Jakarta, Aktual.co — Menanggapi insiden gagal “Take Off” pesawat tempur F-16 di Halim Perdana Kusuma, Kamis (16/4). DPR meminta pemerintah Indonesia mengevaluasi alutsista hasil hibah dari negara lain. DPR RI memastikan tak menginginkan hibah pesawat tempur dengan kualitas yang diragukan.
“‎Kita ingin alutsista (alat utama sistem persenjataan) udara kita betul-betul yang terbaik dan mutakhir. Kalau ada pengadaan seperti ini kita mesti evaluasi. Pada intinya seperti itu,” kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Jum’at (17/4).
Terpisah, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Madya Agus Supriatna memberitahukan langsung Pemerintah Amerika Serikat terkait insiden pesawat F-16 yang gagal take off. Pesawat itu merupakan hibah dari Pemerintah AS.
“‎Akhirnya saya bicara langsung menyampaikan berita ini kepada pihak AS sendiri. Bulan Juni nanti alhamdulillah pesawat kita akan dipasang drag chute,” kata Agus usai bertemu pimpinan DPR di Jakarta, Jumat (17/4).
Dijelaskannya juga, dari 24 pesawat tempur hibah jenis F-16 dari Amerika Serikat. Tapi baru lima yang tiba di Indonesia. Itu pun belum bisa diterbangkan karena TNI AU harus melakukan pengecekan pesawat.
“Pesawat yang sudah tiba belum terpasang drag chute atau parasut udara di dalamnya. Amerika berjanji kepada Indonesia akan memasang drag chute ke 24 unit pesawat F-16 pada Juni nanti,” demikian Agus.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan yang sekarang “memegang realitas kekuasaan” di Istana, karena memiliki peran dan kewenangan yang kuat atau ‘powerful”.
Demikian disampaikan Pengamat politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara, Jum’at (17/4).
Kewenangan itu, kata Igor, mulai dari soal komunikasi politik, pengawasan, sampai evaluasi rutin program kementerian kabinet kerja Presiden Jokowi.
“Otoritas Luhut bisa ‘melebihi’ kekuasaan Wakil Presiden (Jusuf Kalla) dan para menteri koordinator. Posisi Kastaf Kepresidenan bisa memegang ‘the power behind the throne’,” ungkap Direktur SPIN (Survey & Polling Indonesia) ini.
Bukan itu saja, posisi untuk urusan KTT Asia Afrika (KAA) saat ini pun dipegang Luhut melalui Kepres No 3 Tahun 2015, bukan Kemenlu yang seharusnya jadi komite pengarah atau sc (steering comitte).
“Malah ibu Menlu Retno Marsudi yang seharusnya jadi ketua panitia nasional KAA, cuma diberi porsi sebagai Ketua Bidang Substansi,” imbuhnya.
Itulah sebabnya dalam pidatonya di Kongres IV PDIP Bali ini, Megawati mengingatkan kadernya untuk mewaspadai adanya bahaya ‘penumpang gelap yang menikung dari belakang’. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara, menilai sekarang ada kecenderungan atau gejala yang dilakukan sekelompok orang untuk memojokkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berhadapan langsung dengan Presiden Joko Widodo.
“Banyak opini diarahkan untuk ‘membully’ (memojokkan) Megawati, seolah-olah Ketum PDIP inilah dalang yang ingin mengatur Presiden Jokowi layaknya(menjadi) wayang atau boneka,” kata Igor di Jakarta, Jumat (17/4).
Menurut Igor Dirgantara, publik harus memahami adanya kesenjangan komunikasi atau “lack of communication” dan terjadinya “distorsi informasi” antara Megawati dengan Presiden Jokowi saat ini.
Bahkan ia menjelaskan, harus diketahui bahwa bukan Megawati yang mengakibatkan Presiden pilihan rakyat 2014 ini menandatangani Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2015, soal kenaikan uang muka mobil para pejabat yang menimbulkan heboh dan kemudian dicabut lagi. Apalagi ada pengakuan jujur dari Presiden Jokowi bahwa dia tidak membaca Perpres tersebut saat menandatanganinya.
“Juga bukan keinginan Megawati terbit Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2015 tentang Kantor Staf Kepresidenan yang menimbulkan polemik dan sekarang tengah digugat di MA untuk dibatalkan,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir dengan halus bahwa pemerintahan sebelumnya (mantan Presiden SBY) takut kehilangan popularitas sehingga tidak segera mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke subsidi yang lebih bersifat produktif.
Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi di hadapan sekitar 2.000 anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang sedang merayakan Hari Lahir ke-55 dan Muktamar PMII di Masjid Nasional Al-Akbar Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (17/4) malam.
Pada kesempatan itu Presiden menyampaikan tekadnya yang meski sulit terus dilaksanakan yakni dalam hal pengalihan subsidi BBM. Ia mengatakan, pemerintahannya mengalihkan subsidi BBM senilai Rp300 triliun per tahun yang konsumtif ke subsidi yang produktif.
Ia mencontohkan, untuk membangun jalur kereta api dari Aceh sampai Papua hanya perlu Rp360 triliun tapi sampai saat ini Indonesia tidak bisa membangunnya karena dana justru banyak dihabiskan untuk subsidi BBM.
“Kenapa yang dulu-dulu tidak berani melakukan ini, karena masalah popularitas,” katanya.
Ia mengaku sudah banyak diingatkan jika menerapkan kebijakan pengalihan subsidi BBM dari konsumtif ke produktif maka popularitasnya akan jatuh. “Tapi, saya sampaikan bahwa itu risiko sebuah keputusan,” katanya.
Apalagi, ia menyadari Indonesia sedang dalam kondisi ekonomi yang sulit akibat tekanan ekonomi global. Meski demikian, Presiden menegaskan hal itu tetap perlu dilakukan untuk membuat subsidi yang diberikan kepada rakyat tepat sasaran.
“Karena Rp300 triliun setiap tahun subsidi BBM yang menikmati adalah mereka yang punya mobil. Subsidi ini apa tidak terbalik. Inilah proses untuk tepat sasaran,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Beberapa hari setelah dilantik menjadi Presiden RI, Jokowi langsung merilis kebijakan yang diklaimnya kebijakan pro rakyat. Kebijakan tersebut yakni Program unggulan seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Namun, program yang dinilai sebagian masyarakat merupakan program pencitraan Jokowi ini ternyata akan direalisasikan pada pekan depan, padahal program ini sudah dirilis beberapa bulan lalu.
Presiden Joko Widodo meminta para tokoh masyarakat untuk membantu menjelaskan persoalan itu. Pembagian KIS maupun KIP memang belum dilaksanakan sementara ini. 
“Banyak orang bertanya kepada saya, mana Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar-nya. Katanya, ada pembagian ke masyarakat. Memang sampai saat ini program ini masih belum dibagikan. Kami masih menunggu proses penganggaran selesai,” kata Presiden di hadapan para ulama dan tokoh masyarakat di Surabaya, Jumat (17/4).
Presiden lantas menceritakan latar belakang persoalan yang terjadi. Ketika awal terpilih menjadi Presiden pada Oktober 2014 lalu, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sudah diputuskan. Pemerintah mengubah sejumlah prioritas anggaran sehingga perlu proses pada APBN Perubahan.
Perlu diingat, Mensesneg Pratikno mengatakan bahwa dana KIP dan KIS ini diperoleh dari CSR sejumlah perusahaan. Kendati demikian, sejumlah pembantu presiden lainnya membantah.
Rencananya, pemerintah akan membagikan 84 juta KIS dan 18 juta KIP. Sejauh ini, proses penggunaan anggaran, kata Jokowi, masih dalam tahap lelang. Tidak lama lagi, penggunaan anggaran untuk program tersebut segera bisa dilakukan.

Artikel ini ditulis oleh: