4 April 2026
Beranda blog Halaman 367

Kredit Rp2.500 Triliun Belum Terserap, Ekonom Soroti Sikap Menunggu Dunia Usaha

Jakarta, Aktual.com – Dana kredit perbankan sebesar Rp2.500 triliun masih mengendap di sistem perbankan nasional pada awal masa transisi pemerintahan. Kondisi ini terjadi meskipun daya beli masyarakat mulai menunjukkan perbaikan sejak akhir tahun. Situasi tersebut mencerminkan sikap menunggu (wait and see) pelaku usaha terhadap kepastian arah kebijakan ekonomi ke depan.

Peneliti Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF A. Hakam Naja, menilai kondisi ini sebagai refleksi optimisme dunia usaha yang belum terkonversi menjadi aktivitas ekonomi nyata.

“Dana ini mestinya sudah disetujui untuk dipergunakan bagi kegiatan usaha, tetapi para pelaku usaha masih wait and see,” ujarnya dalam Diskusi Publik Ekonomi dan Keuangan Syariah INDEF yang digelar secara virtual, Selasa (30/12/2025).

Menurut Hakam, peran negara menjadi faktor penentu untuk memecah kebuntuan tersebut melalui kepemimpinan kebijakan yang tegas dan terarah. Ia menilai pemerintah perlu segera menunjukkan keberpihakan nyata kepada sektor yang memiliki dampak ekonomi paling luas, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia menambahkan bahwa UMKM selama ini menyerap mayoritas tenaga kerja nasional, namun kerap hanya menjadi jargon tanpa dukungan pembiayaan yang terukur.

“Kalau visinya jelas dan targetnya tegas, pelaku UMKM akan lebih berani bergerak,” tegas Hakam.

Sementara itu, Associate Researcher CSED INDEF, Nurhastuty K. Wardhani, menyoroti peran inklusi dan literasi keuangan syariah dalam mendorong penyerapan pembiayaan. Menurutnya, inklusi keuangan tidak cukup diukur dari jumlah investor, tetapi juga dari keterlibatan yang lebih luas dari masyarakat dan pelaku usaha dalam ekosistem keuangan syariah.

Nurhastuty menyebut rendahnya literasi keuangan syariah masih menjadi hambatan utama, meskipun instrumen dan produk keuangan syariah telah tersedia.

“Literasi perlu diperkuat hingga ke kampus, pesantren, dan pengurus masjid agar keuangan syariah benar-benar mampu menggerakkan sektor riil,” katanya.

Lebih lanjut, ia menilai digitalisasi menjadi solusi atas tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Akses digital melalui platform keuangan terpadu dinilai dapat memperluas partisipasi masyarakat sekaligus mengurangi sikap menunggu pelaku usaha dalam memanfaatkan pembiayaan yang tersedia.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Polda Jatim Tangkap Tersangka MY Terkait Kasus Pengusiran Lansia

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast bersama Dirreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Widi Atmoko. (ANTARA/Willi Irawan)
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast bersama Dirreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Widi Atmoko. (ANTARA/Willi Irawan)

Surabaya, aktual.com – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) menangkap tersangka MY terkait kasus kekerasan dan pengusiran terhadap perempuan lanjut usia Elina Widjajanti (80).

“Tersangka MY diamankan penyidik Ditreskrimum Polda Jatim pada Senin sore sekitar pukul 17.15 WIB di Polsek Wonokromo Surabaya,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast di Surabaya, Selasa (30/12).

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim langsung membawa tersangka ke Mapolda setempat untuk menjalani pemeriksaan intensif guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Jules mengatakan penyidik masih mendalami perkara tersebut dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain karena peristiwa itu diduga melibatkan lebih dari satu orang.

“Perkara ini akan terus kami kembangkan. Tidak menutup kemungkinan ada tersangka tambahan,” ujarnya.

Saat ini, tersangka MY telah resmi ditahan di Rumah Tahanan Polda Jatim untuk memperlancar proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti.

Kasus kekerasan yang menimpa Nenek Elina sebelumnya menjadi sorotan publik setelah video kejadian viral di media sosial.

Dalam rekaman tersebut terlihat sejumlah anggota organisasi kemasyarakatan berpakaian merah memaksa korban keluar dari rumahnya di Jalan Dukuh Kuwukan Nomor 27, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya.

Korban yang berusia lanjut tampak ditarik, diseret, hingga digotong secara paksa, sehingga memicu kecaman luas dari masyarakat dan desakan agar aparat penegak hukum bertindak tegas.

Selain MY, Polda Jatim juga telah menetapkan tersangka lain berinisial SAK setelah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan berbasis scientific crime investigation (SCI) atau penyelidikan ilmiah.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim Kombes Pol Widi Atmoko mengatakan kedua tersangka dijerat Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang dengan ancaman pidana maksimal lima tahun enam bulan penjara.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Tanpa Status Bencana Nasional, Klaim Bencana Sumatera Uji Ketahanan Asuransi Syariah

Jakarta, Aktual.com – Bencana alam berupa banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera menjadi ujian berat bagi industri asuransi syariah. Lonjakan klaim asuransi terjadi di tengah absennya penetapan status bencana nasional, sehingga perusahaan asuransi jiwa dan asuransi umum harus menanggung beban klaim secara penuh. Kondisi ini berlangsung saat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap asuransi syariah masih relatif rendah.

Peneliti Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF Murniati Mukhlisin, menilai tidak adanya status bencana nasional berdampak langsung pada meningkatnya tekanan klaim asuransi, khususnya pada sektor asuransi umum.

“Kalau banjir ini ditetapkan sebagai bencana nasional, tentu beban asuransi umum tidak sebesar sekarang karena ada peran pemerintah,” ujarnya dalam Diskusi Publik Ekonomi dan Keuangan Syariah INDEF yang digelar secara virtual, Selasa (30/12/2025).

Lonjakan klaim akibat bencana di Sumatera terjadi saat industri asuransi syariah masih menghadapi tantangan rendahnya pangsa pasar. Menurut Murniati, persepsi publik terhadap asuransi syariah yang belum kuat turut menghambat pertumbuhan industri secara optimal.

Kondisi tersebut, lanjutnya, diperparah oleh minimnya pemanfaatan reasuransi sebagai lapisan perlindungan risiko.
“Banyak perusahaan asuransi di Indonesia belum memandang reasuransi sebagai kebutuhan penting dalam skema praasuransi,” kata Murniati.

Ia menambahkan bahwa industri asuransi syariah sejatinya tumbuh secara perlahan namun konsisten. Namun, bencana alam berskala besar seperti banjir di Sumatera dapat dengan cepat menggerus ketahanan keuangan asuransi syariah jika tidak diantisipasi dengan pengelolaan risiko yang matang dan terintegrasi.

Di sisi lain, bencana ini juga menjadi pengingat akan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap konsep asuransi syariah.
“Asuransi syariah itu bukan investasi, tetapi ikhtiar ta’awun atau saling melindungi,” tegasnya, seraya menekankan perlunya penguatan literasi dan edukasi publik.

Ke depan, Murniati mendorong penguatan ekosistem asuransi syariah agar lebih siap menghadapi risiko bencana alam. Tanpa perbaikan tata kelola, literasi, serta dukungan regulasi yang memadai, tekanan klaim seperti pada bencana di Sumatera akan terus menjadi ujian berat bagi keberlanjutan industri asuransi syariah.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

TPT Kota Tangerang 2025 Turun, Pengamat Apresiasi Kebijakan Ketengakerjaan Pemkot

Tangerang, aktual.com – Kota Tangerang mencatat capaian positif di sektor ketenagakerjaan sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data pemerintah kota, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diproyeksikan turun ke angka sekitar 5,89 persen pada tahun 2025 dari posisi sebelumnya 5,92 persen pada 2024.

Penurunan TPT ini menunjukkan keberhasilan upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dalam memperluas lapangan kerja dan menguatkan program ketenagakerjaan yang dirangkum dalam Program Gampang Kerja antara lain mencakup kebijakan pelatihan kerja, fasilitasi penempatan tenaga kerja, dukungan terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta kolaborasi intens dengan pelaku industri dan lembaga pendidikan vokasi.

Pengamat kebijakan public Adib Miftahul, menilai keberhasilan menurunkan TPT tidak lepas dari strategi kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Turunnya angka pengangguran di Tangerang merupakan refleksi dari kebijakan ketenagakerjaan yang bukan hanya bersifat program sesaat, tetapi terintegrasi dan dilakukan secara konsisten,” ujar Adib, Selasa (30/12/2025).

Menurutnya, Pemkot Tangerang tidak hanya fokus pada penyerapan tenaga kerja formal, tetapi juga membuka ruang bagi pengembangan sektor informal dan kewirausahaan sebagai bagian dari penciptaan lapangan kerja.

“Program pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri, job fair rutin, pelatihan kewirausahaan. Ini bukan sekadar menempatkan orang bekerja, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan yang relevan,” kata Adib.

Adib, juga menilai posisi geografis Kota Tangerang yang strategis sebagai kawasan penyangga industri dan jasa turut memberikan peluang besar. Namun, ia menegaskan bahwa faktor penentu utama tetap terletak pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi tersebut melalui kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan pasar kerja.

“Potensi itu harus diimbangi dengan program yang mampu menjembatani pencari kerja dan kebutuhan dunia industri. Tangerang relatif berhasil dalam hal ini,” jelasnya.

Program layanan ketenagakerjaan berbasis digital, juga dinilai turut mempercepat proses pencocokan antara pencari kerja dan perusahaan, terutama melalui penyampaian informasi lowongan yang lebih transparan dan mudah diakses.

Adib, juga mengapresiasi peran kepemimpinan Wali Kota Sachrudin dan Wakil Wali Kota Maryono, yang di mata pengamat terus menjaga fokus kebijakan pada isu-isu fundamental seperti ketenagakerjaan.

“Ketenagakerjaan adalah isu strategis karena langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Penurunan TPT juga memperlihatkan stabilitas sosial yang lebih baik,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan tantangan ke depan tetap ada, terutama di tengah dinamika global dan perubahan struktur ekonomi. Karena itu, keberlanjutan dan peningkatan kualitas program ketenagakerjaan harus terus dijaga agar tren penurunan pengangguran dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya.

“Penurunan TPT ini penting, namun lebih penting lagi memastikan kualitas pekerjaan dan kemampuan tenaga kerja menghadapi tantangan masa depan,” pungkasnya.

Dengan pencapaian ini, penurunan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 dinilai menjadi indikator penting keberhasilan Pemkot Tangerang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat luas.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Polri Gencarkan Penegakan Internasional, 35 Red Notice Terbit dan 810 WNI Dipulangkan

Asisten Utama Bidang Operasi (Astamaops) Kapolri Komjen Pol. Mohammad Fadil Imran berbicara dalam acara Rilis Akhir Tahun 2025 Polri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (30/12/2025). ANTARA/HO-Divisi Humas Polri/aa.
Asisten Utama Bidang Operasi (Astamaops) Kapolri Komjen Pol. Mohammad Fadil Imran berbicara dalam acara Rilis Akhir Tahun 2025 Polri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (30/12/2025). ANTARA/HO-Divisi Humas Polri/aa.

Jakarta, aktual.com – Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri mencatat berbagai langkah strategis dalam penegakan hukum lintas negara sepanjang 2025. Salah satunya dengan menerbitkan puluhan red notice guna memburu buron internasional.

Hal tersebut disampaikan Astamaops Kapolri Komjen Mohammad Fadil Imran saat rilis akhir tahun 2025 Polri, Selasa (30/12/2025). Ia mengungkapkan, sepanjang tahun ini Polri telah mengeluarkan 35 red notice untuk kepentingan pelacakan pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri.

“Kami juga proaktif menerbitkan 35 red notice untuk melacak buron internasional,” kata Fadil.

Selain itu, Polri juga menangani 14 buron yang masuk dalam daftar red notice Interpol. Para buronan tersebut berhasil dibawa kembali ke Indonesia dari sejumlah negara untuk menjalani proses hukum.

Tak hanya itu, Divhubinter Polri turut memfasilitasi enam kasus ekstradisi antarpemerintah atau *government to government* (G2G) yang kemudian ditindaklanjuti melalui proses hukum sesuai ketentuan.

Dalam aspek perlindungan warga negara, Divhubinter juga menjalankan misi pemulangan WNI dari luar negeri yang terjerat kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), judi online, hingga penipuan daring. Total sebanyak 810 WNI berhasil dipulangkan ke Tanah Air.

“Polri telah berhasil memulangkan 810 warga negara Indonesia korban TPPO dan online scam dari luar negeri,” ungkapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Pasca Bencana, BSI Pulihkan Seluruh Layanan Perbankan di Aceh

Jakarta, Aktual.com – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memastikan seluruh layanan operasional dan transaksi nasabah di wilayah Aceh telah pulih sepenuhnya pascabencana hidrometeorologi. Hingga Selasa (30/12/2025), seluruh kantor cabang BSI di Regional Office (RO) Aceh atau 100 persen telah kembali beroperasi normal untuk melayani kebutuhan perbankan masyarakat.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, mengatakan pemulihan layanan ini menjadi bagian dari komitmen perseroan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pemulihan ekonomi daerah terdampak bencana.

“Alhamdulillah, sebelum akhir tahun seluruh 145 kantor cabang BSI di Aceh telah beroperasi 100 persen. Dengan beroperasinya kembali KCP Kejuruan Muda pada 23 Desember lalu, seluruh area layanan BSI di Aceh kini sudah terjangkau,” ujar Anggoro.

Berdasarkan data operasional per 30 Desember 2025, jaringan kantor BSI di Aceh meliputi Area Banda Aceh sebanyak 50 cabang, Area Lhokseumawe 59 cabang, dan Area Meulaboh 36 cabang, seluruhnya beroperasi normal. Dari sisi layanan tunai, tingkat ketersediaan ATM mencapai 84 persen dengan 766 unit mesin aktif, sementara Region Medan mencatatkan 100 persen cabang beroperasi dengan availability ATM mencapai 95 persen.

Pemulihan layanan perbankan ini dinilai krusial untuk menjaga perputaran ekonomi daerah, khususnya dalam mendukung transaksi masyarakat, penyaluran bantuan, serta aktivitas usaha pascabencana. Selain kantor cabang, BSI juga mengoptimalkan layanan alternatif melalui BSI Agen. Sebanyak 18.890 agen atau 98,15 persen dari total agen di Aceh telah aktif melayani masyarakat hingga ke wilayah pelosok.

Untuk memperkuat akses layanan tunai, BSI mengerahkan empat unit Mobil Kas Keliling (MKK) serta mempercepat relokasi ATM dan CRM sementara. Sebanyak 15 unit ATM relokasi telah aktif, sementara delapan unit lainnya masih dalam proses pemasangan, dengan fokus di wilayah Aceh Tamiang, Langsa, dan Kuala Simpang.

Dari sisi sistem, BSI telah melakukan deployment perangkat teknologi informasi secara masif. Hingga 28 Desember 2025 malam, sebanyak 88 unit PC baru telah berfungsi normal di 13 outlet, menggantikan perangkat yang rusak akibat bencana.

Selain pemulihan layanan, BSI melalui program BUMN Peduli juga menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa dapur umum, layanan kesehatan, penyediaan air bersih, hingga pembangunan hunian sementara. Total bantuan BSI Tanggap Bencana yang disalurkan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 125,8 ton.

Artikel ini ditulis oleh:

Achmat
Eka Permadhi

Berita Lain