Jakarta, Aktual.co — Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan revolusi mental yang diusung Presiden Jokowi dalam pemerintahannya beda dari revolusi mental yang dipahami kelompok marxisme melalui pemikiran filsuf Jerman, Karl Marx.

“Saya pahami revolusi mental Jokowi tidak sama dengan yang dicetuskan Karl Marx,” kata SBY saat menyampaikan pesan kunci dalam diskusi bertema “Revolusi Mental Sutan Takdir Alisjahbana Menuju Indonesia Progresif” di Jakarta, Sabtu (25/4).

SBY membahas wacana revolusi mental karena diskusi ini mengangkat tema serupa. “Revolusi mental pernah hidup abad 18 ketika tokoh besar Jerman Karl Marx, mengangkat istilah revolusi mental,” katanya.

Dalam pemikirannya, Karl Marx menyatakan yang harus direvolusi adalah mental kaum proletar agar menjadi progresif dan meniadakan struktur menindas dan membelenggu.

Sementara revolusi mental yang dimaksud Jokowi, menurut SBY, adalah mengubah karakter masyarakat tanpa perlu pertumpahan darah, sebagaimana umum terjadi dalam revolusi.

“Itu saya dukung 100 persen. Memang ada satu-dua pemikiran pak Jokowi yang berbeda dengan saya dan memang tidak dilarang berbeda, harus saling menghormati,” kata dia.

SBY mengingatkan revolusi adalah perubahan besar – besaran, fundamental dan acap penuh pegolakan berdarah, meski tidak selalu demikian. Sedangkan definisi mental dapat disimpulkan berkait dengan pikiran.

“Maka kalau boleh saya menyimpulkan revolusi mental adalah perubahan fundamental dan total atas alam pikiran masyarakat, bangsa Indonesia, orang perorang, agar negara ini 10-20 tahun lagi menjadi bangsa yang sukses,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, mengatakan ada dua perspektif dasar masalah tata kelola kawasan perbatasan. Pertama, perspektif strategis yang berkait dengan kesejahteraan, keamanan, sosial politik dan pemenuhan hak-hak dasar.

Panglima TNI mengemukakan itu, dalam orasi ilmiah pada Sidang Terbuka Senat dan Guru Besar Sekolat Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI), di Gedung Balai Samudera Jakarta, Sabtu (25/4).

Panglima menyebutkan, perspektif strategis dan tata kelola kawasan perbatasan mencakup spektrum permasalahan sangat luas dengan isu-isu yang tak dapat hanya dipandang dengan perspektif dan paradigma defense security” dan “law enforcement”.

“Tata kelola perbatasan dan kawasan perbatasan melibatkan dinamika permasalahan jangka panjang yang lebih kompleks, antara lain berkaitan dengan kesejahteraan, keamanan sosial politik dan kesetaraan terhadap akses perekonomian, layanan publik, dan pemenuhan hak-hak dasar,” tuturnya.

Orasi ilmiah berjudul Efektifitas Pengelolaan Daerah Perbatasan di Indonesia ini disampaikan kepada 737 Wisudawan STIAMI, yaitu 48 Wisudawan Program Diploma, 564 Wisudawan Program Sarjana dan 125 Wisudawan Program Pascasarjana, dalam Wisuda ke-27 STIAMI Semester Ganjil TA 2014/2015.

Kedua, lanjut Panglima, perspektif “borderless states” dan tata kelola pemerintahan yang terbuka. Tata kelola kawasan perbatasan perlu melibatkan aktor-aktor arena negara, pasar dan masyarakat sipil dalam lingkup nasional maupun internasional.

“Persoalan kawasan perbatasan mengemuka ketika terjadi berbagai krisis dan konflik keamanan non-militer, penyelundupan orang dan barang, penyeberangan kejahatan lintas negara dalam bentuk terorisme serta pernyataan protes tentang kemiskinan kawasan perbatasan yang disertai dengan ancaman untuk hijrah warga negara,” jelas Moeldoko.

Jenderal TNI Moeldoko mengingatkan ada empat “driving forces” yang mempengaruhi skenario kawasan perbatasan ke depan. Mulai dari politik, pembangunan ekonomi, keamanan, hingga kesejahteraan.

Skenario yang mungkin terjadi dari empat kategori yaitu, Merah Putih Berkibar Jaya, Merah Putih Setengah Tiang, Merah Putih Terkulai di Ujung Tiang dan Merah Putih Turun Tiang.

“Jika tidak dilakukan intervensi-intervensi perubahan maka plausible scenarios yang sangat mungkin terjadi adalah Merah Putih Terkulai di Ujung Tiang atau Merah Putih Setengah Tiang.”

“Tetapi, jika intervensi perubahan dilakukan melalui inovasi kebijakan, maka skenario yang dapat diwujudkan hingga 2030 adalah Merah Putih Berkibar Jaya. Perubahan ke arah kawasan perbatasan dengan skenario Merah Putih Berkibar Jaya bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi,” papar Panglima TNI.

Menurut Panglima, ada beberapa ide yang dapat dilakukan guna mencapai skenario tersebut. Terutama terkait isi dan implementasi kebijakan dalam melaksanakan skenario pengelolaan kawasan perbatasan.

Hadir dalam wisuda tersebut, antara lain Aster Panglima TNI Mayjen TNI Ngakan Gede Sugiartha Garjitha dan Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya..

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Apel Akbar Partai Golkar Sulawesi Selatan di lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan berjalan aman dan lancar, Sabtu (25/4).
Sebanyak 437 personel gabungan dari Polisi Resort Kota Besar Makassar disiagakan guna kelancaran apel golkar tersebut yang dihadiri puluhan ribu massa yang datang dari Kabupaten Kota se Sulsel.
Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Syahrul Yasin Limpo saat apel akbar tersebut memberikan semangat dan motivasi kepada ribuan kader untuk terus bersabar dan tetap bersemangat membesarkan partai.
“Saya harapkan kader tetap kuat dan terus bersemangat,” ucap syahrul dalam orasinya di atas penggung sambil menancapkan Kapak ke batang kayu sebagai simbol keteguhan hati para kader Golkar yang legal.
Menurut dia, kegiatan Golkar hingga sore tadi berlangsung aman sampai akhir acara pada petang hari. Sebab sejak pagi lokasi Apel sudah disterilkan.
“Apel akbar Golkar berjalan aman dan lancar tidak ada kendala berarti hanya saja sejumlah jalan mengalami kemacetan. Sebelumnya apel akbar ini akan dijaga ketat mulai dari pintu masuk hingga tempat acara,” tambahnya.
Sementara Ketua Panitia Apel Akbar, Rahmansyah, mengatakan kegiatan ini dihadiri diperkirakan sekitar 15 ribu kader Golkar se-Sulsel, Selain itu apel ini melibatkan pimpinan Golkar mulai di tingkat desa, kecamatan, anggota legislatif, hingga organisasi masyarakat di semua daerah.
“Pertemuan dalam apel akbar ini sebagai ajang konsolidasi, membangun komitmen, serta soliditas saat suasana kisruh di tubuh golkar,” katanya.
Legislator DPRD Sulsel ini mengatakan kegiatan tersebut selain sebagai ajang konsolidasi juga menjadi penyemangat dan instropeksi para kader dimasa dualisme kepengurusan di tingkat elit.
“Kami berkumpul disini secara bersama-sama, karena kepentingan masyarakat lebih utama dari pada kepentingan kelompok tertentu, tidak ada kubu manapun” tegas Rahmansyah.
Selain dijadikan ajang penyemangat kader tetapi sebagai sarana konsolidasi pemenangan menghadapi Pilkada serentak 11 kabupaten kota di Sulsel dan pemicu awal di Indonesia.
“Kami berharap apel akbar ini akan menjadi nafas baru untuk terus bersemangat sebagai partai besar yang tidak mudah diobok-obok apalagi dibenturkan kelompok tertetu dalam memperebutkan jabatan,” tambahnya.
Berdasarkan pantauan tidak ada satupun pengurus DPP pusat yang hadir bahkan hanya pengurus DPD I serta DPD II serta seluruh anggota legsilatif kabupaten kota.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jelang pemilihan Ketua Umum Partai Bulan Bintang di hari ke-2 Muktamar ke-IV partai yang lahir di era informasi itu, Loyalis Rhoma Irama mengungkapkan nama raja dangdut masih banyak mendapat dukungan bahkan kian menguat.
“Ini Rhoma masih kuat, bahkan bertambah tadi beberapa rekan dari daerah mengikrarkan untuk menjadikan Rhoma sebagai Ketum,” kata Ketua DPW Kalimantan Timur Sugianto saat konsolidasi pendukung Rhoma Irama di Vila Muara, Sabtu (25/4).
Sugianto menjelaskan saat ini jumlah pendukung Rhoma ada sekitar 302 suara dari total keseluruhan suara dan terus bertambah seiring berjalannya waktu.
“Dengan jumlah tersebut ada sekitar 61 persen dari jumlah keseluruhan pemilik suara yang datang ke Muktamar ini,” katanya.
Terkait dengan ganjalan pasal 12 dalam AD/ART mengenai syarat kepemimpinan partai yang menghalangi Rhoma untuk maju dalam bursa calon Ketua Umum PBB karena bukan kader partai, Sugianto mengatakan hal itu bisa dibantahkan karena sang raja dangdut punya KTA.
“Dia sudah jadi anggota PBB kok setelah mendapat KTA Jakarta sejak Januari 2015 saat Sekjen partai dipegang BM Wibowo,” katanya.
Menurut Sugianto, jika dengan jumlah ini akan ada pertarungan yang alot dalam pemilihan Ketua Umum yang akan dilakukan malam ini.
Dari informasi yang dihimpun, saat ini ada empat orang tokoh PBB yang mengikrarkan untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum, antara lain Jamaludin Karim, Amrullah Andi Hamid, Sahar L Hasan dan Yusril Ihza Mahendra.
Selain itu ada juga dua nama lainnya yang santer terdengar akan diusung oleh beberapa perwakilan DPC dan DPW mereka adalah Hamdan Zoelfa tokoh PBB yang belum mengikrarkan diri untuk maju serta Rhoma Irama.
Sementara itu hingga saat ini, Ketua Umum PBB MS Kaban dan SC Muktamar ke-IV hingga saat ini belum memberikan konfirmasi berapa jumlah pasti yang memiliki suara dalam pemilihan ketua umum partai yang lahir era reformasi.

Artikel ini ditulis oleh: