Jakarta, Aktual.co — Pemerintah dua kali kecolongan, karena warga negaranya dihukum mati di Arab Saudi. Karni binti Medi Tarsim telah dieksekusi pada Kamis (16/4), dan sebelumnya, Siti Zaenab juga dieksekusi di Arab Saudi.
Pengamat hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakkir menilai, duta besar Indonesia di Arab Saudi kurang aktif untuk mengkoordinasikan warga negaranya yang terjerat kasus hukum.
“Seharusnya setiap WNI yang di luar negeri berhadapan dengan hukum diketahui oleh dubes atau staf dubes,” kata Mudzakkir ketika berbincang dengan Aktual.co, Jumat (17/4).
Dubes juga, sambung dia, harus mengkoordinasikan ke lembaga terkait yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yang dipimpin oleh Nusron Wahid serta Kementrian Luar Negeri. 
“Di samping itu harus koordinasi dengan kementerian yang terkait di Indonesia,” kata dia.
Dengan adanya kejadian ini, sambung dia, pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap kinerja dubes Indonesia yang berada di Arab Saudi. 
“Yang harus dievaluasi dubesnya, menlu koordinatornya juga ikut bertanggung jawab lapis kedua,” kata dia.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali kecolongan ada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dieksekusi mati di Arab Saudi. Apalagi rentan waktu antara eksekusi pertama dan kedua tidak lah lama.
Karni binti Medi Tarsim telah dieksekusi pada Kamis (16/4). Padahal sebelumnya, Siti Zaenab dieksekusi di Arab Saudi. Siti Zaenab adalah buruh migran di Arab Saudi yang dipidana atas kasus pembunuhan terhadap istri pengguna jasanya bernama Nourah binti Abdullah pada 1999. Dia kemudian ditahan di Penjara Umum Madinah sejak 5 Oktober 1999.
Sedangkan Karni binti Medi Tarsim melakukan perbuatan keji pada September 2013 silam. Dia diputuskan bersalah lantaran tega menggorok leher anak majikannya yang berusia empat tahun saat tengah terlelap tidur.
Laporan: Wisnu Jusep

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Sebanyak 18 kasus upaya penyelundupan narkoba ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, berhasil digagalkan Kantor Bea Cukai.
Berdasarkan data yang dilansir Kantor Pengawasan dan Pelayanan bea Cukai tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta, Jumat (17/4), 18 kasus tersebut didominasi penyelundupan narkoba jenis sabu dengan total barang bukti 37.662 gram serta ketamine 60 gram.
Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Okto Irianto mengatakan, jumlah tersangka yang telah ditangkap sebanyak 28 orang terdiri dari WNI dan WNA.
Rinciannya yakni 18 WNI, tiga WN Tiongkok, dua WN Kenya, dua WN Nigeria dan tiga WN Hong Kong. Sementara itu, untuk nilai total barang bukti hasil pendidikan sejak 1 Januari hingga 15 April yakni Rp 75 miliar lebih.
Para tersangka yang telah ditangkap, telah diserahkan kepada Polres Bandara Soekarno-Hatta dan BNN dalam rangka pengembangan selanjutnya.
Para tersangka tersebut diancam hukuman sesuai dengan UU no 35 Tahun 2009 tentang narkotika golongan I sesuai pasal 113 ayat 1 dan 2 yakni pidana paling lama 15 tahun penjara dan denda Rp10 Miliar. “Karena barang bukti melebihi lima gram maka dipidana mati,” ujarnya.
Pada hari Rabu (15/5), Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, mengekspose keberhasilan menggagalkan penyelundupan narkotika senilai Rp31 miliar dengan barang barang bukti sebanyak 15.809 gram methamphetamine atau sabu dari delapan kasus.
Ke delapan kasus tersebut dilakukan mulai dari 13 Maret hingga 9 April dengan lokasi mulai dari Gudang PJT hingga di Terminal dua dan tiga.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Ambon, Maluku, menuntut terdakwa Paulina Nanlohy dengan hukuman 1,5 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi.
“Terdakwa juga harus dihukum membayar denda Rp 50 juta subsider empat bulan kurungan dan membayar ganti rugi sebesar Rp 52,1 juta subsider empat bulan kurungan,” kata JPU Leonard Tuanakotta di Ambon, Jumat (17/4).
Jaksa mengatakan hal yang memberatkan bendahara RSU Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, itu adalah sikapnya yang berbelit-belit selama persidangan. Terdakwa juga tidak membantu program pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi.
Menurut JPU, bendahara RSU Masohi ini terbukti melanggar pasal 2 juncto pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 dan pasal 64 KUH Pidana karena menyalahgunakan wewenang.
Dalam berkas penuntutannya, JPU menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana Jaminan Kesehatan Daerah tahun anggaran 2011 dan 2012 serta dana Jaminan Kesehatan Masyarakat tahun anggaran 2009 hingga 2012.
Perbuatan terdakwa yang memperkaya diri sendiri maupun orang lain dalam kasus korupsi dana jamkesmas dan jamkesda ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 52,1 juta.
Ketua majelis hakim tipikor Ambon menunda persidangan selama satu minggu untuk mendengarkan pembelaan penasihat hukum terdakwa atas tuntutan JPU.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu