Jakarta, Aktual.co — Polres Kota Jambi menyelidiki pelaku pengirim teror bom melalui pesan singkat yang ditujukan kepada Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Jambi yang sempat membuat panik pegawai, Selasa (21/4) pagi.
Kabid Humas Polda Jambi AKBP Almansyah mengatakan Kapolda Jambi, Brigjen Pol Bambang Sudarisman sudah memerintahkan penyelidikan siapa pelaku pengirim SMS teror bom tersebut dan minta Polresta mengungkapnya.
“Anggota Polresta Jambi sedang melakukan penyelidikan siapa pengirim SMS teror bom tersebut dan saat ini penyelidikan Polresta di-back up Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi,” kata dia di Jambi.
Almansyah juga mengatakan, sejauh ini belum bisa dipastikan apakah pengirim SMS teror tersebut hanya sekedar iseng atau ada motif lain dan yang pastinya dari hasil penyisiran tim Gegana Satuan Brimob Polda Jambi, tidak ditemukan bom atau benda mencurigakan di kantor TVRI Jambi.
Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Jambi di jalan Kapten A Hasan, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi sekitar pukul 08.45 WIB, Selasa, menerima ancaman teror bom dari seseorang yang mengatasnamakan anggota ISIS dari Poso.
Kepala TVRI Stasiun Jambi Zumanik Gani di Jambi, Selasa, mengatakan setelah dirinya menerima dua kali pesan singkat melalui berisi ancaman bom, maka pada pukul 09.00 WIB melaporkan kasus itu kepada aparat kepolisian.
Kemudian menerima ancaman ketiga. “Saya minta seluruh karyawan TVRI keluar dari gedung dan menjauh sambil menunggu kedatangan polisi,” kata Zumanik.
Selang satu jam kemudian pihak kepolisian berseragam lengkap baik dari Satuan Serse maupun Gegana mendatangi gedung TVRI tersebut dan langsung menyisir, memeriksa dan meminta keterangan dari karyawan TVRI itu.
Usai memberikan keterangan kepada kepolisian, Kepala Stasiun TVRI Jambi, Zumanik menjelaskan ancaman bom tiga kali kepada pihak TVRI.
“Dua kali ancaman disampaikan kepada saya dan satu kali lagi kepada kepala teknik yang menerima SMS teror bom yang mengaku seseorang dari Poso,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Badrodin Haiti menyatakan Peringatan Ke-60 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta Pusat berlangsung tanpa hambatan.
“Pengamanan cukup baik dan berlangsung tanpa ada gangguan sampai hari (Senin) ini,” kata Badrodin di Jakarta, Senin (20/4).
Badrodin mengatakan Polri dan TNI mengerahkan 900 personel pengamanan dengan memberlakukan sistem ring satu, ring dua dan ring tiga.
Para petugas pengamanan KAA juga sudah ditempatkan sesuai dengan perencanaan di setiap lokasi telah ditentukan.
Sebanyak 77 delegasi pemimpin negara akan menghadiri peringatan Konferensi Asia Afrika Ke-60 yang berlangsung pada 19 – 24 April 2015.
Para delegasi akan melakukan prosesi napak tilas dan penutupan rangkaian acara di Kota Bandung, Jawa Barat pada 24 April 2015.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Dalam Negeri mengundang perwakilan 68 daerah guna mengklarifikasi ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2015.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Arif Rahman Hakim, Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan, para sekretaris daerah, ketua KPU daerah dan ketua panwaslu.
“Pertemuan hari ini sejatinya mengingatkan bapak ibu sekalian bahwa kami telah memayungi melalui Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 dan Surat Edaran tertanggal 9 Maret 2015 bahwa daerah bisa menggunakan mekanisme pengeluaran anggaran (pilkada) mendahului penetapan perda perubahan APBD, tanpa melalui persetujuan DPRD,” kata Direktur Jenderal Keuangan Daerah Reydonnizar Moenek saat memimpin rapat koordinasi, di Jakarta, Senin (20/4).
Dia menjelaskan kepada para pembuat kebijakan daerah tersebut bahwa untuk pelaksanaan pilkada serentak gelombang pertama, daerah dapat menggunakan dana belanja tidak terduga, penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya, serta memanfaatkan kas yang tersedia.
“Slot-nya hanya satu, yakni hibah. Bahwa terhadap pelaksanaan pilkada itu, hibah menjadi wajib dilakukan oleh pemerintah daerah kepada KPU provinsi, kabupaten dan kota,” jelasnya.
Ke-68 daerah tersebut memiliki kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada Januari hingga Juni 2016, namun diperintahkan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk ikut serta dalam pilkada serentak 2015.
Akibatnya, sebanyak 68 daerah tersebut belum sempat menganggarkan dana pilkada baik di dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) maupun APBD perubahan.
Dalam rapat koordinasi tersebut, 51 daerah di antaranya mengaku siap dan cukup memiliki anggaran untuk pilkada 2015, sedangkan enam di antaranya mengatakan tidak memiliki anggaran cukup dan 11 lainnya belum terkonfirmasi.

Artikel ini ditulis oleh: