Jakarta, Aktual.co — Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang memiliki konsep mewujudkan Poros Maritim Dunia melalui berbagai kementerian terkait melaksanaan pemetaan laut nasional untuk mengembangkan potensi yang ada di kawasan perairan Republik Indonesia.
“Penyusunan tata ruang wilayah laut nasional penting bagi Indonesia untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam seminar “Membangun Poros Maritim Dunia dalam Perspektif Tata Ruang Laut Nasional” di Jakarta, Selasa (28/4).
Untuk itu, ujar dia, pihaknya juga bakal mengembangkan berbagai pusat perekonomian kelautan dengan menekankan aspek kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengemukakan, pihaknya juga selaras dengan KKP untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia. Menurut Ferry, hal tersebut juga sesuai dengan esensi pidato Presiden Joko Widodo saat dilantik yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia telah lama memunggungi laut.
Menteri Agraria dan Tata Ruang menegaskan, hal tersebut menyiratkan bahwa Indonesia ingin mengembalikan kejayaan maritim dengan memberdayakan potensi yang ada di kawasan perairan nasional. Ia menegaskan bahwa pihaknya menentang bila ada pengusaha yang ingin melakukan reklamasi laut antara lain hal tersebut juga berpotensi menyempitkan tata ruang laut di kawasan perairan Indonesia.
“Dengan reklamasi maka yang akan bertambah hanya wilayah darat sehingga akan merugikan kawasan laut,” katanya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto mengungkapkan potensi lahan budi daya perikanan laut yang terdapat di berbagai daerah di Tanah Air baru dimanfaatkan dua persen.
“Saat ini potensi lahan marikultur (budi daya perikanan laut) Indonesia yang mencapai 4,58 juta hektare baru dimanfaatkan sekitar dua persen,” kata Slamet dan menambahkan, terdapat banyak prospek pengembangan usaha budi daya perikanan yang dapat dilakukan mulai wilayah garis pantai hingga ke area lepas pantai Indonesia.
Dirjen Perikanan Budidaya KKP juga mengingatkan bahwa pengembangan budidaya perikanan sejalan dengan visi misi Kabinet Kerja untuk mendorong laut menjadi sumber ekonomi bangsa di masa depan dan menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
Untuk itu, ujar Slamet, KKP bakal mengembangkan sejumlah komoditas unggulan seperti rumput laut yang ke depannya akan dikembangkan untuk wilayah garis pantai sampai dengan 4 mil. Sedangkan untuk wilayah di atas 4 mil dapat dikembangkan budi daya laut dengan menggunakan Karamba Jaring Apung dengan komoditas yang disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah.
Ia memaparkan, contoh budi daya perikanan yang dapat dikembangkan di masing-masing wilayah tersebut antara lain ikan kakap, kerapu, bawal bintang, abalone atau bahkan tuna. “Di samping itu, komoditas marikultur merupakan komoditas ekspor dan banyak diminati oleh pasar luar negeri yang masih sangat terbuka lebar,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan, penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dilakukan oleh sejumlah pemerintah daerah (Pemda) di Tanah Air ternyata masih ditemukan kerap menyulitkan kalangan pengusaha.

“Penerapan PTSP yang diterapkan oleh pemerintah daerah dinilai masih belum mempermudah para pelaku usaha untuk menjalankan usahanya,” kata Wakil Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Nofel Saleh Hilabi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (28/4).

Menurut dia, penerapan PTSP masih menyulitkan pengusaha antara lain karena kurang siapnya sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur pendukung yang menjadi salah satu faktornya.

Wakil Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin itu mengaku, pihaknya kerap menerima laporan dan keluhan yang diterima dari para pelaku usaha.

Nofel mencontohkan, PTSP yang diberlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta belum sepenuhnya mendukung kegiatan usaha, karena fakta temuan-temuan di lapangan terkait pengurusan ternyata jauh lebih lama dan sulit.

Ia mempertanyakan bagaimana PTSP bisa mengeluarkan perizinan usaha dengan SDM yang kurang menguasai pengetahuan tentang masing-masing fungsi perizinan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha.

“Bila pelaku usaha ingin membuat PT ataupun CV maka menurut undang-undang dan tata cara pengurusan perizinan dimaksud haruslah memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Domisili,” katanya mencontohkan.

Sedangkan menurut Nofel, fakta di lapangan mengurus Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Domisili tidak mungkin akan selesai dalam satu hari. Selain itu, lanjutnya, untuk membuat SITU/Domisili pelaku usaha haruslah menempatkan tempat usahanya sesuai dengan peruntukan yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota sebagai zonasi wilayah usaha.

“Kenyataan di lapangan banyak sekali zonasi pemukiman yang sudah berubah menjadi tempat usaha, contohnya wilayah Asem Baris Raya Tebet, Kemang, Senopati, tetapi di Peruntukkan Tata Kota belum di ubah menjadi zona usaha sehingga menghambat pelaku usaha di daerah tersebut,” paparnya.

Untuk itu, menurut Nofel, pemerintah seharusnya segera mengubah dan menyesuaikannya seperti fakta di lapangan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia menyampaikan investasi langsung Tiongkok dalam lima tahun terakhir hanya terealisasi sekitar tujuh persen.

“Nilainya 1,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS), sedangkan rencana investasi mereka dari tahun 2010-2014 sebenarnya mencapai 23,3 miliar dolar AS,” kata Direktur Perencanaan Infrastruktur BKPM Rudy Salahudin di Jakarta, Selasa (28/4).

Ketika ditemui usai seminar bertajuk “chinese business enterpreuner dialogue”, ia menyampaikan penanaman modal asing (PMA) Tiongkok memiliki peranan penting bagi Indonesia.

Khusus untuk tahun 2014 total realisasi investasi Tiongkok mencapai 800 juta dolar amerika, atau tumbuh sebesar 169 persen dibandingkan tahun 2013, kata Rudy memaparkan.

“Mayoritas investasi dari Tiongkok ke Indonesia ada di sektor utilitas seperti listrik, gas, dan air, lalu di pertambangan, industri logam, juga perdagangan,” tuturnya menjelaskan.

Pada kegiatan tersebut ia juga menjelaskan bahwa sekitar 52 persen investasi Tiongkok direalisasikan di luar Pulau Jawa, namun data tersebut belum termasuk investasi di sektor keuangan dan hulu migas.

“Saya harap ke depan investasi Tiongkok bisa berjalan dengan baik, karena perkembangan ekonomi di Indonesia masih mengalami pertumbuhan di atas rata-rata negara Asia,” tukas Rudy.

Ia meyakini bahwa minat dalam berinvestasi di akan mengalami tren positif, sebab saat ini terdapat 11 perusahaan Tiongkok di Indonesia yang masuk dalam kategori perusahaan terbesar di dunia.

“Berdasarkan data ‘fortune international’ ada 95 perusahaan Tiongkok yang masuk jajaran 500 perusahaan besar dunia. 11 sudah di Indonesia, dan ada 12 perusahaan yang sedang tahap perencanaan investasi,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Nus Nuzulia Ishak mengharapkan transaksi di Paviliun Indonesia dalam pameran makanan SIAL Kanada di Toronto dapat mencapai 10 juta dolar AS.
Setelah meninjau persiapan Paviliun Indonesia yang menampung 28 perusahaan di Toronto, Selasa atau Senin (27/4) waktu setempat, ia mengatakan meski pada SIAL 2014 di Montreal mencapai jumlah transaksi hanya 3,72 juta dolar AS, namun dia optimistis angka itu terlampaui pada tahun ini. Alasannya, pada SIAL Toronto 2013 dengan 12 perusahaan mencatat transaksi senilai 4,5 juta dolar AS, lebih tinggi dibandingkan di Montreal tahun berikutnya yang mengikutsertakan 13 perusahaan.
Tahun ini kembali ke Toronto, Nus berharap transaksi bisa hampir tiga kali SIAL 2014, yakni 10 juta dolar AS. Sementara, persiapan Paviliun Indonesia sudah mendekati 100 persen. Ke-28 pengusaha sudah memajang barang dagangannya untuk dipamerkan bersama 400 peserta lainnya dari dari 45 negara.
Dubes Indonesia Teuku Faizasyah juga melakukan peninjauan di lokasi yang sama. Dia berharap pameran kali ini memberikan hasil yang maksimal bagi Indonesia. “Potensi pasar makanan olahan di Kanada masih cukup lebar karena hampir sebagian besar kebutuhan makanan masih diimpor,” kata Teuku Faizasyah.
Dia juga menganjurkan pengusahaan mengikuti sejumlah kegiatan (event) di Kanada terkait makanan, seperti pameran makanan segar serta pameran kopi dan teh.
Pameran makanan olahan Salon International de L’alimentation (SIAL) Kanada berlangsung dari 28 hingga 30 April 2015 dan terbesar, setelah pameran makanan di Amerika Serikat. Peserta sekitar 400 perusahaan dari 45 negara dan diperkirakan akan dikunjungi 14.000 pembeli dari Kanada, Amerika Serikat dan 64 negara lainnya, baik dari Asia, Eropa, Amerika Latin dan Afrika.
Pada 2014, SIAL Kanada di Montreal dikunjungi 14.686 dari kalangan profesional dan pebisnis dan diikuti oleh 298 perusahaan dari seluruh dunia.

Artikel ini ditulis oleh: