Jakarta, Aktual.co — Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko dan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti meninjau Pos Perbatasan Satgas Pamtas Republik Indonesia-Papua Nugini Batalyon Infanteri (Yonif) 323/Raider, serta memberikan pengarahan kepada personel TNI dan Polri yang sedang bertugas di Pos Kotis (Skouw), Jayapura, Papua, Jumat (8/5/2015). Dalam pengarahannya, Panglima TNI yang didampingi oleh Kapolri menyampaikan, kedatangannya ke Pos Perbatasan RI dan PNG adalah untuk melihat secara langsung Prajurit TNI dan Polri yang sedang bertugas di Jayapura, Papua. 
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel TNI dan Polri yang sudah bekerja keras dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”, kata dia di Papua. Dia memberikan arahan kepada Komandan Korem dan Komandan Sektor, bahwa kehadiran pasukan TNI kedalam suatu wilayah operasi atau ke wilayah manapun harus bisa merubah wilayah itu menjadi positif. “Satgas Yonif 323/Raider sudah melaksanakan teritorialnya dengan baik, seperti mengunjungi sekolah-sekolah, memberikan contoh kedisplinan dan menyampaikan bagaimana caranya untuk bisa masuk dan menjadi anggota TNI.” Lebih lanjut Panglima TNI menjelaskan, dalam konteks sosial, apabila seorang Prajurit TNI menguasai bidang pertanian hendaknya disosialisasikan kepada masyarakat setempat agar mereka mengerti, sehingga masyarakat bertambah kemauannya dan tetap semangat karena didorong oleh anggota TNI yang sedang bertugas di daerah tersebut. 
“Prajurit TNI tidak boleh menyakiti hati rakyat dan berbuat semena-mena kepada rakyat.” Jenderal TNI Moeldoko juga menyampaikan bahwa masih ada prajurit TNI yang meninggal dikarenakan sakit malaria. Apabila ada yang terkena malaria, segera dibawa ke rumah sakit yang ada di Jayapura, karena kalau mengandalkan yang ada di posko, itu tidak maksimal. “Saya tidak menghendaki kalau masih ada yang meninggal karena sakit malaria, Prajurit TNI yang bertugas di perbatasan adalah sebagai pasukan yang terdepan.” Usai memberikan pengarahan, Panglima TNI dan Kapolri meninjau Rumah Sakit Apung KRI Soeharso yang berada di Pelabuhan Jayapura untuk melihat kegiatan Bhakti Sosial berupa pengobatan gratis, seperti operasi katarak, sunatan massal dan gigi, yang dilaksanakan tanggal 4 s.d 10 Mei 2015. Turut hadir  dalam kunjungan tersebut, Asrenum Panglima TNI Mayjen TNI Sumedy, S.E., M.M., Asintel Panglima TNI Mayjen TNI (Mar) Faridz Washington, S.E., Asops Panglima TNI Mayjen TNI Indra Hidayat, Aspers Panglima TNI Laksda TNI Sugeng Darmawan, S.E., Aslog Panglima TNI Marsda TNI Nugroho Prang Sumadi, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Ngakan Gede Sugiartha Garjitha, S.E., dan Kapuspen TNI Mayjen TNI Fuad Basya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Meskipun telah menyiapkan tim khusus untuk menjaring calon kepala daerah yang bersih dan berakhlak. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) belum memastikan untuk mendorong kadernya sendiri sebagai calon kepala daerah.
Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengatakan, untuk itu partainya akan mengutamakan kader partainya kalau tim khusus berhasil menjaring calon kepala daerah yang benar-benar bekualitas.
“Memang kami mengutamakan kader kami, kalau memang benar-benar ada yang berkualitas, yang berbobot, pasti bakal mengedepankan misi misi kerakyatan, kami akan dorong,” kata Wiranto usai membuka Musyawarah Daerah DPD Partai Hanura DKI Jakarta, Sabtu (9/4)
Namun dikatakan Wiranto, kalau kandidat itu tidak ada dari internal partainya, Hanura tidak akan memaksakan untuk mengusung kadernya sendiri. Partai Hanura yang diklaim berangkat dari hati nurani rakyat ini, akan rela mendukung calon kepala daerah dari partai lain apabila ditemukan calon yang sesuai kriteria partainya.
“Kalau tidak ada kami tidak akan paksakan, calon dari Hanura yang sebenarnya tidak memenuhi syarat. Kami akan mendukung partai-partai lain yang mempunyai calon-calon yang baik. Kita bukan yang penting Hanura, yang terjaring nanti, yang terpilih nanti dan yang betul betul bisa mengemban amanah rakyat,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Hasyim Muzadi menyarankan, para menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja saat ini tidak pecah dalam mengemban amanat dari Presiden Joko Widodo.
“Yang terpenting, sekarang itu anggota kabinet harus bersatu dan tidak tercerai-berai. Jalankan tugas sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa,” ujarnya kepada wartawan di Surabaya menanggapi isu perombakan Kabinet Kerja, Sabtu (9/5).
Terkait isu tersebut, mantan Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) enggan menanggapinya, karena beralasan bukan haknya dan menyerahkan sepenuhnya ke Presiden Joko Widodo.
“Saya justru tidak tahu kalau akan ada perombakan kabinet. Tapi yang jelas, perombakan kabinet itu hak prerogatif seorang Presiden,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam di Malang, Jawa Timur tersebut.
Dia juga mengaku, belum bisa mengukur efektifitas kinerja para anggota Kabinet Kerja karena baru menjabat sebagai pembantu Presiden belum genap tujuh bulan sejak dilantik, Oktober 2014.
“Saya juga tidak bisa mengukur apakah perombakan kabinet ini terlalu cepat atau tidak, sebab masa kerja mereka belum efektif karena baru beberapa bulan,” kata dia.
Kendati demikian, Hasyim Muzadi yang juga pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri pada Pemilihan Presiden 2004 itu, meminta kepada seluruh anggota Kabinet Kerja tetap loyal menjalankan tugasnya.
Sementara itu pada kesempatan terpisah, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR Ridwan Hisjam menilai, terlalu dini jika Presiden perombakan kabinet karena khawatir jika timbul kesan dipaksakan.
Wakil Sekretaris Jenderal Golkar versi Aburizal Bakrie ini mengatakan, untuk membuktikan kemampuannya maka anggota Kabinet Kerja masih membutuhkan waktu setelah melewati proses penyesuaian beberapa bulan pertama.
“APBN-P 2015 baru disahkan dan para menteri juga belum merealisasikan program-program pembangunan infrastruktur yang mereka rencanakan karena semuanya masih tahap persiapan,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani berpendapat, bahwa memang tidak mudah dalam mengelola sebuah birokrasi, karena itu perlu adanya pengurus yang mempunyai keahlian dibidangnya masing-masing.
Hal itu menyusul adanya desakan Presiden Jokowi untuk segera melakukan perombakan kabinetnya. Apalagi banyak menteri di Kabinet Kerja, tidak bekerja dengan baik atau tidak sesuai dengan Nawacita dan Trisakti.
“Dalam mengendalikan birokasi itu tidak mudah, terlebih kalau menterinya tidak punya kepiawaian dalam mengendalikan maka tentu akan menjadi masalah. Jadi kalau masalah person harus betul dipilih benar mempunyai kemampuan,” kata Haryadi dalam acara diskusi Polemik bertajuk ‘Menanti Sabda Reshuffle’ di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/5).
Pasalnya, diakui Haryadi, selama enam bulan jalannya pemerintahan Jokowi-JK hampir semua sektor bidang ekonomi mengalami penurunan yang sangat drastis. Karena itu, dia menilai, pengusahan menunggu adanya perombakan kabinet tersebut.
“Saya rasa begitu, karena kami punya pandangan, kami melihat dari kinerja dan dilihat dari lahirnya kebijakan. Kalau beberapa menteri dengan style seperti itu (buruk) makin lama dipertahankan maka tunggu kehancurannya,” ujar dia.
Pun demikian, Haryadi menyerahkan sepenuhnya kepada presiden dalam melihat untuk mereshuffle para pembantunya sebagai pemilih kewenangan. “Jadi kalau dari pandangan kita perlu adanya (reshuffle), meski keputusan tetap presiden sebagai pemilik kewenangan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air Indonesia meminta penyusunan Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air nomor 7 tahun 2004 akan lebih memprioritaskan pemenuhan hak rakyat atas air.
“Isi Rancangan RUU SDA yang baru perlu dipastikan utamakan hak rakyat, bukan lagi pada swasta,” kata Koordinator Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air Indonesia (KRUHA), Muhammad Reza Sahib di Yogyakarta, Sabtu (9/5).
Menurut Reza, pembatalan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang SDA oleh Mahkamah Konstitusi (MK) harus menjadi bahan evaluasi dalam menyusun UU baru.
Pada 8 Februari 2015 MK membatalkan UU SDA karena dinilai tidak sesuai dengan amanat konstitusi. UU tersebut dinilai belum menjamin pembatasan pengelolaan air oleh pihak swasta.
“Harapan kami RUU bisa mengevaluasi apa yang terjadi selama ini, memoratorium pemberian izin pengelolaan swasta atas air, serta mengevaluasi izin lama,” kata dia.
UU SDA tersebut, kata dia, sebelumnya dimanfaatkan sebagai payung hukum pihak swasta untuk mengeksploitasi serta mengkomersialisasi sumber air masyarakat sebesar-besarnya. Sehingga mengakibatkan terjadinya krisis air masyarakat di beberapa tempat. 
“Manajemen pengelolaan perlindungan air malah diserahkan ke swasta, sementara kalau swasta tentu orientasinya tetap profit,” kata dia.
Menurut dia, negara sesuai amanat UUD 1945 harus hadir menguasai sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan swasta.
“Jangan sampai dicampuri lagi oleh swasta dalam hubungan negara dengan masyarakat itu,” kata dia.
Selain itu, Pemerintah juga perlu mengalokasikan anggaran khusus negara sehingga fasilitas pelayanan air bagi misalnya masyarakat berupa irigasi, serta air minum tidak perlu memungut biaya.
Investasi di bidang pengelolaan air cukup besar di Tanah Air. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi industri air minum tahun 2014 untuk Penanam Modal Asing sebanyak 54 proyek dengan nilai investasi sebesar 247,61 Juta dolar AS atau Rp3,2 triliun. Sedangkan untuk Penanam Modal Dalam Negeri, realisasi investasi sebanyak 18 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp875,72 miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sudah memanaskan mesin partainya di daerah-daerah.
Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, mengatakan partainya telah menyiapkan panitia khusus dalam melakukan pendekatan-pendekatan calon kepala daerah untuk mendapatkan calon yang berkualitas.
“Jadi memang menghadapi pilkada serentak sudah menyusun panitia khusus, intinya melakukan pendekatan pendekatan kepada calon kepala daerah,” kata Wiranto usai membuka Musyawarah Daerah DPD Partai Hanura DKI Jakarta, Sabtu (9/4)
Selain berkualitas, dijelaskan mantan panglima TNI ini, pendekatan yang dilakukan partai Hanura juga dilakukan untuk mendorong calon kepala daerah yang benar-benar bersih dari kasus korupsi. “Kalau bisa tidak ada satupun calon kepala daerah yang tersangkut korupsi. Partai Hanura berbasis hati nurani rakyat.”
Ditambahkan Wiranto, partainya juga akan mengedepankan calon yang memiliki akhlak dan moral yang baik, yang diharapkan kepala daerah terpilih nantinya berhasil mendapatkan kepercayaan dari masyarakat secara utuh.
“Hanura juga mengedepankan akhlak dan moral selalu kami kedepankan. Sehingga para pejabat dalam level apapun, betul-betul mendapat kepercayaan utuh, akan terjadi proses yang sangat kuat. Itukan bagus sekali,” kata dia. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu