Jakarta, Aktual.co — Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra, menyebut sebanyak lima menteri kabinet kerja mendapatkan peringkat memprihatinkan, di bawah nilai standar (60) atau KW3.
Kelima menteri tersebut adalah Sofyan Djalil, Hanif Dhakiri, Bambang P. Brodjonegoro, Sudirman Said, dan Rini Soemarno. 
“Sebagian besar sangat layak untuk dipertimbangkan masuk ke dalam daftar perombakan Kabinet Jokowi karena sangat jelas berideologi kanan–neoliberal, posisi politik yang secara berdiametral bertentangan dengan Trisakti,” kata Gede Sandra, dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/4).
Sementara, tujuh Menteri lainnya mendapat rating yang sekedar saja, dengan nilai  tidak istimewa (60-75) atau KW2. Sebagian merupakan orang-orang yang lumayan bagus, tetapi ditempatkan di pos yang tidak tepat (right man on the wrong place) atau diberikan pendamping yang lebih kapabel. Sedangkan sebagian hanya sibuk dengan pencitraan atau menjalankan pekerjaan rutin kementerian belaka. Selain itu, ada dua menteri yang dinilai mendapat rating baik.
“Presiden Jokowi tidak memiliki banyak pilihan, sebaiknya segera melakukan perombakan dan reposisi Kabinet-nya untuk kembali mendapatkan kepercayaan dari publik. Bila tidak dilakukan, kekhawatiran kami adalah tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi akan semakin merosot,” ujar Gede Sandra.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Todung Mulya Lubis yang merupakan kuasa hukum dari duo Bali Nine, meminta agar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda eksekusi mati terhadap Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.
Penundaan itu, sambung mantan tim kuasa hukum Jokowi for Presiden itu pemerintah perlu menunggu Komisi Yudisial (KY) mengeluarkan keputusan terkait dugaan pelanggaran proses peradilan yang terjadi pada proses persidangan kedua terpidana mati asal Australia itu.
Todung mengatakan, sebelumnya KY melakukan investigasi terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim yang memutuskan vonis Bali Nine. Dari hasil investigasi itu ada negosiasi pihak-pihak majelis hakim meminta sejumlah uang.
“Muhammad Rifan, mantan pengacara terpidana mati Bali Nine, mengatakan bahwa dia sempat bertemu dengan hakim maupun jaksa beberapa kali untuk membahas hukuman Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Dia juga memaparkan bahwa perbincangan tersebut mengalami kebuntuan karena adanya intervensi dari Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Dengan demikian, sudah sewajarnya pemerintah menunggu hingga KY memberikan keputusan demi memberikan keadilan bagi kedua terpidana,” katanya di Dermaga Wijaya Pura Cilacap, Senin (27/4).
Dia memelas, agar pemerintah memberikan kesempatan bagi semua terpidana untuk menyelesaikan proses hukum. “Kita harus menanti hasil investigasi KY terkait peradilan Bali Nine, dan juga Peninjauan Kembali Mary Jane yang kedua kalinya.”
Dia berharap ini menjadi bagian dari komitmen Presiden Joko Widodo dalam menciptakan Peradilan yang bersih dan menghargai Hak Asasi Manusia di Republik Indonesia
Leonard Arpan Aritonang, Pengacara Duo Bali Nine lainnya menambahkan, pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik tersebut tengah berlangsung. Pemeriksaan yang dilakukan di Komisi Yudisial di bawah register No. 0099/L/KY/III/2015.
“Saya menuntut kecermatan Kejaksaan Agung untuk menerima penyelesaian pemeriksaan ini terlebih dahulu. Saya percaya sampai saat ini, hal itu belum terlambat,” kata Leonardo dalam pernyataan resminya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Politikus PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan bila dewan menginisiasi soal penggunaan hak angketnya terhadap pemerintah.
Hal itu terkait usulan yang disampaikan politikus PDIP Effendi Simbolon untuk menginisiasi hak angket anggota DPR RI terkait kenaikan harga BBM.
“Hak angket dimiliki DPR, kebijakan pemerintah strategis yang diduga melanggar perundangan dan merugikan masyarakat, dan harus dilihat dulu dari mana angket itu dilakukan, dari kenaikan harga BBM, bisa,” ucap Bambang menyusul adanya usulan dari politukus PDIP lainya yang mengusulkan dilakukan hak angket, di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (27/4).
Komisi VII DPR itu mengingatkan supaya pemerintah (Pertamina) berhati-hati dalam menentukan kebijakan menerbitkan Petralite dengan RON 90 yang hanya berbeda dua digit dari RON Premium 88
“Nah kalau ada keluar kebijakan soal Pretalite, itu bisa menjadi masukan untuk dilakukan penggalangan penggunaan angket oleh DPR.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang