Jakarta, Aktual.co — Ketua Bidang Opini DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta Leo Nababan optimistis Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) akan memenangkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Jakarta yang dipimpin Agung Laksono.

Alasannya, Mahkamah Partai Golkar (MPG) sebagai mekanisme penyelesaian konflik internal sesuai UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pun memenangkan DPP Golkar hasil Munas Jakarta. Sesuai UU itu putusan mahkamah partai bersifat final dan mengikat. “Setelah adanya keputusan MPG dan dikuatkan dengan SK Menkumham, maka Partai Golkar yang sah adalah hasil Munas Jakarta,” katan Leo Nababan di Jakarta, Sabtu (18/4).

Leo mengatakan dalam sidang PTUN nanti pihaknya akan membacakan dan menyampaikan surat dari MPG yang ditandatangani oleh Ketua MPG Muladi pada 1 April 2015 kepada majelis hakim. Menurut Leo, surat jawaban dari MPG tersebut, pada poin 2 dan 3 menyebutkan bahwa surat Menkumham yang mengesahkan DPP PG hasil Munas Jakarta yang diketuai Agung Laksono sudah sesuai tugas pokok dan fungsi menteri.

“Kalau keputusan sela PTUN memutuskan menunda pemberlakukan SK Menkumham, bukan berarti membatalkan pengesahan Partai Golkar hasil Munas Jakarta,” katanya.

Leo menegaskan, status Partai Golkar hasil Munas Jakarta sudah sah diakui negara. Putusan sela dari PTUN, menurut dia, hanya menunda pemberlakukan SK Menkumham, bukan membatalkannya. Pada sidang PTUN dengan agenda mendengarkan saksi ahli nanti, kata Leo, pihaknya akan menghadirkan dua pakar hukum dan mantan hakim.

Pada kesempatan itu Leo juga menilai DPP Partai Golkar hasil Munas Bali yang diketuai Aburizal Bakrie selalu membuat pernyataan di media massa yang menyesatkan publik. Leo mengingatkan agar masyarakat lebih kritis menyerap informasi di media massa dalam mempelajari persoalan Partai Golkar.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum DPP PPP, Romahurmuziy berpendapat, dualisme kepemimpinan di tingkat pusat, tidak berpengaruh pada penjaringan bakal peserta pemilihan kepala daerah di Indonesia.

“Tidak ada yang ragu soal pilkada. Semua tahapan penjaringan tetap dilakukan dan seluruh bangunan struktur partai tetap solid di seluruh Indonesia,” kata Romahurmuziy (Romi) di Palu, Sabtu (18/4).

Romi bersama sejumlah jajaran DPP lainnya hadir di Palu guna menghadiri pembukaan Musyawarah Wilayah PPP Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Palu, Sabtu malam.

Sebelum pembukaan Muswil, Romi menyempatkan diri bertemu dengan perwakilan media di Kota Palu dan sekaligus memberikan penghargaan kepada sejumlah media yang telah banyak memberitakan dinamika demokrasi di daerah khususnya PPP. Pada kesempatan tersebut Romi memberikan penjelasan detail sehingga DPP PPP yang ia pimpin tetap melaksanakan rekruitmen bakal calon kepala daerah di seluruh Indonesia.

Menurut Romi, sejak terbentuknya kepengurusan DPP PPP hasil Mukhtamar VIII di Surabaya, Jawa Timur, 15-17 Oktober 2014 maka Kementerian Hukum dan HAM telah mengesahkan kepengurusaan DPP PPP pada 28 Oktober 2014 yang ditandatangi Menkum Dan HAM RI Yasonna H Laoly. Namun pada 30 Oktober-2 November 2014 kegiatan Muktamar juga dilaksanakan oleh mantan ketua umum DPP PPP Suryadharma Ali. Hasilnya didaftarkan ke Kemenkum HAM dengan Ketua Umum H Djan Faridz, namun permohonan tersebut ditolak. Karena penolakan itu Suryadharma Ali pada 29 Oktober 2014 mendaftarkan gugatan terhadap Kemenkum HAM di PTUN Jakarta.

Pada 6 November 2014, PTUN terbitkan penetapan sela menunda pelaksanaan SK Menkumham yang sebelumnya mengesahkan Rommahurmuziy. “Itu hanya penetapan sela yang menunda, tetapi bukan menunda keberlakuan SK Menkum HAM,” kata Romi.

Romi mengatakan dualisme PPP tersebut hanya ramai di media massa dan itu hanya dilakukan segelintir orang.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Partai Gerindra tidak menutup peluang untuk berkoalisasi dengan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) jika membawa manfaat dalam pemenangan pemilihan kepala daerah.

“Jika berpeluang menang (dalam pilkada), itu kita pertimbangkan,” kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra Moekhlas Sidik usai membuka Rapat Pimpinan Daerah Partai Gerinda se-Sumatera Utara di Medan, Sabtu (18/4).

Menurut Moekhlas, dari informasi yang didapatkan selama ini, kondisi perpolitikan di daerah sangat “cair” atau cukup membuka peluang untuk saling berkomunikasi. Karena itu, pihaknya tidak dapat menafikan kemungkinan untuk berkoalisi dengan parpol yang tergabung dalam KIH dalam pilkada.

Jika koalisi dengan KIH tersebut memang sangat dibutuhkan untuk memastikan kemenangan dalam pilkada, sementara peluang itu tidak didapatkan dari Koalisi Merah Putih (KMP), pihaknya akan mempertimbangkan hal itu.

Meski demikian, pihaknya tetap harus memberitahukan kondisi dan perkembangan di lapangan tersebut kepada Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto. “Bisa iya, bisa tidak. Itu pun harus melapor dulu kepada Pak Prabowo karena beliau pimpinan,” katanya.

Meski sempat menjadi lawan politik dalam pemilihan presiden, tetapi Partai Gerinda tidak mengenal istilah haram untuk berkoalisi dengan KIH. “Kalau kalimat haram di dunia ini tidak boleh mengatakan yang begitu. Kita tidak dilarang bersahabat dengan siapa pun,” katanya.

Ia mengatakan, pendekatan dan pemikiran politik yang dijalankan Partai Gerindra adalah pertimbangan manfaat dan peluang untuk membesarkan partai. “Membawa faedah dan manfaat atau tidak. Itu yang menjadi pertanyaan,” kata mantan perwira tinggi TNI berpangkat laksmana madya tersebut.

Ia menyatakan akan mendiskusikan masalah itu dengan Prabowo Subianto selalu ketua umum. “Itu pendapat saya. Kalau “reasonable’ (masuk akal) dan ‘goal’ (tujuan) bisa dicapai, kenapa tidak,” ujar Moekhlas.

Artikel ini ditulis oleh: