25 Desember 2025
Beranda blog Halaman 36616

KAA Diharapkan Bisa Suarakan Perempuan di Asia Afrika

Jakarta, Aktual.co —Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 diharapkan memberi ruang untuk menyuarakan kepentingan perempuan di negara-negara Asia Afrika. Sehingga perempuan bisa lebih mendapat jaminan pemenuhan hak-haknya.
Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Dian Kartikasari mengatakan saat ini bersama organisasi perempuan di negara-negara Asia Afrika terus kritisi pembatasan terhadap hak-hak perempuan di negara-negara yang menganut Islam Konservatif.
Kata dia, upaya komunikasi sedang dijalin KPI dengan organisasi di Asia Barat dan Afrika Utara. Untuk membicarakan bagaimana tren Islam konservatif justru merintangi hak-hak perempuan.
“Misalnya perkawinan anak-anak semakin dilegalkan, yang membuat jumlah anak perempuan putus sekolah jadi bertambah,” ujar dia, di Jakarta, Minggu (19/4).
Kata dia, ada gejala atau kecenderungan  negara dan kekuatan-kekuatan konservatif justru membuat mundur situasi perempuan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun politik.
“Misalnya hak politik. Kita di Indonesia beruntung karena perempuan boleh ikut dalam pemilu. Tidak semua negara di Afrika mengizinkan kaum perempuannya memilih (dalam pemilu), dan itu yang sampai sekarang masih kami perjuangkan,” ucap Dian.
Selain itu, KPI bersama organisasi perempuan seluruh dunia juga aktif menjalin diskusi dengan tokoh-tokoh Islam. Untuk mengetahui di mana sebenarnya larangan atau faktor dalam hukum agama Islam yang melarang perempuan memperoleh hak yang sama dengan kaum pria.
Masih kata Dian, perjuangan pemenuhan hak perempuan juga melingkupi pemenuhan hak perempuan dalam situasi konflik, perempuan penyandang disabilitas, anak perempuan, lansia perempuan, bahkan peran perempuan dalam hukum dan pemerintahan.
“Misalnya di beberapa negara Arab, perempuan tidak boleh jadi hakim. Alasannya ya kembali lagi ke persoalan agama,” ujar Dian.
Dalam forum internasional seperti KAA, para aktivis perempuan ini bisa menguatkan upaya “people to people engagement” untuk mendorong pemerintah negara tertentu memberlakukan kebijakan yang lebih memihak kaum perempuan.
Seperti mendorong agar perempuan di Arab Saudi boleh berorganisasi karena selama ini tidak pernah ada organisasi perempuan di negara tersebut.
“Berbeda dengan negara-negara lain seperti Palestina, Pakistan, Afrika Selaran, Afghanistan, dan India yang sudah bisa menyuarakan kepentingan perempuan melalui organisasi-organisasi mereka,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Kadin Harapkan Regulasi dan Intensif Pemerintah di Investasi Hijau

Jakarta, Aktual.co —Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah memberi regulasi dan insentif khusus untuk investasi hijau, saat seminar “Tropical Landscape Summit: A Global Investment Opportunity” 27-28 April mendatang.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, Shinta W. Kamdani mengatakan dunia usaha menunggu regulasi pemerintah guna mendukung pembangunan ekonomi hijau dan insentif khusus untuk investasi hijau.
“Kami berharap pemerintah memberikan kejutan berupa insentif yang sederhana dan nyata saat memaparkan portofolio potensi investasi hijau di Indonesia dalam acara itu,” kata dia, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Minggu (19/4).
Kata Shinta, investor dalam dan luar negeri memerlukan dukungan regulasi pemerintah. Di pemerintahan yang lalu, ujar dia, Kadin sebenarnya sudah mengadakan pembicaraan dengan Bappenas terkait hal itu. Namun intensif yang diharapkan tak juga mengucur. “Sementara tuntutan dunia usaha sudah begitu besar,” ucap dia. 
Selain dengan pemerintah, ujar dia, Kadin juga telah menjajaki kerja sama dengan World Bank dan JICA untuk mengembangkan infrastruktur hijau di Indonesia.
Menurut dia, Indonesia harus banyak belajar dari pengalaman kota-kota lain di dunia, terkait rencana pokok urban investasi hijau dari berbagai pakar-pakar internasional. “Jadi perlu diatur insentif apa yang bisa diperoleh oleh para dunia usaha untuk investasi hijau.” Diketahui, seminar investasi hijau yang diselenggarakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan kerja sama Kantor Staf Kepresidenan dan United Nations Office for REDD+ Coordination (UNORCID) bertujuan untuk mendorong arus masuk investasi hijau ke Indonesia.
Kegiatan yang digelar selama dua hari di Jakarta itu, diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan.

Artikel ini ditulis oleh:

Senin Besok, PSSI Lapor Hasil KLB ke AFC dan FIFA

Jakarta, Aktual.co —PSSI akan segera melaporkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (18/4) ke AFC (Asian Football Confederation) dan FIFA (Fédération Internationale de Football Association).
Wakil Ketua Umum PSSI Hinca Panjaitan mengatakan laporan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kelancaran pelaksanaan kongres.
“Akan segera kami kirim. Saat ini surat dalam proses. Yang jelas isi surat itu adalah laporan pelaksanaan kongres yang berjalan dengan baik,” kata dia, di Surabaya, Minggu (19/4).
Laporan ke AFC dan FIFA ini, ujar dia, diputuskan di rapat Komite Eksekutif pertama setelah terpilih pada KLB di Surabaya. Sesuai dengan rencana, surat laporan tersebut akan dikirimkan Senin (20/4).
Selain akan ditulis laporan perjalanan KLB, di surat itu juga akan dilampirkan susunan kepengurusan PSSI periode 2015-2019.  Terutama yang dipilih secara langsung saat kongres yang sempat diwarnai demo pendukung tim Persebaya 1927 itu.
“Semuanya akan ditulis dengan lengkap. Yang jelas kita semua tahu jika KLB berjalan lancar. Perwakilan AFC juga hadir dan menyaksikan langsung jalannya kongres,” ucap dia.
Apa yang dilakukan PSSI La Nyalla Mattalitti bisa dikatakan langkah pengabaian terhadap pembekuan yang dilakukan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi pada induk organisasi sepak bola Indonesia per Jumat (17/4).
PSSI kepengurusan baru itu menolak dengan tegas pembekuan dari Menpora. Padahal dalam surat tersebut telah ditegaskan jika semua kegiatan yang dilakukan sudah tidak diakui.
“Dalam rapat tadi sudah dibahas masalah surat dari Menpora. Kami dengan tegas menolak isi surat tersebut karena tidak ada dasar hukum yang kuat,” kata Hinca menegaskan.
Demi menyikapi surat dari pemerintah, PSSI telah membentuk tim hukum yang digawangi oleh Hinca Panjaitan sendiri dan Gusti Randa. Bahkan, PSSI yang telah dibekukan ini akan mengajukan somasi kepada Menpora.
“Kami berharap surat itu ditinjau kembali dan dicabut. Kami juga akan melakukan upaya hukum ke PTUN,” kata pria yang sebelumnya menjadi Ketua Komisi Disiplin PSSI itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Meredam Begal, Pemkab Tangerang Akan Pasang 600 Lampu Jalan

Jakarta, Aktual.co —Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, akan pasang 600 lampu penerangan jalan umum (PJU) di 2015. 
Kabid Penerangan Jalan Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemkab Tangerang Aneng S mengatakan upaya dilakukan untuk antisipasi begal dan kecelakaan lalu lintas di jalan gelap saat malam hari.
Kata Aneng, pemasangan lampu tersebar di 29 kecamatan yang sudah didata bersama kecamatan setempat. Pemasangan lampu diklaimnya merupakan permintaan warga saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, termasuk untuk penentuan lokasi pemasangan.
Sambung dia, anggaran sebesar Rp 6,8 miliar sudah disiapkan di APBD 2015 untuk pemasangan ratusan lampu PJU. Untuk dana pemeliharaan lampu per tahun mencapai Rp400 juta. Dana itu untuk membeli bohlam putus, peralatan rusak, serta beberapa bagian teknis yang mengalami gangguan.
Selain itu, ujar dia, koordinasi dengan aparat kecamatan setempat dilakukan untuk pengaturan posisi lampu, karena dianggap yang mengetahui lokasi.
Aneng mengharapkan warga setempat dapat mengawasi lampu PJU. Karena ada sebagian yang hilang, terutama peralatan pendukung.
Sebelumnya, Kapolresta Tangerang Kombes Irfing Jaya mengharapkan pihak terkait untuk memasang lampu PJU karena belakangan aksi begal makin nekad akibat malam hari pada lokasi kejadian gelap.
“Atas perintah bupati, kami merespon permintaan polisi supaya mengurangi tindakan kriminalitas pada malam hari, salah satunya dipasang lampu PJU,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Empat ‘Pekerjaan Rumah’ Kapolri Baru

Jakarta, Aktual.co —Pasca dilantik Jumat (17/4) pekan lalu, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti punya ‘pekerjaan rumah’ yang harus segera dibereskan. Yakni secepatnya melakukan konsolidasi internal Polri, agar krisis kepemimpinan dan konflik internal Polri bisa selesai.
Pendapat itu disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane. Menurut dia, ada empat tugas utama yang patut segera dilakukan Badrodin di masa tugasnya yang hanya tersisa 1,3 tahun. 
Pertama, konsolidasi internal agar segenap jajaran Polri mampu melakukan kinerja profesionalnya.
Tugas kedua, dia harus mampu meletakkan dasar-dasar perubahan yang nyata di Polri sesuai dengan slogan Revolusi Mental Jokowi-JK. Adapun revolusi mental Polri, ujar Pane,  harus diarahkan membenahi sikap mental segenap jajaran Polri. 
“Artinya penataan dilakukan secara nyata. Mulai dari sistem rekrut hingga meningkatkan pengawasan internal. Setidaknya, masyarakat tidak lagi melihat polisi melakukan jebakan dan pungli di jalanan atau di pusat-pusat pelayanan kepolisian,” ujar dia, Minggu (19/4).
Neta juga mendorong Kapolri tidak ragu memecat anggotanya yang melanggar disiplin.
Ketiga, untuk mempercepat revolusi mental, Badrodin diminta berani mendesak pemerintah memberi tunjangan profesi bagi anggota Polri.
Sebab tugas polisi sangat berbeda dengan PNS dan TNI. “Tugas polisi 24 jam, tidak di belakang meja dan risikonya sangat tinggi terhadap ancaman keselamatan, sehingga pemerintah perlu lebih memperhatikan profesi kepolisian ini dengan tunjangan selain renumerasi,” kata Pane.
Keempat, Kapolri harus memberikan sanksi kepada anggota Polri yang menerima pekerjaan dari perorangan atau kelompok tertentu.
“Kapolri harus menertibkan anggota Polri yang bertugas rangkap terutama terhadap anggota polisi yang menjadi backing, pengawal pengusaha maupun kurir orang-orang berduit. Sebab, selain melanggar etika kepolisian, tugas yang mereka lakukan berada di wilayah abu-abu pelanggaran hukum,” kata dia.
Kasus “menjual profesi” anggota kepolisian ini, menurut dia, sudah menjatuhkan citra Polri. Pane mencontohkan kasus penembakan anggota polisi di depan gedung KPK saat mengawal sejumlah truk. Dan kasus penangkapan anggota polisi oleh KPK saat menjadi kurir pemberian uang suap kepada anggota DPR.
Neta optimistis Badrodin mampu membenahi Polri ke arah lebih baik. Sebab dia dinilai mempunyai kapasitas, kapabilitas dan kemampuan untuk melakukan keempat hal itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Telisik KAA 1955 (3): Raih Kejayaan KAA dalam Melawan Imperialisme!

Jakarta, Aktual.co — Imperialisme AS sebagai penguasa tunggal dunia mulai dari pasca Perang Dunia ke II, menjadikan seluruh Negara-negara di dunia tunduk pada kekuatan imperialisme AS baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan dan militer. Demikian pula di negara-negara Asia Afrika atau dikenal dengan Negara-negara selatan, seluruhnya berada di bawah dominasi imperialisme AS.
 
Negara-negara Asia Afrika yang mayoritas sebagai Negara berkembang menjadi negara setengah jajahan setengah feodal yang terdiri dari pemerintahan ‘Boneka’ yang mengabdi kepada kepentingan imperialisme AS. Seperti di Indonesia, puncak terkonsolidasinya kekuatan imperialisme AS menguasai sumber kekayaan alam dan manusia, dimulai semenjak pemerintahan berada di tangan fasis Soeharto.

Akan tetapi, 32 tahun Soeharto menjadi pengabdi setia atau boneka AS melayani kepentingan tuannya menguasai sumber daya alam dan rakyat, tidak memberikan pelajaran bagi pemimpin-pemimpin bangsa di Negeri ini untuk menjadikan imperialisme AS beserta tuan tanah menjadi musuh rakyat.

Namun demikian, rezim yang lahir dari pemilu ke Pemilu masih menunjukkan karakter yang sama menjadi rezim boneka AS. Hingga pemerintahan Jokowi-JK memimpin saat ini, posisi sebagai rezim boneka AS masih tetap diperkokoh untuk demi melayani kepentingan tuannya.

Rezim ini menjadi Jongos bagi imperialisme AS. Praktek liberalisasi, privatisasi, deregulasi, pencabutan subsidi, pengetatan anggaran, sistem asuransi menjadi roh yang dikembangan rejim Jokowi-JK sebagai amanat dari kebijakan Neo-liberalisme imperialisme AS untuk meningkatkan penghisapan dan penindasan di Indonesia.

Demikian penyelenggaraan KAA 19-24 nanti. ini hanya menjadi bentuk kesetian dan kepatuhan Jokowi-JK untuk memberikan forum bagi AS yang menggunakan  KAA untuk memasifkan investasi dan utangnya dalam penguasaan di negara Asia Afrika khususnya di Indonesia.

Di tengah kondisi krisis yang masih berkecamuk di AS dan Eropa, tentu imperialisme AS akan mendorong rejim bonekanya seperti Jokowi-JK untuk menyelenggarakan KAA ini. Sesungguhnya inilah yang menjadi dasar penyelenggaraan KAA Tahun 2015 ini.

Sehingga KAA bukan lagi menjadi persatuan Negara Asia Afrika untuk bersama-sama meneriakkan “Go to Hell With Your Aid”. Namun, rezim-rezim boneka imperialisme AS di Asia Afrika khususnya Indonesia, akan memberikan infus untuk menunda kematian imperialisme dengan menghisap darah dan keringat rakyatnya.

Forum KAA 2015 akandiisi mayoritas rezim boneka dan imperialisme, sudah pasti pertemuan ini akan memperbincangkan bagaimana skema investasi dan pembangunan yang akan dijalankan imperialisme AS secara masif di negara-negara Asia Afrika.  

Sementara kemerdekaan, kemandiriandankedaulatan Rakyat Asia Afrika akan menjadi khiasan semata yang dipermainkan dalam slogan-slogan dalam pertemuan KAA April nanti. Sedangkan, KAA kini telah menjadi semangat untuk menyalurkan nafsu kepentingan imperialisme AS.

Namun, rakyat tidak perlu gentar dan patah arang. Perlawanan atas imperialisme AS dan rejim boneka di Asia Afrika khususnya Indonesia, akan semakin membesar seiring dengan kesadaraan rakyat yang diasah dengan perjuangan-perjuangan massa untuk sama-sama belajar, berorganisasi dan berjuang.

Terbukti perjuangan rakyat Asia Afrika di tahun 1955 yang besar, mampu membendung dominasi imperialisme AS, hingga melahirkan KAA. Yang menjadi tugas kita saat ini dalam menyikapi KAA adalah bagaimana rakyat Asia Afrika khususnya Indonesia mampu mengembalikan semangat perjuangan rakyat Asia Afrika untuk melawan dominasi imperialisme AS yang menghambat kemajuan rakyat.

Persatuan dam perjuangan rakyat Asia Afrika khususnya Indonesia, akan senantiasa mengobarkan perlawanan terhadap imperialisme dan menolak rejim-rejim boneka AS khususnya Jokowi-JK mengkhianati semangat anti imperialisme dalam KAA 1955.

Karena hanya dengan terbebasnya rakyat Asia Afrika dari dominasi Neo-kolonialisme imperialisme AS, barulah rakyat akan merasakan Kemerdekaan, Kedaulatan dan kemandirian yang menjadi cita-cita bersama.

Maka, FMN yang bergabung di dalam Aliansi FPR telah mengadakan berbagai kegiatan untuk menyikapi Konferensi Asia Afrika 19-24 April 2015. Diskusi-diskusi publik, penerbitan artikel-artikel, konferensi pers, Aksi, telah FPR jalankan untuk mengabarkan bahwa neo-kolonialisme imperialisme AS masih mengisap dan menindas rakyat.

Sementara itu, mulai dari 19-24 April, FMN bersama FPR akan mengadakan kampanye Rakyat Asia Afrika Anti Imperialisme sebagai puncak acara yang secara bersamaan diselenggarakannya KAA.

Kampanye rakyat Asia Afrika ini akan diisi kegiatan Konferensi Petani Se-Asia (17-18 April), Aksi pembukaan secara serentak se-Nasional dan Luar Negeri (19 april), Aksi Piket di Jakarta (20-23 April), (21-24 Konferensi rakyat dan Deklarasi Rakyat Asia Afrika anti imperialisme AS). Ayoo berjuang melawan kekuatan yang menghisap dan menindas kita. Enyahkan Imperialisme AS dari Bumi Pertiwi, lawan Rejim Boneka AS yang menyengsarakan rakyat ! . (Rachmad P Panjaitan, Ketum PP Front MahasiswaNasional, 18 April 2015 di Jakarta). Tamat.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain