Jakarta, Aktual.co —   Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Palembang menargetkan Rp396,5 miliar untuk pembiayaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada 2015.

Alokasi dana pembiayaan rumah subsidi itu meningkat dibandingkan tahun lalu karena keinginan BTN mendukung program pemerintah yang menargetkan pembangunan satu juta unit rumah hingga 2019.

“Di tahun 2014, realisasi pembiayaan rumah subsidi terbilang cemerlang karena penyerapan MBR hingga 120 persen atau mencapai Rp287miliar, karena itu BTN berani menargetkan Rp396,5 miliar pada tahun ini,” ujar Kepala Bank Tabungan Negara Cabang Palembang Heveanto Bekti Rososaputro di Palembang, Selasa (21/4).

Ia mengemukakan, pencapaian kredit pembiayaan perumahan menunjukkan tren positif sejak awal tahun meski Sumatera Selatan masih dibayangi pelemahan ekonomi akibat krisis ekonomi global.

Hal ini dapat dibuktikan dengan realisasi hingga akhir Februari 2015 yakni menyalurkan pembiayaan rumah subsidi sebesar Rp47miliar, rumah non subsidi Rp18,5 miliar, dan pembiayaan konstruksi Rp9miliar.

Ia pun optimistis tren positif ini akan berlanjut hingga akhir tahun seiring dengan kebijakan pemerintah yang akan memberlakukan aturan baru terkait uang muka dan bunga bagi pembiayaan rumah subsidi bagi MBR.

Pada 30 April mendatang, pemerintah berencana menurunkan bunga dari 7,25 persen menjadi 5 persen, uang muka hanya satu persen dari harga rumah tapak (RST) dan rumah susun.

“Program pemerintah ini jelas sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang umumnya kesulitan untuk membayar uang muka,” kata dia.

Ia mengilustrasikan, jika uang muka hanya satu persen ini dari harga rumah (asumsi harga satu unit rumah tapak Rp140 juta) ini diberlakukan maka calon debitur hanya menydiakan Rp1,4juta.

“Ini cukup meringankan karena calon debitur juga harus menyiapkan dana di luar uang muka yakni untuk biaya notaris Rp250.000, biaya appresure atau penilaian bank atas rumah Rp125.000 dan administrasi Rp350.000,” kata dia.

Untuk angsuran pun dengan bunga 7,25 persen flat selama 20 tahun, maka calon debitur akan dibebankan angsuran sebesar Rp834.000 per bulan.

Namun jika bunga diturunkan menjadi 5 persen maka angsuran sekitar Rp700.000 per bulan.

“Memang untuk penerapan uang muka sebesar satu persen ini diperlukan adanya hitung-hitungan bobot risiko. Pastinya, BTN akan selektif mencari debitur, setidaknya sudah mendepositkan uang sebanyak tiga kali sebesar angsuran,” kata dia.

Sementara itu, selain membiayai rumah subsidi bagi MBR, BTN juga menyalurkan kredit untuk kepemilikan rumah non subsidi sebesar Rp215,7miliar serta pembiayaan konstruksi Rp192,7miliar pada 2015.

BTN juga masih menunggu rencana pemerintah untuk memberikan bantuan uang muka sebesar Rp4 juta bagi calon pembeli rumah subsidi, serta bunga FLPP hanya 5 persen per tahun flat selama 20 tahun.

“Jika rencana pemerintah ini juga direalisasikan pada tahun ini maka akan semakin mendorong kredit pembiayaan rumah subsidi,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai memperluas cakupan penanganan faktur pajak fiktif 2015 dengan membentuk satuan gabungan di wilayah Banten.

“Pada tahun ini, kami secara resmi memperluas cakupan kegiatan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Faktur Pajak Fiktif di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten,” ujar Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak Yuli Kristiyono pada pemaparan “Penanganan Masif Faktur Pajak Fiktif” di Kantor Wilayah DJP Banten, Selasa (21/4).

Menurut dia, pembentukan satgas ini diperluas karena penanganan faktur pajak fiktif yang pertama kali dimulai di Kantor Wilayah DJP Jakarta sejak Juni 2014 tersebut menunjukkan hasil yang baik. Selama kurang lebih enam bulan di tahun tersebut, satgas telah berhasil melakukan konfirmasi atas 499 wajib pajak dari lima kator wilayah di Jakarta.

Ia mengatakan dari jumlah tersebut 80,76 persen atau sebanyak 403 wajib pajak mengakui perbuatannya, sedangkan sisanya ada yang menyanggah serta terdapat juga kasus-kasus yang kemudian dilanjutkan pada proses berikutnya.

Selanjutnya, dari kegiatan itu para wajib pajak telah menglarifikasi sebanyak Rp715,02 miliar dari total Rp934,21 faktur pajak fiktif Jakarta, dimana biaya tersebut telah disetujui untuk mereka bayar, tambahnya.

Oleh karena itu, Yuli menuturkan satgas yang merupakan terobosan DJP untuk penanganan pelanggaran faktur fiktif kemudian dihadirkan di wilayah Banten agar pengaturan pajak lebih cepat, sistematis, dan komprehensif.

“Kami berharap dengan adanya tindakan tegas yang dilakukan satgas nanti, para penerbit faktur yang tidak berdasarkan pada transaksi sebenarnya atau yang bersifat fiktif itu dapat jera dan segera membayar kewajiban mereka,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka