Banda Aceh, Aktual.co — Pengamat politik dan hukum dari Aceh, Nazaruddin Ibrahim menyatakan kendala utama dalam Pilakda serentak 9 Desember 2015 di Indonesia adalah dana. 
Sejauh ini, sekitar 60 kabupaten/kota yang masuk gelombang Pilkada serentak tahun ini belum memplot dana Pilkada.
“Pilkadasung dalam istilah saya Pilkada bersamaan kali ini merupakan ujian besar untuk pemerintah dan KPU. Kesiapan pemerintah soal dana, infrastruktur, aktor politik dan penyelenggara harus dipastikan di semua daerah,” ujar Nazaruddin kepada Aktual.co, Selasa (28/4).
Disebutkan, jika melihat kondisi saat ini, pemerintah seakan belum siap melaksanakan Pilkada bersamaan. Seharusnya, pemerintah pusat dan kabupaten/kota ditambah KPU segera mempersiapkan seluruh infrastruktur.
“Kita bicara Pilkada berintegritas, maka harus dipastikan bahwa penyelenggara berintegritas, peserta berintegritas, partai politik pengusung, pemilih juga berintegritas. Untuk mewujudkan itu, maka persiapan pilkada berintegritas itu harus dimulai sedini mungkin,” ujarnya.
Pemilih harus merasa nyaman ketika datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Harus ada kesukacitaan dalam Pilkada. Selama ini, yang terjadi adalah meningkatnya eskalasi kriminal, intimidasi dan lain sebagainya.
Pilkada bersamaan merupakan amanah UU No 8/2015 tentang Pilkada yang menyebutkan Pilkada bersamaan dibagi dalam tiga gelombang yaitu gelombang, pertama Desember 2015, gelombang kedua Februari 2017 dan Pilkada gelombang ketiga tahun 2018.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kabareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso menegaskan pihaknya tetap akan melanjutkan penyelesaian berkas perkara kasus dugaan kepemilikan rekening gendut Komjen Pol Budi Gunawan.
Menurut pria yang kerap disapa Buwas ini, untuk menindaklanjuti penyelesaian berkas perkara tersebut, pihaknya akan menunggu kepastian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kita lanjut, kita berkoordinasi terus dengan para pihak yang punya kompetensi dengan itu. Kita nanti minta pendapat dari KPK. Harapan kita justru nanti KPK yang memberikan penjelasan pada kita,” kata Buwas di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (28/4).
Bekas Kapolda Gorontalo itu berharap, penjelasan dari KPK nantinya akan menjawab kelanjutan berkas perkara tersebut. Sehingga, lanjut dia, akan ada kesimpulan apakah kasus tersebut akan dilanjutkan atau dihentikan.
“Karena begini kita ingin tuntas selesai. Yang pentingkan selesainya kasus itu, kepada tindak lanjut penyidikan kan kita belum tahu. Kan ini bukan hanya Polri (yang tangani) saja, kita nanti minta pendapat dari KPK,” tambahnya.
Namun, jenderal bintang tiga itu membantah bahwa anak buahnya lamban menyimpulkan berkas perkara kasus Budi Gunawan. 
Menurutnya, sejak berkas itu dilimpahkan dari Kejaksaan Agung ke Bareskrim Polri pihaknya telah berkoordinasi dengan KPK dalam menindaklanjuti kelanjutan berkar perkara itu.
“Kita sudah koordinasi. Kan enggak perlu diundang (KPK) ke sini atau saya bisa ke sana. Kan bisa saja petugas saya yang ke sana atau KPK yang ke sini,” demikian jebolan Akpol 84 itu menuturkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perpanjang masa penahanan Suryadharma Ali hingga 40 hari ke depan. Dia tetap akan menjalani masa tahanan di Rumah Tahanan Pomdam Guntur, Menteng, Jakarta Pusat.
“Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan 40 hari untuk SDA per kamis besok,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, Selasa (28/4).
Seperti diwartakan sebelumnya, hari ini mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji di Kementerian Agama periode 2012-2013.
Kendati demikian, saat diminta menandatangani berita acara perpanjangan masa tahanan, SDA enggan melakukannya. Namun, menurut pihak KPK hal itu berpengaruh terhadap penahanannya.
“Tersangka menolak menandatangani berita acara. Tapi tidak berpengaruh (terhadap penahanan),” pungkasnya.
Diketahui, KPK telah resmi menetapkan SDA sebagai tersangka kasus ini pada 22 Mei 2014 lalu. Dalam pengembangannya, dia juga dijerat sebagai tersangka pada penyelenggaraan ibadah haji tahun di Kementerian Agama tahun anggaran 2010-2011. Dia resmi ditahan sejak 10 April 2015.
Mantan Menteri Agama itu diduga melakukan korupsi dalam biaya perjalanan ibadah haji (BPIH), pengadaan pemondokan, transportasi, katering, serta pemberangkatan haji pejabat dan sejumlah tokoh dengan menggunakan dana masyarakat.
Atas perbuatannya SDA dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan juncto Pasal 65 KUHPidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby