Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim menyatakan, tantangan yang sama dalam sektor perikanan dialami oleh beragam negara yang menjadi peserta Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 di Indonesia.

“Negara-negara Asia Afrika menghadapi tantangan yang sama di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan,” kata Abdul Halim di Jakarta, Senin (20/4).

Menurut Abdul Halim, tantangan yang sama itu antara lain minimnya konektivias hulu ke hilir sehingga masyarakat pelaku perikanan skala kecil kurang mendapatkan kesejahteraan. Selain itu, ujar dia, masih tingginya angka pencurian ikan khususnya di perairan Indonesia sehingga KAA 2015 ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk menegaskan sikap pemerintah RI dalam memerangi pencurian ikan. Serta, lanjutnya, pemerintah RI dinilai juga bisa menagih komitmen hitam di atas putih dari negara-negara peserta KAA terkait hal tersebut.

Sekjen Kiara juga menyoroti maraknya praktek perampasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk aktivitas merusak seperti reklamasi dan pertambangan yang kerap terjadi di negara-negara Asia dan Afrika, baik dilakukan oleh perusahaan lokal maupun asing. “Upaya yang bisa dilakukan adalah mencapai kesepahaman bersama terkait penegakan hukum, penghentian perampasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan mengambil langkah bersama menyuarakan hak-hak konstitusional masyarakat pesisir,” katanya.

Untuk itu, ia juga menegaskan pentingnya kerja sama di bidang pengelolaan dan perdagangan sumber daya kelautan dan perikanan, khususnya memperkuat pelaku perikanan skala kecil.

Sebelumnya, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyatakan praktik mafia perikanan sangat kuat yang terindikasi dengan mencuatnya ke permukaan sejumlah kasus hukum terkait sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air. “KNTI yakin bahwa praktik mafia perikanan sangat kuat. Oleh karena itu aparat penegak hukum sebaiknya memprioritaskan pengungkapan pelaku utama mafia perikanan,” kata Ketua Umum KNTI M Riza Damanik di Jakarta, Minggu (5/4).

Menurut dia, pengungkapan pelaku utama mafia perikanan harus dilakukan kepada pihak-pihak baik yang bersembunyi dibalik perusahaan nasional/asing, birokrasi, maupun institusi penegakan hukum.

KNTI menilai dari dua kasus “illegal fishing teranyar” yaitu putusan ringan kapal raksasa (> 4.000 GT/gross tonnage) pengangkut ikan berbendera Panama MV Hai Fa, dan terungkapnya praktik perbudakan di Benjina, menjelaskan proses penegakan hukum di laut Indonesia kurun 5 bulan terakhir hanya sedikit memberikan efek jera.

Bahkan, lanjutnya, hal itu juga dinilai belum berhasil menakut-nakuti dari mereka yang belum tertangkap, seperti terjadi di Benjina. Ia juga mengemukakan bahwa hal itu juga diperparah dengan lemahnya koordinasi dan perbedaan prioritas antar lembaga.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat dari tahun 2004 hingga 2015 terdapat 185 laporan permasalahan pada industri gula. Menurut Wakil Ketua KPK, Zulkarenaen laporan tersebut menyangkut permasalahan lahan, produksi, dan indikasi lainnya.

“Dengan instansi terkait kita dorong untuk membenahi tata kelola sistem adminsitrasi, masalah yang ada sangat beragam, masih dalam pemetaan kita, dalam tahap pengkajian,” ujar Zulkarnaen di Menara Kadin Jakarta, Senin (20/4).

Lebih lanjut dikatakan dia, saat ini yang terpenting adalah mengoreksi data-data yang ada pada industri gula. Pasalnya, jika data yang ada diperbaiki dan sama dengan yang lain, masalah selanjutnya akan dapat ditangani.

“Sampai saat ini masih kita kaji apakah ada indikasi kerugian negara atau tidak, kita sifatnya lebih ke pencegahan, agar jangan sampai terjadi kerugian,” kata dia.

Zul juga mengatakan pihaknya saat ini bekerjasama dengan Polri, Kadin, serta beberapa Kementerian lainnya ikut mendukung swasembada gula. “Tahun ini pengkajian sudah kita mulai, kita undang instansi terkait, kajiannya dengan semuanya, dengan ahli yang tidak ada konflik kepentingannya, ” pungkasnya.

Untuk diketahui, gula merupakan salah satu dari lima komoditas strategis pangan Indonesia, yaitu beras, jagung, kedelai, dan daging sapi. Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2015-2019 menargetkan produksi gula mencapai 3,8 juta ton untuk swasembada gula.

Hal tersebut menimbulkan polemik dalam industri gula di dalam negeri yang terbagi dalam dua kelompok, yakni gula kristal putih (GKP) untuk kebutuhan langsung dan gula kristal rafinasi (GKR) untuk kebutuhan industri makanan/minuman.Beberapa pihak menilai terdapat rembesan GKR ke pasar GKP. Berdasarkan hasil veifkasi Kementerian Perdagangan (Kemendag), rembesan gula rafinasi tersebar di 716 pengecer, di 111 pasar di 12 provinsi di Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh: