Jakarta, Aktual.co — Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya tegaskan bahwa lahan seluas 47.000 hektar di Padang Lawas, Sumatera Utara, telah dikuasai oleh perusahaan milik DL Sitorus, PT Torganda, secara ilegal. Maka dari itu, negara akan segera mengambil alih secara tegas lahan yang digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit itu.
Dia mengatakan, sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2.642 kawasan hutan itu menjadi barang bukti yang disita berikut seluruh bangunan di atasnya, akan dirampas untuk negara, dalam hal ini Kementerian LHK. Pasalnya, dari hasil olahan kelapa sawit di sana sangat menguntungkan baik bagi pemerintaht daerah, masyarakat maupun negara.
“Saya ingin mempertegas bahwa apa yang terjadi di lapangan adalah baik PT Torganda, Torus ganda, Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit (KPKS) Bukit Harapan. Menguasai aset negara secara ilegal dan memperoleh keuntungan. KPK pernah hitung 2010-2012 ada 1,3 triliun yang seharusnya milik negara,” papar Siti saat jumpa pers di gedung KPK, Selasa (28/4).
Selain melakukan pengambilalihan lahan, pemerintah juga akan memutus rantai bisnis berbagai perusahaan yang menguasai hutan yang dijadikan sebagai perkebunan kelapa sawit.
Politisi Partai Nasdem itu pun memastikan, pemutusan rantai bisnis itu nantinya tidak akan mempengaruhi keuntungan yang sudah didapat oleh masyarakat setempat.
“Saya menjamin pemerintah tidak akan menyusahkan rakyat. Pak Gubernur dan jajaran daerah, menyangkut alih manjemen kami bersama Kejaksaan Agung dan jajaran daerah maksudnya Polda, Pangdam dan jajaran Polri juga akan mendukung. Kita akan selesaikan masalah ini sebaik-baiknya tanpa menggangu masyarakat. Tolong ditekankan masyarakat pasti tidak akan terganggu,” pungkasnya.
Seperti diwartakan sebelumnya, KPK bersama petinggi lembaga pemerintah terkait hari ini melakukan rapat koordinasi perihal eksekusi lahan perkebunan kelapa sawit seluas 47 ribu hektare di kawasan hutan register 40 Padang Lawas, Sumatera Utara.
Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP memaparkan, dalam rapat tersebut mengundang pihak-pihak terkait antara lain Kejaksaan Agung, Mabes Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur Sumatera Utara, Pangdam Bukit Barisan, Polda Sumut serta Kejaksaan Tinggi Sumut.‬
‪”Pertemuan ini dimaksud untuk mencari jalan keluar, berupa rencana aksi menyelesaikan soal (eksekusi kawasan hutan) Padang Lawas,” ujar Johan saat dikonfirmasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Denpasar, Aktual.co — Inisiator dan Penasehat Program Yayasan Institute for Development Economic and Planning (IDEP) Bali, Florence Cattin memaparkan jika Bali tengah mengalami krisis air bersih.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan lembaganya sejak tahun 2012 bahwa Bali mengalami krisis dan penurunan kualitas air bersih. 
“Cadangan air bawah tanah di Bali tinggal 20 persen saja,” kata Florence di Taman Baca Kesiman, Denpasar, Senin (28/4).
Bahkan, Florence memprediksi Bali akan mengalami krisis ekologi pada tahun 2020. “Bila tak ada mitigasi, 5 tahun lagi akan terjadi krisis air bersih, kualitas air minum terus menurun dan akan terjadi bencana ekologis di Bali,” papar dia.
Menurut dia, hal itu terjadi karena salah satu penyebabnya adalah intrusi air laut. Selain itu juga pengambilan air bawah tanah secara masif juga menjadi penyebab lainnya.
Dari data yang ditemukan, di daerah pesisir telah terjadi di mana air tanah mengalami eksploitasi terus menerus akan mengalami kebocoran. Air laut akan masuk ke darat melalui dalam tanah. Hal itu tidak dapat dikembalikan seperti semula.
Menurut dia, intrusi air laut yang memprihatinkan itu terjadi di sentra-sentra pariwisata. Beberapa yang sudah terdeteksi antara lain di kawasan Sanur, Kuta, Jimbaran, Kedongan, Nusa Dua. Sementara di wilayah Bali utara yang terdeteksi adalah di kawasan wisata Pantai Lovina Singaraja. 
“Intrusi air laut ini terjadi karena banyak hotel, restoran dan sarana pariwisata lainnya mengambil air tanah secara massif. Pengambilan air tanah secara massif akan menyebabkan intrusi air laut ke daratan,” jelas dia.
Sementara peneliti dari Politeknik Negeri Bali, Ida Bagus Putu Bintana mengatakan, instrusi air laut merupakan konsekuensi dari penggunaan air tanah secara berlebihan di kawasan wisata Bali. Bahkan, saat ini hampir seluruh pesisir pantai di Bali sudah terjadi intrusi air laut. Bila hal ini tidak segera dimitigasi maka Bali akan tergantung pada air salinasi dengan reverse osmosis yang mahal.
“Salah satu cara pengembalian air tanah adalah dengan membuat sumur-sumur. Setelah ada sumur, air hujan atau air yang mengalir difilter dan kemudian dimasukan kembali ke dalam tanah,” ujarnya.
Pemerintah setempat harus lebih proaktif dalam upaya mitigasi intrusi air laut. Dalam penelitian yang dilakukannya, hanya dengan biaya 1 juta dolar Amerika sudah mampu membuat 150 sumur air hujan di 13 lokasi yang paling rawan intrusi air laut.
Lokasinya sudah teridentifikasi sesuai dengan tingkat keparahan intrusi air laut. Bila ini bisa direalisasikan, maka dalam waktu cepat bisa mengembalikan level air hingga 90 persen dalam 5 tahun di arena yang mengalami krisis air bersih dan terancam intrusi air laut.
Solusi lain adalah perlu adanya regulasi soal pembatasan penggunaan air bawah tanah oleh pemerintah terhadap industri hotel dan restoran.

Artikel ini ditulis oleh: