Jakarta, Aktual.co — Tersangka kasus dugaan suap terkait jual beli gas alam di Bangkalan, Madura, Fuad Amin Imron telah dinyatakan lengkap atau P21, dan akan segera disidangkan.
Menanggapi hal itu, Pelaksana tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiequrachman Ruki menegaskan, bahwa pihaknya akan memperjuangkan agar sidang mantan Bupati Bangkalan itu digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.
“Setahu saya ada permintaan untuk disidang di Jawa Timur (Jatim). Karena teknis, saya tanyakan ke Deputi dan Direktur, katanya di Jakarta saja. Kita sedang tanyakan ke Mahkamah Agung (MA) soal itu, jadi ‘on going prosess’,” tegas Ruki saat jumpa pers di gedung KPK, Jumat (24/4).
Namun demikian, pihak KPK pun tidak menampik kemungkinan jika sidang bakal digelar di Jatim. Jikalau sidang digelar di tempat kejadian perkara, pihaknya akan meminta bantuan kepada aparat setempat.
Karena diketahui, Fuad yang pernah menjabat sebagai Bupati Bakalan selama dua periode itu mempunyai simpatisan yang kuat.
“Kalau di Jatim sidangnya, Kan bisa kita mnta bantuan pengamanan sama Poltabes dan  Pangdam, kalau perlu marinir,” pungkasnya.
Sementara Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi menyampaikan bahwa pekan depan berkas FAI akan dilimpahkan ke pengadilan.
“Pekan depan berkas FAI dilimpahkan ke pengadilan. Informasi yang saya dapatkan rencana persidangannya di Jakarta,” kata Johan.
KPK menyebutkan tiga sangkaan kepada Fuad. Pertama, sebagai Ketua D
Fuad Amin Imron merupakan tersangka utama dalam kasus suap terkait jual beli gas alam di Bangkalan, Madura, yang juga menyeret jajaran petinggi PT Media Karya Sentosa (PT MKS). Dia diduga menerima uang suap sebesar Rp18,050 miliar.
Dia dijerat dengan Pasal 12 huruf a, huruf b, Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Dalam pengembangannya, KPK kemudian menetapkan Fuad Amin Imron sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Fuad disangka telah melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 dan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya mengingatkan bahwa generasi muda memiliki peranan penting dalam menangkal paham radikalisme yang masuk ke Indonesia. Jika generasi muda tidak dibimbing, besar kemungkinan Indonesia di masa mendatang akan menjadi sarang paham radikal seperti ISIS.
“Paham radikalisme yang sekarang sedang top itu adalah ISIS. ISIS ini hanya salah satu paham saja, sebelumnya ada paham-paham lain yang berkembang,” ujar Tantowi saat menggelar Sosialisasi 4 Konsensus Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di hadapan ratusan Pelajar Madrasah Aliyah Negeri 12, Kosambi Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (24/4).
Menurut Tantowi, paham radikal masuk ke Indonesia karena minimnya pengetahuan masyarakat sehingga menelanya mentah-mentah ajaran baru yang sebenarnya menyesatkan.
“Pembawa paham ini sengaja memilih orang-orang yang yang minim pengetahuan, karena mudah dimasuki,” jelasnya.
Faktor lain yang mendorong radikalisme masuk dan berkembang adalah lemahnya keimanan masyarakat. Selain itu, himpitan ekonomi juga menjadi salah satu penyebab yang membuat masyarakat tergiur dengan ajaran baru yang dianggap memberi solusi.
“Ketika ada sekelompok masyarakat yang hidup susah, kerjaan tidak  jelas, tiba-tiba ada orang yang menawarkan sesuatu mereka akan terima. Orang itu tahu ajaran baru itu salah, tapi karena miskin maka mereka masa bodoh, yang penting uang,” lanjut Tantowi.
Tantowi mengingatkan bahwa negara harus hadir dan bertanggungjawab untuk menjawab persoalan masyarakat sehingga paham radikal mudah masuk. Negara harus mengatasi masalah ekonomi rakyat, membenahi keimanan, serta pengetahuan masyarakat yang minim.
Soal himpitan ekonomi, negara harus menyediakan lapangan pekerjaan. Negara juga harus memfasilitasi secara maksimal pendidikan bagi masyarakat, bukan hanya pendidikan umum namun harus menyentuh masalah akhlak dan keimanan.
Masyarakat yang beriman, cerdas, dan berpengetahuan luas adalah benteng bagi negara untuk menangkal paham radikal.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Zimbabwe Robert Gabriel Mugabe, sebagai perwakilan negara-negara regional  Afrika, menyatakan pihaknya selalu mendukung kemerdekaan Negara Palestina. 
Menurutnya, solidaritas Asia Afrika dapat mengatasi dominasi dan globalisasi negara-negara kuat di dunia.
“Negara Palestina sedang mengalami penderitaan, sehingga diharapkan dukungan dan solidaritas  bukan hanya dari Asia, tapi juga Afrika,” kata  Mugabe di Gedung Merdeka, Bandung, Jumat (24/4).
Melalui dukungan dan solidaritas dari negara Asia Afrika kepada Palestina, akan dapat mengatasi permasalahan di sana. Presiden Zimbabwe  mengingatkan tekad Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung merupakan anti kolonialisme.
“Tanpa konferensi tersebut, kemerdekaan suatu hal yang mimpi,” pungkasnya.
Dukungan kemerdekaan Palestina menjadi salah satu hal terpenting dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 19-24 April 2015 yang dilaksanakan di Jakarta dan Bandung. Perdana Menteri Palestina, Rami Hamdallah berharap dukungan dari KAA bukan hanya sekedar deklarasi.
“Sudah waktunya Palestina merdeka, kami sudah sejak 1967 dijajah dan hampir 48 tahun adalah waktu yang cukup lama dan lebih dari cukup,” ujar Rami Hamdallah di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (21/4).
Lebih lanjut dikatakan dia, selain dukungan moral pihaknya juga membutuhkan dukungan konkret. “Kami memerlukan dukungan dari negara-negara internasional, konsulat, dan duta besar. Kami perlu dukungan material, itu paling penting.”
Selain itu, Hamdallah juga meminta dukungan dari negara-negara Arab mengenai jaminan keamanan dan kebutuhan fisik. “Ada yang membalasanya, dan ada yang tidak memberikan jawaban,” pungkas Hamdallah.

Artikel ini ditulis oleh: