26 Desember 2025
Beranda blog Halaman 36446

KAA, FPR Serukan Deklarasi Anti Imperialisme

Jakarta, Aktual.co — Front Perjuangan Rakyat (FPR) mengeluarkan deklarasi anti imperialisme pada penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) yang kali ini berlangsung di Jakarta dan Bandung.
Pihaknya bertekad untuk semakin memajukan perjuangan rakyat dan mengobarkan kembali semangat  Konferensi Asia-Afrika 1955 yang membongkar dan melawan segala bentuk skema dominasi imperialisme di bawah AS melalui kekuatan proxynya dalam Konfrensi  Asia-Afrika 2015.
“Krisis pangan, energi, lingkungan yang terjadi dipelbagai segi merupakan konsekuensi dari dominasi sistem kapitalisme monopoli dalam usahanya untuk bertahan hidup dari krisis yang senantiasa menimpa,” kata Koordinator FPR, Rudi HB Daman, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/4).
Berdasarkan hasil konferensi rakyat Asia Afrika anti imperialisme yang diselenggarakan di bandung, FPR merumuskan deklarasi rakyat beserta aspirasi dan tuntutannya.  Yaitu, menolak Campur tangan Amerika Serikat dalam Konferensi Asia Afrika, menghentikan seluruh kerjasama internasional (Bilateral, Regional, dan Global) di bawah dominasi imperialisme AS, termasuk pertemuan 650 CEO Manager dalam Word Economic Forum.
Kemudian, Mendukung kemerdekaan Palestina sepenuhnya yang bebas dari agresi AS Israel, menciptakan pembangunan untuk mewujudkan kedaulatan nasional, serta melaksanakan Land Reform sejati dan bangun industrialisasi nasional di Negara selatan-selatan.
“Atas dasar inilah Konferensi Rakyat Anti Imperialisme menyerukan kepada gerakan rakyat  Asia-Afrika dan Indonesia untuk semakin memperkuat persatuan dalam perjuangan yang sedang kita jalankan, meneguhkan pendirian anti imperialisme serta senantiasa memajukan perjuangan kita untuk merebut kembali kedaulatan rakyat, serta mewujudkan masyarakat adil, sejahtera dan perdamaian yang abadi,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Pondok Pesantren Gelar Pelatihan Cegah Sisi Negatif dari Medsos

Jakarta, Aktual.co —Pondok Pesantren Darunnajah Cipining, Bogor, Jawa Barat, menggelar pelatihan media sosial (Medsos) bagi santri guna mencegah sisi negatif media berbasis internet itu.

Pimpinan Pondok Pesantren Darunnajah Pusat KH Dr Sofwan Manaf menyatakan, bahwa media sosial memiliki dua sisi bak mata uang, yakni bermanfaat di satu sisi, namun juga bisa membahayakan jika penggunanya tidak berbekal pendidikan.

“Sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, santri perlu diberikan pendidikan media sosial, agar mereka mampu menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan,” katanya.

Pelatihan media sosial ini diadakan sejak pagi hingga menjelang malam, diikuti 57 peserta, termasuk para pendidik dan mahasiswa dari lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola Yayasan Darunnajah se-Jabodetabek dan Banten.

Hadir sebagai pemateri dalam kegiatan itu Hariqo Wibawa Satria, media social strategist dari Magnitude. Dalam paparannya selama lebih kurang enam jam, ia menjelaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di media sosial, perencanaan dan optimalisasi penggunaan media sosial untuk pribadi dan organisasi, hingga praktik pembuatan konten-konten media sosial.

Menurut Hariqo Wibawa, dulu masyarakat pasif dan hanya jadi penikmat konten, sekarang siapa pun asal mau sudah bisa menjadi koki atau produsen konten.

Ia mengapresiasi kemampuan santri-santri Pondok Pesantren Darunnajah dalam membuat konten, terutama konten dalam format video.

“Saya hanya beri waktu 30 menit, sudah jadi 11 video yang kreatif dan inspiratif. Makin banyak video positif yang kita upload, makin sehat dunia maya,” kata Hariqo.

Hartati, seorang peserta pelatihan, menilai maraknya konten negatif di media sosial tidak cukup ditanggapi menyalahkan si pengunggah.

“Kita tak bisa menyalahkan terus banyaknya konten negatif di internet. Saatnya kita berlomba-lomba meng-upload konten positif sebanyak mungkin,” kata Hartati yang mengaku baru pertama kali membuat video, yakni di pelatihan itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Kejagung Jemput Paksa GM PT Pelindo I

Jakarta, Aktual.co —  Kejaksaan Agung menjemput paksa General Manajer PT Pelindo I Cabang Dumai Zainul Bahri setelah empat kali mangkir dari panggilan penyidik terkait dengan dugaan korupsi perbaikan “docking” Kapal Tunda Batu II pada PT Pelindo (Persero).
“Tim penyidik sendiri telah melakukan pengecekan terhadap kebenaran kondisi tersangka di Rumah Sakit Royal Prima, Jalan Ayahanda Nomor 68 A Medan, Sumatera Utara, hingga ditangkap dan dibawa ke Jakarta,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Tony Tribagus Spontana di Jakarta, Jumat (24/4).
Dia mengatakan, ZB ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Kejaksaan Agung RI selama 20 hari, terhitung sejak 23 April 2015 sampai 21 Mei 2015 sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-52/F.2/Fd.1/04/2015, tanggal 23 April 2015.
Sebelumnya, pada 9 April 2015, penyidik telah menahan tersangka lainnya, yaitu mantan Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) PT Pelindo I Medan berinisial H.
Penetapan keduanya sebagai tersangka diawali dengan kegiatan pengoptimalan pengusahaan Unit Galangan Kapal (UGK) pada PT Pelindo I (Persero), General Manager Cabang Pelabuhan Dumai (Tersangka Zainul Bahri) melaksanakan kontrak dengan Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) PT Pelindo I Medan (Tersangka H) untuk pekerjaan perbaikan/pergantian (general overhaul) mesin induk kanan Kapal Tunda Bayu II.
Selanjutnya, tersangka H tidak melaksanakan pekerjaan tersebut, melainkan menyerahkannya kepada PT Citra Pola Niaga Nusantara serta dalam proses pelaksanaan ternyata spesifikasi mesin tidak sesuai dengan spesifikasi, namun tetap dilakukan pembayaran untuk uang muka mencapai 30 persen.
Terdapat kerugian negera lebih kurang Rp1,7 miliar dalam kasus tersebut, mengingat hingga saat ini mesin pengganti yang tidak sesuai dengan spesifikasi itu, tidak dapat dimanfaatkan untuk perbaikan/pergantian mesin induk kanan Kapal Tunda Bayu II.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Selesaikan Konflik, Palestina dan Israel Harus Saling Mengakui

Jakarta, Aktual.co — Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Slamet Effendy Yusuf mengatakan negara-negara Asia dan Afrika harus bisa memberikan pandangan realistis kepada Palestina bahwa penyelesaian konflik dengan Israel harus dimulai dengan saling mengakui.
“Penyelesaian konflik dan kemerdekaan Palestina tidak bisa diraih pada titik nol. Palestina dan Israel harus saling mengakui, tetapi penentuan batas negara harus disikapi secara adil,” kata Slamet Effendy Yusuf dihubungi dari Jakarta, Jumat (24/4).
Slamet mengatakan, dari sisi Israel hal itu memang cukup sulit terjadi karena Israel sudah tidak lagi malu-malu dan justru terang-terangan mencaplok wilayah Palestina.
Karena itu, negara-negara Asia-Afrika harus bisa memberikan dukungan secara konflik, misalnya dalam bentuk diplomasi multilateral supaya dunia mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.
“Saat ini PBB pun sudah mengakui Palestina, hanya tinggal negara-negara kunci seperti Amerika Serikat yang belum,” ujarnya.
Menurut Slamet, pernyataan dukungan Asia-Afrika kepada Palestina seharusnya bisa membuka mata Amerika Serikat bahwa dunia saat ini sudah berubah.
Dunia sudah tidak bisa lagi dijejali informasi bahwa Amerika Serikat tidak terlibat dalam konflik di Israel-Palestina.
“Semua mata dunia sudah terbuka dan melihat bahwa Amerika Serikat telah berlaku tidak adil kepada Palestina, bahwa Amerika Serikat telah bertindak diktator untuk kepentingannya sendiri,” tuturnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Bappenas: Pendanaan Kereta Cepat Sepenuhnya dari Swasta

Jakarta, Aktual.co — Direktur Transportasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Prihartono mengatakan pendanaan proyek kereta api cepat sekelas “Shinkansen” harus sepenuhnya dari swasta.

“Kebutuhan dananya besar sekali. Kalau masih pakai uang pemerintah, mendingan pemerintah saja yang bangun,” kata Bambang di Jakarta, Jumat (24/4).

Bambang mengatakan proyek kereta api cepat serupa Shinkansen ini juga tidak tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Dengan begitu, pendanaan dan pelaksanaan proyeknya memang mengandalkan pihak swasta, namun tetap diawasi pemerintah.

Hingga kini, investor Tiongkok, ujar dia, belum memulai studi kelayakan. Baru investor Jepang, melalui Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) yang sudah memulai studi kelayakan untuk tahap pertama. “‘More or less’ kemungkinan studinya sama,” ujar dia.

Berdasarkan studi kelayakan tahap pertama oleh investor Jepang, pemerintah diminta menanggung investasi untuk proyek kereta api cepat ini, yang direncanakan akan mengambil rute Jakarta-Bandung, bahkan hingga ke Cirebon, Semarang dan Surabaya.

Dengan “Shinkansen” ini, waktu tempuh Jakarta ke Bandung hanya akan memakan waktu sekitar 34 menit, sedangkan Jakarta-Surabaya, menghabiskan waktu 2,5 jam.

Studi investor Jepang menyebutkan pemerintah perlu menanggung investasi sebesar 16 persen dari total kebutuhan investasi yang diperkirakan senilai Rp60 triliun untuk rute Jakarta-Bandung. Sebagian besar sisanya ditanggung oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi operator khusus Shinkansen dengan porsi investasi 74 persen. Sebanyak 10 persen lainnya baru ditanggung swasta.

Sebelumnya, menurut Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Dedy S. Priatna, investor Jepang baru akan melanjutkan studi kelayakan tahap dua jika, pemerintah menunjukkan keseriusannya dengan proyek ini.

Dedy menjelaskan, untuk berlanjut ke studi kelayakan tahap dua, investor Jepang mensyaratkan pemerintah memasukkan proyek ini dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) lokasi proyek tersebut dilaksanakan. Kemudian, pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam proses pembebasan lahan. “Mereka kan juga dengan seperti masalah di PLTU Batang. Mereka tidak ingin itu terulang lagi,” kata dia.

Namun, pemerintah akkhirnya memilih untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para investor yang ingin melakukan studi kelayakan untuk proyek ini. Dedy meyakini, jika investor Tiongkok serius, studi kelayakan yang dilakukan tidak akan lama, atau sekitar 6 bulan.

Pemerintah menargetkan dapat menentukan investor yang melaksanakan proyek ini pada akhir 2015. Sedangkan, seremoni peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek ini ditargetkan pada 2019, dengan masa waktu pembangunan selama enam tahun.

Artikel ini ditulis oleh:

SBY Disebut Sebagai Konduktor Partai Demokrat

Jakarta, Aktual.co — Juru bicara Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menilai posisi Susilo Bambang Yudhoyono di partai itu sebagai konduktor pemersatu energi dan kekuatan di seluruh Indonesia.
“Hanya SBY yang bisa memainkannya sebagai konduktor pemersatu energi dan kekuatan partai dari Sabang hingga Merauke,” katanya, di Jakarta, Jumat (24/4).
Ketua Umum Demokrat menjadi sangat strategis yang bisa memainkan peran tersebut untuk kemajuan partai kedepan.
Karena itu, menurut dia, dengan ketokohan dan kemampuan yang dimiliki SBY maka lebih baik yang bersangkutan ditempatkan pada posisi Ketua Umum.
“Partai Demokrat adalah partai besar dan memiliki potensi besar untuk Indonesia yang lebih baik. Karena itu Demokrat ingin memastikan peran Demokrat yang besar tersebut,” ujarnya.
Menurut dia, majunya SBY dalam kontestasi perebutan posisi Ketum bukan menurunkan level yang bersangkutan karena sebelumnya menjadi Presiden ke-6 RI.
Dia justru menilai majunya SBY itu untuk kebutuhan dan tantangan yang lebih besar bagi kemanfaatan peran Demokrat yang besar tadi.
“Belum ada kader yang bisa mengimbangi Pak SBY untuk menahkodai Demokrat untuk memenangkan Pemilu 2019.”

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain