Jakarta, Aktual.co — Fraksi Demokrat-PAN DPRD , Lucky P Sastrawiria tidak terima atas penyataan yang digelontorkan oleh Komite Aksi Mahasiswa Untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) yang menuduh anggota partainya terlibat dalam kasus pengadaan alat uninterruptible power supply (UPS).  
Lucky menduga bahwa aksi organisasi yang menuding sejumlah kader partai Demokrat periode 2009-2014 dan 2014-2019 ini karena ada upaya penghancuran citra partai Demokrat yang sebentar lagi akan menggelar konggers.
“Itu upaya pembunuhan karakter partai Demokrat, kan kita sebentar lagi mau konggres, itu kerjaan orang-orang yang tidak suka dengan kami,” kata Lucky saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (20/4).
Ketika disinggung apakah dirinya selaku Ketua Fraksi dan beberapa anggotanya terlibat kasus pengadaan alat uninterruptible power supply (UPS) yang telah menciduk dua orang anak buah Gubernur Ahok yakni Alex uman dan Zainal Sulaiman, dengan tegas Lucky mengaku tidak terlibat dan mengklaim dirinya bersih.
“Abang bersih, abang gak terlibat itu, udah itu orang demo gak usah diambil pusing, tadinya sih saya mau laporin ke polisi, tapi biarin ajalah cape buang-buang duit,” kilahnya.
Seperti diketahui puluhan warga yang menamakan diri Komite Aksi Mahasiswa Untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD, Rabu (8/4/2015).
Para pengunjuk rasa menuntut agar pimpinan DPRD mendukung pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan alat penyedia daya listrik atau UPS tahun 2014.
Para pengunjuk rasa membawa spanduk bergambar orang-orang yang mereka tuding sebagai tersangka kasus korupsi UPS.
Orang-orang tersebut adalah Ketua DPRD DKI periode 2009-2014 Ferrial Sofyan, serta para anggota Komisi E pada periode tersebut, yakni Firmansyah, Igo Ilham, Sahrianta Tarigan, Fahmi Zulfikar, Misan Samsuri, Lucky Sastrawiria, Sandy SAP, dan Neneng Hasanah.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) di Kabupaten Tangerang, Banten, mengalami kendala karena jaringan internet terputus di lima kecamatan.

“Warga lima kecamatan seperti Kelapa Dua, Cisauk, Kosambi, Cikupa dan Solear tidak dapat mengurus pembuatan E-KTP,” kata Kabid Data, Pengawasan dan Penyuluhan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Pemkab Tangerang, Sadelih di Tangerang, Senin (20/4).

Sadelih mengatakan kerusakan jaringan itu telah berlangsung sejak dua pekan lalu sehingga pengiriman data ke ke Dukcapil dan Kemendagri terhenti.

Pihaknya mengharapkan agar para warga yang berada pada lima kecamatan itu bila mengurus E-KTP diharapkan untuk datang langsung ke Kantor Dukcapil di Kecamatan Tigaraksa.

Namun masalah jaringan itu merupakan kewenangan dari Kemendagri dan berdampak terhadap dua komputer tiap kecamatan yang khusus digunakan untuk pembuatan E-KTP tidak dapat digunakan.

Menurut dia, akibat kerusakan jaringan itu, mengakibatkan warga pada lima kecamatan yang mengurus KTP mengalami keterlambatan pembuatan.

Padahal biasanya aparat kecamatan dapat mengirim langsung ke Dinas Dukcapil setempat berupa biodata WNI termasuk domokrafis berupa sidik jari, foto maupun alamat lengkap.

Pernyataan itu terkait warga mengeluhkan keterlambatan pembuata nE-KTP sehingga mereka melaporkan kepada anggota DPRD setempat akhirnya mendesak kepada aparat terkait untuk mengatasinya.

Dia mengatakan kesalahan keterlambatan pembuatan KTP bukan pada aparat kecamatan yang bertugas melainkan karena jaringan yang putus.

“Bila dalam kondisi normal, artinya perangkat komputer dan jaringan lancar, warga hanya butuh waktu paling lama dua hari, maka E-KTP dapat selesai dibuat,” katanya.

Warga Kabupaten Tangerang sesuai data tahun 2014 sebanyak 3,21 juta jiwa, lebih dari 60 persen memiliki KTP, mereka tersebar pada 29 kecamatan dan 348 desa/kelurahan. 

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid