Jakarta, Aktual.co — Dinas Perindutrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, memperketat pengawasan terhadap peredaran minuman keras termasuk kemungkinan adanya penjualan di minimarket dan pengecer.

“Toleransi penjualan di minimarket sudah berakhir pada 16 April 2015, saat ini tinggal pengawasan rutin,” kata Kepala Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Disperindag Pemkab Tangerang Endro Sapta di Tangerang, Kamis (23/4).

Endro mengatakan pemerintah pusat sudah memberikan amanat kepada pemerintah daerah untuk mengawasi peredaran miras.

Sedangkan tujuan pengawasan adalah untuk mempersempit ruang gerak penjualan minuman keras hingga tingkat pengecer.

Hal itu, katanya, sebagai upaya agar minuman keras tidak dijual secara bebas karena sudah ada aturan yang jelas.

Dia mengatakan, pihaknya juga telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada masing-masing pengusaha swalayan mini untuk mematuhi aturan penjualan minuman keras.

Meskipun dalam beberapa kali razia dengan melibatkan Satpol PP, pihak Disperindag tidak menemukan minimarket menjual minuman keras. Namun pihaknya telah melakukan pendataan terhadap sekitar 500 pengusaha swalayan mini yang tersebar pada 29 kecamatan dan meminta mereka untuk mematuhi aturan tersebut.

Selain itu, petugas juga memantau penjualan makanan yang sudah kedaluarsa karena dapat membahayakan kesehatan konsumen bila dikonsumsi.

Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Pemkab Tangerang Tb Buchori mengatakan pihaknya memantau secara berkala sejumlah tempat karaoke yang menjual minuman keras.

Sedangkan untuk penggunaan minuman keras pada tempat hiburan, Disperindag telah menunjuk beberapa petugas untuk memantau langsung.

Dalam pemantauan itu pihaknya juga melakukan koordinasi dengan aparat Satpol PP dan Polres Tangerang. 

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten, menyiapkan dana Rp7,12 miliar yang berasal dari APBD 2015 untuk memperbaiki 17 jembatan yang rusak akibat banjir.

“Jembatan itu tersebar di beberapa kecamatan seperti Sindang Jaya, Kemiri, Pakuhaji dan Sukamulya,” kata Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemkab Tangerang, Lukman Arianto di Tangerang, Kamis (23/4).

Menurut dia, selain itu di Kecamatan Sepatan, Kresek, Mekar Baru, Gunung Kaler serta Balaraja.

Lukman mengatakan saat ini proses perbaikan jembatan itu dalam tahap pelelangan kepada kontraktor yang berminat untuk mengerjakannya.

Namun syarat utama bagi kontraktor adalah harus memiliki tenaga ahli di bidang jembatan karena akan berdampak besar bila dikerjakan oleh pekerja biasa.

Dia mengatakan sesuai perencanaan, diperkirakan awal Juni 2015 proses perbaikan jembatan tersebut dapat dilaksanakan.

Sejumlah jembatan itu ada yang kondisinya memprihatinkan dan dikhawatirkan roboh bila dilalui kendaraan umum dengan tonase besar.

Bahkan beberapa jembatan telah bergeser karena bagian dinding tanah mengalami longsor akibat tergerus air hujan. Jembatan itu pada umumnya hanya dilalui kendaraan dengan boboit kurang dari 20 ton.

Demikian pula pada bagian pinggir jembatan yang longsor terpaksa dibangun tembok penahan agar tidak roboh.

Dia menambahkan sebuah jembatan di Kecamatan Balaraja dipasang besi pengaman karena ada lubang agar pengendara sepeda motor tidak terperosok ke dalam sungai.

Pihaknya belum dapat merespon permintaan warga Desa Koper, Kecamatan Kresek karena jembatan yang dilalui mengalami kerusakan, karena harus menunggu tim melakukan survei ke lapangan.

“Tentu harus ada perencanaan dan melihat ke lokasi, tidak begitu saja tiba-tiba diperbaiki, kecuali bencana alam,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Aparat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang, Banten, membantah telah mengabaikan nasib para buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga tidak mendapatkan pesangon dari perusahaan.

“Itu tidak benar, karena setiap ada buruh yang mengadu kena PHK, maka kami kirim surat kepada pengusaha untuk ditanggapi serius,” kata Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemerintah, Marihot Marbun di Tangerang, Kamis (23/4).

Marihot mengatakan pihaknya selalu merespon bila ada buruh yang kena PHK apalagi tidak mendapatkan pesangon karena dianggap bertentangan dengan UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pernyataan itu terkait para buruh PT EPJ di Kecamatan Balaraja melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Disnakertrans di Kecamatan Tigaraksa. Mereka menuntut kinerja pengawasan aparat yang dinilai kurang berpihak kepada pekerja kena PHK.

Bahkan para buruh juga menuntut agar diperhatikan tentang nasib kontrak paruh waktu karena tidak diangkat menjadi karyawan oleh pimpinan perusahaan meski sudah bekerja selama tiga tahun.

Demikian pula ada buruh yang dipecat tanpa ada pemberitahuan atau peringatan pertama dan kedua, tapi tiba-tiba diberhentikan.

Menurut dia, pengusaha dapat saja memperkerjakan tenaga paruh waktu terutama untuk bidang tertentu atau bersifat sementara.

Sebagai contoh, katanya, buruh pabrik gula, mereka mempekerjakan lebih banyak pada saat panen, tapi setelah itu diputus kontrak karena tidak diperlukan lagi.

Dalam urusan pekerja paruh waktu tersebut, dia menambahkan bahwa telah sesuai pasal 59 UU No.13 tahun 2003.

Pada hakekatnya, bila ada buruh yang kena PHK tanpa pesangon, maka pihaknya langsung melayangkan surat, bila tidak ditanggapi, kemudian mendatangi untuk kelarifikasi.

Dia mengatakan, pihaknya tidak pernah mengabaikan masalah tersebut, namun bila ada jawaban yang lambat dari perusahaan tentang PHK tanpa pesangon dan tenaga paruh waktu, adalah hak buruh untuk menempuh jalur hukum. 

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid