Jakarta, Aktual.co — Bank Indonesia mengajak masyarakat Provinsi Bengkulu waspada peredaran uang palsu (upal), apalagi terhitung satu bulan lagi memasuki bulan puasa Ramadhan 1436 Hijriah.
“Menjelang dan bulan puasa, sudah menjadi kebiasaan masyarakat berbelanja lebih banyak dari hari biasanya. Artinya peredaran uang di pasaran juga meningkat, ini menjadi peluang bagi pelaku yang ingin mencari keuntungan sesaat untuk menyebarkan uang palsu,” kata Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu Bambang Himawan di Bengkulu, Minggu (26/4).
Untuk itu, masyarakat diimbau agar lebih teliti dalam melakukan transaksi menggunakan uang kartal, utamanya uang kertas, jangan sampai lemahnya ketelitian masyarakat merugikan diri sendiri.
“Kenali ciri-ciri uang, kita tidak menginginkan adanya peredaran uang palsu di Bengkulu, tetapi potensi peredaran itu juga bisa berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian rendah dalam mengenal beda uang asli dan palsu,” kata dia.
Untuk lebih aman, Bambang mengajak masyarakat migrasi menggunakan uang elektronik dalam melakukan transaksi keuangan, hal itu juga didukung oleh pelaku usaha di Bengkulu, sudah banyak dari pelaku bisnis membuka pelayanan pembayaran menggunakan transaksi elektronik.
“Supermarket, minimarket, swalayan bahkan toko-toko sudah menyediakan metode pembayaran elektronik, ini lebih aman, tidak hanya terhadap uang palsu, tetapi tingkat kriminalitas jalanan, karena masyarakat tidak perlu membawa lembaran uang kertas dalam jumlah tertentu,” ujar dia.
Namun, untuk transaksi elektronik, masyarakat juga diimbau tetap hati-hati, karena, walaupun dinilai aman dari uang palsu, juga tidak menutup kemungkinan pada pelaku usaha yang bertindak nakal dengan melakukan debit beberapa kali untuk satu transaksi.
“Jangan memberikan pin kartu debit, ATM, atau kartu kredit anda, ketika transaksi masukkan sendiri pin anda. Nomor pin jangan menggunakan angka yang mudah ditebak.”
Masyarakat Provinsi Bengkulu, juga diharapkan lebih proaktif melaporkan adanya temuan uang palsu, sehingga hasil laporan yang masuk ke Bank Indonesia setempat, laporan tersebut bisa menjadi bahan analisa bagi pihak kepolisian untuk memutus rantai peredaran.
“Tidak perlu takut, temuan lembar uang tidak akan membuat masyarakat dituduh sebagai pengedar, logikanya tidak mungkin pengedar akan melaporkan temuan,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membentuk tim integrasi NTB online sebagai langkah mewujudkan layanan data dan informasi secara online di tahun 2018.
Kepala Bagian Kesekretariatan dan Pusat Data Elektronik (PDE) Biro Umum Setda NTB, GP Aryadi mengatakan tim integrasi NTB online ini merupakan ujung tombak keberhasilan pencapaian kebijakan reformasi birokrasi yang dicanangkan Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi.
Karenanya, mantan juru bicara Pemkab Bima ini mengingatkan, reformasi birokrasi tidak mungkin mencapai sasaran jika tidak didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
“Efisiensi, efektivitas, kecepatan, ketepatan, transparan dan akuntable sebagai ciri dari birokrasi yang baik, tidak mungkin terwujud tanpa IT,” kata di Mataram, Minggu (26/4).
Dia menjelaskan, program NTB Online sesungguhnya merupakan satu model implementasi sistem elektronik goverment (e-gov), yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas layanan publik, transparansi dan pencegahan korupsi maupun mendukung menajemen pengambilan keputusan oleh pimpinan.
Program NTB Online sesungguhnya penjabaran misi ketiga dari visi misi pemerintahan gubernur dan wakil gubernur, yakni mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih dan melayani. Terlebih, tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan publik, dengan sasaran tersedianya data dan layanan informasi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
“Dengan memanfaatkan IT, masyarakat akan dengan mudah dapat mengakses layanan informasi, dan sebaliknya asyarakat juga dapat secara langsung menyampaikan masukan kepada pemerintah melalui teknologi,” ujarnya.
Itulah sebabnya penyediaan fasilitas IT di seluruh SKPD perlu segera diwujudkan. Tahapan mewujudkan program NTB online, kata dia, tidak bisa dilakukan sekaligus, tetapi akan ditempuh melalui tiga tahapan, yakni konsolidasi di tahun 2015, disusul tahapan otomasi online tahun 2016-2017 dan tahapan integrasi tahun 2018.
Pada tahapan konsolidasi tahun ini, ungkapnya, kegiatan akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur jaringan yang terkoneksi atau saling terhubung antar-SKPD dan pusat data yang ada di sekretariat daerah.
“Di akhir bulan Mei ini instalasi jaringan ditiap tiap SKPD diharapkan sudah tuntas,” katanya.
Instalasi jaringan NTB Online akan menggunakan aplikasi PNS Box (Private Network Security Box) sebagai salah satu sistem pendukung yang dikembangkangkan oleh Direktorat e-Government Kementerian Komunikasi dan Informatika.
PNS box bertujuan untuk melakukan pengamanan terhadap interkoneksi antar-SKPD yang ada di lingkungan Pemprov NTB. Selain itu, PNS Box juga merupakan solusi pelayanan, pengaturan dan pengamanan jaringan, pengaturan bandwidth, pelayanan aplikasi dan e-mail.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu