Makasar, Aktual.co — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Abraham Samad, resmi ditahan Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar). Samad Ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen.
Penahanan ini, sebagaimana disampaikan Direskrimum, Polda Sulselbar, Kombes Pol, Joko Hartanto, Kepada Wartawan, di Makassar, Selasa (28/4). 
“Kepada Saudara AS dilakukan Penahanan,” ujar dia.
Ia mengatakan, alasan penahanan lantaran pihaknya khawatir Abraham mengulangi perbuataannya dan melarikan diri.
Ia menambahkan, atas dasar itu pihaknya segera melimpahkan berkas Abraham ke Kejaksaan.
Sebelumnya, Abraham Samad mengaku siap menerima keputusan apapun, jika hasil dari pemeriksaan lanjutan di kantor Reskrim Polda Sulselbar berujung pada penahanan. 
“Sebagai orang taat hukum saya hadiri pemeriksaan hari ini dan menjalaninya agar kasus ini terang-benderang,” kata Samad usai mengelar konsolidasi bersama kuasa hukumnya di Kantor Anti Corruption Commitee Sulawesi, Makassar, Selasa (28/4).
Samad ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemalsuan dokumen kependudukan sejak 9 Februari 2015 oleh Polda Sulselbar. Dia dilaporkan Feriyani Lim, warga Pontianak, Kalimantan Barat, yang juga menjadi tersangka pemalsuan dokumen administrasi kependudukan untuk mengurus paspor pada 2007 lalu.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, menduga terdapat tumpang tindih kewenangan yang dilakukan Bupati dalam pengurusan izin pendirian pabrik pengolahan kelapa sawit, di lahan seluas 47.000 hektar di Padang Lawas, Sumatera Utara, yang dikuasai oleh perusahaan milik DL Sitorus, PT Torganda,
“Posisinya ada juga pabrik yang izinnya diproses Bupati. Padahal otorisasinya bukan Bupati karena tanah kawasan ini juga ada kesalahan posisi. Ini yang harus diketahui secara luas dan benar. Pemerintah pusat ingin melakukan pelurusan karena aset harus dikembalikan ke negara,” papar Siti saat jumpa pers di gedung KPK, Selasa (28/4).
Lebih jauh disampaikan Siti, seharusnya pemerintah daerah (Pemda) setempat dapat mengolah lahan tersebut sehingga mendapatkan keuntungan yang tersebar ke berbagai unsur, baik itu masyarakat maupun negara.
Pasalnya, dari hasil perhitungan KPK dalam dua tahun, hasil olahan lahan hutan yang disulap menjadi perkebunan kelapa sawit itu, bisa meraup keuntungan yang besar.
“KPK pernah hitung 2010-2012 ada Rp1,3 triliun yang seharusnya milik negara,” jelasnya.
Maka dari itu, pemerintah pusat menegaskan akan segera mengambilalih lahan tersebut, termasuk pemutusan rantai bisnis di sana. “Harus ada alih manajemen. Yang penting masyarakat memahami berapapun yang ada di sana 13 ribu KK dan 6.000 plasmanya tidak akan terganggu,” pungkasnya.
Untuk diketahui, dari lahan seluas 47.000 hektar, terdapat kawasan perkebunan kelapa sawit sekitar 23 ribu hektar. Kawasan itu dikuasai Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit (KPKS) Bukit Harapan dan PT Torganda. Sementara itu, lahan seluas 24 ribu hektar di kawasan yang sama yang dikuasai oleh KPKS Parsub dan PT Torus Ganda.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Semarang, Aktual.co — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah membentuk pengawas Pilkada serentak di 21-kabupaten/kota se-Jateng sampai ke tempat pemilihan suara (TPS) pada Desember 2015 mendatang.
“Tingkat kerawanan pelanggaran pilkada ini sangat rentan di tingkat bawah dengan berbagai masalah. Maka, harus dibentuk pengawas sampai ke tingkat TPS,” terang Ketua Bawaslu Jateng, Abhan Misbah, usai melantik Panwaslu 21 Kabupaten/ Kota, di hotel Patrajasa Semarang, Selasa (27/4).
Disamping itu, pihaknya menambah jumlah personil di masing-masing pengawas tingkat kecamatan, kelurahan, hingga TPS. Penambahan satu pengawas itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota.
Dijadwalkan, pembentukan pengawas tingkat TPS dilaksanakan setelah terbentuknya pengawas tingkat kecamatan pada pertengahan Mei 2015. Masing-masing jumlah Panwascam dikalikan tiga, jumlah PPL dikalikan lima personil dan pengawas TPS masing-masing sesuai jumlah kebutuhan di tingkat RW.
“Paska Raker ini, kita ada klarifikasi data jumlah pengawas di Pilkada se-Jateng. Saat ini, kami belum bisa sampaikan akurasi pastinya data tersebut,” beber dia.
Dengan begitu, pembentukan tiap TPS di masing-masing daerah menjadi ujung tombak paling bawah mengawasi penyelenggaran Pilkada. Pasalnya, mekanisme penghitungan suara tidak langsung di desa, melainkan di tingkat kecamatan.

Artikel ini ditulis oleh: