Jakarta, Aktual.co — Proses tender di dalam pembangunan sejumlah infrastruktur di berbagai daerah penting untuk segera diselesaikan guna mempercepat realisasi beragam infrastruktur yang esensial dalam mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.

“Proses tender juga diselesaikan secepat mungkin,” kata Plt Dirjen Bina Konstruksi Hediyanto W. Husaini dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (24/4).

Hediyanto menginginkan proses tender jika memungkinkan setiap awal tahun atau bulan Januari harus selesai sehingga masa pekerjaan juga bisa lebih panjang sehingga juga dapat semakin berkualitas hasilnya.

Ia juga memaparkan pekerjaan infrastruktur juga harus dilakukan dengan cerdas antara lain dalam hal “packaging” atau memperbanyak kontrak-kontrak yang bernilai besar.

Selain itu, ujar dia, dapat pula dilakukan dengan memperbanyak kontrak jenis “multiyears” atau kontrak tahun berjangka.

“Sekaligus menggunakan kontrak yang ‘desain & build (rancang dan bangun) agar lebih efektif dan efisien,” kata Hediyanto.

Dalam sejumlah kesempatan lainnya, Hediyanto juga mengemukakan agar pembangunan infrastruktur di Indonesia harus dapat memberdayakan kemampuan sektor konstruksi dalam negeri seperti yang telah dilakukan selama ini oleh sejumlah negara-negara maju di kawasan Asia Timur. “Kita ingin seperti Korea, Jepang, Tiongkok yang membangun negerinya dengan tangan dan kakinya sendiri,” katanya.

Berdasarkan data Kemenpupera, sektor konstruksi pada 2014 berkontribusi sebesar 9,65 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional sehingga sektor konstruksi dinilai sebagai salah satu sektor strategis di Tanah Air.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengharapkan penyerapan belanja pemerintah untuk keperluan proyek-proyek infrastruktur mulai berjalan efektif pada Mei 2015.

“Kita sudah melakukan konsolidasi dan melihat ‘progress’nya, kita yakin Mei sudah ada ‘improvement’,” kata Askolani saat ditemui di Jakarta, Rabu (22/4).

Askolani menjelaskan beberapa kementerian terkait yang mendapatkan alokasi belanja modal terbanyak, telah berupaya untuk mendorong percepatan belanja setelah selesai menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Misalkan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tambah dia, Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Cipta Karya sudah menyelesaikan DIPA. Namun, masih ada penundaan penyerahan DIPA dari direktorat jenderal lainnya.

“Penyerapan ini tergantung eksekusi. Eksekusi selain kecepatan, kita juga harus hati-hati, dan nampaknya Kementerian PU sudah antisipasi proses bidding, cuma sayangnya tinggal menunggu DIPA,” kata Askolani.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Perseroan Terbatas Bank Mandiri Tbk menargetkan melakukan penawaran saham terbatas (rights issue) paling lambat pada 2018 guna meningkatkan kinerja bisnis perseoran, khususnya pertumbuhan kredit.

“Pada tahun 2011, kami ‘right issue’ sekitar Rp12 triliun, sekarang harusnya lebih besar, ya, sekitar Rp20 triliun. Akan tetapi, ya, itu bergantung pada pemerintah,” kata Direktur Utama Mandiri Budi G. Sadikin saat jumpa pers di Jakarta, Jumat (24/4).

Jika “rights issue” sebesar Rp20 triliun, lanjut Budi, pemerintah perlu menyuntikkan modal sekitar Rp12 triliun kepada Bank Mandiri.

Diperkirakan oleh Budi, kebutuhan pembiayaan kredit untuk infrastruktur yang saat ini digenjot oleh pemerintahan Jokowi, belum terlalu besar realisasinya.

“Kondisi CAR (rasio kecukupan modal) Mandiri masih cukup, kecuali nanti jika ada ekspansi kredit yang lebih besar, tahun depan dilihat lagi,” ujar Budi.

Saat ini, kata dia, rasio kecukupan modal (CAR) Bank Mandiri mencapai 17,87 persen pada Kuartal I 2015, atau meningkat dari sebelumnya 16,15 persen pada periode yang sama tahun lalu.

“Akan tetapi, jika pemerintah berkeinginan tahun depan tambah (modal) lagi, ya, kami senang saja,” kata Budi.

Pada tahun 2011, penawaran saham terbatas (rights issue) Mandiri berhasil meraup dana sebesar Rp11,68 triliun. Harga saham “rights issue” bank pelat merah saat itu ditetapkan sebesar Rp5.000,00 per saham.

Pelepasan 2,336 miliar saham baru saat itu bertujuan menjaga rasio kecukupan modal dalam rangka mendukung pertumbuhan kredit sampai dengan 2014.

Aksi korporasi tersebut juga untuk mendukung rencana perseroan dalam merealisasikan tiga strategi pertumbuhan bisnis untuk menjadi pemain utama dalam “retail payment”, pembiayaan “retail” dan meningkatkan pelayanan transaksional terhadap segmen “wholesale”.

Pasca-“rights issue” porsi kepemilikan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi 60 persen dari saat sebesar 66,73 persen, sementara saham publik menjadi 40 persen.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co —   Laba bersih PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada kuartal I-2015 hanya tumbuh 4,3 persen atau turun dibandingkan kuartal I-2014 yang tumbuh 14,5 persen. Secara nominal, laba bersih Mandiri tumbuh dari Rp4,9 triliun pada kuartal I tahun lalu menjadi Rp5,1 triliun.

“Salah satu penyebab turunnya laba yakni beban bunga yang meningkat 35,3 persen, dari Rp5,06 triliun menjadi Rp6,85 triliun,” kata Direktur Utama Bank Mandiri Budi G Sadikin saat jumpa pers di Jakarta, Jumat (24/4).

Kendati laba perseroan tumbuh tipis, lanjut Budi, pertumbuhan kredit Bank Mandiri sendiri mampu tetap tumbuh dua digit.

Kredit Bank Mandiri tumbuh 13,3 persen pada kuartal I-2015 dari Rp470,4 triliun pada kuartal I tahun lalu menjadi Rp532,8 triliun.

“Kami bersyukur meski berada di tengah tekanan perekonomian global yang sangat ketat, kami tetap dapat menunjukkan kinerja yang baik,” ujarnya.

Pencapaian tersebut menghasilkan pertumbuhan aset yang berkualitas. Sampai akhir Maret 2015, aset Mandiri mencapai Rp868,3 triliun atau tumbuh 19 persen dibandingkan Maret 2014 yang mencapai Rp729,5 triliun.

Kualitas kredit masih dapat terjaga di mana NPL net masih di bawah 1 persen, kendati meningkat dari 0,67 persen pada kuartal I tahun lalu menjadi 0,89 persen.

Rasio kecukupan modal (CAR) Bank Mandiri juga meningkat dari 16,15 persen menjadi 17,87 persen.

Budi menambahkan, kepercayaan masyarakat kepada Bank Mandiri masih cukup baik di mana dana pihak ketiga berhasil terhimpun Rp628,7 triliun dibandingkan kuartal I-2014 lalu Rp531,6 triliun.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat harus cermat berinvestasi di reksa dana dengan memperhatikan legalitas, reputasi dan prospek manajer investasi.

“Masyarakat harus belajar juga jangan semata-mata menyerahkan nasib ke manajer investasi,” kata Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan OJK Luthfi Zain Fuady dalam diskusi yang merupakan serangkaian acara pameran dana reksa yang bertema “Reksa Dana Investasi Masa Depan Mudah dan Terjangkau”, Gedung Radius Prawiro, Jakarta, Jumat (24/4).

Ia mengatakan masyarakat harus mengetahui rekam jejak atau “track record” dari manajer investasi sehingga tidak asal berinvestasi.

“Cari ‘track record’ manajer investasinya kemudian bagaimana dananya dikelola,” tuturnya.

Meski saat ini belum ada laporan atau pengaduan terkait, namun ia mengatakan ada kemungkinan terjadinya kerugian kurangnya kehati-hatian dalam berinvestasi.

“Masyarakat harus tahu bagaimana legalitas izinnya, kemudian soal reputasi juga dilihat, itu bisa menggambarkan seberapa bonafit perusahaan itu,” ujarnya.

Manajer investasi yang ilegal, lanjutnya, kemungkinan memiliki perlindungan hukum yang lemah kepada korban dan penegak hukum di area abu-abu atau tidak jelas.

Ia juga mengatakan masyarakat harus berhati-hati pada janji keuntungan yang dijamin manajer investasi karena reksa dana tidak bisa menjanjikan manfaat yang pasti melainkan indikasi keuntungan karena bergantung pada nilai portofolionya.

“Jika portofolio ini naik maka bisa dapat lebih banyak dari apa yang dijanjikan atau malah turun karena keuntungannya tidak pasti,” katanya.

Untuk itu, lanjutnya, masyarakat harus mencari informasi prospek perusahaan dan kinerja perusahaan dalam mengelola dana yang diinvestasikan itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka