Jakarta, Aktual.co — Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menegaskan untuk menolak undangan diskusi dari Dewan Pertimbangan Presiden (wantimpres) untuk dijadikan narasumber.
Wantimpres dinilai belum menunjukan keberpihakan pada beberapa agenda prioritas, seperti kenaikan harga pangan dan kenaikan harga BBM.
“Selain itu, kami tidak kunjung mendapatkan ketegasan dan jaminan dari pihak penyelenggara terhadap tindak lanjut hasil diskusi terbatas itu. Apakah akan didengar oleh presiden dan wakil presiden sebagai pertimbangan strategis yang mendesak untuk dilaksanakan atau tidak,” kata Ketua BEM UI, Andi Aulia Rahman, Selasa (21/4).
Pihaknya menekankan beberapa poin penting dalam surat yang ditujukan kepada presiden, diantaranya menuntut seluruh anggota Watimpres RI agar menerapkan secara penuh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) antara lain prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, dan prinsip partisipatif.
“Lalu menuntut Presiden dan Wakil Presiden RI menemui langsung mahasiswa untuk berkonfrontasi atas kebijakan yang merugikan rakyat, sehingga tidak ada bias atau kesalahan informasi yang terjadi,” kata dia.
Jika presiden tak memenuhi tuntutan tersebut, pihaknya mengancam akan melakukan unjuk rasa besar-besaran

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mantan Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chatarina Muliana Girsang dipastikan kembali mengabdi di Komisi antirasuah. Hal tersebut, setelah Kejaksaan Agung mengirimkan sejumlah Jaksa untuk berdinas di KPK, salah satunya Chatarina.
“Dari Kejaksaan Agung sudah mengirimkan beberapa nama jaksa untuk ditugaskan di KPK, salah satunya ada nama saya,” ujar Chatarina, ketika dijumpai di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/4).
Seperti diketahui, Chatarina per 1 April 2015 tidak lagi bertugas di KPK lantaran masa pengabdian selama 10 tahun-nya telah berakhir. Ia mengatakan, ketika kembali ke institusi awal, dirinya ditempatkan Biro Kepegawaian di Kejaksaan Agung.
“Jadi sebenarnya hari ini adalah hari pertama saya bertugas di Kejaksaan Agung, tapi oleh atasan, saya tetap ditugaskan ke KPK,” ungkap Chatarina.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Komjen Budi Waseso menegaskan bahwa Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Polri (Wanjakti) sudah menentukan satu nama yang diusulkan sebagai Wakapolri sejak Jumat (17/4) lalu.
Menurutnya, dalam rapat Wanjakti itu semua yang memenuhi syarat diusulkan sebagai Wakapolri. Namun, akhirnya satu nama yang disetujui sebagai Wakapolri.
“Sudah, sudah ada (sejak Jumat),” ujar Budi Waseso, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (21/4) malam.
Satu nama perwira tinggi berpangkat Komjen itu sudah disetujui sebagai Wakapolri. Namun, pria yang akrab disapa Buwas itu tak ingin menyebut nama tersebut. Dia mengatakan, untuk mengumumkan jenderal bintang tiga yang sudah disetujui tersebut akan diumumkan langsung oleh Kapolri jenderal Badrodin Haiti.
Kendati demikian, Buwas mengaku dalam sidang Wanjakti untuk menentukan calon Wakapolri, tidak ada perdebatan sengit. “Berapa lama ya? Gak pake alot,” ujar  tegas alumnus Akademi Kepolisian 1984 ini.
Memang, kata dia, pada Jumat itu belum para anggota Wanjakti belum lengkap. Namun, kata dia, yang tidak hadir tentu bisa dimintai pendapatnya lewat telepon. “Kan bisa ditelepon,” tegasnya.
Dia menambahkan, yang saat itu tak hadir ada tiga jenderal bintang dua, dan satu jenderal bintang tiga. “Tapi, semua sudah dihubungi,” tuntasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Politisi PDIP Ribka Tjiptaning mengatakan peranan menteri perempuan pada pemerintahan Jokowi-JK belum optimal.
“Jokowi bilang perlu menteri untuk terobosan. Saya baru liat Susi. Saya tunggu gerakan menteri kesehatan, Menteri pemberdayaan perempuan ngga ada. Menteri wanita belum ada gerakannya,” ujar Ribka di Gedung DPR, Selasa (21/4).
Menurutnya, sejak pertama kali dilantik, peranan menteri belum bisa dikatakan melakukan terobosan seperti apa yang di katakan Jokowi.
“Saya lihat performa menteri mulai mereka dilantik. Kita tunggu statement Jokowi. Bener nggak menteri perempuan bikin terobosan, berani ambil resiko. Baru Susi tenggelamkan kapal walau kecil,” 
“Kemeren rapat sama menteri kesehatan saya tanya berani nggak tenggelamkan rumah sakit yang tolak pasien. Soal Siloam juga, nggak berani ambil resiko,” tambahnya.
Menurutnya, reshuffle sudah layak dilakukan 3 atau 6 bulan, hingga 1 tahun evaluasi.
“Rakyat jangan dikasih harapan saat kampanye aja. BPJS Masih nggak jalan. Padahal rakyat udah sadar. Mereka mau bikin. Mestinya ada prioritas. Namanya orang nggak punya. Buat yang sakit dulu mestinya. Menteri prempuan ada nggak statemen kartini kita yang dipancung. nggak ada pembelaan pahlawan devisa negara. Masak ditentukan pasar bebas.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jaksa Agung HM Prasetyo masih enggan menyebutkan kapan dilaksanakannya proses eksekusi terhadap terpidana mati gelombang dua. Prasetyo mengklaim bahwa pihaknya tidak sedikitpun ragu dan takut mengeksekusi terpidana mati tersebut.
“Tunggu aja waktunya, suatu saat kalian akan lihat, tidak ada keraguan tidak ada ketakutan, coba kalian lihat efek pengedaran narkotika, itu sudah sangat berbahaya,” ujar Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (21/4).
Bekas politisi partai NasDem itu juga mengaku bahwa pihaknya tidak akan gentar apalagi meninggalkan kasus tersebut. “Prinsipnya kita tidak akan meninggalkan masalah sekecil apapun, harus fair,” katanya.
Selain itu, Prasetyo juga mengatakan lembaganya tidak akan terpengaruh dengan eksekusi mati WNI di luar negeri.
“Jangan apple to apple, apakah jika kita moratoriuam nanti mereka moratorium juga? Pada saatnya kita tembak,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby