Jakarta, Aktual.co — Presiden RI Joko Widodo dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyampaikan bahwa Indonesia akan meningkatkan kerjasama bilateral dengan Singapura dalam penanganan kasus korupsi dan pencurian uang.
Pertemuan bilateral tersebut dilakukan disela-sela Pertemuan Konferensi Asia-Afrika (KAA) 2015 pada Rabu (22/4), demikian menurut keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Kamis (23/4).
Pada kesepatan itu, Jokowi menyampaikan apresiasi atas perlindungan yang selama ini telah diberikan kepada buruh migran Indonesia dan Warga Negara Indonesia (WNI) di Singapura.
Dalam kesempatan diskusi, Jokowi juga mengundang investor Singapura untuk memanfaatkan peluang investasi bidang infrastruktur di Indonesia.
Sejauh ini Singapura telah menjadi salah satu penyumbang investasing asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) terbesar ke Indonesia dalam lima tahun terakhir.
Hal lain yang menjadi perhatian kedua pemimpin dalam pertemuan tersebut adalah keinginan Indonesia agar Singapura dapat memberikan akses pasar yang lebih luas bagi produk pertanian Indonesia.
Selama ini Singapura merupakan mitra dagang terbesar ketiga bagi Indonesia, setelah Tiongkok dan Jepang.
Beberapa sektor kerja sama yang ingin ditingkatkan dan menjadi prioritas antara kedua negara, salah satunya adalah dalam pembangunan logistik.
Selain itu, sektor pariwisata juga merupakan salah satu penyumbang kontak kedua negara dengan wisatawan Singapura menjadi wisatawan asing terbesar ke Indonesia.
Pada 2014 yang jumlah wisatawan asal Singapura yang berkunjung ke Indonesia mencapai 1.5 juta orang, atau naik 10,12 persen dari tahun sebelumnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Bambang Widjojanto (BW) memastikan, akan memenuhi panggilan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk diperiksa sebagai tersangka, dalam kasus dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu di persidangan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010.
“Hari ini Pak BW hadir jam 12-an di Bareskrim,” kata pengacara Bambang, Dadang Trisasongko melalui pesan singkat, Kamis (23/4).
Berdasarkan, Kabareskrim Mabes Polri Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso, pemanggilan Bambang kali ini untuk melengkapi berkas perkara sehingga kasus tersebut dapat segera diselesaikan.
“Kami masih tetap seperti pendirian kami sebelumnya, berharap besok itu panggilan terakhir untuk memutuskan penghentian penyidikan terhadap BW.”
Dadang menambahkan, sejak awal kasus itu mencuat sudah menawarkan dua opsi penghentian penyidikan atas BW, serahkan ke Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) atau melalui Gelar Perkara Khusus.
Menurut Dadang, pihaknya akan memberikan surat terpisah untuk menagih respon Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti untuk meminta dua opsi penghentian kasus Bambang tersebut.
“Bisa melalui surat terpisah untuk menagih respon Kapolri atau bisa juga dimasukkan sekalian di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) jika masih ada BAP. Tapi (pemeriksaan ini) tetap harus dihadapi sebagai konsekuensi sikap hormat BW terhadap hukum yang berlaku, tanpa mengurangi ketidaksetujuan BW terhadap substansinya,” kata Dadang.
Dadang juga berencana untuk meminta BAP yang sudah pernah ditagih ke penyidik Bareskrim Polri tapi belum juga didapatkan. “(BAP) belum, itu yang mau ditagih juga, termasuk tindak lanjut rekomendasi Komnasham dan Ombudsman.”
Bambang dalam kasus ini ditetapkan sebagai tersangka pada 21 Januari 2015 dan disangka berdasar Pasal 242 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP namun kemudian dalam surat panggilan ada tambahan dari pasal 56 KUHP yaitu mengenai ikut membantu perbuatan kejahatan.
Bambang sendiri dinyatakan non-aktif berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo karena berdasarkan pasal 32 ayat 2 UU No 30 tahun 2002 tentang KPK menyatakan bahwa “Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya”.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pidato Presiden Joko Widodo pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika disambut baik oleh Serikat Petani Indonesia (SPI) karena dianggap mampu mengungkapkan permasalahan rakyat Asia Afrika kontemporer.
“Kita senang Jokowi mengemukakan masalah ketimpangan, ketidakadilan dan kekerasan pada forum tertinggi negara-negara Asia Afrika,” kata Ketua Umum SPI, Henry Saragih, Kamis (23/4).
Henry menambahkan, Jokowi harus segera merealisasikan pidatonya. Menurut dia, petani-petani SPI mendukung dan siap bekerja keras bersama.
“Selain itu, para petani SPI memuji komitmen kita untuk Palestina. Kita sudah bersolidaritas dengan petani disana, dan alangkah baiknya jika kemerdekaan dan hak asasi rakyat Palestina juga diakui seluruh dunia,” kata Henry.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan negara-negara equator dan kawasan Asia Afrika merupakan masa depan dunia dengan segala potensi sumber daya manusia dan juga potensi ekonomi yang ada. Oleh karena itu melalui kerja sama Asia Afrika maka kawasan yang maju dan sejahtera bisa diwujudkan.
“Melalui forum ini saya ingin sampaikan keyakinan kita masa depan dunia ada di equator, masa depan kita di dua benua Asia dan Afrika,” kata Jokowi saat membuka KTT Asia Afrika di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (22/4).

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mahkamah Dewan Kehormatan (MKD) diminta untuk tetap memproses kasus pemukulan yang diduga dilakukan oleh anggota dewan Komisi VII dari fraksi PPP Mustofa Assegaf terhadap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Mulyadi, beberapa waktu lalu.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menyusul adanya kekhawatiran penanganan kasus oleh MKD mengendur lantaran akan masuk masa reses DPR RI.
“Iya lah pasti harus diselesaikan, artinya haru ada kata putus tuntas (kasusnya). Jangan sampai digantung, harus diproses. Jadi jelas,” ucap Fadli, di Komplek Parlemen, Rabu (22/4).
Sementara itu, MKD diharapkan untuk juga mempertimbangkan laporan hukum yang telah dilakukan oleh Mulyadi kepada Polda Metro Jaya.
Pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada MKD DPR RI untuk membuktikan aksi pemukulan.
“Ya harus dibuktikan benar tidak ada pemukulan, kan itu penjelasannya berbeda-beda antara pihak satu dengan pihak lain, jangan kita mengintevensi biarkan proses itu berjalan dulu,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang