Jakarta, Aktual.co — Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko dan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, meninjau Pos Perbatasan Satgas Pamtas Republik Indonesia – Papua Nugini (PNG) Batalyon Infanteri (Yonif) 323/Raider, serta memberikan pengarahan kepada personel TNI dan Polri yang sedang bertugas di Pos Kotis (Skouw), Jayapura, Papua, Jumat (8/5).
 
Dalam pengarahannya, Panglima TNI yang didampingi oleh Kapolri menyampaikan bahwa kedatangannya ke Pos Perbatasan RI dan PNG adalah untuk melihat secara langsung Prajurit TNI dan Polri yang sedang bertugas di Jayapura, Papua.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel TNI dan Polri yang sudah bekerja keras dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” katanya.
 
“Kepada Komandan Korem dan Komandan Sektor, kehadiran pasukan TNI kedalam suatu wilayah operasi atau ke wilayah manapun harus bisa merubah wilayah itu menjadi positif. Satgas Yonif 323/Raider sudah melaksanakan teritorialnya dengan baik, seperti mengunjungi sekolah-sekolah, memberikan contoh kedisplinan dan menyampaikan bagaimana caranya untuk bisa masuk dan menjadi anggota TNI,” tegas Panglima TNI.
 
“Kepada putera daerah yang ingin masuk dan menjadi anggota TNI, agar diberikan prioritas. Kalau ada kendala mengenai persyaratan dari awal, sehingga pada saat test banyak gugur, para personel TNI yang berada di daerah harus dapat membantu memberikan pengarahan kepada putera daerah, bagaimana caranya agar dia bisa lulus menjadi anggota TNI,” ujar Jenderal TNI Moeldoko.
 
Lebih lanjut Panglima TNI menjelaskan bahwa dalam konteks sosial, apabila seorang Prajurit TNI menguasai bidang pertanian, hendaknya disosialisasikan kepada masyarakat setempat agar mereka mengerti, sehingga masyarakat bertambah kemauannya dan tetap semangat, karena didorong oleh anggota TNI yang sedang bertugas di daerah tersebut.

“Prajurit TNI tidak boleh menyakiti hati rakyat dan berbuat semena-mena kepada rakyat,” tegas Panglima TNI.
 
Jenderal TNI Moeldoko juga menyampaikan bahwa masih ada prajurit TNI yang meninggal dikarenakan sakit malaria. Apabila ada yang terkena malaria, segera dibawa ke rumah sakit yang ada di Jayapura, karena kalau mengandalkan yang ada di posko, itu tidak maksimal.

“Saya tidak menghendaki kalau masih ada yang meninggal karena sakit malaria, Prajurit TNI yang bertugas di perbatasan adalah sebagai pasukan yang terdepan,” kata Panglima TNI.
 
Usai memberikan pengarahan, Panglima TNI dan Kapolri meninjau Rumah Sakit Apung KRI Soeharso yang berada di Pelabuhan Jayapura untuk melihat kegiatan Bhakti Sosial berupa pengobatan gratis, seperti operasi katarak, sunatan massal dan gigi, yang dilaksanakan tanggal 4 s.d 10 Mei 2015.
 
Turut hadir  dalam kunjungan tersebut, Asrenum Panglima TNI Mayjen TNI Sumedy, S.E., M.M., Asintel Panglima TNI Mayjen TNI (Mar) Faridz Washington, S.E., Asops Panglima TNI Mayjen TNI Indra Hidayat, Aspers Panglima TNI Laksda TNI Sugeng Darmawan, S.E., Aslog Panglima TNI Marsda TNI Nugroho Prang Sumadi, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Ngakan Gede Sugiartha Garjitha, S.E., dan Kapuspen TNI Mayjen TNI Fuad Basya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pecinta film horor pasti sudah tidak sabar menanti tayangnya film horor yang pernah sukses menakuti penonton pada 2011 silam.

Dalam trailer yang diunggah pada Kamis (23/10) lalu, terlihat bagaimana sekelumit hasil kerja keras Leigh Whannell sebagai Sutradara untuk pertama kalinya.

‘Insidious 3’ mengisahkan tentang tokoh utamanya, Sue yang dimainkan Stefanie Scott mengalami kejadian mengerikan saat berada di kamar rumahnya. Ketika Sue mengetuk tembok untuk menyapa tetangganya, terdapat sebuah balasan.

Namun, setelah ia mengirim pesan singkat, ternyata sang tetangga sedang berada di rumah neneknya.

Setelah itu, muncullah beragam cuplikan mengerikan dan seru yang salah satunya turut melibatkan kembali Lin Shaye sebagai Elise Rainier. Suasana mistis nan heboh layaknya dua film sebelumnya pun kembali dihadirkan disini.

Rencananya ‘Insidious Chapter 3’ tersebut akan  tayang serentak  pada 29 Mei 2015 mendatang..

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat, kembali menetapkan dua orang pegawai instansi pemerintah setempat sebagai tersangka dalam dugaan korupsi lahan Tempat Pemakaman Umum.
“Tersangka yang kita tetapkan masing-masing berinisial N dan S, setelah sebelumnya kita juga menetapkan tersangka lainnya GS,” kata Kasi Intel Kejari Kota Bekasi Ade Hermawan, di Bekasi, Jumat (8/5).
Menurut dia, tersangka masing-masing masih tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkot Bekasi. Tersangka N diketahui saat ini menjabat sebagai Camat Bantar Gebang, sementara tersangka S diketahui saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Bantar Gebang.
“Keterlibatan S dalam kasus itu saat dia masih menjabat sebagai Lurah Sumurbatu pada periode 2012 lalu,” katanya.
Ade mengatakan, kasus tersebut diketahui pihaknya berdasarkan laporan masyarakat soal lahan TPU milik pemerintah di Sumurbatu telah beralih fungsi menjadi perumahan.
Dia menceritakan, lahan seluas 1,1 hektare itu awalnya diserahkan oleh pengembang Perumahan Mutiara Gading Timur kepada Pemkot Bekasi pada 2005 sebagai kewajiban memenuhi kebutuhan lahan TPU.
Aturan itu sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2011 tentang prasarana sarana utilitas (PSU), dan diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 71 Tahun 2013.
Dalam laporan itu disebutkan bahwa setiap pengembang perumahan, wajib menyerahkan lahan TPU kepada Pemkot Bekasi. Bagi pengembang yang membangun perumahan di Kota Berkasi, wajib menyediakan lahan TPU sebesar dua persen dari lahan perumahan yang dibebaskan.
Namun pada 2015, lahan itu diketahui telah beralih fungsi menjadi lahan Perumahan Bekasi Timur Regency (BTR). “Dari total luas lahan BTR mencapai puluhan hektare, sebanyak 1,1 hektarenya diketahui berstatus sebagai lahan TPU milik Pemkot Bekasi. Lokasinya di bagian belakang perumahan,” katanya.
Setelah dilakukan penelusuran terhadap 30 orang saksi, kata dia, diketahui ada indikasi pengalihan hak lahan milik pemerintah kepada pengembang BTR. “Pengalihan itu seolah-olah dilakukan secara tukar guling, tapi setelah kami selidiki ada dugaan lahan itu diperjualbelikan oleh oknum pejabat terkait,” ujar dia.
Menurut dia, jual beli lahan itu tidak lepas dari peran GS yang telah berstatus sebagai tersangka pada 4 Mei 2015 lalu. “GS berperan sebagai calo tanah, dan dibantu oleh N dan S dalam melegalkan penjualan lahan TPU tersebut kepada pengembang.”
Dia memperkirakan kerugian negara atas transaksi pelepasan lahan tersebut mencapai Rp1,2 miliar. “Para tersangka kita jerat Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 99 Jo UU 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP tentang Tipikor. Ancamannya maksimal 20 tahun penjara,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu