Jakarta, Aktual.co — Jajaran Polres Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan telah menangkap 12 orang terkait pertikaian antar kampung di Kecamatan Pulaulaut Tengah, Kotabaru.
Kapolres Kotabaru Ajun Komisaris Besar Polisi Rizal Irawan mengatakan, tidak menutup kemungkinan jumlah warga yang diamankan akan bertambah.
“Mereka diamankan untuk dimintai keterangan, dan dari keterangan tersebut akan ditemukan siapa berperan apa,” kata Alfian didampingi Kasat Reskrim Ajun Komisaris Polisi Alfian Tri Permadi di Kotabaru, Jumat (8/5).
Pertikaian antara warga Desa Sungai Pasir dengan Desa Semisir Tanjung Lauran pada Kamis (7/5) dini hari di Semisir telah mengakibatkan seorang tewas yakni, Syahrudin 40 tahun, warga Sungai Pasir dan menyebabkan empat luka akibat sabetan benda tajam. Empat warga yang luka tersebut terdiri dari, tiga orang warga Semisir Tanjung Lauran dan seorang warga Sungai Pasir.
Peristiwa tersebut bermula ketika, Kamis (7/5) siang Ramli bersama lima orang temannya usai membongkar semen di Tanjung Ladong, Pulaulaut Tengah, Kotabaru haus dan hendak membeli minuman di warung. Ramli yang mengendarai kendaraan roda dua dan berboncengan dengan Arman masuk warung yang dituju menjumpai enam orang yang diduga sedang mabuk ada di dalam warung tersebut, sementara empat temannya menunggu di luar warung.
Arman yang membawa parang diikat di pinggang itu tiba-tiba ditegur oleh salah satu dari enam warga yang diduga mabuk yang sudah ada di dalam warung itu.
“Untuk apa parang itu, dan Arman menjawab tidak apa-apa,” kata Kasat Reskrim mengutif keterangan dari warga.
Tiba-tiba Arman dan Ramli dipukul oleh salah seorang dari enam warga yang tidak dikenal tersebut. Dan keduanya melarikan diri dan sepeda motornya ditinggal.
Tidak cukup memukul dua orang yang masuk warung, kawanan yang diduga pemabuk tersebut mendatangi empat teman Ramli yang menunggu di luar warung.
Takut menjadi bulan-bulanan, empat teman Ramli tersebut lari menghindari amukan dengan menggunakan satu sepeda motor, sementara satu kendaraan lainnya ditinggal di lokasi kejadian. “Mereka yang melarikan diri ini melapor kepada keluarganya, bahwa ia dan teman-temannya baru saja dipukul warga yang diduga mabuk di sebuah warung,” kata dia.
Mendengar laporan tersebut, keluarga korban langsung mendatangi warung yang diduga menjadi tempat mabuk. Namun di tempat tersebut kosong hanya pemilik warung yang ada.
Pemilik warung mengatakan, bahwa kalau ingin menemui enam orang yang tidak dikenal tersebut, mereka di tunggu di sebuah tempat. Keluarga korban yang berjumlah lebih dari enam orang tersebut menggunakan dua mobil menuju lokasi yang ditunjuk oleh pemilik warung.
Sebelum tiba di tempat yang ditunjuk, keluarga korban menemukan dua unit kendaraan yang ditinggalkan di pakai oleh dua orang yang juga tidak dikenal itu. “Dua orang tersebut langsung dipukul oleh keluarga korban, dan mereka kembali mencari para pelaku ke lokasi yang ditunjuk pemilik warung,” ujar dia.
Menurut informasi, di lokasi yang dituju sudah ada sekitar tiga orang menunggu di tengah kegelapan. Melihat sudah ada yang menunggu, Syahrudin langsung turun dari mobil dan mendatangi kawanan orang yang telah melakukan pemukulan. Sementara teman yang lainnya masih berada di mobil.
Dalam kegelapan tersebut terjadi pertikaian antara Syahrudin dan beberapa orang yang sudah menunggu dengan menggunakan parang. Akibatnya, Syahrudin ditemukan banyak luka, di antaranya di leher dan bagian tubuh yang lain akibat benda tajam.
Peristiwa tersebut menyebabkan Syahrudin meninggal dunia, tiga warga warga Semisir dan satu orang Sungai Pasir menderita luka, dan mereka kini dirawat di rumah sakit.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Tim gabungan dari Kepolisian, TNI dan Satpol PP Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur menutup paksa dua kawasan bekas lokalisasi, karena diduga masih menjadi ajang prostitusi terselubung, pusat peredaran minuman keras serta narkoba.
Operasi penutupan dilakukan pertama kali dengan menyasar kawasan eks-Lokalisasi Kaliwungu yang terletak di RT 2/RW 3 Dusun Krajan, Desa Kaliwungu, Kecamatan Ngunut.
Puluhan anggota kepolisian, TNI serta satpol PP tiba di kawasan yang sempat menjadi program percontohan alihfungsi lokalisasi ini sekitar pukul 08.30 WIB dengan mengendarai dua truk patroli.
Begitu turun, sebagian petugas langsung bergerak memasang papan pengumuman bertuliskan larangan melakukan kegiatan prostitusi, perjudian, narkoba serta minuman keras, sementara pimpinan tim gabungan memberi penjelasan program penutupan menyeluruh kawasan bekas lokalisasi tersebut.
“Prinsipnya kami menyampaikan hal ini sebagai bentuk ‘kulonuwun’ (permisi) bahwa mulai saat ini kawasan ini steril dari segala bentuk aktivitas hiburan maupun prostitusi,” ujar Kabag Ops Polres Tulungagung, Kompol Hendry Soelistiawan di Tulungagung, Jumat (8/5).
Atas pembongkaran itu, pihak perwakilan pengurus hanya bersikap pasif hingga tim gabungan yang dikawal polisi bersenjata lengkap masuk area kompleks bekas rumah bordil yang kini “berganti wajah” menjadi warung kopi dan kafe-karaoke tersebut.
Tidak ada satupun penghuni yang ditangkap atau diamankan petugas. Namun, tim gabungan sempat memeriksa seluruh bangunan bekas rumah-rumah bordil itu, terutama setiap kamar yang ada di dalamnya serta sejumlah perempuan yang diduga sebagai pemandu lagu sekaligus pekerja seks komersil.
“Mulai saat ini eks-lokalisasi di Kaliwungu dan Ngujang resmi ditutup total. Tidak boleh lagi ada aktivitas menerima tamu, melayani jasa hiburan karaoke dan sebagainya,” kata Kapolres Tulungagung, AKBP Bastoni Purnama.
Untuk mengawal program penutupan dua kawasan eks-lokalisasi tersebut, lanjut Bastoni, tim gabungan dari unsur Polri, TNI dan Satpol PP akan melakukan penjagaan bersama di pintu masuk kompleks 24 nonstop hingga satu bulan ke depan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjenpol Victor E. Simanjuntak mengatakan bahwa kondisi perusahaan PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) tidak sehat pada 2009.
“Pada 2009, sudah diketahui bahwa sebenarnya TPPI itu tidak sehat,” kata Victor di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (8/5).
Selain kondisi perusahaan terindikasi buruk, juga terungkap bahwa tidak ada jaminan fidusia yang diserahkan kepada SKK Migas terkait penunjukan PT TPPI sebagai pelaksana penjualan kondensat.
“Jaminan fidusianya tidak ada,” katanya.
Terkait hal ini, pihaknya mempertanyakan alasan SKK Migas tetap menunjuk PT TPPI sebagai pelaksana penjualan kondensat untuk kurun waktu 2009-2010.
“Seharusnya dari situ saja sudah bisa diketahui kalau TPPI tidak memenuhi syarat sebagai mitra penjualan kondensat milik negara. Apakah BP Migas tahu TPP tidak sehat sehingga tidak melakukan penilaian, saya belum tahu soal itu,” katanya.
Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak atau benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan, sebagai agunan bagi pelunasan utang. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai agunan pelunasan utang.
Penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut yakni DH, HW dan RP.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham melalui Operasi Bhumi Pura Wira Wibawa yang dijalankan pada 5-7 Mei 2015, berhasil menjaring 1.069 warga negara asing (WNA) yang menyalahi aturan keimigrasian.
“Hasil pelaksanaan operasi pengawasan orang asing adalah dijaringnya 1.069 WNA dari berbagai kewarganegaraan,” ujar Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kemenkumham Mirza Iskandar di Jakarta, Jumat (8/5).
WNA yang terjaring dalam operasi ini umumnya diduga menyalahgunakan izin keimigrasian berupa penyalahgunaan visa, izin bekerja, “overstay”, “illegal entry”, bahkan menggunakan sponsor berupa perusahaan fiktif seperti kasus yang ditemukan atas seorang WNA di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai, Kuta, Bali.
Selain itu, dalam kurun waktu Januari-April 2015, Ditjen Imigrasi telah mendeportasi 5.205 WNA dan membawa 33 kasus pelanggaran keimigrasian ke ranah projustisia.
“Sebagian besar (yang dideportasi) karena melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin. Misalnya melakukan kunjungan sebagai turis tapi mereka bekerja padahal tidak memiliki izin kerja,” tutur Mirza.
Menurut dia, dari keseluruhan WNA yang terjaring, warga berkebangsaan Tiongkok menempati jumlah terbesar dibandingkan dengan warga dari negara lain seperti Korea Selatan, Jepang, Nigeria, Kamerun, India, Ethiopia, Australia, Jerman, Inggris, Belanda, Malaysia, Taiwan, Bangladesh, Afghanistan, Philipina, Brazil, Hungaria, Belgia, Polandia, dan Sierra Leone.
Dalam waktu dekat Ditjen Imigrasi akan menerapkan sistem informasi pengawasan orang asing (Sistem PORA) dan terkoneksi dengan sistem “Boder Control Management” yang telah diaplikasikan dalam Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM) sebelumnya.
“Dengan sistem ini dapat diketahui pergerakan setiap orang asing mulai dari masuk ke Indonesia, mobilitas selama berada di Indonesia, dan saat keluar dari Indonesia,” ujar Mirza.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Denpasar, Aktual.co — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap melindungi pihak-pihak yang mengetahui adanya mafia di industri sepakbola nasional.
Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai mengaku menyambut baik langkah tim sembilan bentukan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), yang mengendus adanya mafia dan merahasiakan identitas saksi.
“Kami menyambut baik langkah tim sembilan yang merahasiakan identitas pihak yang mengetahui mafia sepakbola”, ujar Semendawai melalui pesan elektronik, Jumat (8/5). Semendawai berharap saksi yang mengetahui hal tersebut, mau melapor secara resmi kepada aparat penegak hukum yang berwenang menangani kasus tersebut. Hal ini dinilai penting, karena pengungkapan suatu tindak pidana tidak bisa dilaksanakan oleh tim sembilan, melainkan oleh aparat penegak hukum.
“Mesti dilaporkan kepada pihak berwenang agar hasil temuan tim sembilan tidak menjadi sia-sia dan hanya berhenti pada rekomendasi,” tegas Semendawai. Menurutnya, instansi yang dipimpinnya bekerja dalam ranah dukungan terhadap sistem peradilan pidana. Oleh sebab itu, saksi maupun korban yang dilindungi pun harus sudah masuk dalam sistem peradilan pidana. 
“Selain itu, adanya ancaman serta pentingnya keterangan menjadi pertimbangan kami dalam memberikan perlindungan. Kami yakin jika ada pihak yang mau bersaksi bisa membantu semangat perbaikan sepakbola sebagai olahraga yang mendapat perhatian besar oleh masyarakat,” pungkas Semendawai. Sebelumnya, dalam laporannya ke Kemenpora, tim sembilan menyatakan menemukan pihak yang mengetahui adanya mafia sepakbola Indonesia. Namun Ketua Tim Sembilan, Imam Prasodjo menyatakan merahasiakan identitas pihak tersebut dengan acuan UU Perlindungan Saksi dan Korban

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby