Jakarta, Aktual.co — Rais Syuriah PBNU Hasyim Muzadi mengaku, tidak ada ambisi untuk maju menjadi calon Rais Aam Syuriah PBNU dalam Muktamar Ke-33 NU di Jombang, Jawa Timur, 1-5 Agustus.
“Tidak ada ceritanya kalau Rais Aam Syuriah PBNU itu mencalonkan diri, nanti bagaimana muktamar saja,” katanya setelah berbicara dalam seminar yang digelar Majelis Alumni IPNU Jatim di Surabaya, Jatim, Sabtu (9/5) dini hari.
Dalam seminar bertajuk “memperkokoh peran nU dalam Keagamaan, Keumatan, dan Kebangsaan” itu, dia menjelaskan Muktamar Ke-33 NU itu bukan soal bagaimana memilih orang (rais aam/ketua umum), tapi bagaimana menyelamatkan NU.
“Kita harus mencari figur yang mampu menyelamatkan NU, karena NU sekarang menghadapi upaya melemahkan NU dari dalam dan luar. Dari dalam ada pelemahan moralitas, manhaj (metodologi beragama), dan ekonomi.”
Dari luar, kata pengasuh Pesantren Mahasiswa Al-Hikam di Malang dan Depok itu, ada penetrasi radikalisme dari Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir (HTI), Syiah, Wahabi, dan semacamnya, serta penetrasi liberalisme.
“Kalau radikalisme dan liberalisme itu dibiarkan menggerogoti NU, maka Indonesia bisa rusak, karena Indonesia akan menjadi seperti Mesir, Yaman, dan sebagainya,” kata dia.
Mantan Ketua Umum PBNU itu mengaku NU akan mengalami upaya pelemahan, karena semua kelompok transnasional melakukan penetrasi ke areal yang selama ini menjadi milik NU, bahkan penetrasi itu juga lewat penyusupan.
“Saya tidak tega kalau NU itu rusak atau bahkan mati dalam 5-10 tahun mendatang. Indikasinya, seperti manhaj dibatasi hingga Quran dan Hadits, lalu Qanun Asasi NU akan dimasukkan AD/ART. Itu mereduksi Qanun Asasi yang lebih luas daripada AD/ART,” katanya.
Indikasi lain, peran ulama NU akan direduksi dengan sistem pemilihan ala “ahlul halli wal aqdy” (AHWA) atau sistem perwakilan untuk musyawarah mufakat untuk menentukan Rais Aam.
“Saya bukan menolak AHWA, tapi saya menolak akibat penerapan AHWA itu. Kalau AHWA diterapkan untuk Rais Aam, tapi Ketua Umum (tanfidziah) dipilih langsung, maka legitimasi Ketua Umum akan lebih tinggi. Kalau Muktamar Situbondo itu semuanya (syuriah dan tanfidziah) dengan AHWA dan ada momentum Asas Tunggal Pancasila,” katanya.
Selain itu, posisi mustasyar (penasehat) dan a’wan (dewan pakar) juga akan dihilangkan. “Kalau musytasyar dibuang, maka hubungan historis pengurus NU dengan leluhur NU akan hilang, lalu a’wan yang hilang akan menyulitkan para ulama memahami zaman,” katanya.
Oleh karena itu, pelemahan NU dari dalam dan luar itu harus dicegah. “Tidak penting siapa yang memimpin NU, tapi kita harus mencari siapa yang bisa menyelamatkan NU secara akidah, syariah, manhaj, moralitas, dan trust.”
Dalam forum dialog yang berlangsung hingga larut malam itu, Hasyim Muzadi sempat menyatakan kriteria ideal kepemimpinan NU ke depan adalah Rais Aam dari kalangan yang mampu memperkokoh keagamaan, keumatan, dan kebangsaan.
“Untuk Ketua Umum PBNU itu sebaiknya dari kalangan manajer yang mampu menata organisasi, sehingga posisi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU akan saling melengkapi sesuai kompetensi masing-masing,” katanya dalam seminar yang dibuka Ketua Majelis Alumni IPNU Jatim H Muzammil Syafii itu.
Sementara itu, politisi NU yang kini menjadi anggota Komisi VIII DPR RI HM Hasan Aminudin selaku pembicara lain menegaskan bahwa kepemimpinan NU itu perlu gerakan perubahan untuk mengatasi kelemahan NU saat ini.
“Ibaratnya, NU perlu pemimpin yang menginjak gas secara full, bukan menginjak rem seperti sekarang. Rais Aam itu ya seperti Pak Hasyim Muzadi, sedangkan Ketua Umum PBNU itu seperti Gus Sholah, Mahfud MD, Mohammad Nuh, atau Nusron Wahid,” katanya.
Senada dengan itu, intelektual muda NU yang juga Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya Dr HM Sahid MAg menyatakan setuju jajaran tanfidziyah NU berkarakter manajer, sebab bila berposisi seperti syuriah akan justru mengambil peran syuriah.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjenpol Victor E. Simanjuntak menyebut, kondisi perusahaan PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) yang saat ini diusut Kepolisian sudah tidak sehat pada tahun 2009.
“Pada 2009, sudah diketahui bahwa sebenarnya TPPI itu tidak sehat,” kata Victor di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (8/5).
Selain kondisi perusahaan terindikasi buruk, sambung dia, juga terungkap bahwa tidak ada jaminan fidusia yang diserahkan kepada SKK Migas terkait penunjukan PT TPPI sebagai pelaksana penjualan kondensat. “Jaminan fidusianya tidak ada,” kata dia.
Terkait hal ini, pihaknya mempertanyakan alasan SKK Migas tetap menunjuk PT TPPI sebagai pelaksana penjualan kondensat untuk kurun waktu 2009-2010. “Seharusnya dari situ saja sudah bisa diketahui kalau TPPI tidak memenuhi syarat sebagai mitra penjualan kondensat milik negara. Apakah BP Migas tahu TPP tidak sehat sehingga tidak melakukan penilaian, saya belum tahu soal itu,” katanya.
Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak atau benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan, sebagai agunan bagi pelunasan utang. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai agunan pelunasan utang.
Penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut yakni DH, HW dan RP. Sementara sebanyak 14 saksi rencananya akan diperiksa pada pekan depan untuk mengungkap kasus ini.
Sebelumnya, pada Selasa (5/5) hingga Rabu (6/5) dini hari, penyidik Bareskrim Polri menggeledah kantor SKK Migas yang berlokasi di Wisma Mulia, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan dan kantor PT TPPI di Mid Plaza II Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.
Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen. Kasus ini bermula dari penunjukan langsung SKK Migas terhadap PT TPPI terkait penjualan kondensat pada kurun waktu 2009-2010.
Tindakan ini menyalahi peraturan BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-50 tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BP00000/2003-S0 tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjualan Minyak Mentah Bagian Negara.
“Ini melanggar ketentuan Pasal 2 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan atau Pasal 3 dan Pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2002 Tentang TPPU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.”
Akibat kasus ini, diperkirakan negara dirugikan sebesar 156 juta dolar AS atau Rp2 triliun.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Petugas Kantor Imigrasi Jember, Jawa Timur, mengamankan dua warga negara asing (WNA) asal Korea yang sedang berada di salah satu pabrik arang di Kabupaten Situbondo.
“Kedua warga Korea yang diamankan bernama Lee Kang Bok dan Cho Yung Kill. Mereka menyalahi izin tinggal di Indonesia,” kata Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Jember Haryo Sakti di Kantor Imigrasi Jember, Jumat (8/5).
Menurut dia, kedua WNA tersebut sudah melebihi batas waktu tinggal di Indonesia dan sesuai dokumennya hanya memiliki izin tinggal untuk berkunjung di Indonesia selama 60 hari, namun keduanya tinggal dan bekerja di Situbondo sudah melebihi waktu tersebut.
“Petugas langsung membawa kedua warga Korea itu ke Kantor Imigrasi Jember untuk dimintai keterangan dan saat ini masih diperiksa,” kata dia.
Kedua WNA itu, lanjut dia, melanggar Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Keimigrasian yakni pasal 122, karena mereka melakukan penyalahgunaan izin tinggal dengan melakukan kegiatan bekerja. “Jika sesuai UU Keimigrasian, keduanya bisa saja dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan mengusulkan namanya ke dalam daftar penangkalan.”
Kendati demikian, kata Haryo, pihak Imigrasi Jember masih mendalami dan melakukan pemeriksaan terhadap kedua warga Korea tersebut, sehingga sanksinya masih menunggu hasil pemeriksaan selesai.
“Hasil pemeriksaan sementara, keduanya tidak ada keterlibatan dengan jaringan apapun dan kemungkinan besar memang murni bekerja di Situbondo, namun semua kemungkinan itu masih diperiksa,” katanya.
Selain menangkap dua WNA asal Korea, petugas Imigrasi Jember juga menemukan lima WNA yang bekerja di pabrik arang Situbondo itu. “Ada tiga WNA asal India dan dua WNA asal Tiongkok di lokasi yang sama, namun kelima WNA itu masih memiliki izin tinggal di Indonesia, sehingga petugas tidak mengamankan mereka ke Kantor Imigrasi Jember,” katanya.
Dia mengatakan petugas Imigrasi mengamankan paspor dan visa kelima WNA tersebut karena mereka tidak bisa menunjukkan rencana penempatan tenaga kerja asing (RPTKA).
Sementara itu, di Banyuwangi, petugas Imigrasi Jember juga sempat mengamankan sekitar tujuh WNA asal Tiongkok, namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ketujuh WNA tersebut memiliki dokumen yang lengkap untuk berkunjung ke Indonesia.
“Mereka memiliki visa kunjungan dan dokumennya lengkap, sehingga kami lepaskan,” katanya.
Kantor Imigrasi Jember menggelar “Operasi Bumi Pura Wira Wibhawa 2015” di Kabupaten Jember, Situbondo, dan Banyuwangi yang merupakan wilayah kerja Kantor Imigrasi Jember dan kegiatan tersebut dilakukan serentak di seluruh Indonesia selama tiga hari (5-7 Mei 2015).

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu