4 April 2026
Beranda blog Halaman 368

Mendiktisaintek Terbitkan Permen 52/2025, Profesi hingga Penghasilan Dosen Kini Diatur Lebih Jelas dan Berkeadilan

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (28/11/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati/aa.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (28/11/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati/aa.

Jakarta, aktual.com – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto resmi menandatangani Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2025 (Permendiktisaintek 52/2025) tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen.

Melalui keterangan resmi di Jakarta, Selasa (30/12), Mendiktisaintek menyebutkan peraturan ini merupakan penyempurnaan dan penguatan dari pengaturan sebelumnya terkait dosen.

Regulasi ini mengonsolidasikan praktik-praktik baik yang telah berjalan, sekaligus menghadirkan pembaruan untuk menjawab dinamika pendidikan tinggi yang semakin kompleks dan kompetitif.

“Peraturan ini menyatukan dan memperkuat kebijakan dosen agar lebih jelas, adil, dan berkelanjutan,” kata Menteri Brian.

Brian menyebutkan peraturan ini juga memberikan kepastian hukum atas profesi, karier, dan penghasilan dosen dalam satu kerangka kebijakan yang terpadu.

Menurut dia, Permendiktisaintek 52/2025 menegaskan empat kompetensi utama dosen, yakni pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sebagai fondasi peningkatan mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Peningkatan kesejahteraan dosen harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas dan profesionalismenya,” ujarnya menegaskan.

Diketahui, Permendiktisaintek 52/2025 mengatur soal penghasilan dosen secara lebih jelas dan berkeadilan. Selain gaji pokok dan tunjangan melekat, dosen juga berhak memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, peraturan tersebut memperjelas kriteria sertifikasi dosen secara lebih terukur dan transparan, yang diposisikan sebagai instrumen penjaminan mutu dan pengakuan profesional dosen.

Selain itu, pengembangan dan promosi karier dosen diatur secara lebih sistematis dan berkelanjutan, mencakup dosen PNS maupun dosen Non-ASN, dengan prinsip keadilan dan berbasis kinerja.

Kemudian, peraturan ini mengatur peran profesor emeritus sebagai aset keilmuan nasional yang tetap dapat berkontribusi pascapurna tugas.

Tak hanya itu, Permendiktisaintek 52/2025 juga mengatur pendelegasian kewenangan pengangkatan jabatan fungsional dosen kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) dan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) tertentu yang telah memenuhi persyaratan, dalam rangka mempercepat layanan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat otonomi perguruan tinggi.

Dengan ditetapkannya Permendiktisaintek 52/2025, maka Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Kebijakan ini diharapkan membawa angin segar bagi dosen, sekaligus mendorong kehidupan kampus yang semakin bermutu dan berdampak.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

PSSI Klaim Proses Pemilihan Pelatih Timnas Rampung, Pengumuman Tinggal Menunggu Waktu

Wakil Ketua umum PSSI, Zainudin Amali, menjawab pertanyaan pewarta di Stadion Madya, Jakarta, Rabu (26/11/2025). ANTARA/RAUF ADIPATI
Wakil Ketua umum PSSI, Zainudin Amali, menjawab pertanyaan pewarta di Stadion Madya, Jakarta, Rabu (26/11/2025). ANTARA/RAUF ADIPATI

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua Umum 1 PSSI Zainudin Amali mengungkapkan proses pemilihan pelatih baru timnas Indonesia sepenuhnya sudah selesai dan tinggal mengumumkannya ke publik.

“Jadi, kita semua sudah selesai prosesnya,” kata Amali setelah menyaksikan pertandingan lanjutan BRI Super League 2025/2026 antara Persija Jakarta melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (29/12).

Ia menambahkan, selama pemilihan pelatih baru ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir “tidak ikut campur”. Kata dia, orang nomor satu di PSSI itu mempercayakan proses pemilihan pelatih baru sepenuhnya kepada Exco dan juga Badan Tim Nasional.

Adapun beberapa waktu yang lalu, salah satu anggota Exco PSSI Endri Erawan mengatakan ia dan beberapa rekan di Exco PSSI seperti Muhammad dan Direktur Teknik Alexander Zwiers serta Penasihat Teknik Jordi Cruyff melakukan wawancara di Eropa terhadap calon-calon pelatih tim Garuda.

“Bagus ini ya, melalui rapat Exco dan Pak Ketua Umum tidak ikut campur. Jadi, Ketua Umum membiarkan kami berdiskusi dengan BTN, kemudian dengan mereka yang ditugaskan Pak Muhammad dan Pak Endri,” kata Amali.

“Kita begitu yang selanjutnya pada saat pengambilan keputusan, baru Pak Ketua Umum yang memimpin rapatnya. Jadi, dilepas. Jadi, Exco punya kebebasan memberikan pandangan tentang pelatih. Saya kira ini hal yang bagus sekali,” tambah dia.

Kendati sudah rampung semuanya, Amali masih tak mengungkap kapan pengganti Patrick Kluivert ini akan diumumkan. “Kami sudah serahkan kepada Pak Mardji untuk memfinalisasi, dan nanti yang akan mengumumkan Pak Ketua Umum,” ungkap dia.

Saat ditanya apakah mungkin akan diumumkan pada bulan depan, ia hanya menjawab, “Tanya Pak Mardji.”

Baru-baru ini media Kanada, canadiansoccerdaily.com, melaporkan bahwa John Herdman telah ditunjuk menjadi pelatih baru timnas Indonesia.

Media itu juga melaporkan mantan pelatih yang membawa timnas Kanada ke Piala Dunia 2022 itu dilaporkan akan menerima penawaran gaji sebesar 40.000 dolar per bulan atau sekitar Rp670 juta dari PSSI.

Waking The Red, media Kanada lainnya, menyebut kesepakatan yang terjalin antara PSSI dengan Herdman adalah dua tahun masa kerja dengan opsi perpanjangan sampai 2030.

Namun, mengenai rumor-rumor yang berkeliaran di media sosial itu, Amali masih menutup rapat-rapat. “Enggak tahu, itu urusan mereka. Pokoknya dari PSSI resmi diumumkan oleh Ketua Umum, Pak Erick Thohir. Udah.”

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Dasco Pimpin Rakor di Aceh, DPR–Pemerintah Satukan Langkah Pemulihan Bencana

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala daerah di Aceh guna membahas penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah.

Rombongan DPR yang tergabung dalam Satgas Pemulihan Bencana Sumatera DPR RI bersama para menteri bertolak dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (30/12/2025) sekitar pukul 06.15 WIB dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh, pada pukul 09.00 WIB. Dari bandara, rombongan langsung menuju Hotel Daka, Banda Aceh, sebagai lokasi rapat koordinasi.

Sejumlah pimpinan dan anggota DPR turut hadir dalam rakor tersebut. Selain Dasco, tampak Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Wakil Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan, serta anggota DPR lintas fraksi, di antaranya Edi Purwanto, Zigo Rolanda, Kawendra Lukistian, dan T.A. Khalid.

Rombongan DPR juga diperkuat oleh Danang Wicaksana, Syarief Alkadrie, Ruslan M Daud, Irmawan, Sudjatmiko, Ghufran, M. Lokot Nasution, serta A. Bakri.

Dari unsur pemerintah pusat, hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, KSAD sekaligus Kasatgas Darurat Jembatan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma’ruf, serta Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad.

Sementara dari daerah, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem hadir bersama sejumlah kepala daerah di Aceh. Turut pula Direktur Utama Telkomsel Nugroho dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

Membuka rapat, Dasco menyampaikan apresiasi atas kerja TNI, Polri, pemerintah daerah, serta para relawan yang terlibat langsung dalam penanganan bencana. Ia menegaskan rapat koordinasi ini digelar untuk menyatukan pandangan dan langkah dalam proses pemulihan.

“Sehingga perlu kemudian kementerian dan lembaga, pemda, dan DPR serta BUMN bersinergi untuk menyamakan persepsi serta memfokuskan terhadap apa-apa sehingga efisien, dan dari sisi anggaran dan lain-lain bisa fokus, dan kemudian tidak ada tumpang tindih,” ujar Dasco membuka rapat.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPR Soroti Aksi di Aceh, Ingatkan Ancaman Provokasi Ganggu Stabilitas Nasional

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono. Aktual/Taufik Akbar Harefa

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono merespons ramainya perbincangan di media sosial terkait pembubaran aksi massa di Lhokseumawe, Aceh, yang dipicu pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Menurut Dave, dinamika tersebut patut diwaspadai karena berpotensi ditunggangi pihak-pihak yang ingin mengusik stabilitas nasional.

Dave menegaskan, setiap langkah pengamanan yang dilakukan personel TNI di Aceh harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Ia berharap keberadaan TNI tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.

“Saya memandang penting bahwa setiap langkah yang diambil oleh TNI dalam hal perkara pengamanan di Aceh harus mengedepankan fungsi-fungsi humanity, harus memastikan yang diutamakan di sini adalah pelayanan dan juga menjaga stabilitas secara umum dan juga memastikan bahwa bantuan tersebut terdistribusi dengan baik kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan,” kata Dave kepada wartawan, Selasa (30/12/2025).

Politikus Partai Golkar ini juga mengajak seluruh elemen masyarakat bersama aparat penegak hukum untuk memperkuat solidaritas. Ia mengingatkan agar publik tidak mudah terprovokasi oleh agenda-agenda tertentu yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

“Dan juga kami mengajak masyarakat untuk selalu bersatu padu, bekerja sama dengan seluruh aparat yang ada, baik aparat pusat ataupun daerah, aparat sipil, militer, ataupun dari kepolisian untuk memastikan jangan ada upaya-upaya pihak dari luar yang menyusupkan agenda-agenda mereka yang menyebabkan kekacauan,” ujar Dave.

“Dengan tujuan memecah belahkan fokus pemerintah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat karena kita ini masih panjang yang harus kita kerjakan,” tambahnya.

Dave menilai pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan rumah, khususnya dalam pemulihan Aceh pascabencana. Ia menekankan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi ekonomi membutuhkan sinergi seluruh pihak.

“Masih banyak yang harus kita perbaiki, masih banyak yang harus direhabilitasi, direkonstruksi untuk membangun kembali perekonomian yang lumpuh akibat bencana ini,” ungkapnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto turut menanggapi pembubaran aksi massa di Lhokseumawe. Ia menegaskan TNI tidak akan ragu menindak kelompok provokator yang mengganggu proses pemulihan bencana di Aceh.

“TNI dan semua kementerian/lembaga, dan masyarakat, sedang bekerja membantu percepatan pemulihan akibat bencana alam,” kata Agus saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Agus berharap upaya provokasi di tengah situasi bencana tidak kembali terjadi. Ia menegaskan akan bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang mencoba menghambat pemulihan di Serambi Makkah.

“Saya harapkan tidak ada kelompok-kelompok yang memprovokasi, yang mengganggu, proses tersebut. Saya akan tindak tegas kalau ada kelompok-kelompok seperti itu,” tegas Agus.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Hamas Konfirmasi Wafatnya Jubir Abu Ubaida

Istanbul, aktual.com – Kelompok perlawanan Palestina Hamas mengonfirmasi kematian juru bicara militernya Abu Ubaida serta sejumlah komandan militer lainnya selama perang Israel yang telah berlangsung dua tahun di Jalur Gaza.

Dalam pernyataan rekaman pada Senin (29/12), sayap bersenjata Hamas, Brigade Izzuddin al-Qassam, menyampaikan duka atas kematian Abu Ubaida, yang nama aslinya disebut sebagai Hudhayfah Abdullah al-Kahlout. Ia dikenal sebagai suara publik Hamas sepanjang perang.

Hamas menyatakan bahwa kepala staf militernya, Mohammed Sinwar, turut tewas. Disebutkan pula bahwa Sinwar memimpin Brigade al-Qassam dalam “masa yang sangat sulit,” setelah menggantikan Mohammed Deif, komandan militer lama kelompok tersebut.

Selain itu, Hamas turut mengonfirmasi kematian Komandan Brigade Rafah, Mohammed Shabana, yang menurut pernyataan tersebut gugur bersama Pemimpin Politik Hamas, Yahya Sinwar.

Nama lain yang disebut adalah Hakam al-Issa, yang menurut Hamas memegang berbagai peran kepemimpinan di sejumlah tingkatan, termasuk mengawasi pelatihan dan akademi militer.

Hamas juga mengatakan bahwa Raed Saad, yang diidentifikasi sebagai kepala divisi manufaktur dan mantan kepala operasi, telah tewas.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Wacana Pilkada DPRD Kian Kuat, Elite Partai Besar Dinilai Atur Ulang Peta Kekuasaan

Jakarta, Aktual.com — Dukungan Partai Gerindra terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD yang sebelumnya diusulkan Partai Golkar dinilai menunjukkan menguatnya konsolidasi elite partai besar. Langkah ini dipandang bukan sekadar perubahan sistem pemilihan, melainkan bagian dari penataan ulang peta kekuasaan politik di daerah.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai dorongan pilkada lewat DPRD yang datang dari Gerindra bersama Golkar, PKB, dan PAN akan memberi keuntungan struktural bagi partai-partai besar yang memiliki kursi dan jaringan fraksi kuat di parlemen daerah.

“Dalam pilkada langsung, partai kecil masih punya ruang melalui figur populer atau koalisi yang cair. Kalau lewat DPRD, ruang itu menyempit drastis. Politiknya menjadi lebih eksklusif,” ujar Arifki.

Menurutnya, skema tersebut berpotensi meminggirkan partai kecil dan calon independen yang selama ini mengandalkan dukungan langsung dari pemilih. Sebaliknya, penentuan kepala daerah akan lebih ditentukan oleh kesepakatan elite partai di parlemen.

Situasi ini, kata Arifki, menempatkan PDI Perjuangan dan Partai Demokrat pada posisi yang tidak ringan. Tanpa membangun poros baru, kedua partai tersebut berisiko berhadapan dengan blok besar yang telah lebih dulu mengunci arah pembahasan perubahan sistem pilkada.

“PDI-P dan Demokrat harus bertemu dengan NasDem, PKS, dan partai-partai kecil lainnya jika ingin punya daya tawar dalam pembahasan RUU Pemilu pada 2026,” jelasnya.

Arifki menilai peluang pilkada lewat DPRD untuk lolos cukup terbuka. Sikap PDI-P dan Demokrat yang menolak dinilai belum konsisten. Demokrat, sebagai bagian dari koalisi pemerintah, akan menghadapi dilema jika menolak terlalu keras. Sementara PDI-P, meski berada di luar kabinet, tetap menjadi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“PDI-P dan Demokrat juga belum menunjukkan resistensi kuat. Dalam membangun sekutu baru pun, keduanya masih terkesan berjalan sendiri-sendiri,” ungkapnya.

Jika skema pilkada melalui DPRD diterapkan, Arifki memperkirakan kompetisi politik akan bergeser dari arena publik ke ruang tertutup parlemen. Penentuan kepala daerah pun berpotensi didominasi transaksi dan kompromi elite antarpartai.

“Dalam konfigurasi seperti ini, partai kecil dan yang tidak memiliki poros kuat akan menjadi korban pertama,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Berita Lain