Jakarta, Aktual.co — Sembilan film pendek karya Sutradara Indonesia akan diputar di Festival Film Eropa bertajuk “Europe on Screen” (EOS) 2015 yang digelar 1-10 Mei 2015.

“Film-film pendek Indonesia yang bagus pasti yang ditayangkan di EOS,” kata Direktur Festival EOS 2015, Orlow Seunke, di Jakarta, Rabu (22/4).

Kesembilan film tersebut merupakan finalis Kompetisi Film Pendek ke-5 yang berlangsung mulai Januari hingga Maret 2015. Sebanyak 267 film pendek mengikuti kompetisi itu hingga akhirnya terpilih sembilan finalis.

Seunke mengatakan, bahwa film terbaik pilihan juri internasional akan diumumkan pada acara malam penutupan EOS 10 Mei di Erasmus Huis Jakarta.

Kompetisi tersebut digelar oleh EOS untuk mempromosikan bakat dan visi kreatif para sutradara Indonesia dengan menampilkan karya terbaik di kancah dunia.

“Kami ingin dua arah, jadi tidak hanya film Eropa yang ditayangkan di sini, tetapi juga film Indonesia ditayangkan di sana nanti,” kata Kuasa Usaha Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia Colin Crooks dalam kesempatan sama.
 
Kesembilan film tersebut adalah “On the Way” karya Jeihan Angga, “Biggu Buddy” karya Ruben Adriano, “Bomb” karya Esa Hari Akbar, “Iblis Jalanan” karya Salman Farizi, “Lemantun” karya Wregas Bhanu Teja, “Kitik” karya Nathania Devita Pelawi, “Ketika Umur Saya 40, Sekian” karya Nadya Ratu Santoso, “Iman” karya Nurul Ibrahim serta “Friend” karya Yandy Laurens.

Selain film pendek karya sutradara Indonesia, EOS memutar 62 film yang berasal dari 21 negara Eropa di enam kota di Indonesia, yakni Jakarta, Medan, Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan Denpasar.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyepakati BPIH Tahun 1436 H/2015 sebesar USD 2.717.
Jika dirupiahkan jumlah tersebut menjadi Rp33.962.500 dengan asumsi nilai tukar 1 USD = Rp12.500. Tahun sebelumnya, BPIH sejumlah USD3195. Hal itu berarti ada penurunan sekitar USD502.
“Kami sepakati harga seefisien mungkin,” ujar Lukman di DPR, Jakarta, Rabu (22/4).
Lukman meyakini BPIH yang turun drastis tidak berdampak kepada menurunnya kualitas pelayanan bagi para jamaah haji. “Bahkan kualitasnya meningkat,” katanya.
Lukman menyebutkan peningkatan pertama yakni terhadap rute perjalanan gelombang pertama dan kedua yang lebih efisien. Jamaah bisa langsung tiba di Madinah.
“Jadi, jamaah haji lagi harus jalan dari Jeddah untuk ke Madinah. (Pulangnya) Dari Madinah bisa langsung ke tanah air,” jelasnya.
Peningkatan lain, adanya katering yang direncanakan diberikan pada 15 hari ketika jamaah berada di Mekah. Pemondokkan jamaah pun juga meningkat. Jamaah haji kali ini dikonsentrasikan ke daerah tertentu.
“Kami akan konsentrasikan hotel-hotel di enam titik yang dulu ada di 12 titik,” tuturnya.
Selain itu, Menteri Agama juga menjamin pemondokan di Mekah berada di Markaziah, tidak lagi sampai ke Matmuah. Yakni, pemondokan jamaah Indonesia letaknya tidak lebih dari 1 KM dari Masjidil Haram. Pemondokkan di Madinah dipastikan lebih baik fasilitasnya. 
“Pemerintah arab sudah janji akan mengabulkan,” katanya
Parlemen dan pemerintah sudah mengkaji BPIH yang telah disepakati bersama. Berdasarkan kesepakatan antara Garuda Indomesia sebagai maskapai penerbangan dan Pertamina sebagai pihak yang menyediakan bahan bakar aftur.
Untuk mengantisipasi perubahan harga, pemerintah sudah menyiapkan satu item penganggaran, yakni cost kontigensi. Tapi kami berharap dana itu tidak pernah digunakan.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Saksi yang dihadirkan dalam sidang untuk terdakwa Kwee Cahyadi Kumala atau Swee Teng, Yuliana mengaku pernah dimintai mengurus pengiriman uang senilai Rp 4 miliar oleh Roselly Tjung alias Sherly.
“Iya (diminta mengurus cek). Waktu itu 5 Februari‬ 2014. Saya disuruh ibu Roselly, suruh tulis cek,” ujar Yuliana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (22/4).
Ketika itu, lanjut Yuliana, uang tersebut dicairkan dengan menggunakan dua lembar cek, yang diambil dari rekening PT Briliant Perdana Sejati (PT BPS). Namun, awalnya dia belum mengetahui kemana uang tersebut akan ditransfer, karena masih menunggu kabar dari Sekretaris Swie Teng, Dian Purweny.
“Dia (Sherly) titip dua lembar cek ke saya. Dia minta tolong “Yuli tolong tulisin nilainya Rp 2,5 miliar sama Rp 1,5 miliar. Nulisnya 5 Februari, disuruhnya 4 Fubruari. Dia kasih lembar dari PT BPS pakai bank CIMB Niaga untuk ditransfer. Suruh tunggu kabar dulu. 5 Februari, baru dapat nomornya (rekening) dari Dian Purweny,” kata dia.
Dia menjelaskan, untuk memberitahukan kemana tujuan pengiriman uang Rp 4 miliar, dia pun langsung di hubungi oleh Dian. “Ditelepon. ‘Yuli rekeningnnya sudah ada. Tolong tulis nomor rekeningnya. Kasih tahu ibu Sherly’. (Uang dikirim) PT Multihouse Indonesia‬,” kata dia.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini bahwa uang Rp 4 miliar yang ditransfer ke PT Multihouse Indonesia digunakan untuk menyuap bekas Bupati Bogor, Rachmat Yasin. Adapun total suap yang diberikan kepada Rachmat senilai Rp 4,5 miliar.
Seperti diketahui, suap yang diberikan perusahaan milik Swie Teng PT Bukit Jonggol Asri (PT BJA) kepada Rachmat bertujuan untuk memuluskan diterbitkannya rekomendasi alih fungsi kawasan hutan di Kabupaten Bogor. Suap tersebut diberikan melalui tangan Direktur Utama PT BJA, Yohan Yap.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Bekas Ketua Partai Demokrat Kota Palu Yos Sudarso Mardjuni menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Palu, Rabu (22/4), dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana bantuan partai sebesar Rp 304 juta. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Abdul Halim Amran.
Jaksa penuntut umum Mohammad Tang mendakwa Yos Sudarso primer sesuai pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara dakwaan subsider adalah pasal 3 Juncto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Yos Sudarso yang saat itu sebagai Ketua Partai Demokrat Kota Palu didakwa menyalahgunakan dana bantuan partai periode 2009 hingga 2013 dengan kerugian negara sekitar Rp 304 juta.
Dalam dakwaan itu, Partai Demokrat Kota Palu selama periode 2009 hingga 2013 menerima bantuan pemerintah sebesar Rp 412,5 juta, namun laporan pertanggungjawaban yang sah sesuai hasil audit hanya sebesar Rp 109,3 juta.
Dalam dakwaan tersebut, Yos Sudarso juga disebutkan mengambil langsung dana keuangan secara secara tunai ke bendahara tanpa melalui rekening kas umum partai. Dana tersebut diduga tidak digunakan sesuai peruntukannya, seperti untuk keperluan pribadi.
Sementara saat pembuatan laporan keuangan Partai Demokrat, terdakwa juga tidak melibatkan bendahara, seperti penuturan saksi Ronald dan Lusiana. Yos Sudarso sendiri ditahan oleh jaksa sejak 6 Januari 2015 dan hingga kini dititip di Rutan Maesa Palu.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu