26 Desember 2025
Beranda blog Halaman 36427

eSPeKaPe: Petral Bubar, Harga BBM Harus Murah

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) Binsar Effendi Hutabarat, tidak mempersoalkan pembubaran Petral atau peran Petral sebagai trading arm akan dipegang oleh Pertamina Energy Services (PES) yang saat ini berkantor di Singapura.
“Hal ini terkait dengan stigma buruk Pertamina selama ini lantaran adanya Petral, yang oleh publik dituding sarang mafia migas”, kata Binsar Effendi yang juga Komandan Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM), dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/4). Akan tetapi, jika tahun 2015 Integrated Supply Chain (ISC) membutuhkan impor crude oil sebanyak 9 juta barel per bulan atau 336.000 barel per hari (bph), dan impor premium 115 juta barel setahun, solar 32 juta barel setahun. Rinciannya, impor premium, avtur, solar, dan pertamax mencapai 200 juta barel setahun, dan crude oil 100 juta barel setahun. 
“Dengan tekad menghilangkan mata rantai bisnis atau pasokan impor sejumlah 300 juta barel, ISC katakan bisa create value sekitar 30-40 sen per barel, tentu perlu dibuktikan nantinya apakah ISC mampu memenuhi kebutuhan impor BBM yang tinggi itu,”  ujar Binsar Effendi pesimis. Sebab tender pertama pengadaan crude oil pada 22 Januari 2015 untuk pemenuhan kebutuhan April 2015 dengan dua tender minyak yang dilakukan oleh ISC seperti pengadaan medium crude oil sebanyak 2 X 600 juta barel dan heavy crude oil sebanyak 2 X 950 juta barel, dari 62 perusahaan mitra dari berbagai negara seperti Singapura, Taiwan dan Korea, akhirnya memutuskan 2 perusahaan untuk memasok crude oil, yaitu Vitol untuk memasok medium crude oil dan Alzerbaijan untuk memasok heavy crude oil. 
Sementara, pengadaan Pertamax untuk kebutuhan Februari 2015 sebanyak 140 juta barel yang penawarannya dimulai pada 28 Januari 2015 dan ditutup 30 Januari 2015 dengan mengundang 107 perusahaan untuk mengikuti tender tersebut, hanya memutuskan satu perusahaan untuk memasok Pertamax, yaitu Unipex, anak usaha perusahaan migas Tiongkok, Sinopec, yang punya refinery. Jadi, tidak cukup merombak wadah seperti dari Petral dialihkan ke ISC yang belum tentu akan menyelesaikan persoalan mafia migas di Indonesia. 
“Keberadaan mafia migas berada dari hulu hingga hilir. Tidak cukup kita puas membubarkan Petral. Dengan Petral dibubarkan tanpa memperbaiki sistem tata kelola migas yang sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1845, dipastikan akan merugikan negara dan membebani rakyat juga” katanya. Hal yang kerap merugikan Indonesia yakni sistem yang diterapkan pada ekspor dan impor minyak di Indonesia masih menggunakan harga spot market. Sehingga selisih antara konsumsi dengan produksi minyak di Indonesia saat ini masih harus dibenahi. “Sistem ekspor impor minyak bumi harus dibenahi. Pembelian secara spot market diperbaiki, sistem ekspor impor BBM dibenahi,” pungkasnya.
Menurut Binsar Effendi, bagi eSPeKaPe, harga jual BBM sesuai putusan MK harus memperhatikan kemampuan daya beli rakyat, sehingga harus berharga murah. Artinya, sekalipun ada kekompakan antara Menteri BUMN, Menteri ESDM dan Dirut Pertamina cukup kuat untuk membubarkan Petral, dirinya tetap berpegang prinsip pada hak konstitusional setiap warga negara terhadap kekayaan migas yang dikuasai negara, adalah untuk sebesar-besar kemakmurannya. “Dengan demikian Petral boleh bubar tapi harga BBM untuk rakyat harus murah dan tidak ada kelangkaan.”

Artikel ini ditulis oleh:

Ibnu Graham: Pertandingan Batal Digelar, Pemain Stres

Surabaya, Aktual.co — Dibatalkannya pertandingan Persebaya Surabaya melawan Persiba Balikpapan membuat banyaknya pemain Persebaya yang dilanda kekecewaan hingga berujung stres.
Hal ini diungkapkan oleh pelatih Persebaya Surabaya, Ibnu Graham. Ibnu mengatakan, sebenarnya permasalahan dalan kompetisi dan sepak bola memang hal yang wajar. Sebab, Ibnu pernah mengalami sendiri saat dia masih menjadi pemain Persebaya pada era Perserikatan dulu.
Tetapi kali ini, pemain  Persebaya lebih banyak dihuni oleh usia muda. Apalagi, banyak pemain yang juga ikut di timnas seperti Evan Dhimas, sehingga jiwanya masih tergolong labil.
“Masalahnya, Persebaya banyak pemain usia muda. Jiwanya masih labil dan sedang semangat-semangatnya untuk bertanding,” kata Ibnu, Sabtu (25/4).
Ibnu melanjutkan, untuk mengantisipasi tingkat stres perlu dilakukan latihan-latihan ringan. Hanya saja, sampai saat ini belum ada kepastian kapan pertandingan bisa digelar lagi.
Tidak hanya pemainnya, tetapi kekecewaan juga dirasakan Ibnu sebagai pendiri sekolah sepak bola di Surabaya.
“Kalau sepak bola tidak bisa jalan, terus siswa-siswa di sekolah sepak bola juga buat apa berlatih jika tidak ada jenjang di kompetisi. Dampaknya banyak. Mulai divisi utama, liga nusantara semua kecewa karena tidak mungkin naik selevel lebih tinggi ke kasta berikutnya jika tidak ada kompetisi.” tutup Ibnu dengan nada kecewa.

Artikel ini ditulis oleh:

Penghematan, Pembatasan Kendaraan Dinas Menteri

Jakarta, Aktual.co — Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No 76/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri, mendapat respon positif.
Politisi Partai Golkar Misbakhun menyebut peraturan menteri tersebut untuk membatasi jumlah kendaraan dinas yang dimiliki menteri.
“Karena selama ini tidak ada pembatasan atas jumlah mobil dinas Menteri. Jadi, sekali lagi, PMK tersebut harus kita apresiasi sebagai langkah penghematan yang dilakukan Menkeu,” kata Misbakhun, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/4).
Terbitnya PMK 76/2015 merupakan petunjuk teknis dari Menteri Keuangan untuk mengatur kendaraan bermotor roda empat. Hal ini sebagai mandat pelaksanaan aturan di bawah Peraturan Presiden No 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan.
Diketahui, Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri.
Dalam peraturan tersebut, menteri dan pejabat negara setingkatnya ditetapkan mendapat standar barang dengan kualifikasi A. Yakni, menteri mendapatkan maksimal dua mobil dinas jenis sedan dan atau Sport Utility Vehicles (SUV) berkapasitas mesin 3.500 cc. Sementara wakil menteri dan yang setingkat hanya mendapat satu mobil dengan spesifikasi sama.

Artikel ini ditulis oleh:

Peremajaan Kulit, Tanyakan Dulu Pada Ahlinya

Jakarta, Aktual.co — Perawatan tubuh, termasuk didalamnya peremajaan kulit,  menjadi trend saat ini di kalangan masyarakat, khususnya wanita.
Disamping itu, maraknya layanan ‘skin care’ termasuk didalamnya skin rejuvenation (peremajaan kulit) dan body contouring (mengubah bentuk tubuh mencapai bentuk yang diimpikan) yang ditawarkan oleh produk kecantikan atau tempat perawatan kecantikan, pastinya perlu dicermati.
Sebab, kebutuhan masing-masing individu khususnya kaum perempuan sangatlah berbeda.
Selain itu, penyeragaman metode ke semua orang akan menimbulkan resiko, karena setiap orang memiliki kondisi kesehatan dan kebutuhan akan terapi yang berbeda.
Jadi, mulai saat ini kalau Anda ingin melakukan peremajaan kulit khususnya bagi kaum perempuan, ada baiknya sebelum melakukan hal itu terlebih dahulu diminta melakukan pemeriksaan dan pengawasan terapi tersebut yang hanya dapat dilakukan oleh ahlinya.

Artikel ini ditulis oleh:

Alice Norin: Mendapatkan Tubuh Sehat, Hindari Makanan Olahan

Jakarta, Aktual.co — Meskipun tengah disibukkan berbagai macam kegiatan mulai dari syuting, menjadi desainer, hingga menjadi disc jockey (DJ), Artis Alice Norin mengatakan berolahraga, minum air putih, tidak begadang serta membatasi makan, merupakan pilihan dirinya menjaga tubuhnya tetap sehat. 
Untuk itu, dirinya tahu betul dalam menjaga kesehatan, walau tengah disibukkan berbagai macam kegiatan.
“Sebenarnya aku ini orangnya nggak memiliki pantangan terhadap sesuatu. Apalagi dengan makanan tertentu. Tapi kalau untuk mendapatkan tubuh yang sehat. Cara positif untuk mendapatkan sehat itu pastinya aku utamakan,” Kata Alice Norin saat ditemui dikawasan Dharmawangsa Square kawasan Kebayoran Jakarta Sabtu (25/4).
“Udah gitu, pola sehat yang aku jalani itu simple sebenarnya. Hanya cukup minum air putih, olah raga, jangan begadang, membatasi makan dan jangan memakan-makanan olahan (contoh kayak nugets,s) itu benar-benar aku hindari. Jadi kalau pengin makan ayam benar-benar ayam ayam yang alami gitu. Tentunya biar badan aku tetap sehat, ” sambungnya.
Ia mengatakan, sebagai manusia, keinginan lain terkadang timbul untuk mengonsumsi makanan yang disukainya.  Dengan begitu, ia pun memakannya secara berlebihan.
“Misal saja, aku lagi kepingin makan kudapan (kue) atau eskrim tapi aku tahu. Meskipun bentuknya kecil, kue atau es krim itu mengandung kalori dan lemak yang banyak. Kalau udah tahu begitu, aku memakannya nggak terlalu banyak, pokoknya membatasi, deh. Karena aku ini memang nggak mau diet orangnya, ” beber Alice Norin.
“Udah gitu, kalau mau tubuh kita kembali ideal lagi, aku cuma butuh Nge-gym. Terus aku juga menambah protein, kabrbohidrat dan buah memang itu yang dibutuhkan untuk olahraga yang sedang aku jalani ini dan nggak lama tubuh bisa kembali terlihat ideal, ” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Ketidakpastian PHPU, Daulat Rakyat Tersandera

Jakarta, Aktual.co — Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr Bayu Dwi Anggono, mengatakan daulat rakyat akan tersandera dalam ketidakpastian penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pilkada.
“Dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menugaskan Mahkamah Konstitusi menangani sengketa pilkada sampai terbentuknya badan peradilan khusus,” katanya di Jawa Timur, Sabtu (25/4).
Menurut dia, penyelesaian perselisihan hasil pilkada melalui badan peradilan khusus karena MK melalui putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menganulir Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
“Jadi, MK tidak lagi berwenang mengadili perselisihan hasil pilkada, namun ketidaksiapan MA untuk melaksanakan UU Nomor 1 Tahun 2015 yang menyebutkan Pengadilan Tinggi yang ditunjuk MA berwenang memutuskan perkara perselisihan hasil pilkada, tentu menjadi masalah,” tuturnya.
Bayu menilai pembentukan badan peradilan khusus untuk mengadili perselisihan hasil sengketa pilkada tidak serta merta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga daulat rakyat akan tersandera dalam ketidakpastian penyelesaian sengketa pilkada itu.
“Perselisihan pilkada seharusnya diserahkan ke MK mengingat putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga konflik antarpasangan calon dalam pilkada tidak berlarut-larut dan tentunya akan lebih menjamin situasi politik dan keamanan di daerah yang kondusif,” paparnya.
Para hakim MK, lanjutnya, sesuai Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 memenuhi kualifikasi sebagai negarawan yang tentunya independensi dan integritasnya telah teruji dalam mengadili perkara hukum yang berdimensi politik seperti pilkada.
“Hal itu akan sangat rawan jika untuk menyelesaikan perselisihan pilkada yang nuansa politiknya sangat kuat diserahkan hakim ad hoc pada badan peradilan khusus yang belum teruji integritas dan independensinya.”

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain