Jakarta, Aktual.co — Setelah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK), hingga kini pemerintah belum mencabut kontrak dan perijinan pengelolaan air oleh perusahaan domestik dan perusahaan asing. Meski perusahaan swasta pengeruk hak-hak rakyat akan sumber daya air itu sangat terang, batal demi hukum.
Putusan MK, 18 Februari 2015 lalu, mengabulkan seluruh pasal-pasal Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) yang dimohonkan untuk uji materi oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bersama sejumlah tokoh nasional. Putusan juga mencabut dan menghapus UU SDA secara keseluruhan. 
Pengelolaan air dikembalikan sepenuhnya ke negara untuk memenuhi hak-hak dasar rakyat akan air. Rujukannya kembali ke UU 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. MK memberikan enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan SDA. 
Pertama, bahwa pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air. Kedua, negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri.
Ketiga, kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945. Keempat, pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak. Kelima, prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah BUMN dan BUMD.
Terakhir, pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Sebagai orang tua, pasti pernah mengalami kesulitan dalam memberikan asupan makanan sayuran kepada buah hatinya. Dari semua kelompok makanan, sayuran merupakan pilihan terakhir yang akan dipilih untuk si kecil. 
Namun apa yang harus anda lakukan ketika si kecil selalu menggelengkan kepalanya ketika disodorkan sayuran? Berikut beberapa metode agar buah hati mau mengkonsumsi sayuran:
1. Menyelipkan sayuran kedalam makanan si kecil. 
Orang tua pastinya tidak menyukai trik ‘menyelinap’, namun untuk kasus yang satu ini perlu trik menyelinapkan Zucchini langsung ke dalam muffin merupakan salah satu contoh. Dan bagaimna mungkin anak-anak akan menolak muffin lezat tersebut.
2. Smoothie
Buatlah beberapa inovasi minuman smoothie yang dipadu antara sayuran dan juga buah. Itu akan memberikan nutrisi yang sangat baik untuk si kecil. 
3. Eksperimen
Eksperimen kali ini adalah mencoba memasukan sayuran terhadap makanan yang sudah si kecil sukai. Jika anak menyukai pasta, atau makanan lainnya, cobalah mencampurkan sayuran di dalamnya. Dengan begitu anak tetap mendapat asupan sayur.
4. Sayuran menyenangkan
Berikan edukasi betapa penting dan menyenangkannya memakan sayuran kepada si kecil. Gunakan metode mengajar sambil bermain.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Politikus Partai Golkar Muhammad Misbakhun, berpandangan tidak elok bila pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla terus didesak untuk melakukan reshuffle terhadap para pembantunya.
Namun, sambung dia, menjadi wajar dalam waktu enam bulan ini presiden melakukan evaluasi terhadap kinerja para pembantunya, sebagai sebuah sistem modern.
“Kabinet Jokowi-JK untuk dievaluasi itu wajar, sebagai sistem modern. Karena, basis kabinet kerja, yaitu melihat kinerja menteri-menterinya,” kata Misbakhun dalam acara Polemik, di Warung Daun, Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/5).
Anggota Komisi XI DPR itu mengatakan, tak didesak pun Presiden memiliki kewenangan untuk melakukan reshuffle. Namun demikian, kata Misbakhun, bila dilihat dari pengajuan APBNP yang dilakukan pemerintah, menteri keuangan baru menyerahkan kepada DPR setelah sebelumnya kisruh politik soal KMP-KIH selesai, agar dibahas selama 30 hari kerja pada awal Januari, dan disetujui pada awal Febuari.
“Lalu Maret Dipa-nya turun, karena ketentuan (UU) 30 hari harus segera turun, kemudian petunjuk teknis karena ada beberapa kementerian yang digabung atau kementerian baru, Dipa turun nomenklatur selesai, baru bulan april yang lalu. Nah, sekarang bulan mei, kalau diukur dari kinerja ini kan, bahkan ada kementerian yang belum dapat menggunakan anggaran karena nomenklaturnya belum selesai, kalau belum bisa diimplementasikan dalam ruang APBN yang ada, terus yang mau dievaluasi apanya?”
“Kabinet kerja dievaluasi dari kinerjanya, dan kalau kemudian didorong presiden untuk melakukan evaluasi yang terlalu cepat, maka akan timbul persepsi politik baru, dimana presiden dinilai salah dalam menyusun kabinetnya,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault mendukung penuh kepada Bakal Calon Wali Kota Depok dari PKS Imam Budi Hartono (IBH) untuk maju dalam Pilkada Depok, Jawa Barat.
“Dia (IBH) merupakan anak muda yang energik, punya skill dan punya pengalaman politik yang panjang. Saya yakin dia mampu memimpin Kota Depok,” kata Adhyaksa ketika dihubungi, Sabtu (9/5).
Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka tersebut mengaku, siap menjadi juru kampanye untuk kemenangan Imam Budi Hartono dalam Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2015.
“Saya siap berkampanye untuk mendukung Imam,” katanya.
Namun demikian, Adhyaksa menyayangkan jika partai tak memberikan rekomendasi kepadanya, karena Imam merupakan sosok anak muda yang punya potensi yang besar menjadi pemimpin di kota berikon belimbing tersebut.
“Saya yakin ia akan terpilih menjadi wali kota Depok, karena telah lama berkecimpung di politik dan memahami permasalahan Depok,” ujarnya.
Menurut Adhyaksa, di tangan Imam, Depok akan semakin maju dan pembangunan Depok akan lebih tertata dengan keseimbangan lingkungan hidup. Dengan latar belakang pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) dia akan mampu menata konsep pembangunan yang terintegrasi dengan lingkungan.
“Depok akan menjadi barometer pembangunan di Jawa Barat, sehingga pembangunannya harus benar-benar terintegrasi dengan baik, sehingga menjadi contoh bagi daerah Jawa Barat lainnya,” ujarnya.
Sebagai anak muda, katanya, Imam bisa mengontrol selama 24 jam dan dia juga bisa menggerakkan massa untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik.
Lebih lanjut Adhyaksa mengatakan, Imam merupakan adik kelasnya di SMA Negeri 3 Setiabudi Jakarta Selatan dan aktif di Rohis. Imam kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI).
“Wajar saja kakak kelas membantu adik kelasnya untuk menjadi pemimpin,” katanya.
Menanggapi dukungan yang diberikan oleh Adhyaksa Dault tersebut, Imam mengatakan bersyukur dengan banyaknya dukungan kepadanya untuk menjadi pemimpin nomor satu di kota Depok.
“Alhamdulilah dukungan terhadap saya terus mengalir. Tokoh nasional sekelas Bang Adhyaksa Dault mendukung saya maju pada Pilkada Depok,” kata mantan Ketua Tim Sukses Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada 2013 itu.
Sebelumnya Imam Budi Hartono juga telah mendapat dukungan dari Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, dan juga Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail untuk menjadi calon wali kota dari PKS.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Polda Metro Jaya menduga sindikat penipuan asal Tiongkok yang digerebek di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, masih berada di wilayah Indonesia.
“Kami masih mengembangkan sindikatnya,” kata Kepala Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Herry Heryawan, di Jakarta, Jumat (8/5).
Apalagi, sambung dia, selama sebulan penyelidikan terdapat empat hingga tujuh orang datang ke rumah yang digerebek tersebut.
Herry mencurigai, warga Tiongkok lain yang masuk sindikat penipuan itu masih berkeliaran di Indonesia yang kerap mendatangi kantor di Pasar Minggu tersebut.
Bahkan anggota Polda Metro Jaya yang ditugaskan mengamati kegiatan di rumah itu, kerap melihat kendaraan masuk pada dini hari menjelang pagi. Polisi sempat mengikuti kendaraan itu, namun kehilangan jejak saat memasuki kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Sebelumnya, anggota Polda Metro Jaya menggerebek rumah di Jalan Kenanga Nomor 44 RT 07/02 Cilandak Timur Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Rabu (6/5) sekitar pukul 20.00 WIB.
Rumah itu dihuni 34 warga Tiongkok yang terdiri dari 14 orang wanita dan 20 orang pria. Namun salah satu penghuni Siau Pei 25 tahun, tewas lantaran berupaya melarikan diri dengan loncat dari lantai dua saat petugas menggerebek.
Para penghuni rumah itu menipu pemerintah Tiongkok dan juga warga asal Tiongkok. Warga Tiongkok yang diamankan polisi itu telah tinggal di sebuah rumah di kawasan Pasar Minggu selama dua hari hingga 1,5 bulan.
“Digaji Rp6 juta per bulan dan tempat sudah disewa setahun yang lalu,” ujar Herry.
Guna menindaklanjuti kasus itu, Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia, dan Subdirektorat Cyber Crime Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu