Jakarta, Aktual.co —  Istana mencium bakal ada gerakan demonstrasi besar-besaran pada 20 Mei 2015 mendatang. Oleh karena itu sikap waspada dilakukan oleh pihak Istana, sampai-sampai  Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), menanggapinya dengan mengizinkan mahasiswa turun ke jalan.
Informasinya, pernyataan Wantimpres tersebut disampaikan kepada pengurus organisasi mahasiswa saat mereka memenuhi undangan diskusi organisasi mahasiswa bertajuk “Dialog Mencari Solusi Permasalahan Bangsa” yang diadakan Watimpres di Gedung Wantipres pada Rabu (21/4) lalu. 
Mengetahui ada kabar sikap Wantimpres tersebut dipertanyakan kalangan aktifis.
“Memang izin unjuk rasa dari Wantimpres, itu sangat merendahkan martabat mahasiswa dan organisasinya yang merupakan gerakan moral murni,” ujar Ketua FORKOMA Sedunia (Forum Komunikasi alumni PMKRI), Hermawi F.Taslim dalam keterangannya, kemarin malam. 
Sementara itu, Taslim juga mengkritisi pertemuan berbalut diskusi yang digelar Wantimpres dengan pengurus organisasi mahasiswa tersebut. Dia menengarai pertemuan itu sebagai upaya mengkooptasi kekuatan mahasiswa yang sekarang mulai bangkit dan mulai mengkritisi pemerintah Jokowi. 
“Cara-cara seperti itu sangat kuno,” pungkas Taslim .

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan akan mengusung calon gubernur, bupati dan wali kota yang memiliki komitmen memperbaiki wilayahnya pada pemilihan kepala daerah yang akan digelar serentak pada Desember 2015.
“Kalau tidak ada lagi kader yang belum mempunyai popularitas dan elektabilitas yang kira-kira bersaing, kita harus mencari calon yang terbaik yang bisa membawa daerah menjadi lebih baik,” kata Fadli Zon ketika memberikan pengarahan pada temu dan konsolidasi kader Gerindra di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (25/4).
Partai Gerindra, kata dia, saat ini dalam proses penjaringan bakal calon bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota dan bakal calon gubernur/wakil gubernur, yang akan dilaksanakan di sembilan provinsi, 36 kota dan 224 kota/kabupaten pada Desember 2015.
Pilkada langsung secara serentak tersebut tentu memiliki konsekuensi persaingan yang semakin kuat dan biaya politik yang semakin mahal.
Oleh sebab itu, kata Fadli Zon, dibutuhkan satu seleksi yang ketat. Dengan proses seleksi ketat diharapkan bisa menjaring tokoh dan kader terbaik, namun diutamakan kader pejuang partai yang ada.
“Kalau bisa menjadi calon bupati atau calon wakil bupati, calon wali kota atau calon wakil wali kota ,” katanya.
Sebagai partai politik peraih suara ketiga terbanyak secara nasional pada pemilihan umum anggota legislatif 2014, kata dia, kader Partai Gerindra harus mendapatkan satu posisi yang baik, setidak-tidaknya menjadi wakil kepala daerah atau setidaknya di tempat yang stategis di dalam pemerintahan lokal sesuai dengan kemampuan dan statusnya.
Persaingan yang ketat, menurut Fadli Zon, merupakan satu realitas politik yang harus dihadapi. Untuk itu perlu seleksi ketat.
Ia mengemukakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga meminta setiap pengurus DPP partai politik untuk membentuk Badan Seleksi Pilkada. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Pilkada yang baru.
“Jadi usulan figur yang akan diusung berasal dari bawah, tapi rekomendasi nanti dari DPP. Rekomendasi DPP merupakan syarat mutlak,” katanya.
Khusus untuk pilkada di NTB, kata dia, partainya menargetkan empat calon bupati/wakil bupati dan calon wali kota/calon wakil wali kota berasal dari kader partai.
Keempat kader partai yang akan diusung tersebut akan diperjuangkan untuk menang, sehingga bisa menjadi modal pada pesta demokrasi pemilihan anggota legislatif serentak dengan pemilihan presiden pada 2019.
“Dengan mempunyai bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota itu modal politik menuju pemilu legslatif dan presiden pada 2019,” kata Fadli Zon.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — TNI mengharapkan para generasi muda bersinergi membantu pemerintah dalam menghadapi ancaman global termasuk ancaman ketahanan pangan melalui “serbuan teritorial”.
Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Torry Djohar Banguntoro di Denpasar, Sabtu, menjelaskan bahwa sinergitas yang diwujudkan dengan serbuan teritorial itu berupa bantuan fisik dan nonfisik.
“Kegiatan serbuan teritorial tidak hanya berupa TNI Manunggal Membangun Desa, peningkatan swasembada pangan, karya bhakti, bhakti TNI atau kegiatan fisik lainnya, melainkan juga dalam bentuk nonfisik seperti membangun mental dan spiritual rakyat, pelatihan bela negara, peningkatan karakter kebangsaan dan rasa nasionalisme,” katanya usai membuka pembekalan kepada Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) XIV Bali, Sabtu (25/4).
Jenderal bintang dua itu menjelaskan bahwa khusus untuk di wilayah teritorial Kodam IX/Udayana pada 8 Januari 2015 telah ditandatangani Pakta Integritas antara Pangdam IX/Udayana dengan masing-masing Kepala Dinas Pertanian di Provinsi Bali, NTB, dan NTT yang disaksikan oleh Menteri Pertanian dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat sebagai bentuk partisipasi TNI membantu ketahanan pangan.
“Serbuan teritorial tidak hanya dijadikan sebagai wahana untuk membantu mengatasi kesulitan rakyat, tetapi harus dijadikan sebagai sarana untuk menenangkan dan memenangkan hati dan pikiran rakyat melalui kegiatan non-fisik itu,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Umum FKPPI Pusat, Han Silalahi, mengajak setiap generasi muda khususnya dalam forum komunikasi itu untuk tetap solid dan kuat membantu TNI dalam mewujudkan serbuan teritorial tersebut.
“Kami ajak segenap anggota FKPPI jangan sampai tidur, mari kita pegang teguh semboyan yang ada, ‘Solid, Kuat dan Militan’,” katanya.
Dalam kesempatan itu, FKPPI Bali memberikan sumbangan berupa enam unit sepeda motor yang diharapkan membantu tugas-tugas terutama di bidang teritorial.
Sekitar 350 orang anggota FKPPI yang berasal dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali menghadiri pertemuan itu selain Kepala Staf Angkatan Darat Kodam IX/Udayana Brigjen TNI Hadi Kusnan, Irdam IX/Udayana, Danrem 163/Wira Satya, dan pihak internal Kodam IX/Udayana lainnya.

Artikel ini ditulis oleh: