Makasar, Aktual.co — Jelang pelaksanaan Kongres Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulsel terus melakukan persiapan dan konsolidasi kader-kader se Sulsel. 
DPD Partai Demokrat Sulsel dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi daerah (rakorda) 24 pengurus kabupaten/kota.
“Insya Allah kita akan gelar rakorda tanggal 22 April nanti, bertempat di Hotel Horison Jalan Sudirman, Makassar,” kata Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni’matullah, Senin (20/4).
Menurut Ni’matullah, rakorda ini nantinya akan mengagendakan sejumlah pembahasan terkait internal kepengurusan kader Partai Demokrat di Sulsel. Salah satunya persiapan kongres Partai Demokrat yang akan dilaksanakan di Surabaya, selama tiga hari, 11-13 Mei mendatang.
“Kami menggelar rakorda untuk membicarakan sejumlah hal, termasuk persiapan kongres nanti di Surabaya. Rakorda ini mengundang ketua dan sekretaris DPC Demokrat di 24 kabupaten/kota. Rapat ini juga akan dihadiri oleh utusan dari DPP,” ujarnya.
Rencananya Kongres partai berlambang bintang mercy itu akan diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur, 10-13 Mei 2015.
Kongres Partai Demokrat akan mengagendakan pemilihan  ketua umum dan kepengurusan Partai Demokrat periode 2015 – 2020.
Hingga saat ini, SBY masih menjadi calon  kuat ketua umum partai berlambang bintang mercury ini.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Soekarwo menyatakan 90 persen Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se-Indonesia memilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali duduk sebagai ketua umum periode 2015-2020.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Terdakwa kasus suap sengketa Pilkada Tapanuli Tengah (Tapteng), Raja Bonaran Situmeang mengklaim tidak mengetahui perihal uang suap senilai Rp1,8 miliar kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar.
Hal itu dia sampaikan ketika ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perihal pengiriman uang Rp1,8 miliar ke rekening perusahaan, CV Ratu Samagat, milik istri Akil, Ratu Rita.
“Saya tidak tahu,” jawab Bonaran saat sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Selatan, Senin (20/4).
Bukan hanya itu, Bonaran juga menyanggah mengenai pinjaman uang sebesar Rp1 miliar dari Aswar Pasaribu. Dalam dakwaannya, JPU KPK menyebut, bahwa ajudan Bonaran, Daniel Situmeang pernah mengambil uang dari Aswar untuk diserahkan ke Bakhtiar Ahmad Sibarani. Setelah itu, pada 17 Juni 2011 Bakhtiar mengirim uang tersebut sebesar Rp 900 juta ke rekening CV Ratu Samagat.
Dalam dakwaannya, JPU KPK juga memaparkan pengiriman uang dengan nominal yang sama ke  Rp 900 juta ke rekening CV Ratu Samagat pada 20 Juni 2011.
“Saya tida tahu,” ujarnya.
Mendengar jawaban Bonaran, JPU KPK, Pulung Rinandoro pun kembali mengulang pertanyaan soal pinjaman duit dan setoran ke Akil, tapi Bonaran tetap tidak mengaku. “Bapak punya bukti ngga?” sahut Bonaran dengan nada meninggi.
Tidak senang dengan cara Bonaran menjawab, Jaksa KPK pun membalasnya dengan nada tegas. “Saya punya saksi yang tidak Bapak bantah,” tegas Jaksa Pulung.
Bonaran yang juga berprofesi sebagai pengacara, terlihat sedikit mengeluarkan kemampuannya. Dia pun lantas meminta Jaksa untuk tidak mengulangi pertanyaan yang sama.
“Pak saya sudah jawab tidak tahu, bagaimana mereka transfer ke CV Ratu Samagat saya tidak tahu,” tutur Bonaran.
Penasihat hukum Bonaran, ikut menginterupsi cecaran pertanyaan JPU KPK. Mereka juga mengatakan keberatan. Pasalnya, menurut mereka Jaksa KPK dianggap berusaha memaksakan jawaban Bonaran sesuai dengan yang didakwakan.
“Interupsi, Jaksa memaksakan kehendak kepada terdakwa,” ujar penasihat hukum Bonaran.
Melihat situasi sidang mulai ‘memanas’, Hakim Ketua, Muchammad Muhlis pun langsung menengahi protes penasihat hukum. “Jaksa mau membuktikan dakwaan terkait itu menanyakan kepada terdakwa. Dianggap Jaksa jawaban tidak, belum pas, jadi kalau jawaban terdakwa berkali-kali mengatakan tidak tahu, saya kira kita nilai saja,” ujar Muhlis.
Seperti diketahui, Bupati Tapteng nonaktif itu  didakwa telah menyuap Akil Mochtar dengan uang sebesar Rp1,8 miliar. Suap tersebut diberikan agar MK menyatakan kemenangan Bonaran pada Pilkada Tapteng tahun 2011, tetap sah sebagaimana keputusan KPU.
Untuk mengamankan kemenangan Bonaran di MK, Akil meminta disediakan uang Rp3 miliar. Demi memenuhi permintaan Akil,  Bonaran akhirnya meminjam uang kepada Aswar Pasaribu termasuk ke Arif Budiman.
Dalam dakwaan disebutkan duit Rp 1 miliar yang diambil Tomson di BNI 46 Rawamangun, langsung diserahkan kepada Bakhtiar Ahmad Sibarani.
Keesokan harinya pada tanggal 17 Juni 2011, Bakhtiar Ahmad Sibarani dan Subur Effendi mentransfer uang Rp 900 juta ke rekening CV Ratu Samagat sesuai permintaan Akil.
Sedangkan pemberian tahap kedua, Bonaran melalui orang suruhannya mengirim duit Rp 900 juta pada 20 Juni 2011 juga ke rekening CV Ratu Samagat.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Terdakwa kasus suap terkait proyek jual beli gas alam di Bangkalan, Madura, Abdur Rouf diduga telah tiga kali menjadi perantara suap dari PT Media Karya Sentosa (PT MKS) kepada Fuad Amin Imron. Hal itu terungkap saat Rouf menjalani sidang yang beragendakan pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Selatan, Senin (20/4).
Dipaparkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), awal Rouf dijadikan perantara suap oleh mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin Imron, adalah pada 1 September 2014 lalu. Kala itu, Fuad meminta Rouf untuk menghubungi Antonius Bambang Djatmiko, selaku pemberi suap dari PT MKS.
Fuad meminta Rouf untuk berkoordinasi dengan Bambang untuk membicarakan lokasi penerimaan uang dari PT MKS. Setelah keduanya berhubungan, disepakati penyerahan uang akan dilakukan oleh ajudan Bambang, Sudarmono, di Carrefour Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, pukul 12.00 WIB.
“Kemudian terdakwa bersama Imron (penjaga rumah Fuad), pergi ke Carrefour, Jakarta Timur, dan bertemu dengan Sudarmono di tempat parkir. Kemudian terdakwa bersama Imron menerima tas berisi uang sebesar Rp600 juta yang diserahkan Sudarmono,” papar Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor.
Penerimaan suap kedua yang diterima Rouf adalah pada 30 Oktober 2014. Hari itu, pukul 09.00 WIB, Rouf mengirim pesan singkat ke Bambang untuk menanyakan tempat peyerahan uang imbalan atau balas jasa untuk Fuad.
“Selamat pagi pak Bambang. Saya Rouf, iparnya pak Fuad. Hari ini mau ada pertemuan ya, di mana, jam berapa?,” tanya Rouf lewat pesan singkat kepada Bambang. Kemudian, Bambang pun langsung menjawab pesan itu. “Sedang disiapkan. Nanti akan dikabari,” jawab Bambang.
Kemudian, untuk memberitahukan tempat penyerahan uang, Bambang pun menelepon Fuad. Pertemuan kedua digelar di rumah Fuad yang terletak di Cipinang Cempedak II Nomor 25A, Jakarta Timur, dengan skema yang sama, uang sebesar Rp600 juta diserahkan oleh Sudarmono.
“Lalu terdakwa menghubungi Fuad Amin dan menyampaikan ‘Pak Haji saya sudah terima uangnya’ dan dijawab oleh Fuad Amin ‘Ya bang langsung di transfer saja ke rekening Mandiri Ucup (atas nama Muhammad Yusuf) nanti diberikan keterangan hasil penjualan mobil,” beber Jaksa bacakan dakwaan.
Dan penerimaan uang terakhir yang dilakukan Rouf terjadi di Gedung AKA Jalan Bangka Raya Nomor 2, Pela, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
‪”Pada sekitar pukul 11.00 WIB Sudarmono sampai di Gedung AKA dan bertemu dengan terdakwa (Rouf) di area parkir, kemudian terdakwa menerima uang sejumlah Rp700 juta. Bahwa ketika terdakwa hendak meninggalkan Gedung AKA dengan mobil Toyota Avanza putih M 854 GD, terdakwa ditangkap petugas KPK dan saat digeledah ditemukan uang sejumlah Rp700 juta,” pungkas Jaksa.
Namun nahas, penerimaan suap ketiga yang dilakukan Rouf menjadi sia-sia. Pasalnya, saat penyerahan uang tersebut, Rouf yang juga bersama Sudarmono malah tertangkap basah oleh Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
‪Atas perbuatannya, terdakwa diancam pidana Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.‬

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby