Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo kembali “dibully” oleh media asing. Kali ini harian terbesar di Australia Sydney Morning Herald. Koran tersebut menunjukkan banyak kesalahan yang dilakukan Jokowi selama perjalanan waktu 6 bulan pemerintahan.
Mengutip laman Sydney Morning Herald yang menerbitkan artikel itu pada Senin (20/4). Dalam artikel itu, Jokowi digambarkan dulu oleh media barat disebut New Hope (Harapan Baru), namun 6 bulan namanya masih menghiasi headline di media. Namun bukan prestasi yang ditonjolkan oleh media barat, namun “kekonyolan” Jokowi dalam mengeluarkan sebuah kebijakan.
Sydney Morning Herald dalam tulisan tersebut mencibir Presiden Jokowi yang tidak tahu isi perpres yang diteken dia. “Perpres (tunjangan DP Mobil) yang diteken tapi Jokowi tidak mengetahui isinya menjadi trending topik twitter Indonesia,” sebut artikel berita yang ditulis oleh Jewel Topsfield, Indonesian Coorespondent SMH.
Masih dalam artikel Sydney Morning Herald, pengakuan Jokowi tidak membaca semua dokumen yang ditandatanganinya disebut penulis mirip dengan ungkapan dari Arnold Schwarzenegger di Film The Simson yakni pernyataan “Saya dipilih untuk memimpin bukan untuk membaca,” tulis artikel itu. 
Sementara itu, Sydney Morning Herald juga menyoroti survei popularitas Jokowi yang terus melorot saat menjadi Presiden RI.
“Sebuah jajak pendapat yakni Barometer Indo pada 6 April mengungkapkan bahwa dalam enam bulan pertama kepresidenan Jokowi, kepuasan dengan kinerja telah merosot dari 75 persen menjadi 60 persen,” tulis SMH.
Selain itu, artikel itu juga menulis beberapa pendukung yang dulunya vokal sekarang menjadi kritikus terhadap Jokowi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menilai peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika akan memberikan relevansi dan signifikansi ketika semangat serta cita-citanya diwujudkan yaitu membebaskan anggotanya dari penjajahan.
“Saat ini tersisa satu penjajahan yaitu Palestina, kita menunggu apa yang akan dihasilkan dari pertemuan KAA ini,” katanya di Jakarta, Minggu (19/4).
Dia juga menjelaskan relevansi dan signifikansi KAA juga diukur pada bagaimana agenda pembangunan dan kemakmuran negara-negara anggotanya bisa diwujudkan.
Menurut dia perwujudan pembangunan dan kemakmuran itu harus tanpa penjajahan ekonomi dan politik modern.
“Kemerdekaan yang hakiki harus diwujudkan dengan kemandirian dalam pembangunan dan kemakmuran meski tetap dalam kerangka kerja sama kawasan dan global,” ujarnya.
Mahfudz juga menilai relevansi dan signifikansi KAA juga bila dihasilkan resolusi konflik di negara-negara anggotanya. Hal itu, menurut dia, terkait yang mengarah pada disintegrasi atau bahkan de-eksistensi negara-negara anggotanya.
“Saya menilai konflik di kawasan Timur Tengah juga harus menjadi agenda serius dalam KAA tersebut,” katanya.
Indonesia akan menjadi tuan rumah peringatan ke-60 Koferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika yang akan digelar dalam dua sesi.
Sesi pertama akan digelar di Jakarta pada 19-23 April 2015 dan sesi kedua dilaksanakan di Bandung pada 24 April 2015. Hingga Minggu (19/4) sudah ada 32 kepala negara atau kepala pemerintahan yang mengkonfirmasi kehadirannya dalam forum tingkat internasional tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi VIII DPR RI meminta agar Kementerian Sosial segera melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan di Indonesia.
Sebab, data-data kemiskinan yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai sudah tidak aktual lagi.
Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa banyak warga masyarakat yang mengajukan protes karena tidak masuk di dalam data penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) .
“Saya kira, hanya masyarakat yang merasa layak yang mau mengajukan protes seperti itu. Karena itu, kita bisa saja meyakini bahwa data yang ada sudah tidak aktual. Apalagi, data yang dijadikan patokan masih bersumber dari data tahun 2011,” ucap Saleh dalam keterangan tertulisnya yang diterima Aktual.co, di Jakarta, Senin (20/4).
Selain itu, sambung poltisi PAN itu, pemerintah didorong untuk mensistematisasi pendataan kemiskinan di bawah satu kementerian/lembaga. Dengan demikian, ujar dia, data yang tersedia dapat dipertanggungjawabkan secara baik, sehingga pada titik ini, kementerian atau lembaga lain tidak diperkenankan lagi membuat pendataan.
“Selama ini, sumber data kemiskinan merujuk pada banyak lembaga, seperti BPS, Bapenas, BKKBN, dan kemensos. Masing-masing lembaga memiliki indikator kemiskinan tersendiri. Akibatnya, data yang dihasilkan berbeda antara satu dengan yang lain,” beber dia.
Oleh karena itu, kedepannya pendataan kemiskinan ini seharusnya menjadi kewenangan kementerian sosial. Selain memiliki pengalaman dalam mengurus persoalan kemiskinan, kemensos juga memiliki jaringan yang cukup luas di seluruh Indonesia. Jaringan yang dimiliki tidak saja pegawai kemensos, tetapi juga para pendamping program, karang taruna, TKSK, dan ormas-ormas yang ada.
“Jaringan kemensos inilah yang dimaksimalkan fungsinya. Karena mereka ada di tengah masyarakat, tentu merekalah yang tahu siapa yang layak dibantu oleh negara. Beda dengan tim survey yang didatangkan dari ibukota provinsi, belum tentu mereka mengetahui kondisi riel masyarakat yang disurvei,” tandas Saleh.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang