Jakarta, Aktual.co — Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf menyatakan permasalahan dan konflik persepakbolaan di Tanah Air cukup diselesaikan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas saja, agar prosesnya cepat selesai.

“Permasalahan sepakbola di Indonesia, cukup diselesaikan oleh pihak yang punya otoritas saja, sedangkan pendukung atau suporter tidak perlu ikut campur dengan urusan itu, apalagi kalau sampai dukung mendukung pada pihak yang terlibat dalam konflik,” kata Syaifullah Yusuf yang akrab dipanggil Gus Ipul di Malang, Jawa Timur, Selasa (21/4).

Selain itu, lanjutnya, masyarakat, baik yang mencintai bola atau tidak, jangan sampai larut dalam konflik. Harapannya permasalahan sepak bola di Tanah Air segera tuntas dan kompetisi segera bergulir kembali, baik kompetisi Liga Super Indonesia (LSI), Divisi utama, Divisi I maupun turnamen sepak bola lainnya.

Ia mengakui konflik sepak bola akan berdampak pada eksistensi klub, khususnya di Jawa Timur. Apalagi, Jatim merupakan salah satu basis sepak bola di Indonesia dengan suporter yang fanatik.

“Jatim ini punya banyak klub sepak bola profesional dan cukup punya nama, seperti Arema, Persebaya, Persela, Persibo, dan Persik Kediri. Jika kompetisi terhenti karena adanya konflik, itu sangat disayangkan karena akan banyak pihak yang dirugikan, terutama klub,” ujarnya.

Menurut rencana, kompetisi LSI 2015 bakal digelar kembali mulai Sabtu (25/4) dengan jadwal yang baru.

Sebelum kompetisi benar-benar dihentikan karena adanya konflik antara PSSI dan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), Arema dijadwalkan dijamu Mitra Kukar (12/4) dan Pusamania Borneo (15/4). namun, setelah ada jadwal baru, Arema bakal menjamu PBR di Stadion Kanjuruhan Kepanjen pada Sabtu (25/4).

Bahkan, Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Arema, Abdul Haris, mengaku pihaknya sudah mengirim surat izin kepada kepolisian untuk menggelar pertandingan antara Arema melawan Pelita Bandung Raya (PBR). “Hari ini Panpel mengirim surat kepada Polres Malang dan Polda Jatim,” kata Abdul Haris.

Ia mengatakan permohonan surat izin pertandingan merupakan rangkaian prosedur yang harus dilalui menurut peraturan perundangan. “Kita sudah berlaku sesuai proses, namun kalau kita nanti tidak diizinkan pertandingan tetap jalan karena seperti kemarin, kita tidak ada izin, tapi polisi tetap mengamankannya,” katanya.

Sebagai tim profesional, Panpel Arema berharap kepolisian memberikan izin agar proses administrasi berjalan seperti layaknya pertandingan normal. “Kita berharap pihak kepolisian memberikan izin dan peratndingan tetap bisa digelar sesuai jadwal yang ditetapkan,” ujarnya.

Harga tiket yang dipatok Panpel untuk peratndingan Arema menjamu PBR sebesar Rp30 ribu (ekonomi), VIP Rp100 ribu, VVIP Rp125 ribu dan VVVIP Rp150 ribu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Hinca Pandjaitan mengatakan kompetisi QNB League dan Divisi Utama, akan tetap dilanjutkan dan berjalan meski Kementerian Pemuda dan Olahraga membekukan organisasi tersebut.

“Kompetisi jalan terus, ISL/QNB dan Divisi Utama jalan terus. PSSI lewat Liga tadi malam sudah bertemu menyatakan siap,” kata Hinca di Jakarta, Selasa (21/4).

Kompetisi QNB rencananya akan dilanjutkan pada 25 April dan kompetisi Divisi Utama berlanjut 26 April setelah sempat ditunda dua pekan.

Hinca menyatakan keputusan tersebut sudah disepakati oleh seluruh klub yang berkompetisi di QNB dan Divisi Utama dalam pertemuan pada Senin (20/4) malam.

Sedangkan Kemenpora yang bertindak sebagai pemerintah membekukan PSSI pada 18 April lalu melalui surat keputusan Menpora dan meminta kepada Polri agar tidak menerbitkan izin keramaian untuk menggelar pertandingan.

Namun demikian, Hinca mengatakan yakin akan tetap mendapat izin menggelar pertandingan.

“Tidak ada alasan kepolisian untuk tidak memberi izin hanya karena hal itu tadi (pembekuan PSSI),” kata Hinca.

Sejak Senin (20/4) hingga hari ini PSSI mengunjungi berbagai Kementerian dan lembaga seperti Kemenpora, KONI, KOI, Komisi X DPR RI, dan Kemenko PMK untuk berupaya menyelesaikan permasalahan terkait pembekuan organisasi.

Selain itu PSSI juga berencana akan menggugat Kemenpora ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan tersebut bertujuan agar hakim menyatakan surat keputusan Menpora soal pembekuan PSSI tidak sah.

Artikel ini ditulis oleh: