4 April 2026
Beranda blog Halaman 366

Impor Gula dan Garam Industri Besar-besaran Dibuka 2026, Ini Penjelasan Pemerintah

Jakarta, Aktual.com – Pemerintah memastikan akan membuka impor gula dan garam industri dalam skala besar pada 2026 guna menjamin ketersediaan bahan baku bagi sektor industri nasional. Kebijakan ini diambil untuk menjaga kesinambungan produksi dan stabilitas industri strategis, dengan penegasan bahwa impor tersebut tidak diperuntukkan bagi konsumsi langsung masyarakat.

Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Tatang Yuliono, mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi penetapan Neraca Komoditas Pangan 2026 yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait.

Dalam rapat tersebut, pemerintah menyepakati impor gula bahan baku industri sebesar 3.124.394 ton. Selain itu, terdapat tambahan alokasi impor sebanyak 508.360 ton yang diperuntukkan bagi gula bahan baku industri melalui skema Kemudahan Impor Tujuan Ekspor–Kemudahan Bahan Baku (KITE KB).

“Disepakati bahwa untuk gula bahan baku industri sesuai dengan usulan, yaitu sebesar 3.124.394 ton,” ujar Tatang usai rapat koordinasi Penetapan Neraca Komoditas Pangan 2026 di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Tatang menjelaskan, mayoritas gula yang diimpor masih berupa gula kristal mentah (raw sugar) yang kemudian diolah di dalam negeri. Sekitar 98 persen impor merupakan raw sugar, sementara sisanya merupakan gula khusus seperti gula bit atau gula untuk kebutuhan industri tertentu dengan volume relatif kecil.

“Ini murni untuk menjaga pasokan industri agar tidak terganggu. Bukan untuk konsumsi rumah tangga,” tegasnya.

Selain gula, pemerintah juga menetapkan impor garam industri yang dibatasi khusus untuk kebutuhan industri klor-alkali plant (CAP). Untuk 2026, kebutuhan garam industri CAP ditetapkan sebesar 1.188.147,005 ton. Kebijakan ini sejalan dengan pembatasan impor garam yang hanya dibuka bagi industri strategis.

Pemerintah juga mencermati potensi tambahan pasokan dari produksi garam dalam negeri, termasuk dari kawasan sentra industri garam di Rote yang ditargetkan mulai berproduksi pada 2026. Produksi tersebut akan dimasukkan secara bertahap dalam perhitungan neraca pasokan dan permintaan nasional.

“Kalau produksi dalam negeri sudah berjalan dan datanya masuk, tentu akan kita hitung kembali dalam neraca supply and demand. Saat ini belum ditetapkan keadaan tertentu,” ujar Tatang.

Hingga kini, pemerintah belum menetapkan status keadaan tertentu yang memungkinkan impor tambahan garam di luar kebutuhan CAP. Penetapan tersebut hanya akan dilakukan apabila produksi dalam negeri terbukti belum mampu memenuhi kebutuhan nasional.

Pemerintah menegaskan target kebijakan ke depan adalah mengakhiri impor garam pada 2027, kecuali dalam kondisi tertentu. “Selama produksi dalam negeri mencukupi, impor tidak akan dibuka,” pungkas Tatang.

(Rachma Putri)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Pascabencana Sumatra: Pemerintah Klaim Percepatan Penanganan, DPR Ingatkan Tak Berhenti di Laporan

Ratusan warga memadati lokasi bencana banjir bandang di Desa Bukit Batabuah Kabupaten Agam, Minggu (12/5/2024). Hingga saat ini sebanyak 15 warga dilaporkan meninggal dunia akibat bencana itu. (Antara/Altas Maulana).

Jakarta, aktual.com – Pemerintah kembali menegaskan klaim percepatan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pemerintah menyebut, hingga Minggu, 28 Desember 2025, ribuan hunian sementara (huntara) telah dibangun, dan dana tunggu hunian mulai dicairkan bagi korban terdampak.

Hal ini disampaikan dalam Konferensi Pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun, di Jakarta, Senin (29/12/2025).

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan, percepatan pemulihan merupakan instruksi langsung Presiden yang harus dijalankan secara terkoordinasi.

Namun, ia tak menampik kondisi di lapangan masih timpang. Sebagian wilayah telah beralih ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi, sementara daerah lain masih bertahan dalam status tanggap darurat.

“Ada daerah yang sudah masuk rehabilitasi dan rekonstruksi, tetapi ada juga yang masih memperpanjang masa tanggap darurat karena kondisi di lapangan belum memungkinkan,” ujarnya.

Huntara dan Dana Tunggu Hunian

Salah satu capaian yang paling ditonjolkan pemerintah adalah pembangunan huntara. BNPB mencatat 1.050 unit huntara telah dibangun di tiga provinsi terdampak.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyebut angka tersebut masih akan bertambah. Meski begitu, pemerintah belum bisa memastikan berapa total kebutuhan huntara.

“Kami masih menunggu finalisasi data kerusakan dari pemerintah daerah. Pendataan ini penting supaya tidak terjadi tumpang tindih dan salah sasaran,” ujar Muhari.

Selain huntara, pemerintah juga mulai mencairkan dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga per bulan. Namun, bantuan ini baru menyentuh sebagian korban.

Abdul Muhari mengatakan, hingga kini baru 16.264 KK yang datanya terverifikasi dan masuk tahap pencairan awal. Namun, ia mengakui, masih banyak korban yang belum masuk daftar penerima.

“Sisanya masih dalam proses pendataan oleh pemerintah daerah. Kami tidak bisa mencairkan sebelum datanya valid,” ucap Muhari.

Penyaluran dana tersebut, katanya, dilakukan dengan skema jemput bola. Pemerintah menunjukan bank setempat untuk turun ke tiap wilayah terdampak dan membagikan dana tersebut

“Masyarakat tidak perlu membawa KTP atau KK, karena datanya sudah kami cocokkan,” katanya.

Ribuan Personel TNI Diturunkan

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan, hampir 38 ribu personel diterjunkan ke wilayah terdampak.

“TNI mengerahkan sekitar 37.910 personel, termasuk penambahan 15 batalion, untuk membantu pembangunan huntara, huntap, dan infrastruktur pendukung,” kata Agus.

Menurutnya, tugas TNI tidak hanya membangun hunian, tetapi juga membuka akses wilayah terdampak.

“Kami membangun jembatan darurat, membersihkan lumpur di sekolah, pesantren, jalan, dan fasilitas umum, serta mendukung penyediaan air bersih dan trauma healing,” ujarnya.

Hingga kini, TNI mengklaim telah membangun 32 jembatan darurat, serta mengerjakan 40 jembatan Aramco, sebagian di antaranya sudah digunakan masyarakat.

DPR Ingatkan Negara Jangan Berhenti di Klaim

Terpisah, Anggota Komisi XIII DPR RI M. Shadiq Pasadigoe menilai, pembangunan huntara dan pencairan bantuan belum cukup jika tidak disertai kepastian relokasi permanen.

“Hak mereka atas tempat tinggal yang aman tidak boleh tertunda. Negara tidak boleh berhenti hanya pada huntara,” kata Shadiq.

Menurutnya, warga di zona merah membutuhkan kepastian hunian tetap, bukan sekadar tempat tinggal sementara.

“Kalau warga hanya dipindahkan sementara tanpa kejelasan rumah relokasi, itu sama saja memindahkan masalah,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemulihan pascabencana menyangkut pemenuhan hak dasar warga negara.

“Ini bukan sekadar soal membangun infrastruktur. Ini soal martabat warga dan tanggung jawab negara,” kata Shadiq.

DPR, lanjut dia, akan terus mengawasi proses rehabilitasi dan rekonstruksi agar tidak berhenti pada klaim percepatan administratif.

“Kami akan kawal agar pemulihan benar-benar dirasakan warga, bukan hanya tercatat di laporan,” ujarnya.

Laporan: Taufik Akbar Harefa

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Impor Bahan Baku Industri Dibuka 2026, Pemerintah Tegaskan Bukan untuk Konsumsi

Jakarta, Aktual.com — Pemerintah menetapkan alokasi impor sejumlah komoditas strategis pada 2026 yang difokuskan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri. Kebijakan ini ditempuh guna menjaga kesinambungan produksi nasional sekaligus memastikan kebutuhan konsumsi masyarakat tetap mengandalkan produksi dalam negeri.

Penetapan tersebut diputuskan melalui rapat koordinasi tingkat menteri setelah melalui proses pengajuan pelaku usaha serta verifikasi oleh kementerian dan lembaga teknis terkait. Dalam penetapan Neraca Komoditas 2026, pemerintah membuka impor bahan baku industri dengan total volume lebih dari 4 juta ton yang mencakup komoditas daging lembu, gula, hasil perikanan, hingga garam industri.

Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan, Tatang Yuliono, menegaskan bahwa kebijakan impor ini tidak ditujukan untuk konsumsi langsung masyarakat, melainkan murni untuk mendukung aktivitas industri pengolahan.

“Semua yang diputuskan hari ini merupakan usulan dari pelaku usaha yang telah diverifikasi oleh kementerian teknis. Setelah itu dibahas di tingkat eselon I dan dirapatkan di tingkat menteri,” ujar Tatang di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Untuk komoditas daging lembu, pemerintah menyepakati alokasi impor khusus bagi kebutuhan industri sebesar 17.097,95 ton. Volume tersebut merupakan bagian dari total penetapan sebelumnya sebesar 297.097,95 ton dan dipastikan terpisah dari alokasi konsumsi masyarakat.

“Yang diputuskan hari ini adalah daging lembu untuk kebutuhan industri. Jadi alokasinya jelas dan tidak diperuntukkan bagi konsumsi,” tegas Tatang.

Sementara itu, pada komoditas hasil perikanan, pemerintah menetapkan impor bahan baku industri sebesar 23.576,515 ton atau sekitar separuh dari usulan awal. Adapun kebutuhan di luar bahan baku industri dengan volume 29.225 ton dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Untuk hasil perikanan diputuskan ditetapkan untuk bahan baku industri sebesar 23.576,515 ton,” kata Tatang.

Kebijakan impor berbasis kebutuhan industri ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan bahan baku, menekan risiko gangguan produksi, serta mempertahankan daya saing sektor industri nasional. Di sisi lain, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap melindungi petani, nelayan, dan produsen dalam negeri dengan menjaga agar kebutuhan konsumsi nasional tetap bertumpu pada produksi domestik.

(Rachma Putri)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Penutupan BEI 2025, OJK Ungkap Kinerja Pasar Modal Solid dan Berdaya Tahan

Jakarta, Aktual.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja Pasar Modal Indonesia tetap solid, berintegritas, dan berdaya tahan sepanjang 2025, meskipun menghadapi dinamika global berupa ketidakpastian kebijakan moneter, tensi geopolitik, serta tekanan dan sentimen perdagangan di awal tahun.

Ketahanan pasar modal tercermin dari penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), pertumbuhan kapitalisasi pasar, peningkatan aktivitas transaksi dan penghimpunan dana, serta lonjakan jumlah investor domestik, khususnya dari kalangan generasi muda.

Hal tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, dalam sambutan Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2025 di Jakarta, Selasa (30/12/2025).

“Pasar Modal Indonesia menunjukkan resiliensi dan daya saing yang semakin menguat. Berbagai tantangan global telah menguji ketangguhan kita dalam mendorong pertumbuhan pasar modal yang berkelanjutan,” ujar Inarno.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara OJK, Self-Regulatory Organization (SRO), pelaku industri, serta seluruh pemangku kepentingan pasar modal. Kolaborasi tersebut dinilai mampu menjaga stabilitas, kepercayaan investor, dan integritas pasar di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Eddy Manindo Harahap, menjelaskan bahwa hingga 19 Desember 2025 IHSG tumbuh 22,10 persen secara tahunan (year to date/ytd) dan ditutup pada level 8.644,26. Kapitalisasi pasar mencapai Rp15.810 triliun atau tumbuh 28,16 persen ytd, melampaui target dalam Roadmap Pasar Modal dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Di pasar obligasi, Indonesia Composite Bond Index (ICBI) menguat 12,10 persen ytd ke level 440,19. Sementara industri pengelolaan investasi mencatat dana kelolaan sebesar Rp1.039 triliun atau tumbuh 24,16 persen ytd.

Dari sisi penghimpunan dana, pasar modal berhasil menghimpun Rp268,14 triliun dari 210 penawaran umum, termasuk 18 emiten saham baru dan dua emiten Efek Beragun Syariah (EBS). Jumlah investor juga meningkat signifikan dengan penambahan 5,34 juta investor baru, sehingga total Single Investor Identification (SID) mencapai 20,2 juta, dengan 79 persen berasal dari generasi di bawah 40 tahun.

Untuk menjaga integritas pasar, OJK sepanjang 2025 telah menjatuhkan sanksi administratif dengan total denda Rp123,3 miliar serta melakukan ratusan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan dan keberlanjutan pasar modal nasional.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Produk Nasabah PNM Ikut Membantu Masyarakat Terdampak Bencana di Sumatra

Jakarta, aktual.com – Di tengah keterbatasan akibat bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat secercah harapan hadir dari tangan-tangan sederhana para pelaku usaha ultra mikro.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak, kali ini dengan melibatkan langsung para nasabahnya.

Bukan sekadar bantuan logistik, yang disalurkan adalah hasil jerih payah para ibu pelaku usaha. Lebih dari 2.000 paket abon kemasan produksi nasabah PNM dari Serang serta rendang siap saji buatan nasabah PNM Padang dikirimkan ke lebih dari 10 titik distribusi, mulai dari posko pengungsian, dapur umum, hingga rumah-rumah nasabah PNM Mekaar di Aceh Tamiang, Senin (29/12).

Bantuan ini menjadi wujud nyata semangat dari nasabah untuk nasabah, sebuah solidaritas yang tumbuh dari rasa senasib dan kepedulian yang sama.

Hani Susanti, nasabah PNM asal Serang yang mengelola usaha abon kemasan siap saji, mengaku tak kuasa menyembunyikan rasa harunya saat diajak terlibat dalam aksi kemanusiaan ini.

“Sebagai pelaku usaha kecil, saya tidak pernah membayangkan produk dari dapur kami bisa sampai ke saudara-saudara di Aceh. Saya merasa bersyukur bisa ikut membantu. Semoga abon ini dapat sedikit menguatkan mereka di tengah kondisi yang sulit,” tutur Hani.

Hal serupa dirasakan Ningsih, nasabah PNM dari Padang yang menjalankan usaha rendang siap saji. Baginya, kabar bencana bukan sekadar berita, melainkan panggilan untuk saling menopang.

“Ketika mendengar ada sesama nasabah PNM yang terdampak banjir dan longsor, kami merasa terpanggil. Lewat usaha yang kami miliki, kami ingin berbagi. Rendang ini mungkin sederhana, tapi kami berharap bisa memberi tenaga dan semangat bagi mereka yang sedang berjuang,” ujar Ningsih.

Ia menambahkan, kebersamaan yang dibangun PNM melampaui hubungan pembiayaan semata.

“PNM mengajarkan kami untuk tidak hanya tumbuh sendiri, tetapi juga saling menguatkan. Di saat sulit seperti ini, rasa kebersamaan itu terasa sangat nyata,” katanya.

Sekretaris Perusahaan PNM, Dodot Patria Ary, menyampaikan bahwa keterlibatan nasabah dalam aksi kemanusiaan ini merupakan bagian dari nilai yang terus dijaga PNM.

“Kami turut berduka atas musibah yang dialami masyarakat Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dalam upaya membantu pemulihan, kami melibatkan nasabah PNM Mekaar yang memiliki usaha makanan siap saji. Lebih dari 2.000 produk abon dan rendang karya Ibu Hani dan Ibu Ningsih telah disalurkan. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan kebutuhan pangan sekaligus menguatkan semangat bagi para penyintas,” ujar Dodot.

Lebih dari sekadar makanan, yang dibawa adalah rasa peduli keinginan untuk memastikan bahwa di tengah keterbatasan, tak ada yang berjalan sendirian. Sebagai satu keluarga besar, PNM dan para nasabahnya memilih untuk terus hadir, saling menjaga, dan tumbuh bersama.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Plt Sesjen MPR RI Siti Fauziah: Empat Pilar Kebangsaan Perkuat Moderasi Beragama dan Keutuhan NKRI

Plt. Sekjen MPR RI, Siti Fauziah, menyampaikan sambutan dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang digelar bekerjasama dengan Pengurus Daerah (PDA) Aisyiyah Ponorogo, di Ponorogo, Jawa Timur, Selasa (30/12/2025). Aktual/DOK MPR RI

Ponorogo, aktual.com – Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Plt. Sesjen MPR RI) Siti Fauziah, S.E., M.M., menegaskan bahwa lemahnya penghayatan nilai-nilai keagamaan serta pemahaman agama yang sempit masih menjadi tantangan serius bagi persatuan bangsa. Oleh karena itu, penguatan Empat Pilar Kebangsaan dinilai menjadi solusi strategis untuk menjaga keutuhan dan harmoni nasional.

Hal itu disampaikannya dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang digelar bekerjasama dengan Pengurus Daerah (PDA) Aisyiyah Ponorogo, di Ponorogo, Jawa Timur, Selasa (30/12/2025). Selain dihadiri jajaran Sekretariat Jenderal MPR RI, acara ini turut dihadiri Plt Bupati Ponorogo Hj. Lidyarista S.H, Ketua PDA Aisyiyah Ponorogo, Hj. Titi Listyorini, serta Ketua Saudagar Perempuan Muslim Indonesia, Dra. Mardiana Indraswati.

Selain itu juga hadiri para peserta lainnya dari Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah (PCA) se-Ponorogo, Amal Usaha ‘Aisyiyah Ponorogo, dan Majelis dan Lembaga PDA Ponorogo.

Di hadapan mereka, perempuan yang akrab disapa Ibu Titi ini menegaskan bahwa pemahaman agama yang lurus dan moderat adalah mereka yang menghargai keberagaman. Maka hal inilah tantangan yang perlu diatasi salah satunya melalui Sosialisai Empat Pilar MPR RI, yakni mengingatkan kembali peran Pancasila, UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Saya yakin ibu-ibu di sini memiliki pemahaman agama yang lurus dan moderat. Namun di daerah lain, hal-hal seperti ini masih terjadi dan berpotensi memecah belah bangsa. Tantangan internal lainnya adalah munculnya fanatisme kedaerahan, kurangnya penghargaan terhadap keberagaman, lemahnya keteladanan sebagian pemimpin, serta penegakan hukum yang belum berjalan optimal. Kita semua tentu merasakan keprihatinan ini,” ujarnya.

Lanjut dia, pengaruh globalisasi dan kuatnya intervensi kekuatan global juga menjadi faktor eksternal yang memengaruhi kebijakan nasional. Terlebih dengan adanya media sosial dengan peran seperti pisau bermata dua, yakni menjadi sarana kebaikan, di sisi lain berpotensi menjadi alat pemecah belah bangsa.

Karenanya dalam sosialisasi ini, para peserta dibagikan buku Empat Pilar MPR RI di antaranya terkait Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ada buku Ketetapan MPR, lalu ada buku penjelasan UUD, penjelasan TAP MPR, serta buku rangkuman. Meski seluruh buku tersebut diterbitkan tahun 2004, Ibu Titi menekankan bahwa isinya masih sangat relevan dalam zaman saat ini.

“Buku Undang-Undang Dasar yang kecil itu memuat seluruh perubahan UUD 1945, mulai dari Amandemen Pertama hingga Amandemen Keempat. Semua sudah dijelaskan di sana dan sangat mudah dipelajari. Sekali lagi, jangan ditumpuk, silakan dimanfaatkan atau dibagikan, karena buku ini sering dicari oleh pelajar dan mahasiswa,” tuturnya.

Ibu Titi juga mengingatkan terkait peran pendidikan budi pekerti yang duhulu sempat hilang dari kurikulum, namun dampaknya bisa kita rasakan, khususnya dalam menghadapi tantangan adab dan sopan santun mulai berkurang saat ini.

“Ini menjadi PR bersama, terutama bagi para ibu sebagai pendidik utama dalam keluarga.
MPR RI sendiri terus melakukan berbagai kegiatan sosialisasi Empat Pilar, salah satunya melalui sosialisasi seperti ini, lomba cerdas cermat untuk pelajar SMA di seluruh provinsi, serta debat konstitusi untuk mahasiswa. Semua ini bertujuan menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda,” ujarnya.

Hal itu menurutnya penting di mana generasi baru saat ini yang akan memegang estafet kepemimpinan bangsa di Indonesia Emas 2045 mendatang. Karenanya ia memohon para peserta untuk menularkan nilai-nilai kebangsaan ini kepada anak, cucu, keluarga, dan lingkungan sekitar.

“Sebagai penutup, saya berpesan agar kita bersama-sama menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya.

Senada dengan Ibu Titi, Plt Bupati Ponorogo Hj. Lidyarista S.H mengingatkan agar kita lebih berhati-hati dengan tantangan arus informasi hoaks, termasuk pengaruh global yang masif dan berpotensi meruntuhkan nasionalisme.

“Siti Fauziah menekankan pentingnya pemahaman Empat Pilar MPR RI. Intinya, kita harus hati-hati terhadap hoaks. Kadang ketika bermain handphone, kita tiba-tiba menerima kabar misalnya soal jalan rusak padahal kondisi di lapangan sudah baik. Dari situ kita belajar bahwa media sosial harus kita sikapi dengan bijak,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Saudagar Perempuan Muslim Indonesia, Dra. Mardiana Indraswati menekankan bahwa Empat Pilar kebangsaan ini sangat penting untuk terus diperkuat, terlebih dengan tidak sedikit generasi saat ini yang hampir tidak hafal Pancasila.

“Kesadaran kebangsaan kita juga melemah. Banyak anak-anak sekarang tidak hafal Pancasila. Padahal dulu ini adalah dasar pembentukan karakter bangsa,” tuturnya.

Ia juga menyoroti implementasi ekonomi kerakyatan dalam amanat Pasal 33 UUD 1945. Indonesia sudah hampir 80 tahun merdeka, namun kita masih tergolong negara berkembang. Bandingkan dengan Korea Selatan yang merdeka hampir bersamaan,” tuturnya.

Lanjut dia, korupsi juga menjadi tantangan negara ini. Ia menyebut bahwa dari sekitar 180 negara, Indonesia masih berada di peringkat 99 negara terkorup.

“Ini memalukan dan harus kita sadari bersama,” tuturnya,

Di sisi lain, Mardiana mengaku bangga akan Ponorogo yang memiliki potensi pertanian yang luar biasa, termasuk dengan sumber daya manusianya. Terlebih dengan kepemimpinan perempuan di wilayah ini, ia berharap Ponorogo menjadi daerah yang lebih bersih dan kuat.

“Aisyiyah harus ikut berperan aktif, bukan dalam proyek, tetapi dalam membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Berita Lain