13 Januari 2026
Beranda blog Halaman 36480

Praktek Korupsi Kelapa Sawit Rugikan Negara Sebesar 5,65 Triliun

Jakarta, Aktual.co — Kejahatan di sektor kehutanan dan pembukaaan lahan perkebunan kelapa sawit yang tidak sesuai dengan prosedural telah menyebabkan kerugian negara yang jumlahnya terbilang fantastis.

Pengamat dari Indonesia Corruption Watch, R Maona Wasef mengatakan, kerugian negara dari alih fungsi hutan ke perkebunan kelapa sawit tahun 2014 ada dua kasus perusahaan, masing-masing dari perusahaan Sumatera Selatan dan Aceh dengan total potensi kerugian negara sebesar 177 miliar.

Dikatakan Mauna, modus yang ditemukan adalah pelebaran lahan dan penebangan yang tidak mendapatkan ijin dan perusahaan sawit yang belum meliliki hak guna usaha (HGU)

“Seperti di Kapuas hulu belum punya HGU, dan lakukan penebangan di kawasan hutan lindung. Data ini menunjukan kerugian negara dari praktek kejahatan kehutanan sangat dahsyat dari tahun ketahun dan dapat disadari kalau kejahatan alih fungsi hutan tidak berkurang,” kata Mouna dalam diskusi yang bertajuk korupsi dan masalah yang tidak kunjung selesai di sektor Perkebunan Sawit, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (26/4)

Selain alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, kerugian negara juga terjadi dari angka pajak yang kurang dibayar oleh perusahaan sawit.

“Dari 9 perusahaan yang ICW teliti, terdapat potensi kerugian negara di sektor pajak, sebesar 5,65 triliun, dan banyaknya upaya pengemplangan pajak ini dilakukan perusahan-perusahaan besar,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Pasca KAA, Presiden Didesak Segera Eksekusi Mati Terpidana “Bali Nine”

Jakarta, Aktual.co — Akhir penutupan Konfrensi Asia Afrika seharusnya menjadi momentum bagi Presiden Joko Wododo (Jokowi) untuk segera mengesekusi hukuman mati terhadap terpidana mati Bali Nine. Hal itu sebagai bentuk kesungguhan pemerintah Indonesia dalam penegakan hukum kedaulatan suatu negara di mata internasional.

“Harus segera setelah pelaksanaan KAA ini, langsung dieksekusi karena kan putusannnya sudah keluar, jadi apa yang diomongkan presiden di KAA untuk diimplementasikan sebagai negara yang berdaulat, jangan hanya sebagai sebuah retorika saja,” ucap Pengamat Psikolog Politik Universitas Indonesia, Dewi Haroen saat dihubungi Aktual.co, di Jakarta, Minggu (26/4).

“Sekarang rakyat menagih janjinya. Tidak masalah KAA ini sebagai kampanye luar negeri, tetapi realisasi keberaniannya itu seperti apa,” tambah dia.

Menurut Dewi, akan menjadi mubazir jika perhelatan internasional yang digelar sekitar sepekan dengan dana yang tidak sedikit itu tidak membuahkan hasil apa-apa. Terlebih, kebijakan di dalam negeri sendiri.

“Ini diplomasi luar negeri yang dilakukan Indonesia tidak murah, mahal 200 miliar. Sedangkan rakyat lagi susah, kalau tidak ada hasilnya (sesuai pidato presiden) akhirnya rakyat apatis terhadap presiden. Sebab, KAA itu hanya sebagai pencitraan di luar negeri, dan itu percuma,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Besok, Menpora Akan Panggil Semua Klub Bola

Surabaya, Aktual.co — Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi akan memanggil seluruh manajemen klub, baik dari divisi yang berlaga di QNBL termasuk PT Liga selaku operator, agar kompetisi sepak bola akan kembali berjalan, Senin (27/4).
“Saya akan memanggil semua klub termasuk PT Liga, langkah kongritnya untuk  mengurai masalah-masalah yang menjadi keluhan-keluhan klub termasuk memastikan kompetisi akan berjalan.” kata Imam, Minggu (26/4), di Surabaya.
Namun, dari 18 klub ISL khususnya Arema Malang yang terkena persoalan diharapkan bisa  diselesaikan oleh manajemen dengan cepat. Dengan demikian, Arema harus secepatnya memberikan hasil persoalannya hitam diatas  putih kepada Menpora. Jika hal tersebut sudah terselesaikan, lanjutnya, maka Arema bisa mengikuti kompetisi dalam liga Indonesia lanjutan 2015.
Namun, untuk Persebaya tidak serta merta harus menyelesaikan dualisme manejemen seperti Arema. Sebab, saat ini Persebaya masih dalam proses gugatan, sehingga harus menunggu  persoalan hukumnya selesai. Untuk tahap awal Imam akan mengembalikan Persebaya kepada pemilik awal.
“Persebaya memang agak sulit. Selain ada dualisme, juga masih proses gugatan. Saya akan kembalikan Persebaya ke pemilik awal, untuk itu saya juga akan memanggail klub asosiasinya seperti Asyabab dan Niac Mitra.”
Sementara untuk pembentukan tim trasnsisi, lanjut Imam, sudah mulai bergerak. Diharapkan dengan adanya tim transisi, kompetisi sudah bisa berjalan. “Untuk tim transisi sengaja tidak saya ekspose agar bisa berjalan baik. Saya juga tidak ingin sepak bola berhenti. Saya haya ingin sepak bola kita berprestasi.” kata Imam.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Gerakan Bersih Kampung Menarik ala BEM KM UGM di Sleman

Jakarta, Aktual.co —Kementerian Sosial Masyarakat BEM KM UGM kembali menyelenggarakan kegiatan “GEBRAK” yaitu Gerakan Bersih Kampung yang kedua, bertempat di daerah Sendowo RW 53, 54, 55, 56, Mlati, Sleman, Yogyakarta, pada Sabtu (25/4) kemarin.

Sebelumnya kegiatan ini telah terlaksana dengan sukses di daerah Pogung pada bulan Maret yang lalu. Pada dasarnya kegiatan ini bertujuan sebagai bentuk aksi nyata BEM KM UGM untuk terjun ke masyarakat.

Tiga nilai BEM KM UGM yang selalu dibawa dalam setiap hal yang akan dilakukan adalah tradisi intelektual, pelayanan masyarakat, serta keterlibatan politik nasional. Salah satu nilai tersebut secara nyata kami lakukan pagi ini, seluruh elemen BEM KM UGM bersama-sama dengan masyarakat di daerah Sendowo melakukan aksi bersih-bersih kampung. Selain menjalin silaturahmi dengan warga kampung sendowo, kegiatan ini juga kami wujudkan sebagai bentuk kepedulian dan ucapan terima kasih dari rekan-rekan mahasiswa Gadjah Mada.

Sebagai salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan kampus UGM, bukan hal yang mengherankan jika banyak rekan-rekan Mahasiswa yang memiliki rumah keduanya disini. Untuk itulah muncul ide untuk melakukan Gerakan Bersih Kampung (GEBRAK) terutama di kawasan daerah kampus Gadjah Mada ini.
 
Kegiatan pagi ini diawali dengan Apel  pagi dari seluruh staff maupun PH BEM KM UGM guna memupuk jiwa kedisiplinan dan kepemimpinan dari rekan-rekan BEM KM UGM sekalian. Dilanjutkan dengan pembagian regu untuk membersihkan beberapa area di Sendowo ini.
Bersama-sama antara warga dan rekan-rekan BEM KM saling bahu-membahu membersihkan jalan-jalan utama, pojok-pojok beberapa rumah warga, dan daerah sekitarnya.

Diselingi dengan obrolan-obrolan ringan dan pertanyaan dari warga terkait jurusan perkuliahan yang sedang dijalani oleh rekan-rekan BEM KM, juga bahasan tentang kegiatan keseharian warga daerah Sendowo tersebut. Acara diakhiri dengan dokumentasi bersama warga serta penyerahan kenang-kenangan.

“Kegiatan yang sangat positif sebagai sarana silaturahmi dan mendekatkan mahasiswa dengan masarakat, khususnya warga daerah Sendowo ini. Semoga kegiatan ini bisa dilaksanakan berkelanjutan kedepannya dan bisa menjadi agenda untuk tahun-tahun berikutnya,” kata ketua RT 04, Bapak Hadiwiyanto usai penutupan kegiatan gerakan bersih kampung ini.

Namun demikian, kegiatan bersih-bersih hari ini agaknya sedikit berbeda dari kegiatan bersih-bersih sebelumnya. Tampak beberapa staff BEM KM mengenakan topeng bergambar wajah salah satu pejabat Indonesia yang baru-baru ini dilantik menjadi Wakil Kepala Kepolisian Republik  Indonesia dengan membawa beberapa poster bertuliskan “Bersih-Bersih Polri Yuk!”  atau “Tolak Saya Jadi Wakapolri”.

Inilah sekaligus menjadi aksi dan penyikapan kami terkait pelantikan BG sebagai Wakapolri. Aksi kali ini kami lakukan dengan penandatanganan petisi tolak BG sebagai wakapolri di sekitar daerah Sendowo, tempat kami melakukan gerakan bersih kampung tersebut.

Sekaligus kami ajak masyarakat agar mengerti dan paham mengenai apa yang sebenarnya terjadi di negeri ini. Kami juga telah melakukan rilis kajian mengenai hal ini dengan tajuk “Indonesia bukan milik Polisi”.

Di dalamnya terdapat 2 poin penting mengenai posisi BEM KM terhadap isu ini, yaitu, yang pertama, menuntut kasus BG tidak dilimpahkan dari Kejagung ke Polri. Dan yang kedua, menuntut Presiden mengambil kebijakan tegas karena Polri dibawah kewenangannya, termasuk tidak menjadikan BG menjadi Wakapolri.

Karena agenda pemberantasan korupsi negeri ini menjadi sorotan nyata bagi masyarakat. Jika koruptor masih bisa melenggang di ranah kekuasaan, berarti kita masih perlu mempertanyakan komitmen pemberantasan korupsi di ranah elit-elit negara yang menjadi ranah empuk korupsi itu merajalela.

Artikel ini ditulis oleh:

Menanti Detik-detik Eksekusi Mati dari Kejagung

Jakarta, Aktual.co — Pelaksanaan eksekusi mati gelombang kedua tampaknya masih dirahasikan oleh pihak Kejaksaan Agung. Pasalnya sampai saat ini Kejagung belum memberikan keterangan resmi perihal eksekusi terhadap 10 terpidana mati narkoba itu.
Namun demikian, perwakilan diplomat asing sudah diminta ke Nusakambangan untuk mengunjungi terpidana mati dari warga negaranya masing-masing, Sabtu (26/4) kemarin.
Begitu pula juru tembak yang akan menembak mati 10 terpidana mati yakni anggota Polri juga sudah dipersiapkan. Seperti yang disampaikan Kepala Bagian Operasional Korps Brimob Polri, Kombes Pol Leo Bona Lubis. Dia sudah menyiapkan regu untuk melakukan eksekusi sesuai perintah dari Kejaksaan.
“Kalau kami dari Polri siap saja, kapanpun diminta kami siap. Karena pelaksananya kan dari Kejaksaan,” kata Leo, Minggu (27/4).
Regu tembak yang sudah siap saat ini dari Brimob Polda Jateng. “Jalurnya itu dari Kejaksaan minta melalui Polda Jateng, nanti Polda Jateng tinggal kirim anggota Brimob ke Nusakambangan,” kata dia.
Sinyal-sinyal eksekusi mati gelombang kedua yang akan dilaksanakan oleh Kejagung di Nusakambangan kembali muncul. Sebelumnya Jaksa Agung, HM Prasetyo mengatakan kemungkinan eksekusi mati gelombang dua akan dilakukan setelah KAA.
Kemudian ‎Jumat (24/4) dini hari, Terpidana mati Mary Jane sudah dipindah dari LP Wirogunan Jaya ke LP Besi, Nusakambangan.
Kapuspenkum Kejagung, Tonny Spontana mengatakan pemindahan tersebut dilakukan dalam rangka persiapan eksekusi mati gelombang kedua.
“Pemindahan terpidana Mary Jane dilakukan pukul 01.30 WIB dan tiba di Nusakambangan pukul 06.00 WIB,” kata Tonny.
Sementara itu, pengacara Raheem Agbaje Salami terpidana mati asal Nigeria, Utomo Karim menyebut pelaksanaan eksekusi akan dilaksanakan pada Selasa atau Rabu (29/4) dini hari.
“Sudah seperti tempo hari, intinya eksekusi akan dilaksanakan Selasa atau Rabu dini hari,” kata Utomo usai mendampingi Raheem mendengarkan notifikasi dari Kejaksaan di Lapas Besi Pulau Nusakambangan, Sabtu (25/4) malam.
Menurut dia, setiap terpidana mati harus mendengarkan notifikasi tersebut. Para terpidana mati dipanggil secara bergantian. “Rodrigo Gularte saya lihat dia protes. Dia menolak.”
Dia mengatakan, selama berada di lapas sudah ada tujuh nama yang menerima notifikasi itu. Termasuk pihaknya sudah memperoleh notifikasi. Hanya saja tak disebutkan kapan harinya. 
Sedangkan mengenai Raheem, kata dia, hanya pasrah menerima pemberitahuan pelaksanaan eksekusi mati. Namun, Raheem mempersoalkan nama yang dicatat tak sesuai nama aslinya. Dia pun langsung bikin surat.
“Kalau tempat (eksekusi) saya tak tahu persis, tapi kemungkinan seperti yang lalu. Permintaan terakhir seperti disampaikan dulu minta dimakamkan di Madiun dan minta didampingi oleh Romo Pusi mulai besok,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Anggaran Rp 3,6 Triliun Dipangkas, DKI Hapus 268 Kegiatan

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah DKI Jakarta akhirnya menyelesaikan ‘perintah’ Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pemangkasan anggaran APBD DKI 2015. Dari semula Rp 72,9 triliun menjadi Rp 69,28 triliun, sehingga harus dipangkas Rp 3,62 triliun.
“Ada 268 kegiatan yang dihapus dan dikurangi anggarannya,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DKI Jakarta, Tuty Kusumawati, Minggu (26/4).
268 kegiatan tersebut sambung Tuty, sudah mencukupi angka Rp 3,62 triliun anggaran yang harus dipotong sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-903 tahun 2015 yang ditetapkan pada 13 April 2015.
Tuty mengatakan, kegiatan yang dipotong bukan hanya dari sektor belanja langsung, terutama belanja modal. Tapi, dia juga mengurangi anggaran dari sektor belanja tidak langsung.
Adapun beberapa kegiatan yang anggarannya dipotong, di antaranya pembangunan tanggul A proyek National Capital Integrated Coastal Development sebesar Rp 280 miliar dan pembangunan jalan layang busway Tendean-Ciledug Rp 99 miliar. Kedua proyek tersebut penganggarannya memakai sistem tahun jamak.
Menurut Tuty, ratusan kegiatan yang dananya dicoret dan dihapus itu telah dipertimbangkan dengan matang. Misalnya, pengadaan pos pemadam bergerak jenis karavan yang dianggarakan sebesar Rp 28 miliar tahun ini.
Meski dicoret, Tuty menjamin dampaknya tidak akan terlalu signifikan dari rencana pembangunan Pemprov DKI sepanjang tahun 2015. “Kegiatan yang dicoret tidak akan mengganggu pelayan kepada masyarakat,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Berita Lain