Jakarta, Aktual.co — Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault mendukung penuh kepada Bakal Calon Wali Kota Depok dari PKS Imam Budi Hartono (IBH) untuk maju dalam Pilkada Depok, Jawa Barat.
“Dia (IBH) merupakan anak muda yang energik, punya skill dan punya pengalaman politik yang panjang. Saya yakin dia mampu memimpin Kota Depok,” kata Adhyaksa ketika dihubungi, Sabtu (9/5).
Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka tersebut mengaku, siap menjadi juru kampanye untuk kemenangan Imam Budi Hartono dalam Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2015.
“Saya siap berkampanye untuk mendukung Imam,” katanya.
Namun demikian, Adhyaksa menyayangkan jika partai tak memberikan rekomendasi kepadanya, karena Imam merupakan sosok anak muda yang punya potensi yang besar menjadi pemimpin di kota berikon belimbing tersebut.
“Saya yakin ia akan terpilih menjadi wali kota Depok, karena telah lama berkecimpung di politik dan memahami permasalahan Depok,” ujarnya.
Menurut Adhyaksa, di tangan Imam, Depok akan semakin maju dan pembangunan Depok akan lebih tertata dengan keseimbangan lingkungan hidup. Dengan latar belakang pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) dia akan mampu menata konsep pembangunan yang terintegrasi dengan lingkungan.
“Depok akan menjadi barometer pembangunan di Jawa Barat, sehingga pembangunannya harus benar-benar terintegrasi dengan baik, sehingga menjadi contoh bagi daerah Jawa Barat lainnya,” ujarnya.
Sebagai anak muda, katanya, Imam bisa mengontrol selama 24 jam dan dia juga bisa menggerakkan massa untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik.
Lebih lanjut Adhyaksa mengatakan, Imam merupakan adik kelasnya di SMA Negeri 3 Setiabudi Jakarta Selatan dan aktif di Rohis. Imam kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI).
“Wajar saja kakak kelas membantu adik kelasnya untuk menjadi pemimpin,” katanya.
Menanggapi dukungan yang diberikan oleh Adhyaksa Dault tersebut, Imam mengatakan bersyukur dengan banyaknya dukungan kepadanya untuk menjadi pemimpin nomor satu di kota Depok.
“Alhamdulilah dukungan terhadap saya terus mengalir. Tokoh nasional sekelas Bang Adhyaksa Dault mendukung saya maju pada Pilkada Depok,” kata mantan Ketua Tim Sukses Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada 2013 itu.
Sebelumnya Imam Budi Hartono juga telah mendapat dukungan dari Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, dan juga Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail untuk menjadi calon wali kota dari PKS.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Polda Metro Jaya menduga sindikat penipuan asal Tiongkok yang digerebek di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, masih berada di wilayah Indonesia.
“Kami masih mengembangkan sindikatnya,” kata Kepala Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Herry Heryawan, di Jakarta, Jumat (8/5).
Apalagi, sambung dia, selama sebulan penyelidikan terdapat empat hingga tujuh orang datang ke rumah yang digerebek tersebut.
Herry mencurigai, warga Tiongkok lain yang masuk sindikat penipuan itu masih berkeliaran di Indonesia yang kerap mendatangi kantor di Pasar Minggu tersebut.
Bahkan anggota Polda Metro Jaya yang ditugaskan mengamati kegiatan di rumah itu, kerap melihat kendaraan masuk pada dini hari menjelang pagi. Polisi sempat mengikuti kendaraan itu, namun kehilangan jejak saat memasuki kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Sebelumnya, anggota Polda Metro Jaya menggerebek rumah di Jalan Kenanga Nomor 44 RT 07/02 Cilandak Timur Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Rabu (6/5) sekitar pukul 20.00 WIB.
Rumah itu dihuni 34 warga Tiongkok yang terdiri dari 14 orang wanita dan 20 orang pria. Namun salah satu penghuni Siau Pei 25 tahun, tewas lantaran berupaya melarikan diri dengan loncat dari lantai dua saat petugas menggerebek.
Para penghuni rumah itu menipu pemerintah Tiongkok dan juga warga asal Tiongkok. Warga Tiongkok yang diamankan polisi itu telah tinggal di sebuah rumah di kawasan Pasar Minggu selama dua hari hingga 1,5 bulan.
“Digaji Rp6 juta per bulan dan tempat sudah disewa setahun yang lalu,” ujar Herry.
Guna menindaklanjuti kasus itu, Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia, dan Subdirektorat Cyber Crime Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua meminta pemerintah pusat dan gubernur setempat untuk segera menyelesaikan dualisme kepemimpinan yang tengah terjadi di Kabupaten Waropen.
Anggota Komisioner KPU Provinsi Papua Izak Hikoyabi di Jayapura mengatakan, dualisme kepemimpinan ini terjadi karena bupati Waropen yang sudah dinonaktifkan Mendagri setelah tersandung kasus korupsi mulai berkantor kembali.
“Padahal Wakil Bupati Waropen sebelumnya telah resmi diangkat sebagai pelaksana tugas (Plt) bupati sehingga harus diluruskan kembali,” kata dia, Jumat (8/5).
Menurut Izak, untuk itu diharapkan agar pemerintah pusat, gubernur, bupati dan wakil bupati segera menyelesaikan permasalahan ini agar pemerintahan yang dipimpin di Kabupaten Waropen dapat berjalan dengan baik.
“Jika pemerintahan sudah berjalan dengan baik, maka pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) pun dapat berjalan sesuai rencana,” ujarnya.
Dia menuturkan kini dalam roda pemerintahan di Kabupaten Waropen terkesan berjalan sendiri-sendiri sehingga permasalahan ini harus segera diselesaikan.
“Jika permasalahan ini terus dibiarkan maka akan berdampak pada KPU, baik di Kabupaten Waropen maupun di Provinsi Papua,” katanya lagi.
Dia menambahkan untuk itu pihaknya mengimbau agar permasalahan dualisme kepemimpinan ini segera diselesaikan agar pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Waropen dapat berjalan sesuai rencana.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Rais Syuriah PBNU Hasyim Muzadi mengaku, tidak ada ambisi untuk maju menjadi calon Rais Aam Syuriah PBNU dalam Muktamar Ke-33 NU di Jombang, Jawa Timur, 1-5 Agustus.
“Tidak ada ceritanya kalau Rais Aam Syuriah PBNU itu mencalonkan diri, nanti bagaimana muktamar saja,” katanya setelah berbicara dalam seminar yang digelar Majelis Alumni IPNU Jatim di Surabaya, Jatim, Sabtu (9/5) dini hari.
Dalam seminar bertajuk “memperkokoh peran nU dalam Keagamaan, Keumatan, dan Kebangsaan” itu, dia menjelaskan Muktamar Ke-33 NU itu bukan soal bagaimana memilih orang (rais aam/ketua umum), tapi bagaimana menyelamatkan NU.
“Kita harus mencari figur yang mampu menyelamatkan NU, karena NU sekarang menghadapi upaya melemahkan NU dari dalam dan luar. Dari dalam ada pelemahan moralitas, manhaj (metodologi beragama), dan ekonomi.”
Dari luar, kata pengasuh Pesantren Mahasiswa Al-Hikam di Malang dan Depok itu, ada penetrasi radikalisme dari Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir (HTI), Syiah, Wahabi, dan semacamnya, serta penetrasi liberalisme.
“Kalau radikalisme dan liberalisme itu dibiarkan menggerogoti NU, maka Indonesia bisa rusak, karena Indonesia akan menjadi seperti Mesir, Yaman, dan sebagainya,” kata dia.
Mantan Ketua Umum PBNU itu mengaku NU akan mengalami upaya pelemahan, karena semua kelompok transnasional melakukan penetrasi ke areal yang selama ini menjadi milik NU, bahkan penetrasi itu juga lewat penyusupan.
“Saya tidak tega kalau NU itu rusak atau bahkan mati dalam 5-10 tahun mendatang. Indikasinya, seperti manhaj dibatasi hingga Quran dan Hadits, lalu Qanun Asasi NU akan dimasukkan AD/ART. Itu mereduksi Qanun Asasi yang lebih luas daripada AD/ART,” katanya.
Indikasi lain, peran ulama NU akan direduksi dengan sistem pemilihan ala “ahlul halli wal aqdy” (AHWA) atau sistem perwakilan untuk musyawarah mufakat untuk menentukan Rais Aam.
“Saya bukan menolak AHWA, tapi saya menolak akibat penerapan AHWA itu. Kalau AHWA diterapkan untuk Rais Aam, tapi Ketua Umum (tanfidziah) dipilih langsung, maka legitimasi Ketua Umum akan lebih tinggi. Kalau Muktamar Situbondo itu semuanya (syuriah dan tanfidziah) dengan AHWA dan ada momentum Asas Tunggal Pancasila,” katanya.
Selain itu, posisi mustasyar (penasehat) dan a’wan (dewan pakar) juga akan dihilangkan. “Kalau musytasyar dibuang, maka hubungan historis pengurus NU dengan leluhur NU akan hilang, lalu a’wan yang hilang akan menyulitkan para ulama memahami zaman,” katanya.
Oleh karena itu, pelemahan NU dari dalam dan luar itu harus dicegah. “Tidak penting siapa yang memimpin NU, tapi kita harus mencari siapa yang bisa menyelamatkan NU secara akidah, syariah, manhaj, moralitas, dan trust.”
Dalam forum dialog yang berlangsung hingga larut malam itu, Hasyim Muzadi sempat menyatakan kriteria ideal kepemimpinan NU ke depan adalah Rais Aam dari kalangan yang mampu memperkokoh keagamaan, keumatan, dan kebangsaan.
“Untuk Ketua Umum PBNU itu sebaiknya dari kalangan manajer yang mampu menata organisasi, sehingga posisi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU akan saling melengkapi sesuai kompetensi masing-masing,” katanya dalam seminar yang dibuka Ketua Majelis Alumni IPNU Jatim H Muzammil Syafii itu.
Sementara itu, politisi NU yang kini menjadi anggota Komisi VIII DPR RI HM Hasan Aminudin selaku pembicara lain menegaskan bahwa kepemimpinan NU itu perlu gerakan perubahan untuk mengatasi kelemahan NU saat ini.
“Ibaratnya, NU perlu pemimpin yang menginjak gas secara full, bukan menginjak rem seperti sekarang. Rais Aam itu ya seperti Pak Hasyim Muzadi, sedangkan Ketua Umum PBNU itu seperti Gus Sholah, Mahfud MD, Mohammad Nuh, atau Nusron Wahid,” katanya.
Senada dengan itu, intelektual muda NU yang juga Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya Dr HM Sahid MAg menyatakan setuju jajaran tanfidziyah NU berkarakter manajer, sebab bila berposisi seperti syuriah akan justru mengambil peran syuriah.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu