25 Desember 2025
Beranda blog Halaman 36628

Dibekukan Kemenpora, Ketum: PSSI Akan Tempuh Langkah Hukum

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum PSSI yang baru saja terpilih, La Nyalla Mahmud Mattalitti, mengaku akan menempuh langkah hukum, terkait dengan pembekuan federasi yang dipimpinnya oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.

“Kami akan terus mengkaji pembekuan ini. Padahal yang seharusnya membekukan PSSI adalah FIFA. Makanya kami akan melakukan langkah hukum,” kata pria yang juga Ketua Kadin Jawa Timur itu usai menjalani Kongres Luar Biasa di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (18/4).

Sebelum melakukan langkah hukum, La Nyalla menegaskan, pihaknya akan melakukan pertemuan terlebih dulu dengan Menpora Imam Nahrawi.

Ini dilakukan untuk meminta dan menjelaskan kepada Menpora, terkait dengan pembekuan yang diberikannya itu.

“Makanya kami akan menjelaskan semuanya. Selama ini menpora hanya mendapatkan laporan sepihak dari orang IPL,” tegas La Nyalla.

Pembekuan PSSI oleh pemerintah berawal dari tidak direkomendasikannya dua klub ISL yaitu Arema Indonesia dan Persebaya karena terkendala masalah legalitas. Kedua klub bahkan memiliki PT ganda sehingga BOPI tidak memberikan rekomendasi.

Sebenarnya, PSSI telah memberikan jawaban kepada pihak Kemenpora, terkait dengan surat teguran pertama pada 16 April kemarin. Namun pihak Kemenpora, mengaku tidak puas dengan jawaban yang diberikan PSSI tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Gerindra-PKS Mataram Intensifkan Komunikasi Koalisi Pilkada Desember

Jakarta, Aktual.co — Partai Gerindra dan PKS Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, saat ini sedang mengintensifkan komunikasi politik untuk berkoalisi mengusung pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Desember 2015.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Mataram Gde Sudiartha di Mataram, Sabtu (18/4), mengatakan komunikasi koalisi yang dilakukan dengan PKS sudah semakin menemukan titik terang. “Kami tinggal menentukan bagaimana ‘win-win solution’ dengan PKS dalam memunculkan paket calon kepada daerah yang akan kami usung Desember nanti,” katanya.

Lalu bagaimana dengan paket “Aman” (H Ahyar Abduh dan H Mohan Roliskana) yang sudah “melamar” PKS. Sugiartha menyebutkan, hal itu silakan saja karena PKS juga membuka kesempatan bagi calon lainnya. “Akan tetapi dalam hal ini tentu ada konsekwensi terhadap aturan dasar rumah tangga (ADRT), dan komunikasi kami tetap berjalan,” katanya.

Pada prinsipnya, kata Sugiatha yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kota Mataram itu, Partai Gerindra Kota Mataram akan tetap melawan dan mengusung calon sendiri. Bahkan, sejauh ini pihaknya sudah menyiapkan beberapa kader internal partai yang akan diajukan menjadi calon kepala daerah baik itu untuk wali kota maupun wakil wali kota.

“Tetapi jika kesempatan menjadi calon wali kota kami dapatkan mengapa harus menjadi calon wakil wali kota,” ucapnya.

Menurut dia, sejak pembukaan penjaringan bakal calon kepala daerah oleh Partai Gerindra dibuka beberapa pekan lalu, Gerindra sudah berhasil mendapatkan dua paket pasangan kepala daerah. Namun, Sugiartha enggan menyebutkan nama dari dua paket yang disebutnya berasal dari eksternal partai dan saat ini sedang dilakukan penggodokan oleh tim penjaringan.

“Kami ini kan akan melawan, jadi namanya masih kami rahasiakan. Kalau koalisi sudah pasti, barulah nama calon itu pasti akan kami munculkan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Ridwan Hisjam: Sanksi Kemenpora Salah Alamat

Surabaya, Aktual.co — Keputusan Kementerian Pemuda dan Olahraga, menjatuhkan sanksi pembekuan terhadap PSSI, dinilai anggota Komisi X DPR RI, Ridwan Hisjam, salah alamat.

Politisi Partai Golkar itu menegaskan, seharusnya Kemenpora bukan membekukan PSSI nya, tapi PT Liga Indonesia, selaku operator kompetisi.

“Surat keputusan itu salah alamat. Seharusnya ditujukan pada PT Liga,” kata Ridwan Hisjam ketika dihubungi wartawan, Sabtu (18/4).

Kemenpora menjatuhkan sanksi pembekuan itu, karena mereka menilai bahwa PSSI tidak mengindahkan putusan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) yang melarang dua tim QNB League untuk mengikuti kompetisi. Dua klub itu adalah Arema Indonesia dan Persebaya Surabaya, yang mereka nilai belum memiliki legalitas kepemilikan.

Ridwan Hisjam lagi-lagi menegaskan, jika alasan Kemenpora menjatuhkan sanksi tersebut karean kesertaan dua klub itu, maka itu adalah bagian dari PT LI.

“Dan Arema bersama Persebaya hanya tinggal penyelesaian adminisitarsi saja,” tegasnya.

Ridwan Hisjam mengrkitisi surat pembekuan itu yang menyebutkan mengenai masalah organisasi.

“PSSI merupakan sebuah organisasi massa yang hanya tunduk pada undang-undang Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebagai induk olahraga nasional dan undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional,” jelasnya.

Ridwan juga membeberkan, dalam undang-undang ada dua aturan yang bisa membubarkan organisasi massa seperti PSSI atau ormas. Yaitu ketika ormas tersebut sudah melanggar ideologi negara dan melakukan kegiatan makar. “Sementara dalam sepakbola Indonesia, tidak ada pelanggaran seperti makar,” sesalnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Potensi Kemaritiman Indonesia

Nilai perekonomian dari laut Indonesia diperkirakan mencapai 3 hingga 5 triliun dollar AS, atau setara sekitar Rp. 36 hingga 60 triliun per tahun. AKTUAL/NELSON
Nilai perekonomian dari laut Indonesia diperkirakan mencapai 3 hingga 5 triliun dollar AS, atau setara sekitar Rp. 36 hingga 60 triliun per tahun. AKTUAL/NELSON

Heran Soal Honorarium TNI/Polri, Komisi A DPRD: Tidak Sesuai Tupoksinya

Jakarta, Aktual.co — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta merasa heran dengan munculnya peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta nomor 138 tentang honorarium anggota TNI/POLRI di lingkungan pemprov DKI Jakarta yang ditetapkan pada tanggal 3 maret 2015 oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

ketua Komisi A DPRD DKI Riano P Ahmad Mengatakan Pergub 138 dengan menimbang  penyelenggaraan pengamanan, penertiban dan penjangkauan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Oaerah (SKPD) memiliki risiko yang cukup tinggi sehingga perlu bekerjasama, berkoordinasi dan didampingi oleh Anggota TNI/Polri tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) aparat Pemerintah.

Apalagi Ujar Riano, dalam Pergub tersebut memerlukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan honorarium kepada anggota TNI/Polri. “Tidak tepat, tidak sesuai tufoksinya,” kata Riano saat dihubungi Aktual.co Sabtu (18/4)

Sementara itu, dikatakan ketua komisi bidang pemerintahan ini Pemprov DKI sudah memiliki kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang mempunyai  tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu  kondisi  daerah  yang  tenteram,  tertib,  dan  teratur.

“Kenapa enggak Satpol PP aja yang dibesarkan sekalian, kan banyak juga satpol PP kita yang belum menjadi PNS, masih honorer, sebaiknya Gubernur memperdayakan kembali satpol PP,melakukan rekrutmen kembali” ungkapnya.

kendati demikian politisi muda fraksi PPP ini mengaku tidak mengesampingkan TNI/Polri karena memang Jakarta sebagi Ibukota Negara membutuhkan bantuan dari aparat.

“Tapi itu kalau sudah benar-benar sangat dibutuhkan dalam situasi yang urgent, seperti ada bentrokan jaman tragedi Mbah Priuk, kalau sekarang kurang tepat, kenapa nggak Satpol PP dibesarkan, kalau pun para pemerhati Jakarta menyebut seperti bekingan itu sah-sah saja,” jelasnya.

Dia pun menegaskan komisi bidang pemerintah DPRD DKI yang dipimpinnya akan mempertanyakan Pergub tentang honorarium anggota TNI/POLRI ini nantinya.

“Kita lihat saja nanti komisi A pasti pertanyakan apabila dipastikan Pergub ini sudah berjalan, meskipun memang dalam mekanismenya Gubernur terbitkan Pergub kewenangan dari Gubernur, yang menjadi wasitnya hanya Kementerian Dalam Negeri. Tetap kita pertanyakan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Sudah Dibekukan, Kini Kantor PSSI Disegel

Jakarta, Aktual.co — Kantor Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang terletak di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (18/4) disegel.

Penyegelan itu, jika dilihat dari beberapa kertas yang menempel pada gerbang PSSI, dilakukan oleh kelompok yang menamakan dirinya sebagai pecinta sepakbola Indonesia.

“Kantor PSSI ini disegel oleh Pecinta Sepakbola Indonesia,” demikian bunyi tulisan dalam kerta yang menempel di gerbang PSSI.

Penyegelan ini dilakukan disaat pengurus PSSI sedang melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) dengan agenda pemilihan ketua umu, wakil ketua umum dan anggota komisi eksekutif diSurabaya, Jawa Timur, Sabtu.

Selain itu, penyegelan ini bertepatan dengan keluarnya surat pembekuan PSSI oleh pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain