Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Indonesia dan Jepang berkomitmen untuk mempromosikan Kerja Sama Triangular untuk mendukung pembangunan negara-negara Afrika.
Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melakukan pertemuan bilateral di sela-sela Pelaksanaan Pertemuan dan Peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika (KAA) di Jakarta, Rabu (22/4).
Kedua pemimpin menegaskan untuk mempromosikan kemitraan yang saling menguntungkan dalam Kerja Sama Triangular dengan negara-negara Afrika, di mana hal itu dilakukan sejalan dengan proses Konferensi Internasional Tokyo bagi Pembangunan Afrika (TICAD).
Kemitraan dalam Kerja Sama Triangular itu juga perlu dilakukan secara bersinergi dengan program kerja sama konkret di bawah proses TICAD, yang berfokus pada empat bidang utama, yaitu kesehatan, pertanian, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia industri.
Presiden Jokowi dan PM Abe mengakui bahwa kerja sama yang sedang berlangsung antara Pemerintah Indonesia dan Jepang memiliki potensi untuk memberikan manfaat strategis bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat di kawasan Asia dan Afrika.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis terdakwa yang juga salah satu admin akun twitter “@triomacan2000” Edi Syahputra 1,5 tahun penjara terkait kasus pemerasan terhadap Vice President Public Relation PT Telkom Arif Prabowo.
“Terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan penadahan secara bersama,” kata Ketua Majelis Hakim Suyadi saat sidang vonis terdakwa Edi Syahputra di PN Jakarta Selatan, Rabu (22/4).
Suyadi memerintahkan penahanan terhadap terdakwa dan mengembalikan barang bukti berupa telepon selular dan uang Rp 49 juta kepada yang berhak, serta membebankan biaya perkara Rp 5.000.
Terkait vonis itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Azi menyatakan masih mempertimbangkan untuk melakukan banding. Azi berharap vonis majelis hakim tidak terlalu jauh dengan tuntutan jaksa terhadap terdakwa yakni dua tahun enam bulan penjara.
Hakim menyebutkan hal yang meringankan terdakwa yakni mengakui menyesal dan berlaku baik selama sidang. Sedangkan hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
Sementara itu, pengacara Edi, Haris Aritonang mengatakan masih menunggu kepastian terdakwa untuk mengajukan banding atau tidak.
Haris juga menganggap hakim mengabaikan tuduhan pemerasan karena tidak terbukti, namun terdakwa diyakini terkait penadahan.
Sebelumnya, aparat Polda Metro Jaya menangkap Edi, Raden Nuh dan Harry Koes Harjono terkait dugaan pemerasan terhadap pejabat PT Telkom, Arif Prabowo pada 23 Oktober 2015.
Selain laporan Ari Prabowo, ketiga terdakwa itu menjalani sidang kasus pemerasan terhadap rekanan PT Telkom yakni pemilik PT Tower Bersama Grup Abdul Satar Rp 358 juta.
Ketiga terdakwa dijerat Pasal 45 junto Padal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronika, Pasal 369 KUHP, 378 KUHP, dan Pasal 3 UU Nomor 8/2010 tentang TPPU.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Guru Besar Filsafat Agama, UIN Jakarta, Komaruddin Hidayat yang menyebutkan tentang pemerataan pembangunan di Indonesia yang dinilai masih timpang. “Pemerintah seharusnya berinisiatif untuk membangun model pembangunan kota seperti Singapura, yang sebaiknya dimulai dari pembangunan kota-kota di daerah. Janganlah pembangunan itu difokuskan di pusat saja, daerah harus dibangun,” kata Komaruddin, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/4).
Pola pembangunan kota-kota seperti itulah yang dilakukan oleh Tiongkok, mereka melakukan pembangunan ala model-grouping. Kemudian mereka berhasil membangun infrastruktur kota-kota propinsinya di daerah.
Komaruddin mengkritisi peran pemerintah yang dinilai masih lemah, sehingga peran organisasi masyarakat sipil di Indonesia menjadi penting. 
“Rakyat Indonesia juga seharusnya jangan menyerahkan nasib pada pemerintah, sudah tahu pemerintahnya sibuk dengan dirinya sendiri. Kalau sudah tahu pemerintahan lemah masa rakyat tetap bergantung pada pemerintah,”  “Urusan pendidikan kalau tidak ada organisasi masyarakat sipil seperti Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah, apa sanggup negara mengurusnya sendirian? Begitu pula peran dari lembaga pendidikan Katholik yang cukup penting. Tangan pemerintah tidak sanggup menyentuh semua permasalahan rakyat Indonesia”, tegas Komaruddin.
Jokowi diingatkan untuk bersikap tegas dalam menyikapi kondisi politik, karena kesabaran rakyat ada batasnya.

Artikel ini ditulis oleh: