proses peradilan dualisme kepengurusan partai politik yang kini bersengketa sehingga ada keputusan final dan mengikat.
“Kita meminta Mahkamah Agung (MA) untuk mempercepat prosesnya dengan cara mengambil langkah khusus agar proses ini bisa lebih cepat,” katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (28/4).
Karena, menurutnya, jika proses di pengadilan terlalu lama, maka partai politik (Golkar dan PPP) tidak akan bisa mengikuti pilkada serentak 9 Desember 2015.
Ia mengatakan, para hakim bisa mengajukan permohonan prioritas kepada ketua pengadilan agar proses peradilan dipercepat. “Kita memang tidak bisa mendikte, karena memang prosedurnya sudah ada. Tetapi, para hakim bisa diminta memprioritaskan masalah ini,” ujarnya.
“Mestinya bisa. Yang sulit itu independensi dan netralitas. Dua itu paling sulit sebenarnya,” ujarnya.
Jimly menjelaskan, putusan yang ditunggu adalah keputusan pengadilan yang final dan mengikat. Karenanya, kalau belum keluar putusan final dan mengikat, lebih baik diatur saja, mengajukan calon hanya satu, sehingga kedua kelompok itu tidak usah lagi berkonflik di daerah.
“Jadi, silakan calonnya siapa saja, asalkan calonnya satu. Tetapi seandainya tidak bisa satu calon, dua-duanya tidak usah diberikan kesempatan mengikuti pilkada. Lebih baik digugurkan saja. Biar mereka diberi dulu kesempatan menikmati konflik, konfliknya dinikmati, biarkan saja,” ujarnya.
Ia menilai adanya persoalan dualisme kepengurusan ini menyebabkan konflik hingga ke daerah, karena masing-masing daerah pengurusnya sudah dua.
“Bagaimana kalau nanti masing-masing mengajukan calon, repot KPU. Jalan satu-satunya, tunggu putusan final dan mengikat dari pengadilan,” tegasnya.
Terkait belum tuntasnya peraturan KPU (PKPU) tentang syarat pencalonan kepala daerah, Jimly meminta semua pihak agar mempercayakan kepada KPU, apalagi PKPU tersebut masih dalam tahap konsultasi di DPR.
“KPU lagi menyiapkan aturannya, kita percayakan saja, saat ini masih konsultasi dengan DPR,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Kelola Kas Perseroan, Garuda Gandeng Empat Bank Besar

Jakarta, Aktual.co — PT Garuda Indonesia (Persero) melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama cash management atau pengelolaan kas bersama empat bank besar yakni PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Bank Internasional Indonesia (BII), Standard Chartered Bank, dan Citibank N.A.

Direktur Utama Garuda Indonesia M. Arif Wibowo mengatakan, melalui kerjasama ini Garuda menunjuk empat bank tersebut untuk melakukan pengelolaan kas perseroan secara real time, online dan terintegrasi agar lebih terkontrol.

“Kerjasama ini meliputi penyediaan sistem fasilitas cash management berupa fasilitas automatic payment & automatic posting (host to host system), electronic payment tax (e-tax), dan fasilitas perbankan lainnya,” kata Arif di Jakarta, Selasa (28/4).

Penunjukan keempat Bank tersebut juga didasarkan pada komitmen, dukungan, serta kontribusi yang sebelumnya telah terjalin baik. Selain itu, kerjasama ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu hingga tiga tahun, meliputi pengelolaan cash management Garuda Indonesia di kantor pusat maupun kantor cabang domestik dan internasional.

“Dengan keunggulan platform dan sistem fasilitas cash management yang dimiliki masing-masing institusi perbankan tersebut, kami harapkan akan semakin mempermudah proses transaksi bisnis secara efektif dan efisien,” jelas Arif.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Urusan Nyawa, Hukuman Mati Bandar Narkoba Tepat

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mendukung agar Presiden Jokowi melaksanakan hukuman mati terhadap terpidana narkoba.
Karena, sambung dia, presiden mengatakan bahwa Indonesia saat ini darurat narkoba, sehingga perlu adanya penegakan hukum yang tegas sebagai bentuk keseriusan pemerintah.
“Presiden bilang 50 anak Indonesia mati tiap hari karena narkoba, 18.000 tiap tahun. UU kita menganggap kejahatan narkoba terhadap nyawa. Sehingga, dalam falsafah hukum kejahatan nyawa ya balasannya nyawa,” ucap Fahri kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (28/4).
“Jadi hukuman mati sudah tepat dalam sistem hukum Indonesia karena menyangkut nyawa,” tambah dia.
Oleh karena itu, bila presiden menganggap persoalan narkoba sangat serius, presiden jangan memberikan pengampunan terhadap pengedar narkoba tersebut.
“Dalam usulan saya, tiga kejahatan narkoba itu produsen, disktributor dan konsumen. Produsen dan distributor hukum mati, konsumen disuruh berobat dengan biaya sendiri. Jadi tepat kalau presiden tidak berikan grasi kepada kasus narkoba,” tandas politikus PKS tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Lafran Pane, Pendiri HMI yang Sederhana dan Tanpa Pamrih

Jakarta, Aktual.co —Sederhana, tanpa pamrih, menjalani hidup yang lurus, dan memiliki komitmen keislaman yang tinggi. Mungkin itulah kalimat yang pas untuk menggambarkan sosok Lafran Pane. Lafran adalah pemrakarsa dan pendiri organisasi mahasiswa yang besar kiprahnya dalam dunia politik di Tanah Air, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), pada 5 Februari 1947.
Ada beberapa nama lain yang disebut sebagai pendiri HMI. Lafran, yang rendah hati, menolak disebut sebagai satu-satunya pendiri HMI. Lafran Pane lahir di Padang Sidempuan, 5 Februari 1922. Tanggal lahirnya persis tanggal kelahiran HMI. Untuk menghindari spekulasi yang macam-macam, Lafran sengaja menyamarkan tanggal kelahirannya. Sesudah ia wafat pada 24 Januari 1991, barulah orang tahu tanggal kelahiran Lafran yang sebenarnya.
Lafran Pane adalah anak keenam keluarga Sutan Pangurabaan Pane dari istrinya yang pertama. Ayah Lafran adalah seorang guru sekaligus seniman Batak Mandailing di Muara Sipongi, Mandailing Natal. Keluarga Lafran merupakan keluarga sastrawan dan seniman, seperti kedua kakak kandungnya, yaitu Sanusi Pane dan Armijn Pane.
Pendidikan Lafran dimulai dari Pesantren Muhammadiyah Sipirok. Dari pendidikan dasar hingga menengah, ia sering berpindah sekolah, hingga akhirnya ia meneruskan sekolah di kelas 7 HIS Muhammadiyah. Ini lalu berlanjut ke Taman Dewasa Raya Jakarta sampai pecah Perang Dunia II. Wawasan intelektual Lafran berkembang saat proses perkuliahan, yang ditandai dengan semakin banyaknya buku-buku Islam yang ia baca.
Sebelum tamat dari Sekolah Tinggi Islam (STI), Lafran pindah ke Akademi Ilmu Politik (AIP) pada April 1948. Lafran Pane menjadi salah satu sarjana ilmu politik pertama di Indonesia. Ia lebih tertarik ke dunia pendidikan, sehingga keluar dari Kementerian Luar Negeri, dan lalu bekerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pada 5 Februari 1947, Lafran menjadi Ketua Umum Pengurus Besar HMI karena ia adalah yang menggagas HMI. Lafran mendirikan HMI sebagai aktualisasi dari pandangannya tentang Islam dan Indonesia. HMI dilahirkan sebagai reaksi terhadap situasi saat itu, namun juga berakar pada aspirasi umat Islam yang dikandung selama berabad-abad. Dengan mendirikan HMI, Islam mendapat peran lebih tinggi di kalangan mahasiswa.
Tetapi ia mundur dari Ketua Umum pada 22 Agustus 1947 dan pindah menjadi Wakil Ketua Umum. Ia hanya menjabat Ketua Umum selama 7 bulan dan posisinya diberikan kepada mahasiswa UGM bernama Mohammad Syafa’at Mintaredja. Ini dilakukan Lafran agar HMI tidak terkesan milik mahasiswa STI. Dengan dipimpin mahasiswa UGM, kampus yang lebih besar, diharapkan akan memperluas dakwah HMI di kampus umum dan memperkuat posisi HMI di dunia kemahasiswaan. Dari sini sudah terlihat sifat Lafran yang tanpa pamrih dan tidak gila jabatan.
Kebersahajaan Lafran Pane juga terlihat ketika ia selalu bersepeda dalam menjalankan tugas sehari-hari, baik saat menjadi dosen, maupun setelah jadi Guru Besar Ilmu Tata Negara IKIP Yogyakarta pada 1964. Sesudah terpilih menjadi anggota DPA (Dewan Pertimbangan Agung) RI, jika menghadiri sidang-sidang di Jakarta, Lafran juga lebih memilih menginap di penginapan sederhana ketimbang di hotel berbintang.
Saking sederhananya, banyak anggota HMI yunior tidak mengenal sosok Lafran. Pada Konferensi HMI Cabang Yogyakarta ke-27 tahun 1974, ketika Lafran datang ke acara, tak seorang pun yang mengenalnya. Lafran justru dicurigai sebagai mata-mata militer. Sampai salah seorang tamu undangan mengenalnya, dan akhirnya seluruh peserta konferensi meminta maaf pada Lafran.
Lafran tidak marah apalagi tersinggung atas perlakuan itu. Dia justru mengatakan bangga bahwa di antara ratusan ribu kader HMI banyak yang tidak mengenalnya. Hal itu berarti banyak generasi baru di HMI, yang terus bertambah dan akan melanjutkan estafet perjuangan, sehingga wajar bila banyak yang tidak mengenal dirinya.
Dalam hal pemikiran, Lafran Pane mengatakan, agama Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, baik lingkup keluarga hingga lingkup masyarakat dan Negara. Islam berisi aturan dan tuntunan untuk segala aspek kehidupan.
Islam dianggapnya sebagai satu kebudayaan yang sempurna, yang tidak merupakan ciptaan masyarakat, sebab merupakan kebudayaan yang diturunkan Tuhan langsung kepada masyarakat Arab, serta berlaku universal. Meski demikian, karena ada bermacam bangsa yang berbeda masyarakatnya, yang tergantung pada faktor-faktor alam, kebiasaan dan lain-lain, maka kebudayaan Islam hendaknya dapat diselaraskan dengan masing-masing masyarakat itu.
Lafran Pane meyakini, jika ajaran Islam dipraktikkan oleh rakyat Indonesia dalam segala lapangan hidup dengan sebaik-baiknya, Belanda tidak mungkin bisa menjajah dan mengekploitasi bangsa Indonesia dalam kurun waktu yang sangat lama. Penjajahan dimungkinkan karena Belanda mengetahui lemahnya pendidikan Islam pada mayoritas masyarakat Indonesia. Padahal Islam mengajarkan, semua manusia itu setara dan amat menentang perbudakan.
Oleh Yudi Latif dalam bukunya “Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad-20,” nama Lafran Pane disejajarkan dengan A. Tirtosudiro dan Juzdi Ghazali. Mereka oleh Yudi Latif disebut sebagai intelegensia Muslim Indonesia generasi ketiga, yang merupakan anak kandung revolusi kemerdekaan. Namun, setidak-tidaknya hari ini nama Lafran Pane dikenal oleh sekitar 400 ribu kader aktif HMI dan jutaan alumni HMI sebagai pemrakarsa berdirinya HMI. ***
E-mail: [email protected]

Artikel ini ditulis oleh:

Jaksa Agung Pastikan Eksekusi Mati Berlangsung Dini Hari

Jakarta, Aktual.co — Jaksa Agung HM Prasetyo mengungkapkan eksekusi terhadap sembilan terpidana mati akan dilangsungkan pada Rabu (29/4) dini hari nanti.
“Lewat tengah malam ini akan tetap kita eksekusi,” tegas Prasetyo kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (28/4) malam.
Dia menegaskan, tidak ada alasan untuk membatalkan eksekusi. “Akan tetap kita eksekusi,” tegasnya.
Dia menuturkan, sejak tiga hari lalu sudah ada sterilisasi di lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, yang menjadi lokasi eksekusi.
“Kita sudah bekerja bukan hanya pada hari H saja, tapi juga sebelumnya,” ujar bekas Jampidum itu.
Pengawalan untuk pelaksanaan eksekusi, tambah Prasetyo, akan dilakukan sesuai standar operasional prosedur yang ada. “Mereka (petugas) bisa lakukan pengawalan lebih baik,” tuntasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Pilkada Malang, Golkar Klaim Koalisi dengan Demokrat

Malang, Aktual.co — Langkah calon petahana Pilkada Kabupaten Malang, Rendra Kresna, memperkuat mesin politik semakin intensif.
Usai mendapat dukungan resmi dari dua partai, PKB dan NasDem, kali ini Partai Demokrat juga bakal memberikan dukungannya kepada Bupati Malang itu.
“Demokrat sudah komunikasi intens dan 99 persen akan memberikan dukungannya pada Pak Rendra,” kata Sekertaris DPD Golkar Kabupaten Malang, Ahmad Andy, di Malang, Jawa Timur, Selasa (28/4).
Dukungan partai berlogo mercy itu kini tinggal menunggu rekomendasi dari dewan pimpinan pusat (DPP). “Nanti akan ada MoU antar kedua partai jika rekomendasi sudah turun,” paparnya.
Selain Demokrat, partai lainnya yang akan menyusul memberi dukungan yakni PPP dan Hanura.
“Gerindra sudah komunikasi, dan menyambut baik, tapi putusan partai mereka seperti apa,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain