Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani berpendapat, bahwa memang tidak mudah dalam mengelola sebuah birokrasi, karena itu perlu adanya pengurus yang mempunyai keahlian dibidangnya masing-masing.
Hal itu menyusul adanya desakan Presiden Jokowi untuk segera melakukan perombakan kabinetnya. Apalagi banyak menteri di Kabinet Kerja, tidak bekerja dengan baik atau tidak sesuai dengan Nawacita dan Trisakti.
“Dalam mengendalikan birokasi itu tidak mudah, terlebih kalau menterinya tidak punya kepiawaian dalam mengendalikan maka tentu akan menjadi masalah. Jadi kalau masalah person harus betul dipilih benar mempunyai kemampuan,” kata Haryadi dalam acara diskusi Polemik bertajuk ‘Menanti Sabda Reshuffle’ di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/5).
Pasalnya, diakui Haryadi, selama enam bulan jalannya pemerintahan Jokowi-JK hampir semua sektor bidang ekonomi mengalami penurunan yang sangat drastis. Karena itu, dia menilai, pengusahan menunggu adanya perombakan kabinet tersebut.
“Saya rasa begitu, karena kami punya pandangan, kami melihat dari kinerja dan dilihat dari lahirnya kebijakan. Kalau beberapa menteri dengan style seperti itu (buruk) makin lama dipertahankan maka tunggu kehancurannya,” ujar dia.
Pun demikian, Haryadi menyerahkan sepenuhnya kepada presiden dalam melihat untuk mereshuffle para pembantunya sebagai pemilih kewenangan. “Jadi kalau dari pandangan kita perlu adanya (reshuffle), meski keputusan tetap presiden sebagai pemilik kewenangan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air Indonesia meminta penyusunan Rancangan Undang-undang Sumber Daya Air nomor 7 tahun 2004 akan lebih memprioritaskan pemenuhan hak rakyat atas air.
“Isi Rancangan RUU SDA yang baru perlu dipastikan utamakan hak rakyat, bukan lagi pada swasta,” kata Koordinator Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air Indonesia (KRUHA), Muhammad Reza Sahib di Yogyakarta, Sabtu (9/5).
Menurut Reza, pembatalan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang SDA oleh Mahkamah Konstitusi (MK) harus menjadi bahan evaluasi dalam menyusun UU baru.
Pada 8 Februari 2015 MK membatalkan UU SDA karena dinilai tidak sesuai dengan amanat konstitusi. UU tersebut dinilai belum menjamin pembatasan pengelolaan air oleh pihak swasta.
“Harapan kami RUU bisa mengevaluasi apa yang terjadi selama ini, memoratorium pemberian izin pengelolaan swasta atas air, serta mengevaluasi izin lama,” kata dia.
UU SDA tersebut, kata dia, sebelumnya dimanfaatkan sebagai payung hukum pihak swasta untuk mengeksploitasi serta mengkomersialisasi sumber air masyarakat sebesar-besarnya. Sehingga mengakibatkan terjadinya krisis air masyarakat di beberapa tempat. 
“Manajemen pengelolaan perlindungan air malah diserahkan ke swasta, sementara kalau swasta tentu orientasinya tetap profit,” kata dia.
Menurut dia, negara sesuai amanat UUD 1945 harus hadir menguasai sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan swasta.
“Jangan sampai dicampuri lagi oleh swasta dalam hubungan negara dengan masyarakat itu,” kata dia.
Selain itu, Pemerintah juga perlu mengalokasikan anggaran khusus negara sehingga fasilitas pelayanan air bagi misalnya masyarakat berupa irigasi, serta air minum tidak perlu memungut biaya.
Investasi di bidang pengelolaan air cukup besar di Tanah Air. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi industri air minum tahun 2014 untuk Penanam Modal Asing sebanyak 54 proyek dengan nilai investasi sebesar 247,61 Juta dolar AS atau Rp3,2 triliun. Sedangkan untuk Penanam Modal Dalam Negeri, realisasi investasi sebanyak 18 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp875,72 miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sudah memanaskan mesin partainya di daerah-daerah.
Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, mengatakan partainya telah menyiapkan panitia khusus dalam melakukan pendekatan-pendekatan calon kepala daerah untuk mendapatkan calon yang berkualitas.
“Jadi memang menghadapi pilkada serentak sudah menyusun panitia khusus, intinya melakukan pendekatan pendekatan kepada calon kepala daerah,” kata Wiranto usai membuka Musyawarah Daerah DPD Partai Hanura DKI Jakarta, Sabtu (9/4)
Selain berkualitas, dijelaskan mantan panglima TNI ini, pendekatan yang dilakukan partai Hanura juga dilakukan untuk mendorong calon kepala daerah yang benar-benar bersih dari kasus korupsi. “Kalau bisa tidak ada satupun calon kepala daerah yang tersangkut korupsi. Partai Hanura berbasis hati nurani rakyat.”
Ditambahkan Wiranto, partainya juga akan mengedepankan calon yang memiliki akhlak dan moral yang baik, yang diharapkan kepala daerah terpilih nantinya berhasil mendapatkan kepercayaan dari masyarakat secara utuh.
“Hanura juga mengedepankan akhlak dan moral selalu kami kedepankan. Sehingga para pejabat dalam level apapun, betul-betul mendapat kepercayaan utuh, akan terjadi proses yang sangat kuat. Itukan bagus sekali,” kata dia. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Aktivis Wahana Lingkungan Hidup M Islahuddin mengingatkan, pemerintah agar melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan atau mencabut seluruh pasal-pasal Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA).
Pemerintah harus mengedepankan pengakuan hak-hak rakyat atas air. Bukan sebaliknya, malam memberikan peluang kembali bagi perusahaan swasta dan perusahaan asing mengeksploitasi sumber daya air.  
Apalagi, visi dan misi Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla yakni Nawa Cita sangat terang. Bahwa kedaulatan rakyat diatas segalanya. Maka selayaknya kepentingan swasta atau asing dalam pengusahaan air diminimalisir.
Diduga Islahuddin, pengusahaan air di Indonesia tidak lepas dari kepentingan asing melalui perusahaan-perusahaan besar. Mereka masuk dengan atau atas nama bantuan-bantuan dibidang air. Sejalan dengan itu pula, maka kebijakan-kebijakan yang akan diambil mengenai pengelolaan air harus sepengetahuan mereka. 
“Mereka akan memerintah dengan modal, modal negosiasi kan begitu. Komitmennya Jokowi kan pada dirakyat. Kita akan terus dorong agar pemerintah tidak berpihak pada privatisasi air. Ini pertarungan kebijakan,” tegasnya kepada Aktual belum lama ini. 
Islahuddin yang juga Manajer Bidang Pendidikan Walhi Nasional itu mengingatkan pemerintah, bahwa putusan MK merupakan putusan tertinggi. Pemerintah harus mematuhinya. Bila tidak, pemerintah sama saja melawan hukum. 
Putusan MK sebenarnya peluang bagi pemerintah membenahi pengelolaan air dari hulu hingga hilir dari pemilik modal. Pernyataan Hartanto yang menyebut UU 7/2004 mengatur air permukaan sangat disesalkan. 
Dia mengungkapkan, bagaimana air permukaan menjadi kering bila sumber-sumber mata air dibawah tanah disedot oleh perusahaan air swasta. Hal ini yang terjadi di Sukabumi dan Klaten. Dua wilayah yang disebutnya kaya akan sumber daya air, namun belakangan harus menggunakan pompa untuk mendapatkan air. 
“Yang lebih didengar (pemerintah) itu adalah ADB (Asian Development Bank) dan World Bank. Riset-riset yang dikeluarkan tentang sumber daya air kalau tidak dari ADB, dari World Bank. Dua ini ngasih uang, tapi dua ini juga tidak mau pulang dengan tangan kosong,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Makasar, Aktual.co — Sejumlah elemen gerakan mahasiswa dan pemuda di Makassar yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Perjuangan Rakyat (AMPERA), mengajak akademisi dari berbagai kampus untuk menyatukan persepsi dan masukan terkait dengan rencana aksi 20 Mei.
Sejumlah tokoh kampus yang juga mantan aktifis era 80-90an  hadir dalam diskusi yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Makassar, diantaranya Aswar Hasan, akademisi yang juga dosen komunikasi dan Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Arqam Azikin, akademisi dan pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar dan Nursyamsiah MPdI dari Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar.
Koordinator pelaksana kegiatan M Tasrif mengatakan, kegiatan diskusi yang mengajak perwakilan elemen gerakan di kota Makassar dan para akademisi itu bertujuan untuk membangun soliditas dan kesamaan pandangan terhadap rencana aksi besar-besaran mengkritisi rezim Jokowi-JK pada momentum 20 Mei nanti.
“Ini merupakan bentuk ajakan kami kepada kampus-kampus dan para akademisi untuk bersatu padu dan menyamakan persepsi terkait dengan kepemimpinan rezim Jokowi-JK yang tidak pro rakyat lagi,” ujarnya, Sabtu (9/5).
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Arqam Azikin mengatakan, yang menjadi permasalahan gerakan mahasiswa saat ini adalah masih adanya sekat-sekat yang terbangun di antara elemen gerakan, karena simbol dan pengaruh dari luar yang mencoba melakukan penggembosan, politik pecah belah bagi gerakan mahasiswa.
“Sudah saatnya para elemen gerakan bersatu padu, sering bertemu dan sharing untuk menyatukan visi, misi dan taktik dalam melakukan gerakan. Khususnya mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi-JK,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu