Jakarta, Aktual.co — Bentara Budaya Bali (BBB), lembaga kebudayaan nirlaba Kompas-Gramedia, di Ketewel, Kabupaten Gianyar menggelar diskusi dan pemutaran film dalam memperingati Hari Kartini, 21 April 2015.

“Kegiatan itu bekerja sama dengan Kalyana Shira Foundation, Alliance Franaise Bali, dan Institut Franais d’Indonesie (IFI) dan Konsulat Jenderal Jepang,” kata Koordinator kegiatan tersebut Vanesa Martida di Denpasar, Senin (20/4).

Ia mengatakan, bahwa kegiatan tersebut menyuguhkan sejumlah judul film lintas bangsa yang memperbincangkan sosok dan problematik seputar perempuan.

Kaum perempuan selama ini menjadi objek yang senantiasa diperbincangkan dalam film. Film yang ditampilkan karya sutradara perempuan, peraih berbagai penghargaan internasional yang menarik untuk disimak.

Vanesa Martida mengatakan tiga judul film yang ditampilkan tersebut, antara lain Perempuan Punya Cerita (Sutradara Nia Dinata), Hanky Densha (Sutradara Yoshishige Miyake) dan Tanah Mama (Sutradara Asrida Elizabeth).

Ketiga film tersebut menggambarkan fragmen kisah hidup perempuan berikut problematik yang dialaminya mulai dari kota-kota besar di Indonesia hingga Jepang, berikut problem ketidakadilan yang dialami perempuan di Papua.

Acara dimaknai dengan pertunjukan nyanyian seriosa oleh Keshia, khusus membawakan lagu-lagu yang melatarbelakangi film-film ternama.

Selain itu, juga diputar film suguhan apik sinema karya sutradara mumpuni Indonesia, Garin Nugroho, bertajuk Daun di Atas Bantal.

Film tersebut mengisahkan tentang perjuangan hidup seorang perempuan bernama Asih (dibintangi oleh Christine Hakim) yang berupaya merawat tiga anak jalanan yang dianggapnya sebagai anak sendiri dengan segala masalah dan tantangan yang menyertainya.

Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan sesi diskusi yang membahas lebih jauh mengenai problematik yang dialami oleh perempuan baik yang terefleksikan dalam sinema maupun realitas yang terjadi di Indonesia, khususnya Bali, bersama pembicara Ni Putu Sri Harta Mimba, PhD, seorang dosen Universitas Udayana yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan perempuan.

Sri Harta Mimba mengatakan mengenai pentingnya meraih pendidikan setinggi-tingginya bagi semua perempuan berbagai kalangan agar memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

Meskipun pendidikan formal penting untuk ditempuh, katanya, pendidikan secara informal juga tidak boleh terabaikan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mengaku sudah meminta keterangan kronologis kasus dugaan pemukulan yang dilakukan Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PPP Mustofa Assegaf terhadap Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Mulyadi, pada Kamis (16/4) lalu.
Wakil Ketua MKD,  Sufmi Dasco Ahmad mengatakan permintaan keterangan kronologis diserahkan dalam bentuk tertulis dari kedua pihak.
“Kamis sudah (minggu) kemarin. Tapi itu agendanya cuma meminta keterangan secara tertulis dulu,” kata Sufmi, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/4).
Ketika ditanyakan, kapan kembali akan melanjutkan proses sidang MKD terhadap keduanya? Politisi Gerindra itu mengaku belum tau, namun besar kemungkinan akan digelar setelah masa reses berakhir.
“MKD belum ini kan lagi ada kunjungan kerja ke Manado mereka sebagian, jadi belum bisa diagendakan lagi, karena ini kan sudah mau dekat dengan reses soalnya, palingan sesudah reses,” ucap dia.
Dia menambahkan, segala kemungkinan bisa saja terjadi, namun sejauh ini belum ada pembahasan sanksi yang akan dikenakan.
“Belum bisa (digambarkan), karena kita belum dengar keterangan dua belah pihak, harus didengar dari saksi-saksi yang menyaksikan. Baru akan kita rapatkan, dan itu prosesnya panjang hingga pada kesimpulan.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co —  Direktur Sumber Daya Manusia PT Media Karya Sentosa Antonius Bambang Djatmiko menerima putusan majelis hakim yang memvonis dirinya selama dua tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 2 bulan kurungan.
Antonius Bambang Djatmiko dinilai terbukti memberikan Rp15,05 miliar kepada mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin.
“Kami terima,” kata Antonius dalam sidang pembacaan putusan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (20/4).
Majelis hakim yang terdiri atas Prim Haryadi, Muhammad Mukhlis, Casmaya, Ugo dan Anwar memutuskan Antonius divonis 2 tahun dan denda sebesar Rp100 juta subsider 2 bulan kurungan, lebih rendah dibanding tuntutan tiga tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan.
Sedangkan jaksa penuntut umum KPK menyatakan pikir-pikir.
“Kami pikir-pikir yang mulia,” kata jaksa KPK, Nanang Suryadi.
Seusai sidang, Nanang menyatakan bahwa seharusnya KPK akan mengembangkan kasus tersebut ke pemberi lainnya.
“Seharusnya dikembangkan, tapi kita tunggu pimpinan,” kata Nanang Suryadi.
Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK Johan Budi menyatakan bahwa pengembangan kasus dapat dilakukan bila ditemukan bukti baru.
“Pengembangan dilakukan apabila ada bukti baru yang mengaitkan ke pihak lain,” kata Johan melalui pesan singkat.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua Fraksi Partai Hanura Dossy Iskandar mengatakan masukan publik yang tercermin dalam survei tidak bisa dijadikan acuan bagi Presiden Joko Widodo melakukan perombakan atau “reshuffle” kabinet.
“(Persepsi publik) boleh sebagai masukan namun jangan menjadi acuan (untuk melakukan reshuffle kabinet),” katanya di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Senin (20/4).
Dossy mengatakan Presiden bisa mendalami masukan dari publik itu namun tetap tidak bisa menjadi acuan merombak kabinet.
Menurut dia perombakan kabinet harus berdasarkan kinerja dan tolak ukur pakta integritas yang telah di tandatangani bersama presiden.
“Perombakan kabinet absolut diatur konstitusi dan masukan publik baik-baik saja, silahkan Presiden mendalami,” ujarnya.
Dossy mengatakan persepsi publik itu ditujukan agar Presiden dan para menteri tahu apakah tidak tercapainya target pembangunan karena kinerja atau mutu kepemimpinan.
Menurut dia presiden harus bertemu dengan seluruh menteri untuk memaparkan tugas-tugas menteri yang dipandang mempengaruhi kinerja pemerintah.
“Perlu dipaparkan tugas-tugas yang dipandang memengaruhi kinerja pemerintah sehingga ada anggapan seperti itu (rendahnya kepuasan publik),” ujarnya.
Sebelumnya Poltracking Indonesia pada Minggu (19/4) merilis hasil survei, pertama; terkait dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama enam bulan, sebanyak 48,5 persen publik menyatakan tidak puas (gabungan sangat tidak puas 5,8 persen dan kurang puas 42,7 persen).
Sementara hanya 44 persen mengatakan puas (sangat puas 3,5 persen dan cukup puas 40,5 persen), sedangkan 7,5 persen mengaku tidak tahu/tidak jawab.
Kedua; terkait dengan kinerja Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, hanya 47 persen publik yang menyatakan puas dengan kinerja Jokowi (sangat puas 3,9 persen dan cukup puas 43,1 persen).
Sementara itu kinerja Wapres Jusuf Kalla hanya 44,8 persen (sangat puas 2,8 persen dan cukup puas 42 persen).
Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden di 34 provinsi pada 23-30 Maret 2015. Survei itu menggunakan metode “multistage random sampling” dan “margin of error” kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen serta dibiayai Poltracking.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat berkunjung ke Kabupaten Rejanglebong Provinsi Bengkulu, mengingatkan pemerintah pusat untuk memegang janji kepada rakyat, Senin (20/4).
“Janji politik pemerintah yang berkuasa saat ini harus dipegang, karena rakyat saat ini menunggu realisasinya. Rakyat saat ini dibuat pusing dengan turun naiknya harga BBM dan kenaikan tarif listrik,” kata Fadli Zon.
Fungsi dan tugas dari anggota DPR selain untuk penganggaran, juga mendengarkan aspirasi masyarakat serta mengawasi kebijakan pemerintah baik di pusat maupun di daerah.
Karena itu, dia meminta agar pemerintah pusat tidak menyusahkan masyarakat dengan menaikan harga BBM, karena saat ini harga BBM dunia malah turun.
Kalangan masyarakat awam banyak yang tidak tahu kalau penerapannya didasari perkembangan harga minyak dunia, ujarnya lagi.
Sedangkan untuk realisasi dari anggaran desa yang semula dijanjikan pemerintah pusat mencapai Rp1,4 miliar, kata dia lagi, saat ini baru terealisasi pada kisaran ratusan juta rupiah saja untuk masing-masing desa, padahal realisasi program ini harus secepatnya dilaksanakan untuk mendukung pembangunan di desa.

Artikel ini ditulis oleh: