Jakarta, Aktual.co — Peristiwa pengeboman yang mengakibatkan hancurnya kantor KBRI di Yaman harus ditanggapi serius oleh pemerintah, dengaan melayangkan surat protes terhadap Arab Saudi dengan koalisnya.
“Kemlu harus membuat suatu langkah kongkrit selain evakuasi sekaligus melakukan protes. Kita harus melayangkan surat protes kepada pelaku karena mereka tahu, perwakilan semua negara termasuk KBRI harus dilindungi,” ucap Fadli Zon saat dihubungi, di Jakarta, Senin (20/4).
Selain itu, sambung politisi Gerindra, meminta pemerintah Indonesia juga untuk menarik dan menutup KBRI di Yaman.
“Seluruh warga negara kita ditarik dan dipindahkan ke daerah yang aman. Kemudian KBRI kita harus ditutup sementara karena bisa membahayakan keselamatan para diplomat kita,” ucapnya.
Dia menambahkan, apa yang menimpa KBRI di Yaman merupakan suatu musibah yang menyedihkan.
“Saya kira ini suatu kejadian yang sangat menyedihkan, musibah. Kita memang harus meminta penjelasan dari KBRI kita disana bagaimanan kondisi lengkapnya.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai jika keputusan ketua DPR RI terkait dengan rotasi anggota dewan di komisi dan alat Kelengkapan Dewan (AKD) sudah tepat.
Hal itu sudah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2014 dan Peraturan Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2014,  Pasal 8 Ayat 5 soal rotasi.
“Bagi anggota DPR seharusnya tidak dipolitisasi atau didramatisir seolah-olah perpindahan ke komisi lain tersebut akan membuat dunia kiamat,” ucap Bambang dalam keterangan tertulisnya yang diterima Aktual.co, di Jakarta, Senin (20/4) malam.
Bambang menambahkan, rotasi itu adalah hal biasa yang disesuaikan dengan kebutuhan fraksi. Untuk itu tidak perlu panik, apalagi emosi.
“Anggota DPR harus siap ditugaskan dimana saja yang penting berbuat untuk kepentingan rakyat. Kalau ada anggota DPR pilih-pilih komisi yang menjadi ambisinya, patut dipertanyakan motif dan tujuannya. Apalagi sampai mengancam ketua DPR seperti preman dengan mosi tidak percaya. Jelas sangat tidak elok,” beber Sekretaris Fraksi Golkar di DPR RI itu.
Anggot Komisi III ini mengingatkan, DPR adalah lembaga tinggi negara dan bukan pasar impres, dimana ada aturan dan UU yang harus dihormati bersama.
“Kami sendiri tidak gentar deng gertakan tersebut. Anggap saja mereka lagi nembak membabi buta tapi dengan peluru hampa. Kalau mereka ancam akan gulirkan mosi tidak percaya kepada ketua DPR, kita pun bisa juga gulirkan ‘mosi percaya’ kepada ketua DPR dengan dukungan yangg lebih besar dari yang mereka miliki.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang