Jakarta, Aktual.co — Pelaksanaan eksekusi mati duo Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran asal Australia akan segera dilaksanakan. Dikabarkan kedua gembong narkoba asal Australia itu akan ditembak mati pada Minggu (26/4) dini hari.
“Ya benar ada dua orang dari kita (Kejari Denpasar) berangkat tadi. Kabarnya ke Nusakambangan, berarti sudah akan dilakukan eksekusi untuk Andrew dan Myuran,” kata seoarang jaksa di Kejari Bali yang, Jumat (24/4).
Duo Bali Nine itu akan ditembak mati usai acara Konferensi Asia Afrika selesai. “Infonya sih kedua terpidana mati ini akan didor usai Konferensi Asia Afrika (KAA), yang saat ini sedang berlangsung di Bandung.”
Jaksa eksekutor dari Bali yang sudah bertolak ke Cilacap, adalah Kajari Denpasar Imanuel Zebua, dan Kasi Pidum Kejari Denpasar I Ketut Maha Agung. “Ada dua orang jaksa lagi dari Kejari Denpasar, yang berangkat tadi. Mereka Kajari dan Kasipidum.”
Sementara itu, Kasi Intel Kejari Denpasar Syahrir Sagir membenarkan, hari ini ada dua jaksa eksekutor sudah berangkat ke Cilacap. “Ya, jadwalnya hari ini dan kabarnya sudah berangkat tadi,” kata Syahrir ketika dihubungi.
Namun, Syahrir mengatakan tidak tahu siapa saja jaksa berangkat ke Nusakambangan. “Kalau Pak Kajari dan Kasi Pidum kemungkinan besar berangkat,” kata Syahrir.
Kedua terpidana mati Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, saat ini sudah menghuni Lapas Besi, Nusakambangan. Kedua terpidana itu di pindah dari Lapas Kerobokan Denpasar pada 3 Maret 2015 lalu.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Persiapan teknis eksekusi mati pun mulai dilakukan seiring keluarnya surat perintah eksekusi dari Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Kejaksaan Agung.
Pasalanya 10 terpidana mati sudah dikumpulkan di pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Ke-10 terpidana narkoba itu akan segera eksekusi sesuai perintah Jaksa Agung HM Prasetyo.
Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Tony Spontana, mengakui surat perintah  tersebut tidak detil memuat tanggal pelaksanaan eksekusi. Menurutnya isi surat perintah eksekusi itu memang sederhana. 
“Perintahnya sederhana, mempersiapkan eksekusi, melaksanakan, dan melaporkan hasilnya kepada Jaksa Agung, begitu saja,” kata Tony di Kejaksaan Agung, Jumat (24/4).
Tony mengatakan, persiapan teknis pelaksanaan eksekusi mati dimulai sejak kemarin, saat jaksa eksekutor menerima surat perintah tersebut. Namun demikian, sambung Toni, tanggal pelaksanaan tidak bisa dicantumkan karena memang belum ditentukan. 
“Itu kan setelah semua rapi, (PK terpidana mati) Zainal Abidin diputus, dilaporkan ke Jaksa Agung,” kata dia. 
Menurut dia, surat perintah lazim dikeluarkan di lingkungan Kejaksaan Agung. Setiap tindakan penegakkan hukum, menurut Tony, pasti dilakukan berdasarkan surat perintah.
“Penangkapan saja dibuat surat perintah, apalagi eksekusi mati,” kata Tony.
Tercatat ada 10 terpidana mati yang masuk dalam daftar eksekusi. Mereka adalah warga negara Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, warga Nigeria Okwudili Oyatanze dan Silvester Obiekwe Nwolise, warga Brasil Rodrigo Gularte, warga Spanyol Raheem Agbaje Salami, warga Prancis Sergei Areski Atlaoui, warga Ghana Martin Anderson, warga Indonesia Zainal Abidin, dan warga Filipina Mary Jane Fiesta Veloso.
Untuk Mary Jane yang selama ini ditahan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan, Yogyakarta tadi malam sudah dipindahkan ke Nusakambangan. Dia dikabarkan ditahan di LP Besi. Mary Jane dipindahkan setelah Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan tim kuasa hukumnya ditolak oleh Mahkamah Agung pada akhir Maret lalu.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti meninjau lokasi gedung Sekertariat Jenderal yang terkelupas dibagian dinding berlapis almunium akibat angin kencang.
Ia mengatakan bahwa sejak dibangun pada tahun 1983 dan mulai dipakai tahun 1985, belum ada perbaikan yang dilakukan terhadap gedung tersebut.
“Kemungkinan mur atau bautnya karatan kena panas, kena hujan (hingga mudah terlepas),” kata dia, saat meninjau kondisi terkelupasnya dinding gedung itu, di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (24/4).
“Belum pernah ada assesment. Kami sudah ajukan sejak tahun kemarin ke kemen PU,” tambahnya.
Menurut dia, kondisi ini menjadi pekerjaan rumah kesekjenan yang kemudian akan didiskuiskan terlebih dahulu dengan pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Cahya Harefa mengatakan alokasi anggaran dari pemerintah untuk pembangunan sektor pendidikan, dan kesehatan sangat besar jumlahnya, sehingga sangat berpeluang pula terjadinya korupsi.
“Saya ingatkan kepada para pengelola anggaran untuk dua sektor tersebut agar lebih hati-hati dalam mengelola keuangan negara, karena ruang untuk melakukan tindak pidana korupsi cukup terbuka lebar,” kata Harefa di Kupang, Jumat  (24/4).
Dalam konteks penyelenggaraan negara, kata dia, pengelolaan keuangan negara menjadi sebuah keniscayaan, sehingga bagi aparatur pengelola keuangan negara, harus melaksanakannya sesuai aturan main yang ada.
“Karena itu, rambu-rambu dalam pengelolaan keuangan negara harus dipelajari dengan baik oleh setiap aparat yang bertanggungjawab langsung atas pengelolaan keuangan tersebut, agar tidak terseret ke masalah hukum,” katanya.
Khusus untuk sektor pendidikan dan kesehatan, tambahnya, KPK memandang penting untuk memberikan arahan-arahan tambahan terkait pengelolaan keuangan di kedua sektor tersebut agar tidak berujung di meja pengadilan.
Ia mengatakan kedua sektor tersebut mendapat alokasi anggaran yang sangat besar dari pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan, karena merupakan sektor prioritas dalam pelaksanaan pembangunan di negeri ini.
Pada tahun anggaran 2014, misalnya, postur anggaran dalam APBN untuk sektor pendidikan ditetapkan sebesar Rp500 triliun, dan 63 persen di antaranya atau sekitar Rp255 triliun dialokasikan ke daerah-daerah untuk mendukung pembangunan sektor tersebut.
Sementara, postur anggaran kesehatan dalam APBN 2015, misalnya, ditetapkan sebesar Rp71,1 triliun dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun anggaran 2014 yang hanya mencapai Rp52 triliun.
“Ini penting bagi daerah untuk menjaga dan mengelolanya secara baik sesuai aturan yang berlaku, agar tidak terseret ke masalah hukum, karena anggaran yang besar itu untuk Indonesia yang lebih cerdas dan sehat,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby