Jakarta, Aktual.co — Tersangka kasus dugaan mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam persidangan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi 2010, Bambang Widjojanto, ingin proses hukumnya dipercepat.
Menanggapi hal tersebut, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Anton Charliyan mengapresiasi masukan tersebut. Dia mengaku akan menyampaikan keinginan wakil ketua KPK nonaktif tersebut ke Bareskrim.
“Saya kira itu masukan bagus. Karena itu keinginan yang bersangkutan, akan saya sampaikan penanganan super cepat ke Kabareskrim,” kata Anton di PTIK, Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan, Senin (20/4).
Menurut Anton, usulan Bambang Widjojanto untuk mempercepat proses hukumnya di Bareskrim mencerminkan kesadaran hukum yang tinggi. “Saya ucapkan terima kasih,” kata Anton.
Dia mengungkapkan dalam penanganan perkara hukum memang sejatinya harus ditangani cepat, sehingga memunculkan kepastian, dan lebih murah. Kendati begitu pihaknya belum memastikan hal tersebut, karena kewenangan terkait proses hukum Bambang Widjojanto ada di Bareskrim. 
“Saya inginnya super cepat, nanti saya usulkan ke Bareskrim,” katanya.
Sebelumnya, Bambang Widjojanto berharap kasusnya dapat diselesaikan secara adil menyusul terpilihnya Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kapolri. Menurut dia bila kasusnya sudah rampung, dirinya siap mengikuti proses selanjutnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi menghimbau mahasiswa untuk tetap berada di rel reformasi. Pasalnya, undangan watimpres dikhawatirkan merupakan upaya penggembosan gerakan mahasiswa.
“Mahasiswa harus kembali ke rel nya cita-cita kemerdekaan Indonesia. Jika kita semua bersepakat bahwa 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia maka mutlaklah kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kebudayaan yang berkepribadian Indonesia harus kita perjuangkan,” ujar Ketua LMND Lamen Hendra Saputra di Jakarta, Senin (20/4).
Menurutnya, saat ini mahasiswa dihadapkan kembali pada situasi dimana terjadi gempuran besar-besaran kekuatan Neoliberalism, suatu paham ekonomi politik pro pasar yang dengan jelas-jelas menyelinap masuk melalui produk-produk regulasi, yang akan  menyengsarakan rakyat bahkan menghancurkan semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Sedikit contoh, lanjutnya, beberapa kebijakan pemerintah yakni penyerahan harga BBM kedalam mekanisme pasar,  serta pencabutan subsidi diberbagai sektor seperti, pencabutan subsidi bbm premium, pencabutan subsidi listrik, pencabutan subsidi pupuk, pencabutan subsidi gas elpiji, dan pencabutan subsidi KA ekonomi,  merupakan bentuk nyata dari dominasi kekuatan kelompok Neoliberal di dalam kabinet kerja Jokowi-JK.
“Jika kita lihat dari rentetan kebijakan diatas ironis nya semua kebijakan itu menyasar dan menyengsarakan masyarakat menengah-kebawah,” katanya
Selain itu, katanya, para pemilik modal seperti PT Newmont Nusa Tenggara, PT Freeport Indonesia, PT Sebuku Iron Electric Ores, PT Lumbung Mineral Sentosa, PT Smelting, PT Sumber Baja Prima, PT Kapuas Prima Coal, dan PT Megatop Inti Selaras, mendapatkan keringanan dengan memberi Perpanjang Izin Ekspor konsentrat bahkan pemerintah seolah tak peduli bahwa kebijakan itu melanggar UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.
Oleh karenya, terkait undangan wantimpres kepada elemen mahasiswa, LMND menghimbau agar mahasiswa tetap kritis dan memperjuangkan aspirasi rakyat.
“Kami berharap agar para organisasi mahasiswa yang di undang oleh pemerintah pada tanggal 21 April 2015 mendatang, harus tetap kritis, suarakan keresahan rakyat hari ini akibat tinggi nya harga-harga kebutuhan  dan mengingatkan pemerintah agar segera kembali ke rel nya revolusi Indonesia yang sesuai dengan cita-cita pembukaan UUD 1945,” tuturnya

Artikel ini ditulis oleh: